<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/U2EcpolrjBLovIwHdnViSd1arXcnkV37j3LXUzZq-1-835194132.jpg" alt="Api membakar Tower 14 Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Rabu (1/10/2025) sore. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Api membakar Tower 14 Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Rabu (1/10/2025) sore. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebakaran melanda Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (1/10). Api membakar di Tower 14 HPK 1 dan membakar lantai 2, 3, dan 4 bangunan. Dikutip dari Kaltim Post (JawaPos Group), Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga memastikan proses pemadaman berlangsung cepat berkat kesiapan tim pemadam kebakaran. Api padam sekira pukul 19.00 WITA. "Api sudah berhasil dipadamkan," ujarnya kepada wartawan. Menurut laporan awal, kebakaran bermula sekitar pukul 17.00 WITA dari lantai 4 bangunan. Saat itu, kondisi gedung sedang kosong karena para pekerja masih berada di lokasi proyek pembangunan. Petugas memastikan insiden kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa.&nbsp; Insiden tersebut ditangani oleh tim dari Pos Damkar Maridan yang langsung mengerahkan armada ke lokasi. Setelah api padam, petugas melakukan pendinginan di bagian depan gedung untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Hingga kini, otoritas IKN belum mengumumkan penyebab kebakaran. Aparat berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor pemicu serta mengevaluasi keamanan gedung setelah kejadian.

Kebakaran terjadi di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, api membakar lantai 2, 3, dan 4, tanpa korban jiwa.

Hunian Pekerja Konstruksi IKN di Kalimantan Timur Terbakar, Tower 14 Hangus 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-15-10-16-559_commiuigallery-edit-1571580457.jpg" alt="Sika Tiler Competition 2025, kompetisi bagi pekerja konstruksi, digelar di tiga kota besar: Semarang, Surabaya, dan Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sika Tiler Competition 2025, kompetisi bagi pekerja konstruksi, digelar di tiga kota besar: Semarang, Surabaya, dan Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi di Indonesia terus digalakkan. Salah satunya melalui ajang Sika Tiler Competition 2025, kompetisi bagi pekerja konstruksi yang digelar di tiga kota besar: Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Marketing Manager Sika Indonesia Irene Yulientin menegaskan, kompetisi ini bukan sekadar ajang adu cepat. &ldquo;Keterampilan tenaga kerja sama pentingnya dengan kualitas produk. Karena itu, kompetisi ini bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga kesempatan berkembang,&rdquo; ujarnya. Setiap kota ditargetkan menghadirkan 48 tim peserta. Para juara akan bertemu di Grand Final Jakarta pada November 2025, dan pemenang nasional berhak mewakili Indonesia di Sika International Tiler Competition di Hong Kong, Februari 2026. Babak kualifikasi pertama sukses digelar di Semarang, dan kini Surabaya menjadi tuan rumah berikutnya. Kompetisi berlangsung selama tiga jam dengan hadiah belasan juta rupiah. Tahun ini, tantangan lebih berat karena peserta harus mengikuti pola gambar kerja yang sudah ditentukan juri. &ldquo;Di Surabaya, lomba kami hadirkan di area mall agar lebih dekat dengan masyarakat. Pengunjung juga bisa mengenal solusi inovatif Sika untuk bangunan yang kuat dan berkualitas,&rdquo; jelas Irene. Selain menilai kecepatan, juri juga memperhatikan ketelitian, presisi, kerapian, hingga pemahaman teknis pemasangan keramik dan granit. Edukasi penggunaan mortar modern turut diberikan, sejalan dengan perkembangan teknologi material bangunan. (*)

Para juara akan bertemu di Grand Final Jakarta pada November 2025, dan pemenang nasional berhak mewakili Indonesia di Sika International

