<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20_kebebasan_pers.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiongkok sudah lama dikenal sebagai medan yang sulit bagi jurnalis asing. Mereka kerap menghadapi tantangan tersendiri ketika melaporkan berita. Namun, belakangan, kebebasan pers di negara itu terus merosot tajam. Hal itu diungkap dalam survei tahunan Foreign Correspondents’ Club (FCC) di Tiongkok yang dirilis Senin (31/1).  FCC melakukan survei kepada 127 di antara 192 anggota mereka di Tiongkok. Mereka mengaku mengalami trolling online, serangan fisik, peretasan dunia maya, dan penolakan visa.  Jurnalis lokal di daratan utama Tiongkok dan Hongkong juga menjadi target. Perundungan terhadap para pekerja media itu mayoritas dilakukan di Twitter. Padahal, Twitter adalah salah satu media sosial terlarang di Tiongkok.  Hal itu mengindikasikan bahwa sangat mungkin tindakan penyerangan tersebut dilakukan dengan persetujuan pihak berwenang.  Intimidasi pada jurnalis asing juga melibatkan keluarga mereka. Pihak berwenang kerap melecehkan anggota keluarga mereka. Jurnalis Australia Cheng Lei dan jurnalis Tiongkok Haze Fan telah ditahan lebih dari setahun, dengan dakwaan terlibat dalam kasus keamanan negara.  ’’Kebijakan nol-Covid yang berkelanjutan, masalah kepegawaian, meningkatnya ketegangan geopolitik, meningkatnya ketidakpercayaan, dan terkadang permusuhan langsung terhadap media Barat di Tiongkok telah menciptakan badai yang sempurna,’’ tulis editor di laporan FCC tersebut, seperti dikutip BBC.  Narasumber para jurnalis itu juga menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi. Banyak narasumber yang membatalkan sesi wawancara di menit-menit terakhir karena tekanan dari otoritas setempat.  Pihak berwenang di Tiongkok menggunakan alasan pandemi untuk menghambat para jurnalis. Mereka juga diikuti jika membuat berita di Xinjiang. Persetujuan visa baru juga terkendala. Itu membuat beberapa media mengalami masalah kekurangan staf. Laporan FCC itu muncul menjelang Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

Kebebasan Pers di Tiongkok Terjun Bebas, Jurnalis Alami Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210805-WA0009.jpg" alt="Direktur Jawa Pos Leak Kustiya (tengah) mendampingi Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto (kanan) ketika meninjau vaksinasi di DBL Arena. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Direktur Jawa Pos Leak Kustiya (tengah) mendampingi Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto (kanan) ketika meninjau vaksinasi di DBL Arena. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–TNI AL Koarmada II menggandeng Jawa Pos Group untuk melaksanakan vaksinasi pada pekerja media. Kegiatan Serbuan Vaksinasi itu digelar di DBL Arena Graha Pena Jawa Pos, Kamis (5/8). Para pekerja media dan staf yang bekerja di beberapa perusahaan di bawah naungan Jawa Pos Group menjadi target sasaran. Selain itu, vaksinasi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Graha Pena yang telah mendapatkan undangan. Untuk vaksinasi masal itu, Dinas Kesehatan Koarmada II menyiapkan sebanyak 2.000 dosis vaksin Sinovac pertama dan kedua. Sedangkan untuk vaksinator, Koarmada II menerjunkan tim dari Diskes Koarmada II, Lakesla, dan Stikes Hang Tuah Surabaya. Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwantoyang meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi itu mengungkapkan, TNI AL dalam hal ini Koarmada II merasa senang dan bangga. Vaksinasi itu merupakan tindak lanjut dari perintah KSAL Laksmana TNI Yudo Margono kepada seluruh jajaran TNI AL. ”TNI AL membantu secara total upaya pemerintah menangani permasalahan Covid-19 di tanah air. Diharapkan dengan serbuan vaksinasi yang secara masif kita laksanakan selama ini, baik dosis pertama dan kedua dapat membentuk herd immunity bagi masyarakat Jatim sebesar 70 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemprov Jatim pada Agustus ini,” kata Iwan. Sementara itu, di tempat terpisah yakni di Gedung Gapura Surya Nusantara bersama Pelindo 3, Koarmada II juga menggelar serbuan vaksinasi bagi pekerja pelabuhan dan masyarakat sekitar. Vaksinasi itu digelar mulai 4 hingga 6 Agustus. Rencana akhir pekan ini, Koarmada II bersama Pemkot Malang akan menggelar kegiatan serupa di Stadion Gajayana dengan target 25.000 dosis. ”Kami tidak membatasi kepada siapa (masyarakat), tapi siapa yang memerlukan itulah yang akan kami laksanakan. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan vaksinasi di pulau-pulau terluar dan wilayah pesisir, saat ini Koarmada II menyasar masyarakat perkotaan, pekerja industri, pekerja pelabuhan atau sektor maritim, termasuk para pekerja di bidang media,” ucap Iwan.

