<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/1002348222-2610947327.jpg" alt="Petugas medata perempuan diduga PSK di Mako Satpol PP, Cibinong, Kabupaten Bogor. (Satpol PP Kabupaten Bogor/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas medata perempuan diduga PSK di Mako Satpol PP, Cibinong, Kabupaten Bogor. (Satpol PP Kabupaten Bogor/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menangkap 11 perempuan diduga pekerja seks komersial yang menjajakan diri lewat aplikasi kencan MiChat. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Anwar Anggana menjelaskan, mereka ditangkap saat petugas melakukan operasi penyakit masyarakat di wilayah Cibinong dan sekitarnya, Jumat (17/5). Operasi tersebut dilakukan pada lima lokasi di wilayah Kecamatan Cibinong. Yakni di Jalan Setu Cikaret, sekitar SDN Cikaret 2, sekitar Ciriung Golf, kontrakan di Pabuaran Cibinong, serta sekitar Puri Nirwana 1. &rdquo;Kami berhasil menangkap 11 perempuan tuna susila yang diduga sebagai PSK dan mengamankan 535 botol minuman beralkohol,&rdquo; kata Anwar seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, operasi tersebut dilakukan untuk memberantas penyakit Masyarakat. Seperti perjudian, minuman keras, dan pekerja seks komersial. &rdquo;Kami akan terus melakukan operasi untuk memberantas penyakit masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bogor,&rdquo; jelas Anwar Anggana. Para perempuan diduga PSK itu kemudian dibawa ke Mako Satpol PP di Kompleks Perkantoran Pemkab Bogor. Mereka kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial setempat guna menjalani asesmen lebih lanjut. &rdquo;Apabila terbukti sebagai PSK maka Dinas Sosial akan mengirimkan perempuan tuna susila itu ke panti rehabilitasi di Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk diberikan pembinaan,&rdquo; tandas Anwar.

Satpol PP Kabupaten Bogor menangkap 11 perempuan diduga pekerja seks komersial yang menjajakan diri lewat aplikasi kencan MiChat

