<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-22.32.18.jpeg" alt="SEPI: Tidak ada lagi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Tidak ada lagi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, sudah tutup sejak pertengahan 2022. Semenjak ditutup, tidak ada lagi aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang berada di utara Jakarta itu.  Para buruh bongkar muat pun hingga kini masih berharap pelabuhan itu kembali bisa beroperasi. Namun, sepanjang menganggur mereka mencari penghidupan di tempat lain.  Keluhan itu diungkap Bay Fauzi. Mantan mandor tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan Marunda itu kini melakoni profesi baru sebagai tukang ojek. "Ini pekerjaan yang bisa saya lakukan. Semoga nanti bisa kembali ke pelabuhan," ungkap Bay Fauzi kepada wartawan, Senin (27/3).  Ubay menyebut, semenjak di Pelabuhan Marunda ditutup, relatif tidak ada lagi aktivitas. Pelabuhan itu terlihat lengang. Sebanyak 2 ribu buruh bongkar muat yang selama ini menyandarkan hidupnya di sana, kini terlunta-lunta. Ada yang tetap bertahan sampai mencari peluang lain, ada yang mencari tukang ojek, dan ada pula melakoni profesi lain atau pekerja serabutan demi sesuap nasi untuk dibawa pulang. Sebagian lagi ada yang memilih pulang kampung.  "Sekarang dapat Rp 1 juta per bulan aja sulit rasanya. Apalagi biaya hidup makin berat. Saya masih punya dua anak yang jadi tanggungan biaya sekolahnya SD dan SMA," ungkap Bay Fauzi.  Dulu ketika masih menjadi mandor bongkar muat, Bay Fauzi bisa membawa pulang Rp 5-6 juta sebulan. Kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. "Harapan kami sederhana, kami ingin kerja kembali. Bapak-bapak yang duduk di istana dan balai kota, mohon pelabuhan bisa dibuka kembali," pintanya.  Menurut dia, pencemaran udara tidak semata dipicu oleh kegiatan pelabuhan. "Buktinya setelah sembilan bulan ditutup, abu yang dianggap sebagai bukti pencemaran tetap dialami masyarakat sekitar," terangnya.  Ketua Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda Fudyanpo Kamin mengaku tidak tahu ke mana lagi harus mengadu. Dia tidak sampai hati melihat rekan-rekannya menganggur.  Apalagi di balik para buruh itu ada banyak jiwa seperti anak dan istri yang menggantung hidup dari keringat para buruh. "Dengan pelabuhan saat ini membuat angka pengangguran bertambah," ungkap Fudi gamblang.

Rintihan Buruh Bongkar Muat sejak Pelabuhan Marunda Tutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aktivitas-Peti-Kemas-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in" width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga kawasan Marunda, Jakarta Utara, meminta perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di pelabuhan tidak mencemari lingkungan. Apalagi ada asap yang keluar dari cerobong.  Ade Aqil, warga Marunda Pulo, mengatakan adanya pencemaran udara di kawasan Marunda dipicu oleh asap pembakaran batu bara. Warga melihat ada cerobong-cerobong industri mengeluarkan asap berwarna hitam.  "Kami yang tinggal berseberangan langsung dengan kawasan industri di Marunda benar-benar merasakannya," ujar Ade Aqil. Dampak asap itu dirasakan di kawasan RT 001, 002, dan 003/ RW 07.  Sugiyanto selaku ketua RT 02/07, Kelurahan Marundo Pulo menegaskan perusahaan-perusahaan kawasan Berikat Nusantara (KBN) menimbulkan suara bising pada siang maupun malam.  "Antara rumah kami dengan perusahaan itu cuma dihalangi dengan satu Kali (Sungai) saja. Jadi ketika angin dari barat daya menerbangkan asap dari cerobong, itu luar biasa dampaknya. Terutama kepada ibu-ibu, semua mereka mengeluh karena khawatir kesehatan anaknya, dirinya, dan rumah yang mereka tempati," ujar Sugiyanto mengeluhkan.  Di tempat lain, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari mengatakan, laporan terkait pencemaran udara akibat debu batu bara harus disertai dengan data dukung yang valid.  Isa Amsyari berharap perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah pelabuhan Marunda tidak melakukan pencemaran udara. Maka dari itu, perusahaan di Pelabuhan Marunda agar mematuhi dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal).  "Warga Marunda Pulo memang mengeluhkan adanya limbah polusi batu bara. Dari laporan warga itu yang paling potensi memicu pencemaran adalah cerobong asap pembakaran batu bara," kata Isa kepada wartawan, Rabu (2/3).  Menurut Isa, pabrik pengolahan atau pembakaran batu bara letaknya tidak di dalam pelabuhan. Sebab, pelabuhan bukan tempat industri, tapi hanya tempat aktivitas bongkar muat barang dan/atau penumpang serta tempat menaruh barang sementara sebelum pengapalan atau sebelum diangkut oleh truk menuju pabrik pengolahan yang letaknya di luar pelabuhan. Dia berjanji tetap menindaklanjuti laporan warga itu.  Isa Amsyari mengatakan, pihaknya sebagai regulator di Pelabuhan Marunda meminta semua korporasi yang berada di kawasan Marunda berkomitmen untuk tidak mencemari udara.  "Kewajiban mereka menjaga lingkungan dalam aktifivasnya agar tetap memperhatikan udara jangan sampai tercemar," terangnya.  Dia mengakui ada aksi sebagian warga yang menuntut perusahaan Karya Citra Nusantara (KCN) selaku pengelola kawasan pelabuhan untuk bertanggung jawab. "Itu salah alamat," sebutnya.  Sementara itu, Corporate Secretary PT KCN Bella Mardiana menyangsikan adanya paparan debu batu bara sampai ke kawasan permukiman. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," klaim Bella Mardiana.  Bella Mardiana mengaku bahwa Pelabuhan Marunda yang dikelola PT KCN terhalang dengan bangunan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran). Kemudian pihaknya berusaha mengurangi risiko paparan debu. Langkahnya dengan menjalankan ketentuan atau SOP dari KSO seperti menyiram stock pile, memasang jaring tinggi yang dialiri air sehingga mampu meluruhkan debu yang mungkin tertiup ke udara. "Kami juga menutup muatan pada kendaraan pengangkut batu bara," tandasnya.

