<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/migrant-care-kecam-iklan-penyediaan-prt-asal-indonesia-di-singapura_m_.jpg" alt="ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2024, terdapat lebih dari 7,2 juta orang pengangguran di Indonesia. Mayoritas pengangguran ini berasal dari latar belakang pendidikan dasar hingga menengah. Di tengah meningkatnya angka pengangguran dan tantangan ekonomi pascapandemi, sektor informal masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Indonesia.&nbsp;Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga seperti asisten rumah tangga (ART), babysitter, hingga caregiver menjadi peluang penting bagi mereka yang ingin bekerja dengan cepat dan tanpa persyaratan pendidikan tinggi. Melihat kebutuhan pasar dan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini, perusahaan digital penyedia dan penempatan tenaga kerja rumah tangga&nbsp;Cicana&nbsp;mengumumkan pembukaan 10.000 lapangan kerja baru di tahun 2025. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015919497/marc-guiu-cedera-chelsea-ambil-langkah-hati-hati-jelang-akhir-musim">Marc Guiu Cedera, Chelsea Ambil Langkah Hati-Hati Jelang Akhir Musim</a> Annisa Kartika selaku CEO Cicana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pihaknya mencatat bahwa&nbsp;saat ini lebih dari 1.000 calon majikan atau keluarga menghubungi platform mereka setiap bulannya.&nbsp;Permintaan terbanyak berasal dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa. Annisa mengklaim, pihaknya&nbsp;hadir sebagai solusi rekrutmen yang resmi dan diakui oleh pemerintah, dengan telah mengantongi sertifikat standar OSS dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta terdaftar dalam KBLI 78103 &ndash; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (APPRT). "Kami&nbsp;membuka lowongan kerja untuk kategori tinggal menetap (live-in) maupun pulang-pergi (live-out), dengan posisi seperti ART, babysitter, nanny, caregiver, hingga perawat lansia," katanya. Ia melanjutkan, yang membedakan pihaknya dari lembaga penyalur konvensional adalah komitmen terhadap transparansi dan perlindungan pekerja. "Pendaftaran dilakukan secara gratis, tidak ada pemotongan gaji, serta tidak ada penahanan dokumen pribadi pekerja," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015919424/pameran-mobil-listrik-pevs-2025-segera-digelar-incar-transaksi-senilai-rp-400-miliar">Pameran Mobil Listrik PEVS 2025 segera Digelar, Incar Transaksi senilai Rp 400 Miliar</a> Semua proses dapat diakses dari rumah melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor pusat, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh pencari kerja dari berbagai daerah. "Kami melihat realita bahwa masih banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Kami hadir untuk mengubah paradigma itu. Pekerja diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai objek eksploitasi. Kami ingin jadi jembatan antara kebutuhan majikan dan hak-hak pekerja yang harus dihormati," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015919460/barcelona-siap-lepas-raphinha-berikut-harga-yang-diminta-dan-klub-klub-yang-siap-menawar">Barcelona Siap Lepas Raphinha, Berikut Harga yang Diminta dan Klub-Klub yang Siap Menawar</a> "Dengan target 10.000 lowongan kerja yang kami buka tahun ini, kami optimistis bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran, khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan praktis namun tidak punya akses kerja formal," tambah&nbsp;Bagus Dwi Prasetyo selaku Founder Cicana.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2024, terdapat lebih dari 7,8 juta orang pengangguran di Indonesia.

Sektor Informal Masih Jadi Tumpuan Sebagian Besar Masyarakat di Tengah Banyaknya Pengangguran, Buka 10.000 Lapangan Kerja untuk PRT di 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menilai ada urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Melalui RUU tersebut, diharapkan bisa meningkatkan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT).  "Alhamdulilah, setelah perjalanan panjang selama 19 tahun sejak 2004, RUU PPRT kini telah diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR untuk segera disahkan," kata Muhadjir usai kepada wartawan, Jumat (31/3).  Muhadjir menyampaikan, urgensi penyusunan RUU PPRT sebagai upaya menghapuskan diskriminasi kepada PRT, baik dalam sektor sosial maupun ekonomi. Termasuk di dalamnya akses pekerjaan yang layak, jaminan sosial, serta perjanjian kerja yang jelas.  “RUU PPRT akan menghapus diskriminasi terhadap PPRT secara sosial dan ekonomi. RUU ini juga akan mendorong pemenuhan hak dan kewajiban bagi PPRT, pemberi kerja, dan penyalur kerja,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Muhadjir mengungkap, RUU PPRT juga menjadi legitimasi terhadap prinsip resiprokal bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik. Sehingga, dapat menjadi upaya dalam menuntut negara lain dalam memberikan perlindungan PMI pekerja domestik.  "Sejak tahun 2004 RUU PPRT telah diajukan dan masuk dalam Prolegnas setiap masa bakti DPR RI, hingga menjadi RUU prioritas di tahun 2020. Sayangnya, sampai tahun 2022 belum ada kemajuan di DPR karena mendapatkan penolakan dari Fraksi PDIP dan Golkar. Hingga 21 Maret 2023 RUU PPRT berhasil disetujui untuk menjadi inisiatif DPR. SK RUU PPRT pun telah disahkan pada 30 Maret 2023," jelasnya.  Muhadjir juga bertugas sebagai Pengarah dan Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Anggota Pelaksana dalam Gugus Tugas yang dibentuk pada 2022. Tahun 2023, Gugus Tugas dibentuk kembali guna percepatan penurunan perumusan RUU PPRT.

