<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Sulawesi-Bergerak-68-1045148653.jpeg" alt="Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)" width="100%">
<figcaption>Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit. Ketua GAPKI Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana mengatakan, pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di Sulawesi. &ldquo;Ada kurang lebih 10,68 persen komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,&rdquo; kata Dony Yoga Perdana baru-baru ini. Dia menambahkan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Untuk diketahui, GAPKI menggelar kegiatan &ldquo;Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi&rdquo; di Hotel Santika Palu pada 11&ndash;12 Februari 2026. Kegiatan itu juga menyosialisasikan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit sebagai acuan penerapan perlindungan hak pekerja perempuan sesuai regulasi nasional dan standar internasional. Kegiatan itu menjadi langkah nyata GAPKI untuk memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan praktik kerja yang adil serta bermartabat. Ada banyak isu strategis yang dibahas dalam Lokakarya tersebut. Mulai dari perlindungan maternitas, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan pengupahan. Selain itu ada pula jaminan sosial, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan proses audit. Diselenggarakan GAPKI, kegiatan itu didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta pemangku kepentingan dan mitra terkait. Dukungan BPDP merupakan bagian dari program yang dilakukan selama ini dalam penguatan sawit berkelanjutan, termasuk melalui dorongan integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan. Pembukaan acara dihadiri sekitar 140 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan petani, serta media. Forum ini mendorong penyamaan persepsi sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat dijalankan di tingkat perusahaan dan daerah. Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Firdaus Abdul Karim menegaskan, perlindungan pekerja perempuan harus menjadi komitmen bersama. "Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama. Baik itu pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; ujarnya. Dia berharap kegiatan itu melahirkan langkah konkret agar pekerja perempuan merasakan manfaat nyata berupa perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan di tempat kerja.

Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit.

GAPKI: Pekerja Perempuan Memiliki Kontribusi Penting dalam Rantai Produksi Sawit di Sulawesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/WhatsApp-Image-2026-01-07-at-150939-2642166356.jpg" alt="Pentingnya menjaga kulit wajah bagi para guru dan perempuan sibuk lainnya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pentingnya menjaga kulit wajah bagi para guru dan perempuan sibuk lainnya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rutinitas pagi yang serba cepat sering membuat urusan merawat kulit wajah terabaikan. Padahal, kulit justru menghadapi tantangan paling berat saat aktivitas sedang padat-padanya, mulai dari paparan sinar matahari, debu, polusi, hingga stres kerja. Bagi guru dan pekerja perempuan, perawatan kulit ideal bukan soal rangkaian skincare panjang atau makeup tebal. Yang dibutuhkan justru praktis, konsisten, dan sesuai kebutuhan harian. Berikut beberapa tips sederhana yang realistis dilakukan di tengah kesibukan. <ol> <li> Utamakan Perlindungan Matahari, Meski Tidak ke Luar Ruangan</li> </ol> Paparan sinar UV tidak hanya terjadi saat berada di luar ruangan. Duduk dekat jendela, perjalanan singkat ke sekolah atau kantor, hingga aktivitas berpindah ruangan tetap membuat kulit terpapar UVA dan UVB. Karena itu, penggunaan sunscreen sebaiknya menjadi langkah wajib di pagi hari. Pilih produk dengan perlindungan tinggi yang nyaman dipakai berjam-jam dan tidak terasa berat di kulit, sehingga tetap betah digunakan setiap hari. <ol start="2"> <li> Pilih Produk yang Bisa Melakukan Lebih dari Satu Fungsi</li> </ol> Keterbatasan waktu membuat produk multifungsi semakin relevan. Sunscreen yang sekaligus memiliki manfaat perawatan kulit dan tampilan warna natural bisa menghemat waktu tanpa mengorbankan kenyamanan. Beberapa produk tinted sunscreen atau skin tint sunscreen, seperti yang belakangan diperkenalkan EMELA lewat konsep hybrid sunscreen, dirancang untuk menjawab kebutuhan ini. Dengan satu langkah, kulit tetap terlindungi sekaligus terlihat lebih rapi tanpa make up berat. <ol start="3"> <li> Jangan Kejar Putih Instan, Fokus ke Kulit Sehat</li> </ol> Kulit cerah bukan berarti harus tampak putih atau mengilap berlebihan. Untuk aktivitas harian, tampilan your skin but better justru lebih nyaman dan terlihat natural. Produk dengan kandungan seperti niacinamide, aloe vera, atau licorice extract umumnya ditujukan untuk membantu merawat kulit secara bertahap, menjaga kelembapan, menenangkan kulit, dan membuat warna wajah tampak lebih merata seiring waktu. <ol start="4"> <li> Tekstur Ringan = Kunci Konsistensi</li> </ol> Banyak perempuan berhenti memakai sunscreen karena merasa lengket, berat, atau membuat wajah tampak abu-abu. Padahal, kunci perawatan kulit bukan pada produk paling mahal, melainkan yang paling konsisten digunakan. Pilih tekstur yang cepat menyerap, tidak mudah bergeser, dan nyaman dipakai seharian, baik di ruang kelas maupun kantor. Formula hybrid (physical dan chemical) kini banyak dikembangkan agar lebih ramah untuk pemakaian jangka panjang. <ol start="5"> <li> Rawat Kulit Sebagai Bagian dari Merawat Diri</li> </ol> Di tengah tuntutan profesional dan peran ganda, merawat kulit wajah bukan bentuk kesia-siaan. Justru ini bisa menjadi momen kecil untuk menghargai diri sendiri. Wajah yang terasa nyaman dan terlindungi sering kali berdampak pada rasa percaya diri. Bagi guru dan pekerja perempuan yang super sibuk atau bahkan mereka yang berkendara sepeda motor, tampil segar bukan soal ingin dipuji, tapi tentang siap menjalani hari tanpa merasa lelah sejak pagi. Kesimpulannya, merawat kulit wajah di tengah kesibukan bukan tentang kesempurnaan, melainkan efisiensi dan kesadaran. Dengan memilih produk yang praktis dan sesuai kebutuhan, termasuk sunscreen multifungsi seperti yang kini banyak dikembangkan, salah satunya oleh EMELA, perawatan kulit tetap bisa berjalan tanpa mengganggu rutinitas.