Warga Minta Perusahaan di Pelabuhan Marunda Tidak Cemari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-2.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Jakarta, mengingkatkan seluruh perusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan untuk tidak mencemari lingkungan. Kepala KSOP Marunda Isa Amsari mengatakan, pihaknya sebagai regulator di Pelabuhan Marunda meminta semua korporasi yang berada di kawasan Pelabuhan Marunda berkomitmen untuk tidak mencemari udara. "Kewajiban menjaga lingkungan agar udara jangan sampai tercemar. Hal itu kami mintakan komitmen mereka," kata Isa Amsari kepada wartawan, Jumat (25/2). Komitmen untuk menjaga lingkungan itu disampaikan Isa Amsari di hadapan seluruh stakeholder pengguna jasa pelabuhan di Kantor KSOP Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (24/2). Dengan permintaan itu, seluruh korporasi mengklaim sudah mengurus semua persyaratan terkait analisis mengenai dampak mingkungan (Amdal) usaha mereka. Kepala Departemen Health, Safety, and Environment (HSE) dan Waste Water Treatment Plant (WWTP) PT Asianagro Agung Jaya Fransiskus Alvyanto mengaku, pihaknya sudah melaporkan semua upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam Amdal setiap satu semester ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Contohnya hasil pengukuran gas buang. Itu pun tidak ada yang melebihi nilai ambang batas. Frans memastikan bahwa dugaan pencemaran lingkungan di Marunda bukanlah dari gas buang dari cerobong mesin-mesin produksi mereka. "Jadi sebelum ramai di meeting hari ini, kami sudah sowan juga dengan warga. Kami sudah mengambil sampel dan sebagainya. Sudah diukur. Itu ada kalorinya," kata Frans. Sementara itu, Manajer Operasional PT Walie Marunda Terminal Indra Masri menampik soal isu bongkar muat kapal telah mencemari lingkungan. Apalagi debunya sampai berterbangan ke permukiman warga. "Kalau di tempat saya, semua truk muatan dibawa ke lokasi seperti Purwakarta atau Bandung. Mereka ke luar areal dengan ditutup terpal," ujar Indra Masri. Dia menyebut bahwa dermaga PT Walie Marunda Terminal berada di paling timur. "Jadi tidak berhampiran dengan Marunda Pulo. Sedangkan angin itu kan angin barat. Kami tidak bersinggungan dengan masyarakat. Di sebelah kiri kami adalah STIP," kata Indra. Selama ini bongkar muat dari kapal ke truk menggunakan tenaga mesin ekskavator. Tenaga manusia baru digunakan saat ada penyiraman di lokasi setelah bongkar muat selesai. Secara terpisah, corporate Secretary PT Karya Citra Nusantara (KCN) Bella Mardiana menyangsikan terkait adanya paparan debu batu bara sampai ke kawasan permukiman. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," kata Bella Mardiana. Dia menjelaskan, aktivitas bongkar muat jaraknya hingga radius 5 kilometer dengan permukiman. Perjalanan debu batu bara harus melalui banyak industri lainnya dan laut. "Pelabuhan kami terhalang juga bangunan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran)," tandasnya.