Menko PMK Sebut RUU PPRT Bisa Hapus Diskriminasi Pekerja Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PRT.png" alt="RUU PPRT: Sejumlah aktivis Rampak Sarinah Surabaya melakukan aksi simpatik di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUU PPRT: Sejumlah aktivis Rampak Sarinah Surabaya melakukan aksi simpatik di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Enam perempuan menggelar aksi tutup mulut di kantor DPRD Kota Surabaya Rabu (15/2). Di selasar gedung parlemen itu, mereka yang menamakan diri aktivis Rampak Sarinah membeberkan spanduk. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan.  Ketua Rampak Sarinah Jawa Timur Dia Puspitasari mengatakan, pengesahan RUU itu sangat mendesak. Sebab, kasus kekerasan yang dialami PRT terus bertambah.  Menurut dia, mengulur pengesahan sama saja dengan membiarkan korban PRT yang mayoritas perempuan terus bertambah. ’’Kami minta DPRD Surabaya ikut menyuarakan dan menuntut pemerintah pusat dan DPR RI mengesahkan RUU PPRT,’’ tegas Dia.  Dia menyampaikan, sudah tidak terhitung korban kekerasan yang menimpa PRT. Bahkan, Hari Nasional PRT ditetapkan pada 15 Februari untuk mengenang kematian tragis PRT asal Surabaya. PRT bernama Narsih yang berusia 14 tahun tersebut tewas karena disiksa majikannya pada 2001.  ’’Ini sangat memprihatinkan. Case-nya terjadi di Surabaya sebagai kota besar,’’ ujar Dia.  Sementara itu, aksi tutup mulut dengan lakban dilakukan sebagai bentuk protes kepada oknum majikan. Mereka harus memperlakukan PRT tanpa kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.  Aksi itu sekaligus bentuk sindiran ke pejabat dan wakil rakyat yang cenderung membiarkan kekerasan karena tidak kunjung mengesahkan regulasi tersebut. ’’Tentu pengesahan RUU PPRT jadi undang-undang sangat mendesak,’’ papar perempuan berkacamata itu.  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti yang menerima peserta aksi memberikan dukungannya. Pihaknya sangat merespons positif aksi itu. Dia setuju agar RUU segara disahkan menjadi undang-undang.  DPRD Kota Surabaya, sambung dia, siap meneruskan aspirasi para aktivis ke DPR dan pemerintah pusat. Pihaknya akan mendorong agar RUU PRT menjadi inisiasi DPR dan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk segera dibahas di Senayan.

Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menteri-PPPA-I-Gusti-Bintang-Puspayoga-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan isi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan memberikan pengakuan terhadap para pekerja rumah tangga.  "Kalau kita bicara RUU PPRT, yang pertama itu adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, kemudian adalah perlindungan. Perlindungan ini komprehensif tidak hanya diskriminasi kekerasan tapi juga mencakup upah dan lain sebagainya," kata Bintang di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.  Bintang menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.  "Di sini akan menjadi amat penting kalau melihat RUU PPRT ini tidak hanya kita berfokus perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja tapi juga pengaturan pemberi kerja demikian juga penyalur pekerja," ungkap Bintang.  Bintang menyebut draf RUU PPRT sudah mengalami perkembangan signifikan dengan memuat berbagai masukan dari para pemangku kepentingan  Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuaziah menyebut bahwa RUU PPRT juga akan mengatur soal jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.  "Termasuk dalam yang diatur dalam RUU PPRT ini perlindungan dan jaminan sosial, baik kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Ida.  Sedangkan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah sudah membuat gugus tugas untuk mengawal RUU PPRT tersebut.  "Gugus tugas pemerintah dimana salah satunya adalah diketuai Pak Wamenkumham dan Ibu Menaker sebagai 'leading sectornya' dan kami dikementerian lembaga bersama sama berkolabirasi untuk menyelesaikan draf yang disandingkan UU lainnya," kata Jaleswari.  Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar DPR dapat mempercepat pembahasan RUU PPRT agar menjadi Undang-Undang.  "Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua 'stakeholder'," kata Presiden Jokowi.  Presiden Jokowi pun berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja.  "Saya rasa intinya kita ingin memiliki sebuah payung hukum atas peraturan menteri (permen) untuk pekerja rumah tangga yang kehilangan hak-haknya sebagai pekerja karena dalam praktiknya, pekerja ini rentan kehilangan hak-haknya, dan saya rasa ini waktunya untuk kita memiliki UU PPRT," tegas Presiden.  Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang.  Sejak 2004 RUU PPRT sudah diajukan kemudian ada 2009 RUU tersebut juga sudah didorong untuk disahkan.  Pada 2019, RUU PPRT masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selanjutnya pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna.

RUU PPRT Wujud Pengakuan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PMI-Malaysia-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan sekitar 10.000 pekerja rumah tangga akan dibawa dari Indonesia sebagai bagian dari proyek perintis. Itu setelah nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia.  "MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga akan ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia di Bali pada 7 dan 8 Februari 2022," ujar Saravanan dalam pernyataan yang dikirim ke Kuala Lumpur, Selasa (25/1), usai pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah.  Pengumuman ini merupakan perkembangan baru setelah empat bulan pembekuan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, termasuk pembantu rumah tangga, yang diperpanjang hingga Desember lalu.  Saravanan mengatakan MoU yang telah disepakati di antaranya adalah tentang kebijakan One Maid One House, yaitu sistem satu platform dan gaji minimum untuk pekerja rumah tangga.  "Kebijakan One Maid One Task akan diganti dengan aturan One Maid One House, di mana seorang PRT akan ditempatkan di sebuah rumah tangga yang tidak lebih dari enam orang di dalamnya," katanya.  Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menggunakan sistem satu pintu sebagai jalur tunggal untuk menerima pekerja rumah tangga ke dalam negeri Malaysia. Dia mengatakan masalah terkait biaya rekrutmen akan ditinjau setiap enam bulan untuk memastikan sesuai dengan perkembangan saat ini, dengan mempertimbangkan biaya penerbangan dan karantina.  Saravanan mengatakan proyek percontohan tersebut penting dan signifikan dalam mengevaluasi efektivitas implementasi MoU serta memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul. Dia mengatakan Indonesia juga setuju untuk mengizinkan masuknya 10.000 tenaga kerja Indonesia untuk sektor perkebunan.  Sebelumnya, Malaysia juga telah menandatangani perekrutan tenaga kerja dengan Bangladesh. Namun menurut informasi, perusahaan sawit di Sabah dan Sarawak tetap menghendaki pekerja dari Indonesia.

Malaysia Bakal Terima 10.000 Pekerja Rumah Tangga dari Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/migrant-care-kecam-iklan-penyediaan-prt-asal-indonesia-di-singapura_m_.jpg" alt="ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) diajukan menjadi program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2010. Namun, sampai sekarang, RUU yang memberikan perlindungan bagi jutaan PRT Indonesia tersebut masih mangkrak. DPR melalui badan legislasi (baleg) pun kembali memasukannya menjadi prolegnas prioritas 2020.  Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menyatakan, RUU PRT sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Seperti pekerjaan lainnya, PRT harus mendapat perlindungan kuat dari negara. ”Kami target tuntas tahun ini,” kata Willy kemarin (21/6).  Dia menjelaskan, sebagai pekerja sektor informal, umumnya hubungan kerja PRT tidak didasarkan pada kontrak tertulis. Akibatnya, mereka rentan mendapat perlakuan sewenang-wenang dari majikan atau pengguna jasanya. Di sisi lain, gaji yang mereka terima juga masih rendah dan sering kali tidak mencapai upah minimum. Padahal, PRT memiliki beban dan jam kerja yang cenderung tidak terbatas. ”Karena mayoritas PRT adalah perempuan, mereka juga rentan dapat kekerasan hingga kekerasan seksual,” ujarnya.  RUU PRT akan mewajibkan kontrak tertulis antara PRT dan pihak pengguna jasa. Isinya mengatur upah minimum, waktu kerja, hingga jumlah anggota keluarga yang harus dilayani. Bukan hanya itu, RUU juga mengatur pemberian jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan hak mendapatkan libur.  Regulasi itu juga memberikan hak bagi pekerja untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK). ”Tujuannya, tidak ada lagi pelanggaran ekonomi, hak asasi, dan hukum atas PRT,” tutur legislator dari dapil Jatim XI (Madura) tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XJzj0NTE5OE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MrgqbKUWw28  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I

