<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/FDB3E9DB-011E-4BD2-9D35-8540A547770B.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar rapat dengan General Manager of Shanxi Internasional Economic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang, di Griya Agung, Palembang, Kamis (20/1). Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar rapat dengan General Manager of Shanxi Internasional Economic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang, di Griya Agung, Palembang, Kamis (20/1). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Investor asal Tiongkok Shanxi International Economic &amp; Technical Cooperative Co Ltd tertarik menanamkan modal pada pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).  General Manager of Shanxi International Economic &amp; Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang setelah mengunjungi kawasan Tanjung Carat mengatakan, pelabuhan itu memiliki lokasi yang sangat strategis. Sehingga perusahaan menilai layak masuk dalam rencana ekspansi bisnis.  ”Kami sudah survei ke Pelabuhan Tanjung Carat. Kami lihat lokasinya sangat bagus,” kata Jason Hang seperti dilansir dari Antara usai rapat bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, di Griya Agung Palembang.  Jason mengaku ketertarikan perusahaannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Tanjung Carat juga didorong sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di Sumsel. Di antaranya getah karet, kelapa sawit, batu bara, minyak bumi dan gas.  ”Kami sangat berharap ikut serta investasi di Pelabuhan Tanjung Carat. Sebab kami melihat potensi Sumsel sangat baik. Semoga dalam waktu dekat dapat melakukan kerja sama dengan menandatangani MoU,” ujar Jason Hang.  Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik atas respons positif GM of Shanxi International Economic &amp; Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang. Adanya investor merupakan kabar menggembirakan bagi masyarakat Sumsel, karena sejak lama menginginkan hadirnya pelabuhan laut dalam.  ”Sejauh ini proyek pelabuhan laut dalam itu sudah mendapatkan persetujuan masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” terang Herman Deru.  Selain itu, pelabuhan samudra yang nanti menjadi gerbang ekspor Sumsel itu dalam proses finalisasi penyediaan lahan. Herman Deru mengatakan, pemerintah sudah menuntaskan beragam persoalan prinsip untuk pembangunan pelabuhan laut internasional, seperti ketersediaan lahan, akses jalan, kedalaman laut, hingga lokasi dermaga.  Ke depan, menurut gubernur, yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengenai ketersediaan dana.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Palembang mengatakan, pemerintah akan melibatkan pendanaan dari swasta untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. ”Bisa konsorsium dari dalam negeri dan investor dari luar negeri. Ini akan dikaji,” kata Budi.  Proyek Pelabuhan Tanjung Carat ditargetkan melakukan ground breaking pada akhir 2021. Namun target itu tidak dapat tercapai karena persoalan lahan belum tuntas. Pelabuhan itu akan dibangun di atas lahan seluas 1.330 hektare.  Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan menjadi gerbang ekspor, karena selama ini Sumsel belum memiliki pelabuhan laut dalam. Selain itu, kehadiran pelabuhan tersebut juga untuk meringankan beban Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah.  Selama ini, untuk pengangkutan komoditas dari Sumsel hanya dilakukan melalui pelabuhan tersebut, mulai dari minyak sawit, karet, kelapa, dan berbagai komoditas lain. Proses pengangkutan kurang maksimal lantaran harus melalui Sungai Musi. Pelayaran kapal kerap terhambat akibat adanya pendangkalan sungai.