Satpol PP Bogor Tangkap 11 Perempuan Diduga PSK MiChat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/99_be_1-4048165962.jpg" alt="MIMPI HIDUP YANG LEBIH BAIK: Kakak beradik Talay (kiri) dan Rose melayani tamu di Zombies Bar, Pattaya (4/4)." width="100%">
<figcaption>MIMPI HIDUP YANG LEBIH BAIK: Kakak beradik Talay (kiri) dan Rose melayani tamu di Zombies Bar, Pattaya (4/4).</figcaption>
</figure> Dengan pekerjaan yang dilindungi undang-undang, mereka yang bekerja di dunia hitam Thailand berharap mendapat perlindungan secara hukum dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, mereka bisa sesegera mungkin meninggalkan prostitusi menuju hidup yang lebih layak. HENDRA EKA, Pattaya --- DENTUM techno music terdengar dari jejeran bar dan kafe yang berdiri di Soi 7 di Kota Pattaya, Thailand. Soi 7 atau Gang 7 adalah salah satu area paling terkenal di kota yang berada di Provinsi Chonburi itu. Di sini, seperti yang terlihat pada awal April lalu, dengan bertabur sorot lampu neon warna-warni, para turis yang berniat melampiaskan hasrat akan dengan mudah menemukan &rdquo;surga dunia&rdquo;. Cukup merogoh kocek 40 ribuan rupiah (100 baht), para turis sudah bisa mendapatkan sebotol bir lokal plus ditemani seorang gadis penjaga bar. Ditambah mentraktir segelas air soda seharga 50 baht, seorang gadis akan setia menemani tamunya hingga pulang. Jika Anda memberinya tips lebih, akan semakin lama dan liar pula mereka menemani. Pattaya memang telah kesohor sebagai salah satu red-light district populer di dunia sejak era perang Vietnam 1960-an. Demikian pula bagi perempuan Thailand, yang kebanyakan single mom, kala tak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para gadis Thailand yang ingin meraup uang cepat biasanya memulainya dengan bekerja dari bar ke bar. Jika termasuk gadis beken, mereka akan ditawari ke kelab malam atau go-go bar. Namun, jika kurang beruntung, biasanya mereka hanya akan berakhir di tepi pantai Pattaya, menjajakan diri di sepanjang jalan gelap yang penuh risiko. Itu yang membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, dan anggota parlemen menyerukan legalisasi pekerja seks di Thailand. Mereka prihatin dengan nasib ratusan ribu pria dan wanita di industri tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/65_be_2-4088808052.jpg" alt="Suasana malam di Soi 7, Pattaya." width="100%">
<figcaption>Suasana malam di Soi 7, Pattaya.</figcaption>
</figure> Tahun ini Empower Foundation, sebuah organisasi nirlaba lokal yang memperjuangkan hak-hak pekerja seks serta perwakilan pekerja seks, mengajukan surat ke berbagai partai politik Thailand. Intinya, mereka menuntut hak-hak dasar dan kesejahteraan dari pemerintah serta mendesak para pekerja seks memperoleh kesetaraan dengan pekerja lainnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melegalkan prostitusi telah diajukan ke parlemen. Namun, hingga kini belum ada titik jelas. &rdquo;Saya khawatir upaya kami ini sia-sia,&rdquo; ujar Chatchalawan Muangchan, aktivis Empower Foundation, dalam Pattaya News. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014659360/satpol-pp-surabaya-patroli-michat-demi-berantas-praktik-prostitusi-online-lsm-minta-kos-kosan-juga-diawasi">Satpol PP Surabaya Patroli MiChat demi Berantas Praktik Prostitusi Online, LSM Minta Kos-kosan Juga Diawasi &nbsp;</a> Berdasar data yang dikumpulkan International Union of Sex Workers (IUSW), ada lebih dari 300 ribu pekerja seks komersial (PSK) di Thailand. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat maraknya PSK freelance yang memanfaatkan prostitusi dalam jaringan (daring). Jika RUU tak segera disahkan, makin banyak pekerja seks yang rentan berbagai persoalan hidup dan kesejahteraan. Undang-undang itu berupaya menggantikan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi yang disahkan pada 1996 dan mengkriminalisasi pekerja seks. Namun, sedikit demi sedikit, harapan mulai muncul. Pada Maret lalu, parlemen Thailand meloloskan aturan pernikahan sesama jenis. Bukan hanya itu, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin juga mendukung segera dikabulkannya RUU Prostitusi ini. &rdquo;Saat ini mereka (para pekerja seks) menjalankan usaha sambil dieksploitasi otoritas negara, pelaku usaha, bahkan kliennya,&rdquo; kata anggota Partai Move Forward Thanyawat Kamolwongwat sebagaimana yang dikutip kantor berita Thai Examiner. Studi pada 2015 yang dilakukan Havocscope, sebuah perusahaan riset yang mengumpulkan informasi tentang pasar gelap global, memperkirakan industri seks Thailand bernilai USD 6,4 miliar per tahun. Yang pada saat itu setara dengan sekitar 3 persen dari produk domestik bruto. Lalu, bagaimana pendapat para pekerja seks mengenai rencana ini? Talay, PSK di Zombies Bar, merasa senang. Jika nantinya RUU benar-benar disahkan, dia dan rekan-rekannya bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Baik dari sisi kesejahteraan sosial maupun secara hukum. &rdquo;Saya berharap ini (pengesahan RUU Prostitusi) benar-benar terjadi. Saya memiliki seorang putri berusia 4 tahun dan dalam setahun saya berharap bisa kembali dengan membawa 100 ribu baht untuk membuka toko dan membangun rumah untuk kami berdua,&rdquo; tutur perempuan 29 tahun asal Ubon Ratchathani tersebut. Rekan Talay, Mai, juga berharap RUU ini segera disahkan. Perempuan 43 tahun itu ingin mendapatkan jaminan kesehatan. &rdquo;Lebih baik uangnya saya habiskan untuk membiayai pendidikan anak. Dia akan menjadi seorang sarjana,&rdquo; ucapnya bangga. Ada juga Pear, seorang mahasiswa keperawatan berusia 21 tahun. &rdquo;Saya bekerja di sini selama liburan untuk membayar biaya sekolah saya,&rdquo; katanya. Seperti Talay dan Mai, Pear juga mendukung legalisasi prostitusi. Sebab, pekerja seks nantinya dapat menerima perawatan medis dan menjalani tes penyakit kelamin. Di Zombies Bar, Talay bekerja bareng adik kandungnya, Rose, yang berusia 10 tahun lebih muda. Keduanya sama-sama berharap kelak memiliki kehidupan yang lebih layak di luar dunia hitam yang mereka geluti kini. &rdquo;Orang tua kami menanam padi dan menyadap karet. Kami mengirimkan uang kepada keluarga setiap bulan untuk membangun rumah kayu. Setahun lagi kami berharap bisa membangun peternakan ayam di belakang dan menanam pohon persik di depan rumah,&rdquo; katanya, lantas tersenyum. (*/c14/ttg)

