<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/image-51-3066638719.jpg" alt="Logo Harlah ke-71 IPNU Tahun 2025. (IPPNU)" width="100%">
<figcaption>Logo Harlah ke-71 IPNU Tahun 2025. (IPPNU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki sejarah panjang dalam mewadahi pelajar putri Nahdlatul Ulama, untuk berkembang di dunia pendidikan, dakwah, dan keislaman.&nbsp; Organisasi ini lahir dari semangat para remaja putri NU yang ingin berkontribusi lebih besar dalam masyarakat, khususnya dalam bidang intelektual dan spiritual. Seiring perjalanan waktu, IPPNU terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan perjuangannya. Dilansir dari laman NU Online Jawa Barat, Sabtu (1/3), IPPNU merupakan badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 2 Maret 1953 di Malang, Jawa Timur.&nbsp; Awalnya, IPPNU berfokus pada pembinaan dan pengkaderan remaja putri NU yang masih bersekolah di madrasah tingkat menengah dan atas, serta santri putri di pesantren.&nbsp; Namun, seiring perkembangan zaman, pada tahun 1988, organisasi ini mengubah akronimnya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Perubahan ini sempat menimbulkan interpretasi yang keliru, sehingga pada 2003 IPPNU kembali ke khittah awalnya sebagai organisasi pelajar putri NU dengan rentang usia 12&ndash;30 tahun. Perjalanan panjang IPPNU bermula dari perbincangan ringan beberapa remaja putri di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta. Mereka mendiskusikan keputusan Muktamar ke-20 NU di Surakarta yang menyepakati perlunya organisasi pelajar di kalangan nahdliyat.&nbsp; Dalam forum tersebut, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, dan badan otonom NU lainnya sepakat membentuk tim resolusi IPNU putri pada Kongres IPNU di Malang, Jawa Timur.&nbsp; Meski awalnya IPNU putri hanya direncanakan sebagai departemen dalam tubuh IPNU, perdebatan panjang akhirnya menghasilkan keputusan untuk menjadikannya organisasi yang berdiri sendiri. Hingga pada 2 Maret 1955, IPNU Putri resmi dideklarasikan sebagai organisasi mandiri. Keputusan ini diperkuat dengan dukungan PB Ma&rsquo;arif NU dan Ketua PP Muslimat NU, Hj. Mahmudah Mawardi.&nbsp; Dalam kepengurusan awal, Umroh Mahfudhoh terpilih sebagai Ketua, sedangkan Syamsiyah Muthalib menjabat sebagai Sekretaris. Organisasi ini kemudian dikenal dengan nama IPPNU setelah PB Ma&rsquo;arif NU memberikan pengesahan atas resolusi pendiriannya. Seiring berjalannya waktu, IPPNU terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, dakwah, dan keislaman. Pada Februari 1956, konferensi pertama IPPNU digelar di Surakarta, diikuti oleh berbagai daerah.&nbsp; Kemudian, pada 1&ndash;4 Januari 1957, IPPNU berpartisipasi dalam Muktamar IPNU di Pekalongan, yang melahirkan lambang resmi IPNU-IPPNU. Forum-forum ini semakin memperkuat eksistensi IPPNU sebagai organisasi pelajar putri yang solid. Dalam Konferensi Besar (Konbes) pertama di Yogyakarta pada 1960, IPPNU mulai membahas berbagai aspek keorganisasian, pendidikan Islam, serta penguatan bahasa Arab.&nbsp; Pada Konbes III tahun 1964 di Pekalongan, IPPNU menghasilkan Doktrin Pekalongan yang menegaskan visi perjuangannya. Dalam kongres tahun 1966 di Surabaya, IPNU dan IPPNU mengajukan permohonan kepada PBNU untuk diakui sebagai badan otonom, yang akhirnya dikabulkan pada Muktamar NU 1967 di Bandung, meski begitu perjalananya tidak selalu mudah. Tantangan besar muncul ketika pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1958 yang mengatur organisasi pelajar, membatasi aktivitas mereka hanya dalam wadah OSIS.&nbsp; Kebijakan ini sempat membuat IPPNU mengalami stagnasi. Namun, dalam Kongres IX IPPNU di Jombang tahun 1987, organisasi ini melakukan reformasi besar dengan mengubah kepanjangan namanya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Perubahan nama ini bertahan hingga Konbes IPPNU di Lampung tahun 1990, yang menegaskan citra diri organisasi. Selanjutnya, pada Kongres X IPPNU tahun 1991 di Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem, Rembang, IPPNU kembali menegaskan independensinya sebagai organisasi pelajar. Kongres XI di Garut tahun 1996 semakin memperjelas batas usia kepemudaan dalam IPPNU agar setara dengan organisasi kepemudaan lainnya. Memasuki era reformasi, Konbes IPPNU tahun 1998 di Jakarta menghasilkan rekomendasi penting, yakni dukungan terhadap pendirian PKB tanpa menggunakan nama NU.&nbsp; Pada Kongres XII tahun 2000 di Makassar, IPPNU kembali ke fokus utama sebagai organisasi berbasis kepelajaran dan wacana gender. Akhirnya, dalam Kongres XIII tahun 2003 di Surabaya, IPPNU kembali menggunakan nama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan panjangnya, IPPNU tetap menjalin hubungan erat dengan IPNU sebagai mitra kerja. Selain itu, IPPNU juga berinteraksi dengan berbagai organisasi kepemudaan lainnya yang tergabung dalam KNPI.&nbsp; Kiprah IPPNU dalam pendidikan, dakwah, dan keislaman tidak hanya sebatas membangun intelektualitas pelajar putri, tetapi juga memperkuat karakter dan peran perempuan dalam masyarakat. Hari lahir IPPNU menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi ini dalam membina generasi muda putri NU. Dengan semangat pendidikan, dakwah, dan keislaman, IPPNU terus berupaya mencetak kader yang berakhlak, cerdas, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan agama.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki sejarah panjang dalam mewadahi pelajar putri Nahdlatul Ulama

Memperingati Hari Lahir IPPNU: Menelusuri Kiprah Pelajar Putri NU dalam Pendidikan, Dakwah, dan Keislaman

pelajar putri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelajar putri

Berita Terkini

Memperingati Hari Lahir IPPNU: Menelusuri Kiprah Pelajar Putri NU dalam Pendidikan, Dakwah, dan Keislaman

Download Aplikasi JawaPos.com