KSOP Marunda Ingatkan Pengguna Jasa Pelabuhan Tidak Cemari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-24-at-10.52.13.jpeg" alt="Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan pelabuhan ikut berkontribusi terhadap iklim investasi di dalam negeri. Agar investasi lebih maksimal lagi, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda mengoptimalkan pelayanan perizinan dengan sistem digital.  Di antaranya menerapkan sistem digital dan harmonisasi kawasan. Kepala Kantor KSOP Marunda Isa Amsyari mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan dan penataan kawasan pelabuhan bongkar muat cargo, curah kering, dan curah cair. "Kita menerapkan sistem perizinan dengan digitalisasi," ujar Isa Amsyari kepada JawaPos.com, Kamis (24/2).  Sebelumnya Isa Amsyari mendampingi kunjungan tim survei dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Karya Citra Nusantara (KCN), Rabu (23/2).  Isa mengklaim terus berusaha meningkatkan layanan dan memudahkan proses perizinan pelabuhan sesuai amanah Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga dan menguatkan iklim investasi di Indonesia. "Di sini ada 192 perusahaan dalam berbagai sektor kegiatan kepelabuhan. Kami atur dan kami layani mereka dengan baik," tandas mantan nakhoda itu.  Dia menyebut bahwa KSOP telah menerapkan inaportnet untuk layanan pelabuhan sejak tahun lalu. Inaportnet merupakan layanan kepelabuhanan secara elektronik berbasis digital. "Hasilnya terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda. Total jumlah bongkar muat selama 2021 mencapai 17,4 juta ton," ungkapnya.  Efek dari jumlah bongkar muat itu, Kantor KSOP Marunda berhasil membukukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 24,9 miliar. "Angka itu melebihi yang ditargetkan negara sebesar Rp 20,4 miliar atau sekitar 121 persen dari target 2021," terangnya.  Terkait harmonisasi antara sesama perusahaan, kata Isa, KSOP Marunda telah berhasil memediasi penyelesaian masalah hukum antara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan KCN.  "Kini KBN di bawah manajemen barunya juga terus melakukan pembenahan dengan memperbaiki infrastruktur jalan dalam kawasan mereka," kata Isa.  Isa mengklaim semua perusahaan yang berada dalam KSOP Marunda sudah melaksanakan SOP kegiatan pelabuhan bongkar muat. Di KSOP Marunda terdapat empat perusahaan yang berhubungan dengan batu bara.  "Ketentuan terkait meminimalisir persebaran debu batu bara sudah diikuti mereka. Bahkan penyiraman dan pemasangan jaring sudah dipenuhi oleh semua perusahaan. Jadi kecil kemungkinan debu tersebut sampai ke kawasan permukiman yang cukup jauh jaraknya," terang Isa.  Sementara itu, Corporate Secretary PT KCN Bella Mardiana menuturkan, pihaknya terus melakukan greenport atau penghijauan kawasan pelabuhan Marunda. Di antaranya penanaman pohon tinggi sebagai bentuk usaha tambahan mencegah penyebaran debu batubara lebih luas, sekaligus dapat menambah hijau kawasan pelabuhan.  "IPB telah melakukan kajian teknis dan akademis terkait jenis tanaman yang bisa ditanam untuk dapat menyerap debu batubara," imbuhnya. Sebelumnya, imbuh Bella, KCN sudah melakukan penanaman lebih dari 20 ribu pohon bakau pada 2013 untuk dapat mencegah abrasi.  Bella meyakini paparan debu batubara tidak sampai ke kawasan permukiman. Selain jarak pelabuhan dengan permukiman dengan radius 5 kilometer, perjalanan debu batu bara harus melalui banyak industri lainnya, dan laut. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," pungkasnya.

