<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/WhatsApp-Image-2024-10-01-at-153322-3301865802.jpeg" alt="Perusahaan pembiayaan perumahan SMF. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan pembiayaan perumahan SMF. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Oleh: Martin Siyaranamual KARAKTERISTIK utama pasar ketenagakerjaan Indonesia adalah tingginya angka pekerja informal. Pada Februari 2024, persentase pekerja mencapai 59,2% (BPS, 2024). Tingkat informalitas yang tinggi ini menciptakan tantangan dalam hal inklusi keuangan dan akses terhadap layanan penting seperti pembiayaan perumahan. Terbukti bahwa di tahun 2019, hanya 24,4% pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR dalam pembelian rumahnya (BPS, 2019), sedangkan sisanya menggunakan angsuran non-KPR atau membayar tunai. Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR, menjadi hanya 23% (BPS, 2022). Laporan Bank Dunia yang berjudul Housing Finance Policy in Emerging Markets mengidentifikasi lima tantangan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan di negara berkembang, yaitu: suku bunga KPR yang mahal, ketiadaan riwayat kredit formal, keterbatasan keanekaragaman produk keuangan, lemahnya kerangka regulasi, dan ketidakstabilan makroekonomi. Dari kelima tantangan tersebut, ketiadaan riwayat kredit formal dan keterbatasan keanekaragaman produk keuangan adalah tantangan yang berkaitan dengan pekerja informal. Ketiadaan riwayat kredit formal terjadi karena pekerja informal tidak memiliki slip gaji, laporan pajak, atau dokumen resmi lainnya yang merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi hambatan ini, lembaga keuangan perlu mekanisme penilaian kredit alternatif bagi pekerja informal, seperti menggunakan verifikasi pendapatan informal, riwayat transaksi, atau sistem kredit sosial. Keuangan digital telah mulai menangani masalah ini dengan memanfaatkan riwayat pembayaran melalui ponsel, namun sistem ini masih berada pada tahap awal penerapan dan masih memiliki banyak tantangan. Berkaitan dengan keterbatasan keanekaragaman produk keuangan, produk pembiayaan perumahan yang tersedia saat ini, sering kali tidak sesuai dengan realitas pendapatan pekerja informal yang tidak teratur dan sulit diprediksi. Produk pembiayaan perumahan yang tersedia luas hanya produk KPR yang bertujuan untuk melayani pekerja dengan gaji tetap dan stabil, dan tidak menyediakan fleksibilitas keuangan yang dibutuhkan pekerja informal. Supaya pekerja informal dapat memanfaatkan produk pembiayaan perumahan, maka dibutuhkan produk pembayaran dengan jadwal pembayaran yang lebih fleksibel, serta kemungkinan menggunakan skema tabungan dan pinjaman berbasis komunitas. Selain itu, dimungkinkan kepemilikan rumah dengan menggunakan skema rent-to-own (RTO). Skema RTO adalah skema alternatif kepemilikan rumah, di mana nasabah RTO akan membayarkan biaya sewa rumah selama periode tertentu dan di akhir periode kepemilikan, rumah akan beralih kepada nasabah. Skema ini cocok bagi pekerja informal karena memberikan waktu untuk menabung sambil tinggal di rumah yang ingin dibelinya. Selama proses menabung tersebut, lembaga keuangan dapat melakukan proses verifikasi kemampuan mencicil pekerja tersebut. Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja informal, diperlukan solusi yang inovatif dan inklusif. Memperkenalkan produk keuangan yang fleksibel, seperti mikro kredit perumahan dan skema rent-to-own, bukan hanya memberikan kesempatan kepemilikan rumah bagi mereka yang selama ini belum terlayani dengan baik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pemenuhan mandat UUD 1945 Pasal 28h Ayat 1, &ldquo;Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.&rdquo; *) Martin Siyaranamual, Head of SMF Research Institute

Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR, menjadi hanya 23% (BPS, 2022).