RUU Pekerja Rumah Tangga Mangkrak 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasilkan-berbagai-macam-produk-olahan-yang-menjadi-incaran-turis-asing_m_183502.jpeg" alt="PRODUK: Olahan makanan kreasi pekerja rumah tangga (PRT) yang juga diminati bule." width="100%">
<figcaption>PRODUK: Olahan makanan kreasi pekerja rumah tangga (PRT) yang juga diminati bule.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja rumah tangga (PRT) di Malang tidak hanya mahir dalam mengurus rumah saja. Melainkan juga dilatih untuk mendapatkan kemampuan lebih. Contohnya dalam hal wirausaha bagi para PRT.&nbsp; PRT yang tergabung dalam Asosiasi Gerakan Revolusi Kerja Malang Raya (Anggrek Maya) ini dibekali dengan kemampuan berwirausaha dan membuat aneka produk olahan.&nbsp;&nbsp; Misalnya saja dari Lembaga Keuangan Mandiri (LKM) PRT Godehan dan LKM Kucur. Para PRT ini diajari cara untuk membuat kripik pisang, kacang oven hingga&nbsp;kopi instan seperti yang dilakukan oleh komunitas di Godehan.&nbsp; Lain lagi dengan LKM Kucur, Dau, Kabupaten Malang. Para PRT yang tergabung dalam komunitas ini, diberi pelatihan mengenai pembuatan temulawak dan jahe instan.&nbsp; Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP), Anwar Sholihin, menjelaskan, LPKP di sini bertindak sebagai pendamping dari Anggrek Maya.&nbsp;Kemudian, untuk proses wirausaha, mereka menggandeng instruktur untuk memberikan pelatihan life skill. Instruktur yang ditunjuk oleh mereka berasal dari guru SMK di Malang.&nbsp; Hasilnya, produk olahan PRT ini sudah mulai dikenal dan dijual bebas. Salah satunya, sudah banyak dibeli oleh warga desa setempat, bahkan menjadi buruan turis asing dalam sejumlah kegiatan. "Kami sudah sering mengikuti pameran dan menjual produk kami," kata dia, Selasa (23/1).&nbsp; Pemberian pelatihan ini, lanjut Anwar, bertujuan agar ketika para PRT tidak lagi bekerja di sektor rumah tangga, mereka masih bisa mandiri.&nbsp; Produk para PRT ini&nbsp;terbukti dinikmati oleh para bule. Dalam acara yang digelar oleh organisasi PBB khusus pekerja, International Labour Organization (ILO), di salah satu hotel di Malang, olahan makanan hasil tangan PRT ini jadi incaran para bule yang mengikuti kegiatan.&nbsp; Beberapa bule yang membeli produk para PRT berasal dari Nepal, Malaysia, Bangladesh dan Srilanka.&nbsp; Misalnya saja Hapuarachchige Karunarathna dari Srilanka, Gyanu Maya Kshatri dan Bhogensara Jha Maithil Brahman dari Nepal.&nbsp;"Saya memang suka makanan ini," kata Gyanu dalam bahasa&nbsp; Inggris aksen Hindi, saat membeli kacang.&nbsp; Ketua Anggrek Maya, Nuriati, menjelaskan, pelatihan yang diberikan kepada PRT ini, dilakukan sejak pertengahan 2017 lalu.&nbsp; Mereka diberi pelatihan mulai dari cara membuat, hingga packaging. Kemudian, dari Anggrek Maya dan LPKP membantu pemasaran.&nbsp;"Jadi setelah dapat pelatihan, kami membuat makanan ini. Karena memang bekerja, jadi membuat makanannya di sela aktifitas atau pasca bekerja," kata Nur, yang juga PRT di bidang katering.&nbsp; Biasanya, produksi dilakukan oleh anggota LKM di rumah mereka masing-masing. Kemudian, hasilnya dikumpulkan jadi satu di LKM, baru dikemas dan dipasarkan.&nbsp;

Hasilkan Berbagai Macam Produk Olahan yang Menjadi Incaran Turis Asing