tips merawat kulit wajah untuk guru dan pekerja perempuan sibuk. Pilih sunscreen multifungsi dan jaga kesehatan kulit agar tetap terlindungi

5 Tips Merawat Kulit Wajah untuk Guru dan Pekerja Perempuan yang Super Sibuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/20230510_20021_1-2083255236.jpg" alt="Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mendesak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati dengan modus perpanjang kontrak kerja. &rdquo;Mendesak pria berinisial B segera dipecat dari perusahaan serta mendukung proses hukum kasus pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawati AD selaku korban,&rdquo; kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi menunggu perkembangan proses hukum kasus tersebut namun juga meminta perusahaan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum. &rdquo;Ada hukum normatif, sanksi moral yang seharusnya dapat diterapkan perusahaan. Faktanya kan sudah viral di mana-mana. Perusahaan bisa kasih sanksi itu, pecat saja oknum seperti itu,&rdquo; ucap Nyumarno. Dia menjelaskan, perbuatan pelaku dengan menjadikan ajakan bermalam bersama di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja tidak dibenarkan terlebih perilaku itu berpotensi menimbulkan efek domino bagi iklim investasi di Kabupaten Bekasi. &rdquo;Jangan sampai ulah oknum seperti B ini membuat citra perusahaan di Kabupaten Bekasi atau perusahaan di Indonesia bahkan citra investor menjadi tidak baik,&rdquo; tutur Nyumarno. Sebelumnya, B, bos perusahaan di Kabupaten Bekasi, yang mengajak karyawati menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja diperiksa polisi. Dia dicecar pertanyaan selama lima jam oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan, pemeriksaan terhadap B yang berstatus sebagai terlapor telah dilakukan pada Selasa (9/5), bersamaan dengan pemeriksaan kepada pelapor AD dan dua orang saksi. Sementara itu, kuasa hukum korban, AD, Untung Nassari berharap agar persoalan hukum yang menimpa kliennya dapat ditindak hingga pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. &rdquo;Kami berharap pihak kepolisian bisa menangani permasalahan ini, bisa mengembangkan laporan yang ada sehingga terpenuhi pasal 5 dan 6 dan juga perbuatan tidak menyenangkan itu sehingga pelaku bisa dijerat secara hukum,&rdquo; terang Untung.