Dorong Standar Pekerja Konstruksi ke Level Internasional melalui Kompetisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/WhatsApp-Image-2024-08-11-at-213311-3435262767.jpeg" alt="Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis membuka pelatihan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN. (Dokumen Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis membuka pelatihan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN. (Dokumen Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) &nbsp;masih terus dilakukan. Bersamaan dengan pembangunan itu, sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional juga ikut ditingkatkan. Agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni.&nbsp; Untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi, digelar kegiatan pembinaan dan fasilitas sertifikasi onsite di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan yang berlangsung pada 10-16 Agustus 2024 itu menyasar pekerja konstruksi IKN.&nbsp; Pembinaan itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dirjen Bina Konstruksi Abdul Muis mengatakan, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi menjadi jaminan bahwa tenaga kerja konstruksi sudah memenuhi standar kompetensi kerja. Sehingga mereka dipastikan mampu melaksanakan tugas pekerjaan konstruksi dengan baik dan aman.&nbsp; Dengan jaminan tersebut, diharapkan persentase tingkat kecelakaan kerja dan kegagalan pekerjaan konstruksi dapat ditekan. Pada saat bersamaan, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi bakal menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.&nbsp; Menurut Muis, pembangunan IKN membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar. &rdquo;Sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional, dan bersertifikat menjadi tugas kita bersama dalam rangka menyukseskan pembangunan infrastruktur di IKN,&rdquo; ujarnya, Senin (12/8). Agar sertifikasi onsite tersebut tidak mengganggu pekerjaan konstruksi dan pembangunan infrastruktur di IKN, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR membagi kegiatan di 21 lokasi. Rinciannya 18 lokasi berada di kawasan IKN dan tiga lokasi lainnya berada di luar kawasan IKN. Yakni di Tol 3A, 5A, dan 6B. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 2.497 pekerja konstruksi di IKN ikut ambil bagian dalam sertifikasi kompetensi kerja konstruksi tersebut. Mereka terbagi dalam dua kategori.&nbsp; Kategori pertama diikuti oleh 2.243 peserta yang mengambil Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 1-7. Kategori kedua melibatkan 254 peserta yang mengambil Refreshment Tenaga Ahli Jenjang 8 dan 9. Seluruh peserta merupakan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Badan Usaha Jasa Konstruksi. Mereka semua terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN yang mencakup sektor dan unor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Kegiatan tersebut diharapkan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021.&nbsp; Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu, setiap pengguna jasa atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. &rdquo;Para tenaga kerja konstruksi yang telah dinyatakan kompeten dalam kegiatan ini harus dapat terus memberikan kontribusi dan hasil kerja yang berkualitas tinggi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di manapun bekerja,&rdquo; pungkas Muis.

kementerian PUPR mengadakan pembinaan dan sertifikasi onsite bagi pekerja konstruksi di IKN untuk meningkatkan kompetensi para pekerja.

Kementerian PUPR Gelar Sertifikasi bagi Pekerja Konstruksi di IKN, Tingkatkan Kompetensi dan Cegah Kecelakaan Kerja 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-pembangunan-jalan-lingkar-sepaku-segmen-2-di-ikn-nusantara-170822-bay-3-1.jpg" alt="Proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sebanyak 22 menara rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Kementerian PUPR yang ditugaskan membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara akan menyiapkan 22 tower (menara) rusun untuk para pekerja konstruksi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Rusun tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing menara setinggi empat lantai. Pembangunan dengan teknologi modular yang dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi.  Iwan menerangkan pihaknya berupaya membangun rusun dengan teknologi fabrikasi hunian modular agar proses pembangunan rusun bisa berjalan dengan cepat dan memiliki ukuran yang tepat. Saat ini ada dua tugas pembangunan hunian di IKN Nusantara yakni pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap satu sebanyak 22 menara dan rumah dinas untuk para menteri yang bertugas sebanyak 36 unit.  Untuk rusun pekerja konstruksi diperkirakan dapat selesai dibangun dengan target waktu pembangunan sekitar tiga bulan dengan teknologi hunian modular.  ”Rusun yang kami bangun untuk pekerja sebanyak 22 tower (menara) masing-masing empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair (perabot), kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah, dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan rusun pekerja konstruksi ini,” ujar Iwan.  Lebih lanjut, Iwan menerangkan pekerjaan pembangunan rusun pekerja itu harus dilaksanakan secara cepat karena sekitar akhir tahun pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara mulai berjalan di lapangan.  ”Anggaran pembangunan rusun pekerja konstruksi ini sekitar Rp 600 miliar. Kami ingin para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat, sehingga hasil pembangunan juga berkualitas,” terang Iwan.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyerahkan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Tim Transisi Otorita IKN yang akan digunakan sebagai rencana rinci dan acuan perizinan pemanfaatan ruang.  ”Peran RDTR ini penting, karena RDTR sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan ruang serta pembangunan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa.  Sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan RDTR IKN pada 8 Agustus yang membahas rancangan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kementerian ATR/BPN juga telah menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan RDTR IKN yang telah disusun ke Badan Otorita IKN.  Dokumen perencanaan tersebut di antaranya RDTR Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II. Keempat dokumen RDTR yang telah disusun tersebut selanjutnya dapat diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di Tim Transisi IKN.