Kuatkan Iklim Investasi, KSOP Marunda Terapkan Digitalisasi Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-20-at-16.05.23.jpeg" alt="Kawasan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kawasan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk DPRD DKI Jakarta menemukan fakta baru di pelabuhan Marunda. Fakta tersebut ditemukan setelah anggota Pansus DPRD DKI meninjau lokasi pelabuhan.  Ketua Pansus KBN DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menuturkan, selama ini yang menjadi pemicu polemik adalah batas pelabuhan yang sedang dibangun PT Karya Citra Nusantara (KCN). Persoalan itu diketahui dari gambar dan foto saja. Lantas dilakukanlah peninjauan untuk mendapatkan data-data baru yang dibutuhkan.  "Hari ini kami langsung melihat lokasi untuk mengumpulkan semua data-data yang akan kita dalami lagi," kata Pandapotan Sinaga di lokasi pembangunan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (20/10).  Selama ini terjadi polemik pembangunan Pelabuhan Marunda yang dibangun PT KCN dengan lahan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).  Untuk menyelesaikan masalah itu, DPRD DKI menghimpun informasi pada pihak-pihak terkait. "Setelah peninjauan ditemukan adanya kanal antara batas KBN dan reklamasi yang ternyata tidak lengkap, hanya sepotong. Terus pembangunan masih berjalan terus. Minggu depan kita panggil lagi semua pihak, dari PT KTU, PT KBN, dan PT KCN untuk menjelaskan," ungkap Pandapotan Sinaga.  Dia berharap Pansus DPRD DKI dapat menyelesaikan polemik KBN yang berlangsung sejak 2015 secepatnya.  "Harapannya kita ingin memberikan win-win solution yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Artinya pihak swasta tidak terganggu. Dia punya investasi, pihak KBN tidak terganggu sebagai BUMN. Begitu pun Pemprov juga tidak merasa teraniaya dengan perlakuan sepihak yang katanya berkali-kali surat yang dikeluarkan tidak ditaati," tuturnya.  Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan telah menjelaskan secara detail bahwa tidak ada tumpang tindih antara lahan Pelabuhan dengan lahan milik KBN.  "Kita beritahu batas Laut Jawa, Sungai Blencong, Cakung Drain, dan sisi selatan C01 bahwa ini dua hal yamg berbeda. Kita bangun sisi perairan yang memang untuk pelabuhan, seperti awal tender. Kita tunjukkan progresnya. Tidak ada tumpang tindih dengan sisi daratnya KBN. Semua jelas karena kita tidak nempel dengan bibir pantai, ada jarak," ucapnya.  Widodo mengaku terus melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda pier 2 dan tiga sehingga bisa seesai sesuai target awal yakni tahun 2024.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/10/2020/dprd-dki-bentuk-pansus-kbn-soal-polemik-proyek-pelabuhan-marunda/">DPRD DKI Bentuk Pansus KBN Soal Polemik Proyek Pelabuhan Marunda</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/10/2020/soal-polemik-pelabuhan-marunda-ini-penjelasan-kbn/">Soal Polemik Pelabuhan Marunda, Ini Penjelasan KBN</a></li> </ul> "Pier 2 tetap dilanjutkan pembangunannya, karena kita punya komitmen untuk menunjukkan bahwa proyek ini harus selesai. Target kami tiga sampai empat tahun lagi seluruhnya selesai karena ini pembangunan yang berkelanjutan, bersimultan," tandasnya.  Diketahui saat ini Dermaga Pelabuhan Marunda pier 1 sudah selesai 100 persen, sementara pier 2 baru mencapai tahap 35 persen, dan pier 3 proses pembangunannya belum dilakukan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XQjfoK6CW4M&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tinjau Pelabuhan Marunda, Pansus KBN Temukan Fakta Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembahasan-molor-jadwal-pengesahan-apbd-perubahan-dki-belum-jelas_m_.jpg" alt="Ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menyesalkan soal pernyataan pihak PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang menyatakan Pelabuhan Marunda C01 adalah proyek strategis nasional (PSN).  Sekretaris Perusahaaan KBN Gunadi menegaskan, Pelabuhan Marunda C01 bukan proyek strategis nasional. Hal itu sudah dibahas dalam rapat-rapat terbuka yang telah digelar Tim Pansus yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta.  "Rapat terbuka sudah digelar pada Selasa-Rabu, 13-14 Oktober 2020," ujar Gunadi dalam keterangan tertulisnya pada Jawaos.com.  Gunadi juga menjelaskan, KBN berkewajiban menggugat perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan adalah Perjanjian Konsesi yang dilakukan oleh Dirut PT KCN dan KSOP V Marunda pada tahun 2016. Perjanjian konsesi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena memperjanjikan suatu objek yang bukan milik PT. KCN. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/10/2020/dprd-dki-bentuk-pansus-kbn-soal-polemik-proyek-pelabuhan-marunda/">DPRD DKI Bentuk Pansus KBN Soal Polemik Proyek Pelabuhan Marunda</a></li> </ul> "Objek yang diperjanjikan yang dimaksud, yaitu area perairan di depan lahan C01 yang merupakan milik PT KBN (Persero) sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang," ujar Gunadi.  