<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/Korea-Times-1331525245.jpg" alt="Para pekerja asing bekerja di atas kapal nelayan di lepas pantai Barat provinsi Jeolla Utara (26/1/2021)" width="100%">
<figcaption>Para pekerja asing bekerja di atas kapal nelayan di lepas pantai Barat provinsi Jeolla Utara (26/1/2021)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Menghadapi penyusutan angkatan kerja dan penuaan populasi yang cepat, pemerintah Korea Selatan pekan lalu mulai secara dramatis memperluas program visa untuk pekerja asing. Pemerintah Korea Selatan membuka 15 sektor industri akuakultur negara, yang sedang berjuang untuk tenaga kerja luar negeri. Akuakultur melibatkan budidaya organisme air secara terkontrol, seperti ikan, kerang, dan rumput laut serta sering digambarkan sebagai budidaya laut. Ini memberikan alternatif berkelanjutan untuk penangkapan ikan liar tradisional. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehakiman pada hari Senin (5/1) mengatakan, bahwa kriteria kelayakan bagi pekerja akuakultur asing, yang sebelumnya terbatas hanya pada budidaya teripang. Saat ini telah diperluas untuk mencakup rumput laut (rumput laut yang dapat dimakan), ganggang laut, dan kerang, di antara lainnya. Sekitar 200 pekerja asing dapat dipekerjakan di Korea Selatan setiap tahunnya, dan diharuskan memiliki gelar sarjana di bidang yang terkait dengan perikanan atau gelar diploma, setidaknya dua tahun pengalaman yang relevan, sementara mereka yang tidak memiliki gelar harus memiliki pengalaman minimal lima tahun. Para pemberi kerja, harus membayar upah setidaknya 80 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita tahun sebelumnya, dan perluasan lebih lanjut akan bergantung pada hasil program percontohan selama dua tahun. Langkah ini diambil, sebagai respon terhadap meningkatnya kekurangan tenaga kerja yang dialami di industri akuakultur, karena para pelaku usaha kesulitan mendapatkan pekerja terampil untuk proses produksi inti, di tengah tenaga kerja yang menua dan kekurangan tenaga kerja muda yang memasuki dunia kerja. Pelaksana Tugas Menteri Kelautan Kim Sung Bum mengatakan kebijakan tersebut akan membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja kronis di industri ini dan memungkinkan, operator untuk mendapatkan pekerja terampil. Pada tahun 2022, pemerintah mendorong pelonggaran regulasi untuk menarik lebih banyak pekerja asing, sebagai respons utama terhadap angka kelahiran rendah dan penuaan penduduk yang cepat di Korea Selatan. Hingga tahun lalu, orang berusia 65 tahun ke atas mencapai lebih dari 21 persen dari populasi Korea Selatan, melebihi ambang batas 20 persen yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masyarakat tua. Dikutip dari Korea Times, menurut laporkan pada tahun 2022 angka kelahiran total tercatat sebesar 0,75 pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 1,51. Menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin meningkat di sektor jasa, pemerintah memperluas sistem izin kerja, yang memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja asing. Pertama-tama pemerintah akan menambahkan layanan pengiriman pada tahun 2023, dan kemudian memperluas cakupannya ke restoran, hotel, dan kondominium pada tahun 2024. Tahun lalu, pemerintah memperluas cakupan pekerjaan yang diizinkan bagi pemegang visa E-9 yaitu visa kerja non-profesional, yang memungkinkan mereka untuk mengambil posisi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, di restoran selain tugas-tugas di dapur. Pemerintah juga mempercepat proses visa pekerjaan terampil (E-7), dengan menghilangkan hambatan utama bagi mahasiswa internasional.&nbsp; Mereka yang menyelesaikan program kerja-belajar khusus, kini dapat langsung bekerja di luar bidang asalnya, tanpa perlu menunggu satu tahun untuk mendapatkan pengalaman kerja seperti sebelumnya.

Menghadapi kekurangan tenaga kerja, pemerintah Korea Selatan merekrut lebih banyak pekerja asing untuk membudidayakan hasil laut.