Ada lebih dari 300 ribu pekerja seks komersial (PSK) di Thailand. RUU untuk melegalkan prostitusi telah diajukan ke parlemen.

Thailand Menuju Legalisasi Prostitusi, PSK Bekerja demi Membangun Rumah dan Peternakan Ayam Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/pelaku-tppo-2102278195.jpg" alt="GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6)." width="100%">
<figcaption>GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia sedang menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka. Jumlah korban korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Berdasar data Polri, pada pekan pertama (5&ndash;11 Juni 2023), terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah itu meningkat drastis pada pekan kedua (12&ndash;17 Juni) menjadi 385 laporan. Jumlah tersangkanya pun naik lebih dari 100 persen, dari 212 orang menjadi 457 orang. Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menyatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Kemudian, dari 385 laporan, 75 kasus di antaranya telah masuk tahap penyelidikan. &rdquo;Lalu, 286 kasus masuk tahap penyidikan,&rdquo; katanya kemarin (19/6). Satu berkas perkara telah dinyatakan P-21 atau lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Lalu, 23 kasus lainnya masih dilaporkan. &rdquo;Semua masih proses,&rdquo; ujarnya. Dari semua kasus tersebut, diselamatkan 1.476 korban. &rdquo;Perinciannya, 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,&rdquo; beber Ahmad. Modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal atau pekerja rumah tangga. Jumlahnya mencapai 327 kasus. &rdquo;Modus kedua adalah menjadikan pekerja seks komersial (PSK),&rdquo; ungkapnya. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. &rdquo;Masyarakat harus memastikan perusahaan penyalur tenaga kerjanya resmi agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat perdagangan orang. Saat ini lebih dari sembilan juta PMI berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Sejak awal Juni, presiden memerintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. &rdquo;Karena itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Langkah pertama, membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama government-to-government (G-to-G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. &rdquo;Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, dan gagah,&rdquo; tuturnya. Contohnya, 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam. Langkah kedua, pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satgas TPPO. &rdquo;Pemberantasan terhadap yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,&rdquo; ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berdasar laporan yang dia terima, selain 457 tersangka, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Benny juga mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi beking-membekingi. &rdquo;Ditindak semuanya, apa pun pangkat dan kedudukannya,&rdquo; tegasnya. Jaminan itu diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. &rdquo;Kami tutup sumbernya dari sini,&rdquo; ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antarnegara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku di luar negeri. Salah satunya lewat kesepakatan bersama negara-negara se-Asia Tenggara dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo belum lama ini. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kasus terus mengalami perkembangan, baik dari segi angka maupun modusnya. &rdquo;Karena itu, penegakan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Indonesia sedang menghadapi darurat TPPO. Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka.