2 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Disiapkan Koarmada II dan Jawa Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Eug4Y5eUYAk4cD3.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Twitter@DKIJakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Twitter@DKIJakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta mendorong semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan atau pihak swasta untuk terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat di Ibu Kota.  "Saya mendapat kesempatan mengunjungi dan melihat langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pekerja media yang diselenggarakan oleh Kompas Grup. Semoga tidak lama lagi teman-teman media selesai 100 persen, karena media mempunyai tugas yang berat setiap hari, harus mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat," kata Ariza - sapaannya, dalam keterangannya, Selasa (6/7).  "Kegiatan yang dilaksanakan satu hal yang sangat baik dan positif. Terima kasih bagi semua yang membantu, banyak sekali perusahaan, ormas, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya yang berpartisipasi, kita membutuhkan partisipasi yang baik dari seluruh masyarakat," sambungnya.  Ariza menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terus menggalakkan vaksinasi Covid-19 pada sejumlah kelompok prioritas dalam rangka pengendalian wabah Covid-19 di Ibu Kota. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan target 8,8 juta penduduk Jakarta divaksin Covid-19 untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity.  Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya antara lain membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak.  "Pak Presiden (Jokowi) sudah mencanangkan program nasional Covid-19, Jakarta punya target dan alhamdulillah kita sudah mencapai angka di 6,1 juta kurang lebih. Dosis 1 dan 2, kita diberi target di akhir Agustus. Jadi insya Allah tidak sampai akhir tahun DKI Jakarta dapat menyelesaikan tugasnya melaksanakan vaksinasi," jelas Ariza.  Dalam kesempatan yang sama, Ariza juga turut mengimbau masyarakat Jakarta, mulai usia 12 tahun untuk bisa segera mengikuti vaksinasi Covid-19. Dia memastikan, semua pihak sudah dimudahkan, dengan mendaftar secara online atau bisa langsung ke tempat vaksinasi.  "Kita menyiapkan di seluruh puskesmas di DKI Jakarta, dan tempat yang sudah disiapkan kami minta seluruh warga disegerakan, jangan ditunda melaksanakan vaksin di mana pun kita berada, kapan pun. Sudah berapa hari kita juga melaksanakan vaksin bagi kelompok anak-anak 12-17 tahun. Vaksin ini sangat berguna bagi kita semua," terangnya.  Ariza pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan vaksinasi pada kalangan media massa ini. Dia menuturkan, proses vaksinasi berjalan dengan prosedur dan standar yang baik, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  "Pelaksanaan vaksinasi baik sekali, tidak hanya memenuhi standar vaksinasi dan protokol kesehatan, tapi sangat rapi flow-nya, sangat profesional, memberikan kontribusi yang luar biasa. Tidak hanya keluarga besar media, ternyata masyarakat sekitar sini juga mendapatkan kesempatan," tandas Ariza.