KBN memandang apa yang dilakukan oleh Dirut PT KCN dan KSOP Kelas V Marunda, merupakan upaya mengalihkan aset negara secara tidak sah. "Sebagai BUMN yang salah satu tugasnya melindungi aset negara tersebut, KBN berkewajiban melakukan gugatan terhadap perjanjian konsesi tersebut," tandasnya.  KBN, lanjut dia, tidak mau dianggap melakukan pembiaran yang dapat dituntut secara pidana. Terlebih sudah ada temuan BPK RI yang menyebut perjanjian kerja sama dengan komposisi saham 15 perse KBN dan 85 persen KTU itu merugikan negara. Potensi kerugian sebesar Rp 50 triliun.  Kedua, kata Gunadi, Pelabuhan Marunda C01 bukan proyek strategis nasional. KBN menyesalkan pihak PT KCN yang terus-menerus menyatakan Pelabuhan Marunda C01 adalah proyek strategis nasional. Bahkan hingga memasang tulisan "Proyek Strategis Nasional" pada pintu gerbang masuk area pelabuhan.  Pelabuhan Maruda C01 tersebut tidak terdaftar dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Nomor 58 Tahun 2017, dan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional.  "Hal tersebut merupakan bentuk kebohongan publik dengan mencatut nama Presiden RI, dan dapat dipandang sebagai upaya untuk menutupi perbuatan melawan hukum di perjanjian konsesi yang tidak sah di atas," katanya.  Ketiga, Dirut KTU/KCN diskreditkan Kementerian Perhubunga (Kemenhub). KBN menyesalkan dan membantah keterangan Dirut PT KTU yang juga merangkap Dirut PT KCN, Widodo Setiadi, yang menyebutkan bahwa izin pembangunan dermaga C.04 yang sedang dibangun oleh KBN tidak akan diterbitkan oleh Kemenhun, karena KBN menggugat Kemenhub.  "Pernyataan tersebut jelas mendiskreditkan, Kementerian Perhubungan sudah bekerja melayani perizinan pelabuhan secara profesional tanpa mencampur-adukan dengan kasus yang tidak berkaitan," ujarnya.  Menurut Gunadi, yang terjadi sesungguhnya adalah izin pembangunan dan operasi C.04 masih menunggu penandatanganan konsesi antara BUP Marunda Bandar Indonesia milik KBN dengan KSOP Marunda, dimana tahapannya masih dalam proses pengambilan keputusan persetujuan dari pemegang saham yaitu Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.  "Pernyataan ini kami sampaikan untuk memberi informasi dan fakta yang benar kepada Tim Pansus PT KBN DPRD DKI dan masyarakat secara umum, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pengamanan dan penyelamatan aset negara," pungkasnya.

Soal Polemik Pelabuhan Marunda, Ini Penjelasan KBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pernah-berseteru-dengan-ferrial-prasetyo-ingat-yang-manis-manis-saja_m_.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Maraudi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Maraudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendukung proyek Pelabuhan Marunda yang dikerjakan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terus dilanjutkan. Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan groundbreaking terhadap proyek tersebut yang dulu sempat tertunda.  Menurut dia, DPRD Provinsi Jakarta membentuk Pansus KBN untuk membongkar adanya dugaan skandal besar yang menyebabkan pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda ini terhenti.  “Pada saat Pak Presiden mau groundbreaking untuk dwelling time saat itu, kok ganti? Karena ada aturan seperti itu. Ada yang memberi informasi yang tidak objektif ke Bapak Presiden,” kata Pras di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (14/10).  Maka dari itu, Pras menyarankan agar proyek pembangunan dermaga di Marunda terus dilanjutkan sambil Pansus KBN di DPRD Jakarta juga bekerja untuk bongkar dugaan skandal besar sejak 2003-2004. Apalagi, sengketa hukum antara KBN dengan KCN juga sudah selesai sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).  “Lanjutkan (proyeknya), tapi harus dicari pokok permasalahannya. Karena ini ada operasional, ada pembangunan, duit dari mana, kita harus cari tahu. Ini kan investasi bisnis besar yaitu pelabuhan,” ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan ini.  Pras menjelaskan duduk perkara antara KBN dengan KCN, sehingga terbentuk Pansus KBN di DPRD DKI. Menurut dia, KCN merupakan anak usaha joint venture antara KBN dengan KTU yang bergerak di kepelabuhanan. Sebab, KBN sebagai perusahaan milik negara tidak punya izin bidang kepelabuhanan.  “Pemenang tender ini namanya KTU. Bentuklah KBN dan KTU itu namanya KCN. Direktur Utama KCN itu wakil dari pemenang tender, yaitu KTU. Tiba-tiba pas dia bentuk struktur, ini macet. KBN mengirim orang-orang di KCN, tapi mandeg. Ini masih praduga ada kekeliruan besar, dan ini bukan uang kecil,” jelas dia.  Selain itu, Pras mengaku heran omongan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak didengarkan oleh KBN. Padahal, Pemerintah Provinsi Jakarta punya jatah kursi direksi di KBN tapi belum juga dilantik sampai sekarang terhadap orang-orang yang sudah dikirim. Karena, Direksi KBN dari Pemerintah Provinsi DKI sudah kosong hampir 3 tahunan.  “Sampai sekarang RUPS tidak pernah diangkat, itu makanya mandeg disitu, kita mau cari celah itu. Suara Pak Gubernur Anies Baswedan saja tidak didengar, sudah mengirim orang tapi tidak dilantik sampai hari ini,” katanya.  