Modus Tersangka TPPO, Tawari Korban Jadi TKI hingga Jadikan PSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/WhatsApp-Image-2023-04-16-at-183824-2736239207.jpg" alt="Ketua Perempuan Amanat DPD Surabaya sekaligus penasihat di Majelis Taklim At Taubah Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Ketua Perempuan Amanat DPD Surabaya sekaligus penasihat di Majelis Taklim At Taubah Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tiap orang punya cerita masa lalu yang belum tentu indah. Namun, pada masa akan datang, setiap orang berhak memiliki cerita indah yang ingin dilukisnya. Termasuk Ella. Mantan pekerja seks komersial (PSK) di Morokrembangan, Surabaya Utara, mengatakan, lembar hitam di dunia PSK telah ditutupnya sejak 2010. Dia berusaha keluar dari lingkaran hitam itu. Ella memutuskan bergabung ke Majelis Taklim At Taubah Muhammadiyah. &rdquo;Saya mulai memahami sedikit demi sedikit tentang ilmu agama. Anak saya dua,&rdquo; ujar Ella saat ditemui di Morokrembangan. Kedua mata Ella tampak sedikit berkaca-kaca begitu mengungkapkan keinginan pada masa depan. Dia menyatakan, saat ini, kedua anaknya menjadi kunci kebahagiaannya. &rdquo;Saya harapannya bisa menyekolahkan anak sampai tuntas bahkan kuliah dari berdagang. Saya ingin berjualan dan difasilitasi Pemkot Surabaya kalau bisa,&rdquo; tambah Ella. Ketua Perempuan Amanat DPD Surabaya sekaligus penasihat di Majelis Taklim At Taubah Zuhrotul Mar'ah menuturkan, majelis berupaya mengajak siapapun untuk bergabung dan menimba ilmu. Zuhrotul menambahkan, majelis tidak satu atau dua tahun berdiri. Bahkan, sebelum praktik prostitusi dibubarkan, pengurus majelis berupaya mendekati masyarakat. &rdquo;Secara finansial kami bantu. Bagaimana mereka bisa berdiri secara independen,&rdquo; tutur Zuhrotul Mar'ah.

Mantan pekerja seks komersial (PSK) di Morokrembangan, Surabaya Utara, menyatakan, tobat dan gabung ke Majelis Taklim At Taubah Muhammadiyah

Cerita Mantan PSK Morokrembangan Surabaya yang Ingin Hidup Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230318-WA0007.jpg" alt="Polisi meringkus 39 pekerja seks komersial di kos-kosan RW 10, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, kemarin Jumat (17/3).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polisi meringkus 39 pekerja seks komersial di kos-kosan RW 10, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, kemarin Jumat (17/3).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 39 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tinggal di kos-kosan RW 10, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, ternyata awalnya tidak tahu akan dijadikan PSK. Menurut Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama, para korban itu ditawari akan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).  "Para korban awalnya diimingi-imingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, namun setelah sampai ke lokasi ternyata dijadikan PSK oleh para pelaku," katanya dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Sabtu (18/3).  Lebih jauh lagi, selama tujuh bulan menjadi PSK, para korban juga dilarang keluar dari kos-kosan tersebut tanpa seizin muncikarinya, yaitu IC alias Mami, 35.  "Jika ketahuan keluar mess dan tertangkap, maka wanita PSK akan dikenakan denda senilai Rp 1-1,5 juta," jelas Putra.  Saat jam kerja atau melayani tamu di lokasi prostitusi, yaitu di Gang Royal, para korban juga tidak diperbolehkan keluar dari lokasi tempat mereka bekerja.  "Apabila keluar wajib didampingi oleh pengawal/bodyguard yang bernama HA ,25, SR alias Kopral, 35, dan MR, 25," pungkas Putra.  Sebelumnya, Polisi meringkus 39 pekerja seks komersial di kos-kosan RW 10, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, kemarin Jumat (17/3). Dari 39 orang tersebut diketahui 5 orang merupakan anak di bawah umur.  Menurut Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama, penggerebekan itu dilakukan setelah Polisi RW 10 Kelurahan Pekojan mendapat laporan dari tokoh masyarakat dan pengurus RW 10 Kelurahan Pekojan. Mereka melaporkan terdapat lokasi kos-kosan di daerah RW 10 yang diduga menjadi tempat penampungan wanita yang dijadikan PSK.  "Biasa beroperasi di Gang Royal, Jalan Rawa Bebek Selatan Rw 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara," kata Putra dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Sabtu (18/3).  "Tokoh masyarakat RW 10 Pekojan merasa terganggu jika di wilayahnya ada lokasi penampungan prostitusi, apalagi menjelang memasuki bulan suci Ramadan," imbuhnya.