Wagub Ariza Harapkan Pekerja Media 100 Persen Dapat Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-ini-80-pekerja-media-tewas-348-dipenjara_m_.jpg" alt="Dunia masih meminta keadilan atas pembunuhan Khashoggi" width="100%">
<figcaption>Dunia masih meminta keadilan atas pembunuhan Khashoggi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 80 pekerja media terbunuh tahun 2018, kata organisasi Reporter Sans Frontieres (RSF). Kebencian terhadap wartawan dan pekerja media juga dipicu oleh para pemimpin politik. Sebanyak 80 orang pekerja media tewas saat bertugas di seluruh dunia pada tahun 2018. "Sementara 348 pekerja media dipenjara dan 60 lainnya disandera", ungkap organisasi Reporter Sans Frontieres (RSF) dalam laporan tahunannya yang dirilis Selasa (18/12) di Paris. "Kekerasan terhadap jurnalis tahun ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan situasinya sekarang sudah kritis," kata Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire. Selanjutnya Deloire mengatakan: "Kebencian terhadap para wartawan kadang-kadang secara terbuka dideklarasikan oleh politisi, pemimpin agama dan pengusaha yang tidak bermoral.". RSF dalam laporannya menegaskan bahwa "ekspresi kebencian (terhadap wartawan) melegitimasi kekerasan, sehingga merongrong kebebasan jurnalisme dan demokrasi itu sendiri." Jumlah yang tewas itu belum termasuk kasus kematian 10 pekerja media yang menurut RSF masih diselidiki. "Kasus pembunuhan, pemenjaraan, penyanderaan, dan penghilangan paksa semuanya meningkat," kata Christophe Deloire menambahkan. Jadi target pembunuhan Para pekerja media yang tewas antara lain 63 jurnalis profesional, 13 jurnalis warga dan empat pembantu media. Sebanyak 31 orang tewas ketika menjalankan tugasnya, sedangkan 49 jadi sasaran pembunuhan terarah. Salah satu kasus terbaru yang mendapat sorotan luas adalah pembunuhan kontributor The Washington Post, Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, dan wartawan Slovakia Jan Kuciak serta pasangannya. Pembunuhan Khashoggi bulan Oktober lalu menunjukkan bagaimana "beberapa orang siap membungkam wartawan yang dianggap merepotkan," kata RSF. Afghanistan adalah negara paling berbahaya bagi wartawan pada tahun 2018, dengan 15 pekerja media tewas. Diikuti oleh Suriah dengan 11 kasus kematian jurnalis dan Meksiko dengan sembilan kasus kematian jurnalis. Kebencian diperkuat oleh media sosial Christophe Deloire mengatakan, kebencian yang digerakkan dan disebarkan terhadap jurnalis "diperkuat oleh jaringan media sosial, yang memberi kontribusi dan memikul tanggung jawab besar dalam hal ini." Cina masih menjadi negara dengan paling banyak kasus penahanan pekerja media, yakni 60 orang berada dalam tahanan, 46 di antaranya adalah blogger. Beberapa orang ditahan "dalam kondisi tidak manusiawi, hanya karena sebuah posting di jejaring sosial." Laporan RSF juga mengecam "rezim despotik Turki "di mana wartawan didakwa dengan pasal terorisme atas dasar satu kata atau kontak telepon." Mesir dan Iran juga masuk daftar hitam dengan 38 dan 28 wartawan yang dipenjara. RSF juga mengritik Mesir karena kerancuan sistem peradilan militernya. Sebanyak 30 wartawan saat ini masih ditahan dan belum diadili, sedangkan yang lainnya masih tetap ditahan bahkan setelah pengadilan memerintahkan pembebasan mereka. "Pembunuhan, pemenjaraan, penyanderaan, dan penghilangan paksa semuanya meningkat. Jurnalis belum pernah mengalami kekerasan dan perlakuan kasar seperti pada tahun 2018," tandas Sekjen RSF Christophe Deloire.