Maka dari itu, Pras menjelaskan kenapa perlu dibentuk Pansus KBN untuk membongkar semua dugaan skandal besar dalam pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda yang terhenti. Karena menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI yang memiliki saham disitu juga dirugikan oleh KBN.  “Saham kita dirugikan oleh KBN dan dia (investor) bayar loh. Investor/pengusaha niat baik, dia tidak pakai APBN/APBD. Nanti kita konfrontir KBN dan KCN. Kemarin kita undang Pak Satar Saba (Direktur KBN), bilangnya yang salah KTU. Tapi kita dengar dari KTU dan KCN, dia bayar pajak, bayar PBB. Pak Satar saat kita panggil tidak pernah mengeluarkan statemen itu. Kita kan tidak mau di blok kanan, di blok kiri. Kita harus tengah,” katanya.  Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi hanya berharap sebagai investor butuh kepastian hukum untuk keberlangsungan pembangunan dermaga atau pier 2 Pelabuhan Marunda. Meski proses hukum sudah selesai semua sampai tingkat kasari, tapi tanpa adanya dukungan dari pemegang saham juga percuma.  “Kalau sebagai investor, kami ingin bagaimana masalah ini bisa cepat selesai. Karena sudah 8 tahun mulai masalah gugatan hingga masalah pemberian saham. Proses hukum sudah kita lewati, bagaimana kesinambungan antara pemegang saham ini bisa jalan sinergi. Sekarang walau hukum sudah selesai tapi pihak pemegang saham lain tidak mendukung, ya tidak bisa jalan atau beda konsep,” kata Widodo.  Nah, Widodo melihat DPRD Provinsi Jakarta membentuk Pansus KBN ini untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jakarta mengingat punya saham juta di KBN. Makanya, ia berharap ada win-win solution agar bisa dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi yang sempat tertunda.  “Kalau kami berharap apa yang dulu sempat tertunda (groundbreaking) bisa dilaksanakan, dan juga memberikan kepastian hukum. Ini bisa jadi proyek percontohan di bidang maritim, khususnya kepelabuhanan. Jadi kami sebagai investor siap saja, kalau bisa dilanjutkan baik. Yang penting, bagaimana proyek bisa berkesinambungan dengan program pemerintah,“ tandasnya.

Prasetyo: Jokowi Diberi Informasi Tak Objektif Soal Pelabuhan Marunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pelantikan-Anggota-DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD Provinsi Jakarta membentuk Pansus KBN (Kawasan Berikat Nusantara) karena adanya permasalahan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta. Pasalnya, proyek Pelabuhan Marunda sempat terhenti karena ada sengketa hukum antara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).  Ketua Pansus KBN, Pandapotan Sinaga menjelaskan Pansus KBN dibentuk untuk mencari tahu duduk perkara sebenarnya apa yang terjadi dengan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda antara PT KBN dengan KCN. Menurut dia, sejumlah pihak akan dihadirkan untuk dimintai penjelasan dan klarifikasinya terkait proyek Pelabuhuan Marunda ini.  "KBN sudah kita undang beberapa waktu lalu, hari ini dari KCN dan selanjutnya pihak PT KTU (Karya Teknik Utama). Kita pansus akan gali semuanya apa-apa yang ada permasalahan di KBN, kenapa bisa terjadi polemik dan nanti kita kasih rekomendasi," kata Pandapotan di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Selasa (13/10).  Menurut dia, operasional Pelabuhan Marunda ini berjalan sejak berdirinya KCN pada 2004. Sementara, KCN adalah anak perusahaan bentukan dari PT KBN dan PT KTU untuk bergerak di bidang kepelabuhan. Karena, KBN yang merupakan perusahaan milik BUMN tidak punya izin kepelabuhan sehingga kerja sama dengan PT KTU.  "Jadi mereka mendirikan suatu perusahaan bernama KCN pada tahun 2004. Proses perjalanan untuk melaksanakan itu kan mereka sembari membangun masih fokus dan kondusif, tapi persoalan muncul setelah 2012 pada saat pembagian sahamnya. Nanti kita gali. Kita mau klarifikasi dulu, mau tau duduk persoalannya. Nanti kita amprokin (barengin) KCN dan KBN," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.  Kemudian, Pandapotan menyoroti terkait tidak adanya perwakilan direksi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 3 tahun di PT KBN. Makanya, ia akan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengirim orangnya untuk menduduki kursi direksi PT KBN.  "Ada jatah direksi di KBN, tapi sampai sekarang belum ada masih kosong kurang lebih 2 tahun. Sekarang lagi diproses, ini yang kita proses kenapa membiarkan (kosong). Kita desak Gubernur untuk mengirimkan orangnya agar bisa ditempatkan di KBN," kata dia.  Karena, kata Pandapotan, supaya nanti apabila ada hal-hal yang terjadi di KBN itu tidak merugikan Pemerintah Provinsi Jakarta, seperti yang terjadi sekarang ini. Paling tidak, lanjut dia, secara kewilayahan proyek Pelabuhan Marunda berada di lahan Pemerintah Provinsi Jakarta.  "Pihak KBN juga sudah meminta (direksi dari Pemprov DKI), ini kan harus persetujuan Kementerian BUMN. Itu kan prosesnya kita tidak tahu sejauh mana itunya," katanya.