Diiming-imingi jadi ART, Malah jadi PSK, Sampai Dijaga Ketat Bodyguard

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221121-WA0016_copy_1024x683-1.jpg" alt="Polisi merilis pengungkapan kasus penyekapan belasan perempuan di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (21/11). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi merilis pengungkapan kasus penyekapan belasan perempuan di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (21/11). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap kasus penyekapan 19 perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan.  ”Dari pengungkapan itu, kami menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jatim, di Surabaya, Senin (21/11).  Kelima tersangka tersebut, yakni DG alias Papi Galih, 39, warga Pasuruan selaku pengelola warung kopi (warkop) dan wisma; RN alias Mami Putri, 30, warga Jakarta selaku pengelola warkop dan wisma; CE alias Eko, 26, warga Pasuruan, selaku kasir warkop; AG alias Agus, 31, warga Nganjuk selaku kasir wisma; dan AD alias Adi, 42, warga Jakarta Barat, selaku penjaga warkop.  Dirmanto menjelaskan, kasus itu diungkap setelah kepolisian menerima informasi tentang adanya anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK di kawasan Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pada Senin (14/11), polisi bergerak dan melakukan penggerebekan di Ruko Gempol City Walk. Di tempat itu polisi menemukan delapan perempuan muda di sebuah ruangan dan diduga disekap.  ”Tiga di antaranya perempuan di bawah umur,” terang Dirmanto.  Petugas kemudian melakukan pengembangan di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. ”Di tempat itu, petugas mengamankan DG alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri beserta 11 perempuan dan satu orang di antaranya anak di bawah umur beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana,” papar Dirmanto.  Berdasar hasil penyidikan, diketahui bahwa ke-19 perempuan yang direkrut DG dan RN ternyata tidak hanya dipekerjakan sebagai pendamping tamu di warkop. Tetapi mereka juga dijual kepada lelaki hidung belang dengan tarif Rp 500 ribu sampai Rp800 ribu sekali kencan.  Dirmanto menegaskan, kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 17 dan pasal 10 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 2 ayat (1) UU Pencucian Uang. ”Kelima tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara,” ucap Dirmanto.