Tahun Ini 80 Pekerja Media Tewas,  348 Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-jangan-ada-yang-menghalangi-media_m_.jpg" alt="BUKA KONGRES: Presiden Jokowi saat membuka kongres XXIV PWI di Solo, Jumat (28/9)." width="100%">
<figcaption>BUKA KONGRES: Presiden Jokowi saat membuka kongres XXIV PWI di Solo, Jumat (28/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa media mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Terlebih di era digital seperti sekarang ini, di mana banyak sekali tersebar berita bohong atau hoax yang diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada semua pihak agar tidak menghalangi media saat menjalankan pekerjaannya. "Kebebasan pers harus dijaga, media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maka dari itu, jangan ada yang menghalangi dalam menjalankan kerja jurnalismenya," terangnya saat memberikan sambutan dalam kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo, Jumat (28/9).  Jokowi mengakui bahwa informasi dari media memberikan dampak yang sangat besar terhadap persepsi masyarakat. Sehingga, jika sampai tersebar berita hoax dan dipercaya masyarakat maka dampaknya pun cukup berbahaya. Maka dari itu, media mempunyai peran penting dalam menyajikan berita benar, yakni berita yang berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warganya, termasuk juga seorang wartawan. Maka dari itu, mantan Wali Kota Solo itu pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang melakukan kekerasan dan menghalangi pekerjaan wartawan dalam menjalankan profesinya. "Negara wajib melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan, termasuk juga adalah wartawan," tandasnya. Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal kesejahteraan para wartawan. Jokowi, berharap para wartawan juga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. "Di sini ada pemilik media?," kelakar Jokowi disambut tawa peserta kongres.

Jokowi: Jangan Ada yang Menghalangi Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/survei-96-persen-pekerja-media-alami-pelecehan-seksual_m_214451.jpeg" alt="ilustrasi: pelecehan seksual terhadap wartawan." width="100%">
<figcaption>ilustrasi: pelecehan seksual terhadap wartawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual terhadap seorang reporter TV di Jepang berbuntut panjang. Pelakunya diketahui merupakan birokrat Departemen Keuangan. Kini kasus tersebut rupanya menggiring hampir semua responden yang merupakan pekerja media. Mereka mengaku mengalami pelecehan seksual beberapa kali. Responden kuesioner tersebut sebanyak 103 perempuan dan empat laki-laki. Hasilnya, sebanyak 102 perempuan yang melapor telah mendapat perlakuan pelecehan seksual. Sebanyak 51 di antaranya mengatakan bahwa mereka mengalaminya hinga 10 kali atau lebih, sedangkan 47 lainnya mengatakan menerima pelecehan seksual sebanyak dua sampai sembilan kali. Jika dipresentase, maka sebanyak 96 persen pekerja media mengalami pelecehan seksual. Salah seorang anggota kelompok yang melakukan survei tersebut sekaligus korban pelecehan seksual, Jun Yamamoto mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan hasil survei tersebut. Pasalnya, hak asasi para wartawan dan pekerja industri lainnya tidak dilindungi. Sebagaimana JawaPos.com lansir dari Japan Today, Minggu (21/5), survei ini dilakukan setelah tereksposnya kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan birokrat senior Departemen Keuangan terhadap seorang reporter TV perempuan. Pada riset tersebut, responden mendapat pertanyaan pilihan ganda. Salah satunya mengenai berapa usia para pelaku. Sebanyak 91 responden mengatakan bahwa usia pelaku pelecehan yakni 20-an. Kemudian sebanyak 29 responden lainnya mengaku telah dilecehkan oleh yang berusia 30-an. Sementara itu, 58 responden mengatakan para pelaku pelecehan berusia 40-an, sedangkan 54 lainnya mengaku pelaku pelecehan berusia 50-an. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual banyak terjadi ketika para responden bertemu dengan kolega bisnis sekaligus saat mencari sumber berita yang dilakukan wartawan. Sementara insiden lainnya melibatkan para bos dan kolega-kolega senior. Dalam pertanyaan pilihan ganda lainnya, sebanyak 49 responden mengatakan mereka dipeluk, sedangkan 39 lainnya mengatakan mereka didesak untuk melakukan hubungan seks dan delapan orang lainnya mengaku dipaksa. Sebanyak 61 responden mengaku jenis pelecehan seksual yang paling umum adalah melalui ejekan dan candaan yang mereka anggap sebagai pelecehan seksual.