Memperluas Akses Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harapan pekerja informal bisa membeli rumah dengan fasilitas pembiayaan makin bisa terwujud. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera. Produk tabungan ini diharapkan dapat membantu pekerja informal mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, menyambut baik peluncuran produk Tabungan BTN Rumah Tapera yang diyakini bisa menjadi solusi bagi pekerja informal untuk mendapatkan fasilitas FLPP. "Kita harus bisa kalahkan asumsi yang selama ini menyebutkan bahwa sektor informal itu risikonya tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan KPR. Tabungan BTN Rumah Tapera ini memudahkan pekerja informal untuk mendapatkan fasilitas FLPP," kata Nixon. Menurut Nixon, kerjasama dengan BP Tapera akan mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan. Dengan Tabungan BTN Rumah Tapera, para pekerja sektor informal cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan untuk dapat mengakses program pembiayaan rumah Tapera. "Syaratnya mudah, cukup menabung selama tiga bulan dengan setoran minimal Rp 1,2 juta per bulan. Setoran bisa harian, mingguan atau bulanan sekaligus, tergantung pendapatan yang mereka peroleh. Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera," ungkap Nixon. Nixon berharap dari kerjasama ini potensi pembiayaan rumah untuk sektor informal dengan skema saving plan sekitar 5.000 unit hingga akhir tahun ini dengan nilai sekitar Rp 800 miliar. Komisioner BP Tapera Adi Setianto menambahkan, keberadaan Tabungan BTN Rumah Tapera ini juga diharapkan bisa mendongkrak realisasi penyaluran FLPP untuk pekerja informal dan mandiri yang tahun 2022 lalu hanya terserap 10 persen. "Selama ini pekerja informal dan mandiri sulit untuk mendapatkan FLPP karena dinilai tidak bankable. Namun dengan adanya Tabungan BTN Rumah Tapera ini, pekerja informal dan mandiri bisa menjadi bankable dengan hanya menabung secara rutin selama tiga bulan," kata Adi Setianto. &nbsp;

Pekerja informal cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan untuk dapat mengakses program pembiayaan rumah Tapera.

Kolaborasi BTN dan BP Tapera Mudahkan Pekerja Informal Ambil Fasilitas KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BPJS-pekerja-informal-ist.jpeg" alt="Sekjen Yayasan Korindo, Seo Jeongsik menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Joko Sarjono." width="100%">
<figcaption>Sekjen Yayasan Korindo, Seo Jeongsik menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Joko Sarjono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Joko Sarjono adalah seorang pedagang bakso di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Di usianya yang menginjak 60 tahun dirinya masih berperan sebagai tulang punggung bagi keluarganya yang terdiri dari seorang istri, tiga orang anak serta dua orang cucu.  Setiap harinya ia harus berjalan kaki sekitar 7 km demi menjajakan dagangannya. Joko tak hanya menempuh jalan dengan pedestrian yang luas dan aman dilewati pejalan kaki.  Dia juga sering harus berbagi perjalanan di atas aspal yang sama dengan kendaraan lainnya, yang membuat resiko terjadinya kecelakaan semakin tinggi.  Joko merupakan sekelumit gambaran dari kehidupan pekerja sektor informal di Indonesia.  Para pekerja sektor informal di Indonesia memang cenderung memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi ketimbang orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan.  Namun seringnya pekerja sektor informal tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dengan produk jaminan sosial lantaran memiliki penghasilan yang relatif lebih rendah.  Hal ini menjadi sorotan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Mohammad Irfan. “Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan kan manfaatnya besar tapi coverage-nya belum tinggi, khususnya di kalangan pekerja sektor informal. Kenapa? Karena mereka belum tahu manfaatnya BP Jamsostek,” tandasnya.  Untuk itu, demi memberi perlindungan bagi para pekerja sektor informal atau Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan gencar menyosialisasikan program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) melalui donasi pembayaran iuran jaminan dana dari CSR perusahaan. GN Lingkaran ini diinisiasi sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.  Mohammad Irfan mengakui untuk memastikan kesuksesan program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa bekerja sendiri.  ’’Yuk perusahaan yang sudah selesai dengan dirinya, artinya sudah patuh terhadap jaminan-jaminan sosial kepada karyawannya, kita ajak nih ada satu sisi kelompok informal yang juga butuh perlindungan. Tidak semua perusahaan kami ajak, hanya perusahaan dengan skala menengah ke atas dan patuh saja. Salah satunya Korindo,” tambah Irfan.  Berkontribusi menyukseskan program GN Lingkaran, Korindo Group akan menanggung iuran 500 penerima manfaat selama tiga bulan ke depan. Pemberian stimulus selama tiga bulan dilakukan agar para pekerja sektor informal yang menerima manfaat ini bisa menabung untuk membayar iuran di bulan keempat dan selanjutnya. (*)