Polda Jatim Ungkap Kasus Penyekapan 19 Perempuan di Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/wisma-barbara.jpg" alt="PERLU PENERTIBAN: Bekas wisma di eks lokalisasi Jalan Sememi Jaya Utara, Kecamatan Benowo, yang disulap menjadi laboratorium tanaman. Di kawasan itu, praktik prostitusi diam-diam masih dijumpai. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU PENERTIBAN: Bekas wisma di eks lokalisasi Jalan Sememi Jaya Utara, Kecamatan Benowo, yang disulap menjadi laboratorium tanaman. Di kawasan itu, praktik prostitusi diam-diam masih dijumpai. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sudah sembilan tahun wilayah Sememi Jaya di Kecamatan Benowo ditetapkan sebagai kawasan bebas lokalisasi-prostitusi. Namun, plakat yang dipasang pemkot pasca penutupan lokalisasi pada 2013 itu tampaknya tidak diindahkan pengelola bekas wisma. Aktivitas prostitusi masih berjalan dan bergeliat di sana.  Tim Jawa Pos mencoba untuk menelusuri dugaan adanya aktivitas prostitusi di kawasan tersebut. Salah satunya, di Sememi Jaya Gang I. Begitu masuk gang, ada beberapa pria paro baya yang seolah menyambut.  Mereka duduk di sebelah kiri jalan. Jarak tempat pria paro baya itu duduk-duduk tidak jauh dari jalan raya. Kurang lebih 100 meter dari bibir gang. Para pria paro baya itu melambaikan tangan kepada setiap pria yang melintas.  Terutama pria yang bukan warga setempat. Ketika berhenti, pria paro baya itu melontarkan satu pertanyaan khas makelar atau calo. ’’Golek cewek ta, Bos,” ucap pria berkaus hitam itu.  Begitu diiyakan, ada pria tua yang membantu untuk parkir motor. Si calo tadi mengantarkan ’’calon pembeli” ke dalam salah satu wisma. Dari luar, wisma bercat hitam itu terlihat seperti bangunan kosong. Pintu terkunci dari luar.  Begitu masuk, ada dua ruangan yang harus dilewati. Yakni, ruangan besar seperti aula. Atau, lebih tepatnya ruang tamu. Kondisinya gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Setelah melewati ruangan gelap itu, ada ruang tengah yang terang benderang. Di sisi kanan dan kirinya terdapat pintu kamar seperti kos-kosan. Total ada delapan kamar di dalam wisma tersebut.  Di ruang tengah itu, sudah duduk beberapa perempuan ber-make-up tebal. Mereka mengenakan pakaian serbamini. Perempuan-perempuan itu merupakan pekerja seks komersial (PSK). Calon pembeli disuruh memilih. Tarifnya sama. ’’Rp 190 ribu selama satu jam. Nanti parkirnya Rp 10 ribu,” kata si calo tadi.  Ternyata, tidak hanya satu wisma yang masih aktif beroperasi secara diam-diam. Berdasar informasi yang dihimpun tim Jawa Pos, total ada sembilan wisma yang masih aktif. Letaknya di Sememi Jaya Gang I dan Gang III.  Semuanya beroperasi dengan sistem yang sama. Yakni, menggunakan calo. Di Sememi Jaya Gang III, pintu wisma tidak hanya dikunci. Ada yang digembok dari luar. Di dalam sudah ada beberapa perempuan muda hingga paro baya yang menunggu pelanggan. ’’Aman. (Kalau ada patroli, Red) paling cuma keliling,” kata seorang calo di Sememi Jaya Gang III.  Dinda (bukan nama sebenarnya), salah seorang PSK di Sememi Jaya Gang I, mengakui bahwa wisma tempat dirinya bekerja dikelola seorang pemilik tempat hiburan malam di Jalan Raya Manukan–Benowo. Biasanya PSK di wisma tersebut juga ’’diperbantukan” menjadi ladies companion (LC).  Perempuan 35 tahun itu mengaku hampir tidak pernah ada petugas yang melakukan razia. Baik dari kepolisian maupun satpol PP. ’’Selama ini aman. Pokoke kalau ada apa-apa ya nanti pasti ada yang tanggung jawab toh,” ucapnya dengan santai.  Ketua RW 1 Kelurahan Sememi Mahfud mengaku tidak tahu dan tidak mau tahu adanya aktivitas prostitusi di Sememi Jaya Gang I dan III. Dia menyatakan, lokalisasi sudah ditutup dan tidak dibuka lagi. ’’Gak onok. Wes buyar,’’ ucapnya.  Mahfud yakin kampungnya sudah bersih dari aktivitas prostitusi. Warganya juga kompak menolak adanya lokalisasi di wilayah Sememi. ’’Kami sama-sama berkomitmen untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dan anak-anak kami,’’ katanya. <h3>Sering Patroli, Tak Temukan Prostitusi</h3> TIGA bulan lalu, kecamatan menggelar rapat gabungan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, dan komunitas di wilayah Benowo. Isu terkait adanya aktivitas prostitusi di Sememi Jaya menjadi bahasan utama. Namun, sampai hari ini, aparat mengklaim tidak menemukan adanya aktivitas prostitusi.  Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu menyatakan, patroli digelar rutin siang dan malam. Khusus pada malam hari, ada petugas gabungan dari satpol PP dan BPBD yang berjaga di dalam gang. ’’Masih jalan sampai sekarang. Kami berpatroli rutin dan ngepam di situ. Konsumsi disuplai dari bagian umum,” ujarnya kemarin (30/10).  Denny mengakui, isu terkait adanya aktivitas prostitusi di kawasan Sememi Jaya memang masih santer dibicarakan. Namun, selama tidak ada temuan, pihaknya meyakini eks lokalisasi Moroseneng tidak hidup lagi. ’’Kalau ada temuan, kami akan sampaikan ke satpol PP untuk dilakukan razia. Dan itu pidana, lho,” terangnya.  Ada beberapa program yang sudah disiapkan untuk menghalau isu miring terkait eks lokalisasi Moroseneng. Salah satunya, program Moroseneng kreatif di Sememi Jaya Gang II. Rencananya, ada bazar yang digelar setiap Minggu di depan Taman Anggrek. Pameran produk UMKM serta pentas seni oleh anak muda akan diadakan di tempat tersebut.  Selain itu, ada program Moroseneng bersalawat. Kecamatan menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk menjalankan program tersebut. Antara lain, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII. ’’Kami sudah siapkan gedung untuk sekretariat bersama untuk NU, Muhammadiyah, dan LDII,” katanya.  Di belakang Taman Anggrek, ada lahan kosong yang rencananya diubah menjadi tempat wisata. Hal itu, kata Denny, disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat berkunjung ke Sememi Jaya Gang II pada September lalu. ’’Intinya, tidak ada temuan adanya aktivitas prostitusi. Nanti kami ramaikan kampung eks lokalisasi dengan program-program yang sudah disiapkan. Termasuk program padat karya yang sudah berjalan,” tandasnya.  TEMUAN DI LAPANGAN  • Masih ada wisma yang buka diam-diam.  • Semuanya menggunakan jasa calo untuk menjajakan PSK.  • Wisma yang masih aktif berada di Sememi Jaya Gang I dan III.  Langkah Antisipasi dari Pemerintah:  • Melakukan patroli rutin  • Menyiagakan petugas malam sampai pagi  • Mendata warga pendatang  • Menyiapkan program untuk meramaikan kampung  Diolah dari berbagai sumber