DPRD Kabupaten Bekasi desak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati modus perpanjang kontrak

DPRD Bekasi Desak Perusahaan Pecat Terlapor Kasus Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/20230506_15324-2185755484.jpg" alt="Korban AD, 24, didampingi kuasa hukum membuka laporan kepolisian atas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum pimpinan perusahaan di Mapolres Metro Bekasi, Sabtu (6/5)." width="100%">
<figcaption>Korban AD, 24, didampingi kuasa hukum membuka laporan kepolisian atas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum pimpinan perusahaan di Mapolres Metro Bekasi, Sabtu (6/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pihak terlapor kasus dugaan pelecehan seksual terhadap karyawati perusahaan yakni pria berinisial B menjalani pemeriksaan penyidik Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul menjelaskan, B yang semula dijadwalkan dipanggil untuk keperluan klarifikasi pada Kamis (11/5) berinisiatif datang pada Selasa (9/5) ini. &rdquo;Terlapor rencananya Kamis namun yang bersangkutan kooperatif hadir lebih awal memberikan keterangan kepada kami untuk klarifikasi, terlapor sudah diperiksa,&rdquo; kata Hotma&nbsp;Sitompul seperti dilansir dari Antara di Mapolrestro Bekasi. Dari hasil pantauan di lokasi, B selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 19.00 WIB. Dia terlihat mengenakan topi dan masker, mencoba menutupi wajah saat berjalan menuju mobil Toyota Rush warna hitam. Awak media berupaya mengejar pelaku untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari terlapor. Namun dia berlari menuju mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Polres Metro Bekasi. Penyidik selanjutnya akan memanggil dua orang saksi ahli untuk mendalami ada tidaknya unsur kekerasan seksual yang terjadi pada kasus tersebut. Dua orang ahli dari ahli bahasa dan hukum pidana tersebut dijadwalkan sesegera mungkin mendatangi Mapolres Metro Bekasi guna keperluan membantu penyelidikan petugas. &rdquo;Untuk tindak lanjut setelah pemeriksaan, baik terhadap saksi, pelapor, dan terlapor, kami akan tindak lanjut. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli, yaitu ahli hukum bahasa dan ahli hukum pidana,&rdquo; ujar Hotma&nbsp;Sitompul. Sementara itu, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi mengajukan sebanyak 35 pertanyaan kepada AD, 24, korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pimpinan perusahaan pada agenda pemeriksaan pelapor. Kuasa hukum AD Untung Nassari mengatakan, dalam pemeriksaan perdana Selasa (9/5), penyidik kepolisian mengajukan 35 pertanyaan terkait awal mula AD bisa bekerja di perusahaan tersebut. &rdquo;BAP berjalan sekitar 35 pertanyaan, dimulai pukul 10.30 WIB, jeda istirahat pukul 12.00 WIB kemudian dilanjutkan kembali sampai jam 15.30 WIB,&rdquo; kata Untung Nassari. Dia menjelaskan, rangkaian pemeriksaan masih akan dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah penyidik Polres Metro Bekasi mendapatkan keterangan baru yang digali dari para saksi. &rdquo;Kemungkinan nanti ada tambahan karena memang di dalam keterangan itu dikembangkan penyidik. Dimungkinkan setelah ada saksi-saksi. Ada tambahan saksi barangkali tapi akan dikomunikasikan lebih lanjut,&rdquo; ucap Untung Nassari. Wahyu Haryadi, kuasa hukum lainnya mengatakan, selain kliennya, pihaknya membawa serta dua orang rekan kerja korban yang memperkuat dugaan kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh atasan AD berinisial B. &rdquo;Dua saksi hadir, saksi dari pelapor tentunya. Hari ini (9/5), pemeriksaan saksi dua orang. Dua-duanya dari orang dekat lah dan juga rekan kerja,&rdquo; terang Wahyu. Pihaknya juga membeberkan percakapan singkat antara terlapor dengan korban saat kerap mengajak AD untuk jalan berdua apabila mau diperpanjang kontrak kerja. &rdquo;Barang bukti, sebenarnya bukan barang bukti baru, karena pemeriksaan kan baru hari ini. Ada beberapa chat kami perlihatkan ke penyidik,&rdquo; jelas Wahyu. &nbsp;

Pihak terlapor kasus dugaan pelecehan seksual terhadap karyawati perusahaan yakni pria berinisial B jalani pemeriksaan penyidik Kepolisian