DPRD DKI Bentuk Pansus KBN Soal Polemik Proyek Pelabuhan Marunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PELINDO-II-PELABUHAN.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pelabuhan tengah menangani ekspor-impor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pelabuhan tengah menangani ekspor-impor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi dibawah komando Yasonna Laoli yang juga Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) pernah menyatakan  terdapat sekitar 139 kasus investasi yang ditangani Pokja IV dan menargetkan tahun ini dapat menyelesaikan 75 kasus investasi. Namun hingga per Februari 2019, POKJA IV mengklaim sudah menyelesaikan 149 kasus yang berkaitan dengan investasi. Pengacara PT Karya Citra Nusantara (KCN)  Juniver Girsang, menyatakan dari sekian banyak kasus investasi yang ditangani oleh POKJA IV, salah satunya adalah kasus yang terkait dengan pelabuhan Marunda. Masalah hukum yang melibatkan PT Kawasan Berikat Nusantara, Kemenhub dan KCN ini sebenarnya sudah mendapatkan rekomendasi dari POKJA IV, akan tetapi pihak KBN sebagai penggugat dan juga pemegang saham KCN tidak pernah mematuhi rekomendasi tersebut.  “Bagaimana mungkin sebuah persero BUMN mengacuhkan rekomendasi dari POKJA IV, bahkan Direkturnya yang bernama Sattar Taba tidak pernah memenuhi panggilan rapat dari POKJA IV,” ujar Juniver dalam keterangannya, Senin (29/4). Terdapat beberapa poin penting dari rekomendasi POKJA IV terhadap sengketa pelabuhan Marunda ini antara lain adalah pembangunan dermaga di pelabuhan Marunda harus dilanjutkan karena ini merupakan proyek strategis nasional. Namun, pelabuhan yang semestinya sudah rampung sejak 8-9 tahun lalu, hingga saat ini masih jauh dari rancangan semula dan terlunta-lunta. “POKJA IV sudah bekerja dengan baik dan maksimal, mereka sudah memberikan rekomendasi yang menurut saya sudah sangat baik dan adil. Saya sangat apresiasi kinerja dari POKJA IV. Namun pak Yasona harus lebih tegas terhadap Direktur KBN, Sattar Taba, kok bisa bisanya tidak hadir dalam undangan POKJA IV, tapi malah dijawabnya dengan Menggugat ke Anaknya sendiri, KCN, dan sayangnya tidak ada sanksi apa-apa” tegas Juniver.  Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri mengatakan Pemerintah dan BUMN perlu membangun iklim investasi yang kondusif, mendukung serta melindungi para investor. Salah satunya menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait satu dengan yang lain demi mencapai target pembangunan terhadap sektor ekonomi dan sosial.  "Negeri ini terlalu besar untuk dikelola hanya dengan BUMN - tidak akan bisa maju. Perlu adanya kerjasama dari inisiatif masyarakat lainnya. Namun, kolaborasi hanya akan lancar kalau tidak disusupi dengan 'vested interest' atau 'saling titip' - jangan sampai ada yang menunggangi kepentingan sendiri,” kata Faisal Basri.

Tersirat Negara Dalam Negara Di Sengketa Pelabuhan Marunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/indonesia-aussie-sepakati-kerja-sama-bilateral-ini-keuntungannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan</figcaption>
</figure><a href="https://JawaPos.com">JawaPos.com</a> - PT Karya Tekhnik Utama (KTU) secara resmi menjalin kerja sama untuk pengembangan kawasan Marunda dengan sebuah BUMN bernama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kini, nasib investornya malah diombang-ambing. Kerja sama yang diawali menangnya KTU dalam lelang oleh KBN itu, melahirkan sebuah perusahaan patungan, bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN). Sudah lebih dari Rp 3 triliun dikeluarkan investor. “Namun, alih-alih mendapat keuntungan kerja sama. Malah masalah demi masalah didapat,” ujar Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Kamis (11/4). Dia berharap, Presiden Jokowi turun tangan. Memberi perhatian penuh terhadap situasi ini. Sebab, selama ini presiden selalu menyatakan berkomitmen tinggi memajukan investasi di Indonesia. “Pak Presiden harus melihat, situasi di lapangan yang dialami investor di Marunda. Berbanding 180 derajat dengan komitmen tersebut. Investor di Marunda diombang-ambing dalam ketidakpastian. Kini, malah ada di ujung tanduk. Jika melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Juniver. Dia membeberkan, setidaknya ada 10 hal tidak mengenakkan yang dialami investor saat bekerja sama dengan KBN. Pertama, KBN tidak mengerjakan porsi pengurusan izin sesuai perjanjian. Akibatnya, investor yang harus melakukan semua. “Padahal dalam kesepakatan disebutkan, KBN-lah yang berkewajiban