Korea Selatan Merekrut Lebih Banyak Pekerja Asing untuk Membudidayakan Hasil Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/foto-jawapos-91-1-2643560085.jpg" alt="Pernyataan Dian K N (Neo Japan), influencer Indonesia terkait ulah WNI di Jepang (Dok. Instagram @neojapan_)" width="100%">
<figcaption>Pernyataan Dian K N (Neo Japan), influencer Indonesia terkait ulah WNI di Jepang (Dok. Instagram @neojapan_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dukungan terhadap keberadaan warga asing di Jepang menjadi sorotan menjelang Pemilu Majelis Tinggi. Di tengah upaya pemerintah daerah mempromosikan keberagaman, muncul kekhawatiran baru soal citra Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang akibat meningkatnya pelanggaran hukum. Dilansir dari The Asahi Shimbun pada Kamis (10/7), Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai, menegaskan bahwa Jepang sebagai negara maju seharusnya tidak menolak keberadaan warga asing. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak soal hilangnya lapangan kerja atau meningkatnya kriminalitas sebagai hal yang tidak berdasar. "Tidak konsisten jika Jepang menolak orang asing sementara banyak orang Jepang sendiri juga mencari peluang di luar negeri," ujar Murai dalam konferensi pers pada Rabu (9/7) dikutip dari The Asahi Shimbun. Sebagai Presiden Asosiasi Gubernur Nasional, Murai juga menjelaskan bahwa Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja serius di berbagai sektor. "Di industri yang butuh 10 orang, sering kali hanya tersedia tujuh atau delapan pekerja Jepang. Kehadiran tenaga kerja asing mengisi kekosongan itu," jelasnya. Namun, Murai juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kesetaraan perlakuan antara pekerja Jepang dan asing. Senada dengan itu, Wali Kota Sendai Kazuko Kori, pada Selasa (8/7), menyampaikan kekhawatiran terhadap penurunan drastis populasi usia kerja, seraya mendorong masyarakat agar lebih terbuka pada keberagaman. Sementara itu, dari sisi komunitas Indonesia,&nbsp;influencer&nbsp;sekaligus pegiat budaya Indonesia di Jepang, Dian K N, menyampaikan keprihatinannya lewat unggahan Instagram @neojapan_ pada Rabu (9/7). Ia mengaku dihubungi langsung oleh pejabat pemerintah Jepang yang menyampaikan keluhan terkait meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh WNI. "Sebagai&nbsp;influencer&nbsp;yang dikenal membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang, saya malu. Karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah, seolah mewakili kita semua," tulisnya. Dian juga menyerukan agar WNI yang baru datang ke Jepang belajar budaya lokal dan tidak membawa kebiasaan buruk dari Indonesia. Ia bahkan siap mengusulkan deportasi bagi pelajar bermasalah. "Saya terpaksa&nbsp;speak up&nbsp;karena saya peduli. Jangan nodai perjuangan WNI lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini," tulis Dian. Di tengah upaya Jepang membuka diri terhadap tenaga kerja asing, keberadaan WNI di Jepang perlu dijaga dengan perilaku yang baik dan tidak memicu kekhawatiran warga. &nbsp;

Gubernur Miyagi dukung pekerja asing di Jepang, sementara influencer Indonesia ingatkan WNI jaga etika dan nama baik di negeri sakura.