Terlapor Kasus Pelecehan Karyawati Jalani Pemeriksaan, Polisi Ajukan 35 Pertanyaan kepada Korban Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/20230505_18123-3962654690.jpg" alt="Korban AD (24) didampingi anggota DPR Obon Tabroni menceritakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/5)." width="100%">
<figcaption>Korban AD (24) didampingi anggota DPR Obon Tabroni menceritakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Karyawati perusahaan berinisial AD, 24, salah satu korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum manajer perusahaan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan dalih perpanjangan kontrak kerja akhirnya buka suara. AD didampingi anggota&nbsp;DPR Obon&nbsp;Tabroni. Korban mengaku sudah menerima pesan ajakan hanya berselang beberapa hari setelah diterima kerja di pabrik tersebut. Korban diajak pelaku yang menjabat sebagai manajer outsourching. &rdquo;Saya diterima kerja itu November 2022, selang beberapa hari dapat pesan WA dari dia. Awalnya perkenalan, gimana kerja di sini, gitu. Terus lama-lama mengajak jalan, katanya berdua aja. Itu hari pertama dia WA saya,&rdquo; kata AD seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Jumat (5/5). Sejak dihubungi pertama kali itu, korban mengaku kerap mendapat pesan WA dari pelaku. Hampir setiap hari pelaku mengirim pesan singkat yang berujung pada ajakan untuk jalan bersama. &rdquo;Kalau saya pasang status, dia sering comment. Katanya lagi dimana, kenapa tidak ajak. Ujungnya pasti tanya, ayo jalan-jalan berdua,&rdquo; ujar AD. Ajakan pelaku selalu ditolak. Korban juga meminta teman-temannya jika ingin mengajak jalan, namun pelaku tidak mau. &rdquo;Saya setiap kali bertemu dengan atasan itu dia selalu menanyakan kapan jalan berdua, saya selalu alasan iya entar, saya maunya bareng-bareng (sama teman yang lain) tapi dia maunya berdua,&rdquo; ucap AD. Karena kerap ditolak, pelaku mulai melancarkan tekanan dengan mengancam tidak memperpanjang kontrak kerja korban jika kerap menolak. &rdquo;Mungkin lama-lama dia kesal ya sudah kamu habis kontrak saja, janji kamu palsu katanya begitu ke saya,&rdquo; tutur AD. Di perusahaan tersebut, korban mendapat kontrak kerja selama tiga bulan. Pada tiga bulan pertama itu ajakan tersebut kerap dialihkan korban. Korban mencoba bertahan kendati kerap dirayu hingga mendapatkan tekanan. Selain kerap menerima ajakan jalan berdua, pelaku pun sering menanyakan kediaman korban. Kemudian pada satu ketika, pelaku menelepon hingga tiga kali, namun tidak dijawab oleh korban. Tidak berselang lama, pelaku mengirimkan foto hotel pada korban. &rdquo;Katanya kamu di mana, aku sudah di sini sambil kirim foto hotel. Padahal sebelumnya tidak pernah janjian. Cuma dia sering nanya kos aku,&rdquo; terang AD. Karena kerap mendapatkan ajakan hingga ancaman putus kontrak, korban mengaku takut dan merasa tertekan. Korban lantas menegaskan kalau dirinya tidak mau diajak oleh pelaku. &rdquo;Dia langsung mengancam, ya udah putus aja kontraknya,&rdquo; tutur AD. Sementara itu, anggota DPR&nbsp;Obon Tabroni&nbsp;yang mendampingi korban menyatakan, karena rasa tekanan tersebut, korban lantas berani melaporkan apa yang dialaminya ke salah satu aktivis buruh. Dia lantas memberikan pendampingan hingga akhirnya mau menyuarakan apa yang dialaminya. &rdquo;Secara makro ini adalah persoalan gunung es, jarang orang berani menyampaikan itu. Banyak desas-desus tapi tidak ada orang yang berani. Maka ini harus mendapatkan pendampingan,&rdquo; ucap Obon. Dia menambahkan, persoalan yang dialami AD bukan sebatas upaya pelecehan. Namun, menjadi bukti jika perlindungan terhadap pekerja perempuan di Indonesia buruk. &rdquo;Bagi buruh perempuan bukan sekadar pelecehan seksual tapi persoalan tentang hubungan kerja, kesempatan karir. Makanya ke depan, harus ada buruh perempuan yang berani menyuarakan pelecehan seksual,&rdquo; kata Obon.