mengurusi semua perizinan kepelabuhan,” sesal Juniver. Hal itu, lanjutnya, diperhitungkan sebagai bagian setoran modal KBN dalam perusahaan patungan. Kedua, KBN memblokade akses saat keinginannya tidak dipenuhi. Tak lama berselang sejak investor menolak permintaan KBN untuk negosiasi porsi saham, akses jalan ke pelabuhan yang telah berdiri, diblokade menggunakan mobil pemadam kebakaran. KBN berdalih, mereka tidak menutup pelabuhan. Tapi hanya menutup akses jalan yang memang berdiri di atas lahan milik mereka. Akibat blokade itu, aktivitas usaha di pelabuhan KCN terhenti dan harus dialihkan ke tempat lain. “Kementerian Perhubungan sampai harus turun tangan langsung meminta KBN untuk membuka blokade,” jelas Juniver.  Yang ketiga, KBN wanprestasi pasca negosiasi. Mereka tak melunasi pembelian saham. Setelah dengan sangat terpaksa, menyetujui perubahan porsi saham demi kelangsungan usaha. Akbatnya, investor lagi-lagi mengalami kejadian tidak mengenakkan. Hingga setahun lebih usai penandatanganan kesepakatan perubahan porsi saham, KBN tidak juga melunasi setoran sebagai konsekuensi keinginan menambah porsi saham tersebut. “Setelah ditelusuri, ternyata langkah KBN tersebut tidak mendapat restu Menteri BUMN sebagai pemegang saham KBN,” ungkap Juniver. Kemudian, keempat, pasca wanprestasi dalam menyetor penambahan saham, KBN meminta agar komposisi saham kembali ke porsi sebelumnya. Atas permintaan tersebut, dibuatlah draft kesepakatan baru dengan dimediasi Jaksa Pengacara Negara. Namun, hingga lebih 2 tahun, KBN tidak juga mau menandatangani draft kesepakatan itu. Berikutnya, KBN tidak menyetorkan retribusi IMB yang telah dibayarkan oleh investor. Akibatnya, bangunan KCN dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. “Pada 2016, Pemprov DKI membongkar bangunan KCN dengan alasan belum membayar IMB. Padahal, investor telah menyetorkannya melalui pihak KBN sejak 2008,” ungkapnya. Keenam, KBN memberikan informasi salah dalam surat kepada Menteri BUMN jelang kehadiran Presiden Jokowi untuk meresmikan dermaga Marunda. Juniver menuturkan, sedianya pada 25 Februari 2017, Presiden Jokowi akan meresmikan pelabuhan PT KCN. Sekaligus groundbreaking pengembangan Pier II dan Pier III. Namun, pada 16 Februari 2017, KBN bersurat kepada Menteri BUMN, meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang. Dalam surat tersebut, pihak KBN menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta. Akibatnya, rencana kedatangan presiden pun batal. Yang ketujuh, KBN menyebarkan kesan, bahwa investor adalah pencuri aset negara. Dalam sejumlah pemberitaan pada 2018, Direktur Utama KBN, Sattar Taba menyebutkan, langkah yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan aset negara. Padahal, aset itu menurut Juniver adalah aset yang telah dikerjasamakan melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh KBN sendiri. Pada 2016, pernyataan berkebalikan dikeluarkan oleh orang yang sama.  “Saat itu, Sattar Taba menyebutkan, KCN memberikan keuntungan bagi negara,” imbuhnya. Kemudian, KBN enggan hadir di setiap proses mediasi yang diiniasi pemerintah. Baik Pokja IV Kemenkopolkam, maupun Kemenhub. Tidak hanya tidak hadir, KBN juga tidak mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan. Dalam sebuah kesempatan, Bahkan, Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, berencana membawa masalah ini ke rapat dengan presiden. Karena ada ketidakpatuhan terhadap rekomendasi tersebut. Berikutnya, KBN menggugat investor dan Kementerian Perhubungan senilai lebih dari 50 triliun. Gugatan perdata itu dilayangkan KBN pada 2018 ke pengadilan untuk membatalkan konsesi dan membayar kerugian itu. Oleh pengadilan, gugatan pembatalan dikabulkan dan investor serta Kementerian Perhubungan diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 773 Miliar. Atas putusan tersebut, investor dan Kementerian Perhubungan telah menyatakan perlawanan. “Bisa dibayangkan jika putusan tersebut dilaksanakan, maka Kementerian Perhubungan terpaksa harus membayar ratusan miliar rupiah dari APBN kepada KBN,” tegas Juniver. Sementara yang terakhir, KBN meminjam uang senilai Rp 31 miliar pada 2014 kepada investor untuk proyek lantainisasi di lahannya sendiri. Namun, tidak dibayarkan. Padahal lahan sudah disewakan. “Hingga kini, telah 4 tahun berjalan dan investor telah mengirimkan 27 surat. Namun tak pernah ada tanggapan,” pungkasnya.

Investor di Pelabuhan Marunda Dibikin Tak Nyaman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelabuhan marunda

Berita Terkini