Investor Tiongkok Tertarik Bangun Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelindo-soroti-potensi-pelabuhan-tanjung-carat_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mencanangkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Hal itu mendapatkan sorotan dari PT Pelabuhan Indonesia (IPC). Betapa tidak, pelabuhan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini dinilai sangat baik karena berada di laut lepas. "Potensinya bagus karena itu berada di laut sehingga kedalaman air juga bagus dan sangat mendukung untuk taraf pelabuhan internasional," kata Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hukum, Rizal Ariansyah ditemui di Unsri Bukit Palembang, Rabu (14/11). Berbeda halnya dengan pelabuhan Boom Baru yang tidak bisa dimasuki oleh kapal besar. Karena itu, jika pihaknya ditunjuk sebagai operator maka akan siap mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoperasikannya. Sejauh ini, pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ditangani oleh Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jadi, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait progres pembangunan. Pihaknya hanya menunggu diselesaikannya pelabuhan tersebut. "Mungkin pemda ada target sendiri untuk menyelesaikannya," ujarnya. Jika nantinya Pelindo dipercaya sebagai operator pelabuhan Tanjung Carat tentunya akan mengalih fungsikan pelabuhan boom baru yang sebelumnya bongkar muat menjadi pelabuhan penumpang. "Banyak alternatif lain tapi untuk sekarang fokus dulu di boom baru sambil menunggu pelabuhan Tanjung Carat," terangnya. Terkait dengan kegiatannya di Unsri, Rizal menambahkan untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang apa saja yang dilakukan di pelabuhan. Sehingga, diharapkan menimbulkan minat untuk ikut membangun bangsa dari pelabuhan. "Ini merupakan kegiatan tahunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi khususnya bagi BUMN," tutupnya. Seperti diketahui, Pelabuhan Tanjung Carat yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bakal dibangun diatas lahan seluas 2.300 hektar. Lahan tersebut merupakan lahan reklamasi yang baru akan dilakukan pada tahun ini.

Pelindo Soroti Potensi Pelabuhan Tanjung Carat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/bangun-pelabuhan-2200-hektar-laut-di-sumsel-direklamasi_m_178880.jpeg" alt="Sekda Sumsel, Nasrun Umar (tengah) didampingi Dirut PT SMS, IGB Surya Negara (kiri) dan PMU KEK TAA, Regina (kanan)" width="100%">
<figcaption>Sekda Sumsel, Nasrun Umar (tengah) didampingi Dirut PT SMS, IGB Surya Negara (kiri) dan PMU KEK TAA, Regina (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan bakal melakukan reklamasi laut seluas 2.202 hektar guna pembangunan pelabuhan internasional bongkar muat, Pelabuhan Tanjung Carat. Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), IGB Surya Negara mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Sriwijaya Tanjung Carat (STC) dalam melakukan reklamasi. "Saat ini pihak investor tengah melakukan analisa feasibility study (FS), AMDAL, dan master plan," katanya saat ditemui di Pemprov Sumsel, Selasa (2/1). Reklamasi ini, menurutnya, sesuai dengan surat pertimbangan teknis distrik navigasi nomor PR.808/1/20/DNG.PLG-2017 tentang Pertimbangan Teknis Kegiatan Reklamasi Tanjung Carat. Ia mengaku dalam reklamasi ini dibutuhkan investasi yang sangat besar. Bahkan, nantinya dalam reklamasi akan menggunakan kapal khusus yang didatangkan dari Belanda setelah dari Makassar. "Kami berharap kegiatan ini dapat dimulai pada tahun ini dan ditarget selesai tahun 2020 mendatang," terangnya. Nantinya, Pelabuhan Internasional Tanjung Carat ini terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) dengan jalan akses sepanjang 15 kilometer. Sejauh ini progres KEK TAA, imbuhnya sudah mencapai 67 persen dimana progres pembangunan fasilitas seperti gardu listrik dan lain sebagainya. Pihaknya optimis Juni mendatang KEK TAA ini dapat diresmikan. Untuk pembebasan lahan sudah dilakukan seluas 66,13 hektar dari luas lahan 217 hektar untuk tahap pertama. Sisanya lahan ini nantinya akan dibebaskan oleh pihak ketiga PT STC. "Juni mendatang ditarget 217 hektar ini harus dibebaskan, dan ini merupakan tahap pertama dari total lahan 2030 hektar KEK TAA," ujarnya. Dilanjutkan Surya, investor yang tertarik untuk berinvestasi di KEK TAA ini ada 12 perusahaan dimana yang telah melakukan MoU sebanyak 10 perusahaan. "Bagi perusahaan yang berminat berinvestasi di KEK ini silahkan mengajukan perizinan," tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Nasrun Umar mengakui jika nantinya KEK TAA dan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat ini terwujud maka Sumsel menjadi provinsi terbaik di Sumsel. "Ini provinsi pertama melakukan ini. Bahkan, beberapa provinsi ingin meniru langkah yanh yang diambil Pemprov Sumsel," tutupnya.

Bangun Pelabuhan, 2.200 Hektar Laut di Sumsel Direklamasi