Karyawati perusahaan korban dugaan pelecehan seksual di Cikatang dengan dalih perpanjangan kontrak kerja akhirnya buka suara

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Perusahaan Dalih Perpanjangan Kontrak Kerja Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/revolusi-industri-40-perempuan-berpeluang-di-sektor-energi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja perempuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja perempuan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mendorong pekerja perempuan mendapatkan pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Kemenaker meminta pengurus serikat pekerja atau buruh agar terus melakukan dialog sosial dengan manajemen perusahaan.  Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, diskusi dan komunikasi para pekerja perempuan dengan manajemen harus dilakukan karena terkait dengan pentingnya membangun budaya zero tolerance for harassment, guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.  "Dialog sosial akan sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi inklusivitas pekerja perempuan di dunia kerja,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/10).  Anwar Sanusi menyebut, hal itu dilakukan karena para pekerja perempuan kerap kali mendapatkan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal. Hal itu tidak boleh terjadi atau menimpa pekerja, khususnya pekerja perempuan.  “Inisiasi dialog sosial dengan manajemen perusahaan harus datang dari perempuan karena perempuan lebih memiliki kepekaan daripada laki-laki,” ucapnya.  Sekjen Anwar menilai, pekerja perempuan pun harus proaktif berdialog, menyosialisasikan ke kalangan pekerja dan perusahaan melalui forum-forum yang ada di perusahaan, agar tidak boleh terjadi kekerasan dan pelecehan. "Jika sering dilakukan sosialisasi, maka ruang bagi siapa pun yang akan melakukan kekerasan atau pelecehan menjadi tertutup," imbuhnya  Menurutnya, sosialisasi anti-kekerasan atau pelecehan juga perlu dilakukan di luar tempat kerja, seperti keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja. "Sesuai arahan Menaker Bu Ida Fauziyah, kalau perusahaan punya komitmen, orang tidak berani macam-macam melakukan kekerasan atau pelecehan seksual," tegasnya.  Kemnaker sendiri, kata Anwar, juga telah berpedoman kepada Sustainable Development Goals (SDGs) mengenai pengarusutamaan gender dan promosi pekerjaan yang layak dan mencerminkan adanya kerangka dan standar internasional yang mengatur kesetaraan gender, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Mimbar Aksi untuk Pemberdayaan Perempuan, Konvensi inti ILO, serta Deklarasi, Konsensus, dan Rencana Kerja ASEAN.  Semua pedoman dan kebijakan tersebut dihasilkan dari dialog-dialog sosial, yang dilakukan di antara pemerintah dan organisasi sebagai rujukan dalam penyusunan strategi khusus Kemnaker.  "Kami berharap strategi ini dapat bermanfaat bagi transformasi Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif dengan memajukan kesetaraan gender dan perlakuan yang sama bagi semua pekerja perempuan dan laki-laki," pungkasnya.