BPJS Ketenagakerjaan, Gandeng Korindo Bantu Pekerja Sektor Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/di_mana_adilnya.jpg" alt="TURUN TEMURUN: Pekerja di pabrik pembuatan etanol dari tetes tebu di Desa Bekonang, Sukoharjo (18/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TURUN TEMURUN: Pekerja di pabrik pembuatan etanol dari tetes tebu di Desa Bekonang, Sukoharjo (18/11). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor usaha informal atau berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki harapan besar agar bisa lebih tumbuh. Optimisme muncul semenjak pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.  Tumbuhnya usaha informal bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja.  “Tenaga kerja kita lebih banyak diserap di sektor informal dibanding dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pekerja-formal/">sektor formal</a>," ungkap akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, Selasa (15/12).  Menurut Emrus, UMKM bila berkembang bakal menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berkembangnya UMKM karena mereka mendapatkan kemudahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/izin-usaha/">perizinan</a>.  Lebih jauh Emrus menuturkan, UU sapu jagat Cipta Kerja merupakan strategi politik hukum pemerintah dan DPR untuk menarik investasi dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan perizinan itu memberi kepastian dengan pendaftaran melalui Online Single Submission bagi para pelaku UMKM.  Emrus yang juga bagian dari Tim Independen Serap Aspirasi Publik UU Cipta Kerja itu mengakui, ke depannya ada paradigma baru. Ratusan ribu bahkan jutaan sarjana baru memilih bekerja di sektor <a href="https://www.jawapos.com/tag/pekerja-informal/">informal</a>, yakni kemandirian usaha atau entrepreneur. Paradigma itu berbeda dengan sebelumnya yang lebih banyak beriorientasi mengajukan lamaran pekerjaan ke perusahaan.  “UU bisa mendobrak kemapanan sosial dari watak karyawan atau pekerja formal menjadi watak entrepreneur. Dengan Kehadiran UU ini nantinya banyak sekali pergeseran dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a> menjadi UKM, dari UKM menjadi perusahaan menengah, dan ke atasnya lagi," terang Emrus.  Tidak hanya kemudahan perizinan, Emrus menyebut, pemerintah dengan UU Cipta Kerja nantinya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)  Begitu juga pendirian perusahaan terbuka <a href="https://www.jawapos.com/tag/kinerja-perseroan/">perseroan</a>, semuanya diberikan kemudahan syarat perizinan dan biaya yang murah. "Ini memangkas birokrasi dan membangun perekonomian Indonesia," kata Emrus.  Emrus optimistis UU Ciptaker sangat menguntungkan pelaku UMKM. Pengembangan usaha diberikan panggung yang lebih besar sehingga perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik. “Saya yakin Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia, apalagi Indonesia mempunyai kekayaan yang berlimpah,” ujar Emrus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/09/12/2020/dorong-umkm-ekspor-kadin-usulkan-model-pembiayaan-lpei-diperbarui/">Dorong UMKM Ekspor, Kadin Usulkan Model Pembiayaan LPEI Diperbarui</a>  Sebelumnya diberitakan, tim tripartit yang terdiri atas serikat buruh, kadin, dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU Cipta Kerja. Di dalamnya meliputi klaster ketenagakerjaan.  Tiga RPP telah selesai dibahas. Yaitu, RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, RPP menyangkut soal pesangon pekerja masih dilakukan pembahasan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=M_SAdKr0qg0

Harapan Baru bagi Pekerja Formal dan Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jumlah-pengangguran-lebih-besar-dari-tujuh-juta-ini-faktanya_m_190230.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Per Agustus 2017 angka pengangguran tercatat sebesar tujuh juta. Namun, angka tersebut dianggap tidak tepat oleh sebagian orang. Banyak yang menilai jumlah pengangguran di Indonesia jauh lebih besar. Penilaian seperti itu muncul lantaran tolok ukur pengangguran mengacu kepada jumlah masyarakat yang tidak bekerja di tempat formal. Padahal, pemerintah telah membuat klasifikasi perbedaan jenis pekerja yakni formal dan informal. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun mengatakan bahwa klasifikasi para pekerja saat ini jauh lebih baik dibanding zaman Presiden Soeharto. Sebab, pada saat itu, mereka yang tidak memiliki <a href="https://www.jawapos.com/radarmadura/read/2018/01/17/40989/awal-tahun-diskumnaker-sampang-panen-pemohon-kartu-kuning" target="_blank">kartu kunin</a>g dianggap pengangguran."Jamannya pak Harto pengangguran itu dihitung dari kartu kuning. Kalau Anda tidak sedang mencari kartu kuning itu dianggap pengangguran," ujarnya di kantor Indef, Jakarta, Selasa (20/2). Bandingkan dengan saat ini, pekerja ojek online maupun pengusaha warung kecil sudah dianggap sebagai pekerja informal. Pasalnya, mereka tidak termasuk dalam orang yang tidak memiliki penghasilan.&nbsp;"Sama dengan kita memasukkan definisi sektor formal dan informal. Dulu bekerja 11 jam. Sekarang buka warung itu sektor informal. Bayangkan dia buka ojek sejam dapat Rp 50 ribu," jelasnya Kendati demikian, pemerintah saat ini terus memperbaiki parameter penghitungan angka pengangguran maupun pekerja di Indonesia. Apalagi, dukungan dari kemajuan teknologi juga sangat membantu untuk saat ini. "Menurut saya harus memperbaiki parameter kita mengenai kemiskinan dan pengangguran. Dengan adanya teknologi penggunaan aplikasi dan sebagainya itu perlu mendefinisikan masyarakat nganggur, pencari kerja, miskin dan lainnya," tutupnya.

Jumlah Pengangguran Lebih Besar Dari Tujuh Juta? Ini Faktanya