Eks Lokalisasi Moroseneng Hidup Lagi: Buka Diam-Diam dan Pakai Calo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220419_006.jpg" alt="Petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan pendataan kepada pekerja seks komersial yang terjaring razia gabungan di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang. Pemkab Bekasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan pendataan kepada pekerja seks komersial yang terjaring razia gabungan di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang. Pemkab Bekasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak enam pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terjaring razia petugas gabungan dalam rangka menekan penyakit masyarakat sekaligus menjaga kesucian Ramadan.  ”Razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Mereka masih nekat beroperasi pada Bulan Suci Ramadan ini,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Dodo Hendra Rosika seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Selasa (19/4).  Dodo mengatakan, razia petugas kali ini melibatkan puluhan personel gabungan terdiri atas Satpol PP Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509, dan POM TNI, serta tim penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.  Dalam razia tersebut petugas menyasar sejumlah titik yang biasa dijadikan lokasi mangkal para perempuan pekerja seks di sepanjang Jalan Raya Inspeksi Kalimalang berdasar laporan masyarakat. ”Kami melakukan penyisiran sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang mulai dari wilayah Tegal Gede menuju Tegal Danas hingga menjelang perbatasan dengan Kabupaten Karawang,” terang Dodo Hendra Rosika.  Dari hasil penyisiran, petugas mengamankan enam PSK yang kedapatan beroperasi di wilayah Kampung Pasirkonci, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Kampung Cilampayan, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Cikarang Pusat.  ”Enam wanita pekerja seks komersial itu kami amankan untuk dilakukan pendataan,” kata Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Yanuar.  Dia menjelaskan, para PSK yang terjaring razia itu selanjutnya dilakukan assessment setelah didata untuk kemudian akan dikirimkan ke panti rehabilitasi sosial tuna susila di wilayah Sukabumi. ”Di sana mereka nanti diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan yang dapat berguna baginya sebagai sumber mata pencaharian baru,” terang Yanuar.  Yanuar berharap razia petugas gabungan itu mampu mencegah timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat sekaligus menjaga kekhusukan ibadah warga selama Ramadan 1443 Hijriah/2022 Masehi.