Kemenaker Minta Serikat Pekerja Aktif Dialog Dengan Manajemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210308-WA0046.jpg" alt="Pekerja Migran Perempuan ketika sampai di Surabaya dan disambut oleh perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Disnakertrans for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pekerja Migran Perempuan ketika sampai di Surabaya dan disambut oleh perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Disnakertrans for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan kembali disuarakan. Salah satu yang menyuarakan adalah International Women's Day (IWD) Surabaya.  Perwakilan IWD Surabaya Syska La Vegiee menyerukan ajakan untuk merayakan pencapaian perempuan.  ”Untuk menyerukan bahwa perempuan bisa mempunyai posisi yang setara, sama-sama di depan. Membongkar relasi gender dan dikotomi antara ruang publik dan ruang domestik,” jelas Syska pada Senin (8/3).  Syska berharap melalui IWD, perempuan lebih memahami permasalahan dan mampu melihat perspektif sebagai seorang perempuan.  ”Jadi perempuan bisa menyuarakan keresahan-keresahan yang terjadi,” terang Syska.  Hal yang sama diungkapkan Andiana Maharani, kepala Divisi Research &amp; Development Girl Up Universitas Airlangga Surabaya. Dia menyoroti pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan yang masih didominasi pekerja sektor domestik.  Alhasil, mereka rentan mengalami subordinasi, baik dalam bentuk eksploitasi ilegal, menjadi korban kekerasan-pelecehan, hingga terjerat kasus hukum.  ”Proteksi dan pengawasan ini harus diperkuat dari dasar, yakni sejak sistematika prosedur pendaftaran dan penjaringan PMI. PMI ilegal, bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan pendampingan di kantong-kantong rekrutmen PMI,” tutur Andiana.  Girl Up merupakan komunitas inisiatif PBB yang diperuntukkan bagi perempuan remaja dewasa guna mengembangkan potensi diri dan membawa perubahan positif di sekitarnya dalam ranah isu kesetaraan gender, pemberdayaan, dan isu sosial lain.  Adelia Eka Dita, kepala Divisi Public Relation Girl Up Unair menambahkan, eksistensi PMI perempuan penting karena Indonesia merupakan satu dari 10 negara Asia penerima remitansi terbesar dari pekerja migran.  ”Menurut data BP2PMI per 2019, sebanyak 69,1 persen PMI merupakan perempuan. Diperlukan perhatian khusus bagi para perempuan pahlawan devisa ini,” ujar Adelia.  Memperingati IWD 2021, Girl Up Unair turut mendorong pemerintah menyoroti tuntutan utama dalam pergerakan perempuan di Indonesia saat ini. Yakni masalah kekerasan dan pelecehan berbasis gender, baik terhadap perempuan kelompok rentan lain seperti kelompok disabilitas, dari ruang privat, publik, hingga siber.  ”Saya rasa, pemerintah harus mendengarkan seruan pergerakan yang mendorong adanya pengesahan RUU PKS. RUU ini mampu menjadi payung regulasi yang menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan yang komprehensif dalam melindungi segala pihak terkait isu kekerasan dan pelecehan,” kata Adelia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AbvmoBAPdx8

IWD dan Girl Up Berharap Berharap Tak Ada Eksploitasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IDA-FAUZIYAH1.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah minta kepada para pengusaha untuk memberikan perlindungan, khususnya bagi pekerja perempuan. Mulai dari keamanan hingga memberikan kesempatan istirahat kepada perempuan yang sakit saat haid.  "Perlindungan kepada pekerja perempuan harus diutamakan, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini," terang dia dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).  Kata dia, perlindungan kepada pekerja perempuan harus diutamakan, karena ketahanannya dalam menjaga diri tidak sebaik pekerja laki-laki. Perlindungan sebagaimana dimaksud bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari pihak berwajib.  “Itu masih banyak cerita perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan perbuatan asusila saat kerja malam hari. Perlindungan tidak hanya diberikan oleh perusahaan, tetapi juga aparat keamanan. Upaya menciptakan lingkungan yang aman menjadi kebutuhan bagi pekerja perempuan,” jelasnya.  Perusahaan juga diminta memastikan akses perlindungan kesehatan bagi pekerja perempuan di tempat kerja, seperti hak cuti, istirahat haid, melahirkan, dan keguguran.  “Kasus-kasus seperti ini, perusahaan harus memperhatikan kondisi fisiknya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memulihkan kesehatannya,” ucapnya.  Selain itu, bagi pekerja perempuan yang telah melalui masa melahirkan, perusahaan diminta untuk menyediakan ruang laktasi menyusui. Dia pun dengan tegas mengatakan bahwa perlindungan kepada pekerja perempuan tidak boleh dijadikan beban perusahaan, karena pekerja perempuan juga memiliki kelebihan dibanding laki-laki.  “Pengusaha jangan berpikir kalau mempekerjakan perempuan ada tanggung jawab ini itu. Stop diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Banyak sisi baik dari perempuan dalam bekerja, di antaranya telaten, disiplin, dan cermat,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Menaker Tegas Minta Perusahaan Lindungi Pekerja Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/GRAB-EXPRESS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bagi penyedia jasa transportasi dalam jaringan (daring), keamanan dan kenyamanan konsumen adalah prioritas. Berbagai cara mereka lakukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap layanan. Namun, itu tidak membuat mereka abai pada keamanan dan kenyamanan pekerja. Terutama para pekerja perempuan.  City Manager Grab Surabaya Dede Sadeli menyatakan, sebanyak 20 persen pekerjanya adalah perempuan. ”Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja. Baik bagi pekerja kami maupun konsumen,” katanya seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (19/7). Selain edukasi, Grab menyosialisasikan pentingnya keamanan dan kenyamanan layanan transportasi daring mereka.  Di Surabaya, menurut Dede, sebagian pekerja perempuan memilih untuk mematikan opsi ride. Dengan demikian, mereka hanya melayani pembelian makanan daring. Demi keamanan dan kenyamanan, para pekerja perempuan memang diperkenankan untuk mengambil kebijakan tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya kebutuhan konsumen terhadap penyedia layanan antar atau jemput perempuan juga tinggi. Sebab, sekitar 60 persen pelanggan Grab adalah kaum hawa.  Dede mengakui, pihaknya masih terus berupaya mengembangkan fitur-fitur layanan yang membuat keamanan dan kenyamanan konsumen serta pekerja terjamin. Sejauh ini, Grab memiliki lima fitur keamanan. Yakni, penyamaran nomor telepon, free call, verifikasi wajah pengemudi dan pelanggan, tombol darurat, dan share lokasi perjalanan real time. ”Sebenarnya itu kami terapkan sejak 2017,” katanya.  Beberapa layanan tersebut diterapkan sejak 2017. Grab mencatat, 80 persen keluhan keamanan dari konsumen menurun berkat fitur-fitur itu. ”Kami akan terus memperbarui layanan keamanan sesuai kebutuhan pasar,” imbuh Dede.  Hingga November 2018, Grab menguasai 60 persen pasar layanan transportasi roda dua daring di Indonesia. Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, pangsa pasarnya mencapai 70 persen melalui bisnis layanan.