Kementerian PUPR Siap Bangun 22 Menara Rusun Pekerja di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tingkatkan-kompetensi-intan-fasilitasi-100-tenaga-kerja-konstruksi_m_.jpg" alt="Anggota Komisi V DPR, Intan Fitriana Fauzi ketika memberikan sambutan dalam acara sertifikasi tenaga konstruksi di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi V DPR, Intan Fitriana Fauzi ketika memberikan sambutan dalam acara sertifikasi tenaga konstruksi di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Niatan Intan Fauzi untuk meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi Indonesia patut diacungi jempol. Anggota DPR Komisi v itu konsistem melakukan sejumlah pelatihan. Yang teranyar digelar Jumat pekan lalu di Kota Depok, Jawa Barat. Menggandeng Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Intan menggelar pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi Tenaga Konstruksi se-wilayah Kota Depok. Pelatihan selama 2 hari ini mengikutsertakan 100 orang dari berbagai profesi dibidang konstruksi. Di antaranya tukang besi beton, tukang pasang bata, tukang bangunan&nbsp;gedung, tukang pasang ubin, tukang pasang plester, dll. &ldquo;Saya kira, kegiatan uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja konstruksi oleh instruktur yang terlatih di bidang konstruksi termasuk K3 sangat penting sehingga bisa bekerja pada perusahaan konstruksi juga bangunan tinggi dll,&rdquo; ujar Intan melalui siaran tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (4/2). Menurut Intan, kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi ini sangat relevan dalam rangka menjawab tantangan jasa konstruksi sekarang ini. Apalagi, tuntutan kompetensi dan mutu tenaga kerja dalam bidang konstruksi mutlak diperlukan beberapa tahun mendatang. Intan menjelaskan, angka kelompok pekerja jasa konstruksi di Indonesia cukup tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia sekitar 5,7 juta. Dari jumlah tersebut, 10% dari tenaga kerja konstruksi yang ada merupakan tenaga ahli, sebesar 30% tenaga trampil dan 60% unskill labour. &ldquo;Dan kurang dari 7% yang telah disertifikasi. Sisanya belum disertifikasi,&rdquo; jelas Wakil Rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini. "Padahal pertumbuhan tenaga kerja sektor konstruksi di Indonesia sekitar 6% per tahun. Pembangunan infrastruktur yang masif saat ini tentu membutuhkan tenaga konstruksi yang mumpuni,&rdquo; tutur Ketua DPP PAN ini. Maka dari itu, sertifikasi ini mutlak diperlukan mengingat peran Jasa Konstruksi sangat strategis dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan para pekerja konstruksi ini memiliki kemampuan kompetitif sehingga menghasilkan karya berkualitas serta berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. &ldquo;Tentunya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur,&rdquo; pungkas alumnus University of Nottingham Inggris itu.

Tingkatkan Kompetensi, Intan Fasilitasi 100 Tenaga Kerja Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-pemerintah-lindungi-pekerja-kontruksi-dari-ancaman-pekerja-asing_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja kontruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Caranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). &ldquo;Kita memasuki era kompetisi. Proteksi bukan eranya lagi. Di bidang konstruksi kita kedepankan kompetisi . Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,&rdquo; kata Menteri Basuki, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/1). Untuk meningkatkan ketepatan data tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Yakni dengan Penandatanganan kerjasama oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan. Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Bina Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi kompetensi konstruksi dapat diminimalisir. Data kependudukan juga akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi (Dayanaker) yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi yang menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan tenaga terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga Sistem Dayanaker menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi. &ldquo;Bila kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, maka akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar remunerasi pekerja. Selain itu menyusun kebijakan pembangunan konstruksi yang lebih holistik,&rdquo; kata Syarif. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Yaya Supriyatna menambahkan permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya data dukung yang disampaikan dalam proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri tenaga kerja. "Hal ini membuat proses sertifikasi menjadi berjalan lebih lama dikarenakan harus dilakukan verifikasi manual dengan waktu sekitar enam hari. Dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, proses verifikasi akan lebih cepat dalam hitungan jam,&rdquo; kata Yaya. Sesuai UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yakni LPJK yang mendapatkan kewenangan dari Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan mengatakan, melalui kerjasama ini pihaknya akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. "Jadi yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena aturannya tidak memperbolehkan. Kami hanya memberikan hak akses untuk keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi data tenaga kerja konstruksi melalui data NIK,&rdquo; ujar Gunawan.

Cara Pemerintah Lindungi Pekerja Kontruksi dari Ancaman Pekerja Asing