Gubernur Miyagi Dukung Pekerja Asing, Influencer Indonesia Ingatkan WNI Tak Buat Ulah di Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/Newsis-4194506743.jpg" alt="Para pencari kerja asing menulis resume mereka selama bursa kerja di Busan, Korea Selatan (Dok. Newsis)" width="100%">
<figcaption>Para pencari kerja asing menulis resume mereka selama bursa kerja di Busan, Korea Selatan (Dok. Newsis)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hampir setengah dari eksportir skala kecil dan menengah di Korea Selatan telah menunjukkan minat untuk mempekerjakan warga negara asing.&nbsp; Para eksportir berniat untuk pekerjaan kerah putih di tengah menurunnya populasi Negeri Ginseng, dan preferensi pencari kerja muda terhadap perusahaan besar. Namun, sistem visa Korea Selatan saat ini disebut-sebut sebagai hambatan utama dalam mendatangkan lebih banyak profesional asing. Asosiasi Perdagangan Internasional Korea mengatakan pada Rabu (16/4), bahwa survei terkini terhadap 659 eksportir kecil dan menengah menunjukkan 49,5 persen responden, berencana untuk mempekerjakan warga negara asing untuk peran kerah putih dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, 27 persen mengatakan mereka telah mempekerjakan warga negara asing untuk posisi tersebut, memberi mereka skor kepuasan rata-rata 3,8 dari 5. Di antara perusahaan yang mempekerjakan pekerja kerah putih asing, 39,4 persen menyebutkan kemampuan karyawan dalam menganalisis pasar luar negeri sebagai alasan utama mempekerjakan mereka, sementara 20,6 persen menyebutkan keterampilan bahasa mereka.&nbsp; Hanya 12,7 persen yang mengatakan, mereka mempekerjakan pekerja asing untuk memangkas biaya. Berdasarkan undang-undang di Korea Selatan saat ini, pengusaha harus memastikan bahwa pemegang visa E-7-1 menerima upah pokok, yang setara dengan 80 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita tahun sebelumnya.&nbsp; Akibatnya, pemegang visa E-7-1 yang tergolong profesional hanya mencakup 18,5 persen dari seluruh pekerja kerah putih asing. Sebaliknya, pemegang visa F yang diberikan kepada penduduk, anggota keluarga, etnis Korea, dan pasangan warga negara Korea Selatan, merupakan 42,1 persen pekerja kerah putih asing, karena mereka tidak dikenakan persyaratan upah yang sama. Meskipun pemegang visa D, termasuk pelajar internasional dan pencari kerja, juga dikecualikan dari peraturan tersebut, mereka hanya berjumlah 29,7 persen dari kelompok tersebut, sebagian besar karena tantangan dalam mendapatkan kontrak jangka panjang. Kim Kkot Byul, seorang peneliti Asosiasi Perdagangan Internasional Korea yang menganalisis survei tersebut, merekomendasikan agar pemerintah mengizinkan perusahaan untuk mempekerjakan pemegang visa E-7-2 untuk posisi kerah putih.&nbsp; Visa E-7-2 ditujukan untuk pekerja semi-profesional yang dapat dipekerjakan dengan upah minimum yang ditetapkan undang-undang. "Pemerintah harus meringankan beban membayar upah tinggi dengan mengkategorikan pekerja penjualan dan pengembang TI sebagai semi-profesional." "Namun, karyawan tingkat eksekutif harus tetap diklasifikasikan sebagai profesional sehingga regulasi upah yang ketat, dapat mencegah pekerja Korea kehilangan pekerjaan," kata Kim, seperti yang diberitakan Korea Times.&nbsp;

Peraturan pembuatan visa menghambat eksportir Korea Selatan untuk merekrut lebih banyak pekerja asing kerah putih.

 Aturan Visa Jadi Kendala Utama Korea Selatan untuk Merekrut Pekerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/000_1QD2A7.jpg" alt="Petugas medis Korea Selatan (JUNG YEON-JE / AFP)" width="100%">
<figcaption>Petugas medis Korea Selatan (JUNG YEON-JE / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas di ibu kota Korea Selatan, Seoul, bakal mencabut ketentuan kontroversial yang mewajibkan semua pekerja asing menjalani tes Covid-19. Langkah itu diambil setelah protes bermunculan dan memicu keluhan dari kalangan kedutaan asing, juga sorotan soal hak asasi manusia.  Kantor pusat untuk pengendalian pandemi Covid-19 Korsel mengatakan telah meminta pihak berwenang Kota Seoul untuk mencabut perintah tersebut. Selain itu juga meningkatkan kebijakan soal tes Covid-19 guna menghindarkan diskriminasi atau pelanggaran hak.  "Permintaan itu untuk mencegah upaya anti Covid-19 menyebabkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara dan warga negara asing," kata kantor pusat itu melalui pernyataan.  Namun, otoritas kota masih merekomendasikan agar tes Covid-19 dilakukan pada pekerja asing maupun pekerja Korea Selatan di tempat-tempat kerja yang berisiko tinggi.  Pencabutan aturan itu terjadi saat Komisi Nasional HAM membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki apakah kebijakan beberapa pemerintah daerah soal semua pekerja asing harus menjalani tes Covid-19 adalah tindakan yang diskriminatif.  Seoul dan provinsi di sekitarnya, Gyeonggi, termasuk di antara pemerintah daerah yang memerintahkan tes semacam itu hingga dihujani kritik oleh kalangan anggota parlemen Korea Selatan, pejabat universitas, dan duta besar asing. Gyeonggi, yang memberlakukan aturan itu hingga Senin, mengatakan telah mencabut persyaratan terpisah soal orang asing yang direkrut untuk suatu pekerjaan harus menunjukkan hasil negatif tes Covid-19.  Para pejabat kesehatan sebelumnya membela kewajiban tes itu. Mereka beralasan aturan seperti itu perlu diterapkan untuk menghindarkan lonjakan infeksi virus Korona di antara penduduk asing. Mereka juga mengatakan bahwa aturan tersebut tidak diskriminatif karena tes juga telah diwajibkan bagi orang-orang yang terkait dengan wabah di gereja, kelab malam, dan tempat-tempat lainnya.  Pada Jumat (19/3), Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan telah menyampaikan keprihatinan kepada pihak berwenang. Kedubes AS juga mendesak semua warga negaranya diperlakukan secara adil dan setara.  Komnas HAM, yang independen, mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan setelah beberapa keluhan muncul, salah satunya seperti yang diutarakan oleh Duta Besar Inggris. Dubes Inggris mengatakan aturan itu tidak adil, tidak proporsional, juga kemungkinan tidak efektif.  Ketua Komnas HAM Choi Young-ae mengatakan dirinya khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi, terutama melalui penggunaan bahasa yang merendahkan pekerja yang tidak berdokumen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/wayZNSvk9SI