Langkah Grab Peduli Konsumen dan Pekerja Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/revolusi-industri-40-perempuan-berpeluang-di-sektor-energi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja perempuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja perempuan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari perempuan Internasional pada 8 Maret 2019, Schneider Electric Indonesia mendorong perempuan agar dapat diandalkan di sektor industri. Menurut Chief Human Resources Officer Schneider Electric Olivier Blum,&nbsp;perempuan muda potensial menggapai peluang dari revolusi industri keempat. Mengambil peran lebih besar di sektor energi masa depan. Selaras dengan percepatan&nbsp;implementasi industri 4.0. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, populasi perempuan di Indonesia diperkirakan melebihi populasi laki-laki pada tahun 2032. Total populasi perempuan mencapai 149,19 juta. Sedangkan jumlah laki-laki 149,17 juta. Artinya, partisipasi perempuan di sektor energi lebih besar dari sebelumnya. &ldquo;Schneider Electric memiliki 4.500 karyawan. Sebanyak 47 persen adalah perempuan. Lebih dari 200 di antaranya bekerja sebagai insinyur perempuan di Indonesia,&rdquo; ujarnya seperti diberitakan Rabu (6/3). Dengan menggandeng komunitas perempuan diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak perempuan muda Indonesia. Mengeksplorasi peluang dalam membangun karir masa depan mereka di sektor energy. Schneider Sustainability Impact melaporkan, Kebijakan Cuti Keluarga (Global Family Leave Policy) dibuat agar perempuan bisa tetap fokus pada pekerjaan tanpa menelantarkan keluarga.&nbsp; Sementara perwakilan dari Society of Women Engineers Christina Winata mengatakan, perempuan kurang terwakili di sektor teknik dan teknologi. Secara historis dianggap sebagai wilayah dominasi laki-laki.&nbsp; &ldquo;Ketika kita memasuki Revolusi Industri Keempat, teknik dan teknologi memegang kunci memperkuat visi Making Indonesia 4.0. Oleh karena itu Schneider Electric, berusaha terus menjadi agen perubahan citra perempuan. Meningkatkan pemahaman perempuan muda tentang teknik dan industri untuk mendorong penyerapan karier di sektor tersebut,&rdquo; ucapnya. Menyambut hari perempuan Indonesia pada 8 Maret 2019, kedua pihak bekerjasama mengadakan Women Engineering Talks Balance for a Better Future, Shaping Industry 4.0 through Diversity &amp; Inclusion in Engineering Sector . Berbagi wawasan pengembangan partisipasi perempuan di sektor energi dan otomasi. &nbsp; &ldquo;Kami berkomitmen bertindak sebagai agen perubahan dan membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil sebagai wujud nyata keragaman gender dan kesetaraan di sektor energi &amp; otomasi,&rdquo; tandasnya.

Revolusi Industri 4.0, Perempuan Berpeluang Di Sektor Energi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja perempuan

Berita Terkini