Survei: 96 Persen Pekerja Media Alami Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/turun-ke-jalan-pekerja-media-tuntut-pemerataan-jaminan-sosial_m_209007.jpeg" alt="DEMO: Aksi FSPMI Sumut dan AJI Kota Medan, memperingati May Day di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>DEMO: Aksi FSPMI Sumut dan AJI Kota Medan, memperingati May Day di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan massa dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan juga ikut turun ke jalan menyampaikan tuntutan di Hari Buruh (May Day) 2018. AJI menyuarakan soal jaminan sosial yang belum dirasakan merata oleh pekerja media khususnya di Sumatera Utara. Koordinator Bidang Serikat Pekerja AJI Kota Medan Liston Damanik mengungkapkan, jaminan sosial adalah hak asasi yang perlu dipenuhi kepada pekerja oleh perusahaan media. Dia mengatakan ada empat modus pelanggaran jaminan sosial yang dijadikan perhatian bersama Forum Pekerja Media. Dia berharap pemerintah juga ikut memperhatikan nasib para pekerja media.&nbsp; Yang pertama adalah tidak mengikut sertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, mengikut sertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak membayarkannya. Ketiga adalah mengikut sertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tapi hanya membayar salah satunya. Keempat, pekerja tidak diikutsertakan pada program BPJS, namun diikutsertakan pada asuransi swasta lain yang nilai tanggungannya lebih rendah dari BPJS. Padahal ketentuan kepesertaan pekerja sudah diatur jelas dalam UU No. 24 Tahun 2011, tentang BPJS. "Aturan tersebut juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar mulai dari sanksi administratif hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu," kata Liston saat menggelar unjuk rasa bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut di depan Kantor Gubernur, Selasa (1/5). Senada, Ketua AJI Kota Medan Agoez Perdana dalam orasinya juga mengatakan, ada hal yang miris jika menilik fakta media yang ada di Sumut. Berdasarkan survei AJI Medan terhadap puluhan jurnalis yang menjadi anggota, ditemukan bahwa 15 persen diantaranya belum memiliki jaminan sosial. "Untuk tingkat Sumut, kami meyakini jumlah pekerja media yang belum terlindungi jaminan sosial lebih tinggi dari angka survei internal kami. Ini sungguh miris karena jurnalis sudah membuktikan dirinya untk perusahaan," katanya.&nbsp; Pekerja media, kata Agoez, mempunyai risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Fakta ini berkebalikan dengan kondisi masih sedikit pengusaha media yang mau berkomitmen melindungi pekerjanya, termasuk kepada pekerja lepas (kontributor). Pada momen May Day 2018 ini, AJI Medan kembali mengajak para pekerja media di Sumut untuk berkonsolidasi dan membentuk serikat pekerja media. Saat ini, dari 40 ribuan media yang dicatat Dewan Pers ternyata baru ada sekitar 40-an serikat pekerja media. Itu pun yang terpantau aktif sekitar pekerja media. AJI meyakini keberadaan serikat pekerja di peeusahaan dalam memajukan perusahaan media secara bersama-sama.&nbsp; "Serikat media bisa menjadi teman bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memompa produktifitas pekerja yang dapat bermuara kepada keuntungan kedua belah pihak," pungkasnya.

Turun ke Jalan, Pekerja Media Tuntut Pemerataan Jaminan Sosial

pekerja media

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja media

Berita Terkini