Enam Pekerja Seks Komersial di Bekasi Terjaring Razia Petugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211220_124822.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Djuhandani menanyai tersangka muncikari prostitusi di Semarang, Senin (20/12). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Djuhandani menanyai tersangka muncikari prostitusi di Semarang, Senin (20/12). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik prostitusi yang melibatkan seorang perempuan selebgram (selebriti Instagram) dan warga negara asing yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Djuhandani mengatakan, polisi juga mengamankan seorang muncikari berinisial JB, 43, warga Bekasi, Jawa Barat. Adapun dua perempuan yang dipekerjakan tersebut masing-masing berinisial TE, 26; dan seorang warga negara Brasil berinisial FBD, 26.  ”Ketiganya ditangkap di sebuah hotel di Kota Semarang pada 15 Desember. Dua perempuan itu diamankan di dua kamar yang berbeda saat melayani tamu,” kata Djuhandani seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (20/12).  Dia menjelaskan, pengungkapan itu bermula dari informasi tentang adanya praktik prostitusi dengan transaksi yang dilakukan di Kota Semarang. Setelah melakukan penelusuran, petugas mendapati praktik prostitusi tersebut di salah satu hotel.  Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka JB, lanjut dia, besaran tarif yang dikenakan untuk sekali berkencan dengan selebgram TE tersebut mencapai Rp 25 juta. ”Tarif Rp 25 juta, muncikari mengambil bagian Rp 13 juta,” terang Djuhandani.  Menurut dia, pemesanan jasa prostitusi itu secara langsung melalui muncikari. Dia menjelaskan, muncikari JB sudah memperoleh pembayaran uang muka sebesar Rp 20 juta untuk kedua perempuan pekerja seks tersebut.  Adapun barang bukti yang turut diamankan dalam pengungkapan tersebut, antara lain bukti transfer yang merupakan uang muka pembayaran sebesar Rp 20 juta serta sejumlah alat kontrasepsi yang masih baru maupun bekas dipakai.  Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, pasal 296 dan 506 tentang prostitusi.

Polda Jateng Bongkar Prostitusi Libatkan Perempuan Selebgram dan WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/belum-sempat-wik-wik-dengan-pelanggan-2-psk-dan-1-mucikari-dibekuk_m_.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dua orang Pekerja Seks Komersial (PSK) diringkus polisi saat akan kencan dengan laki-laki hidung belang. Mereka ditangkap bersama seorang mucikari di&nbsp;salah satu hotel di Jalan Juanda, Kota Medan, Jumat (11/3). Petugas Subdit IV/Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap mereka setelah mendapat informasi soal transaksi prostitusi. Kedua PSK yang diamankan berinisial LN, 22; dan AY, 21. Sedangkan si mucikari berinisal MU alias EDA, 32. Kasubdit IV Renakta Polda Sumut AKBP Reinhard Nainggolan mengatakan, ketiganya ditangkap setelah melakukan transaksi. Namun para perempuan itu belum sempat melayani pelanggannya. Tarif yang dipatok germo berkisar antara Rp 1-3 juta untuk&nbsp;short time. "Keuntungan para WTS (Wanita Tuna Susila, Red) Rp 3 juta. Sedangkan mucikarinya mendapat&nbsp;Rp 500 ribu dari setiap tamunya," ujarnya, Senin (11/3). Saat ditangkap polisi juga mengamankan barang bukti berupa tiga buah iPhone, uang tunai Rp 2 Juta, KTP serta SIM.&nbsp;Ketiganya dijerat dengan Pasal 2, Pasal 10 Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia dan Pasal 296 KUHP. "Ancaman hukumannya, minimal sepuluh tahun kurungan penjara," pungkasnya.

Belum Sempat Wik-wik dengan Pelanggan, 2 PSK dan 1 Mucikari Dibekuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja seks komersial

Berita Terkini