Korsel Hapus Kewajiban Tes Covid-19 untuk Warga Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pekerja-asing-ombudsman-ungkap-temuan-mengejutkan_m_207809.jpeg" alt="Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal." width="100%">
<figcaption>Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menampik isu pembebasan pajak untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menegaskan, pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi TKA tetap dilakukan.  Suryo memaparkan, hanya saja, selama empat tahun pertama pekerja asing diberikan insentif hanya membayar PPh atas pendapatan yang mereka terima di Indonesia.  "Untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia itu tidak dibebaskan, tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja selama empat tahun pertama," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (12/10).  Kemudian, kata Suryo, jika setelah empat pekerja asing masih berada di Indonesia, maka pemerintah kembali memberlakukan rezim pajak normal karena Indonesia menganut basis pajak global.  "Lebih dari empat tahun dan dia masih berada di Indonesia, ya dia dikenakan pemajakan dengan rezim normal karena Indonesia menganut world wide income based,” ucapnya.  Suryo menurutkan, adapun tujuan utama insentif bagi para pekerja asing yang memiliki keahlian khusus mau ke Indonesia untuk berbagi ilmu atau keahliannya. Dengan demikian, tidak semua pekerja asing mendapatkan fasilitas tersebut, namun hanya pekerja asing dengan keahlian tertentu.  Saat ini, pihaknya sedang mendefinisikan keahliannya seperti apa yang diinginkan untuk berbagi pengetahuan kepada pekerja Indonesia. Sebab, dalam hal tertentu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang minim pengetahuan dan kemampuannya dapat diisi oleh pekerja asing.  “Karena yang kita inginkan bagaimana TKA itu dapat transfer knowledge juga,” tegasnya.  Seperti diketahui, selama ini Indonesia memungut pajak dari wajib pajak (WP) yang penghasilannya bersumber dari dalam dan luar negeri karena menganut sistem world wide income. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja, TKA dengan keahlian tertentu selama empat tahun pertama hanya dikenakan PPh yang bersumber dari Indonesia saja, sedangkan penghasilan yang bersumber dari luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia.

Bantah Pekerja Asing Bebas Pajak, Kemenkeu: PPh Tetap Akan Dipungut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Asrama-Pekerja-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura mengalami lonjakan tajam 287 kasus baru virus Korona pada Kamis (9/4). Sehingga total pasien Covid-19 di sana sebanyak 1.910 orang. Mayoritas terkait terkait dengan asrama pekerja asing yang kini menjadi epicentrum penularan.  Itu adalah jumlah harian tertinggi yang dilaporkan. Dan, total kematian sebanyak 7 jiwa.  Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean meminta satuan tugas multi-kementerian untuk lebih ketat dalam menangani situasi Covid-19 di asrama pekerja asing. Menteri Pembangunan Nasional Lawrence Wong, mencatat bahwa polisi dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) terlibat dalam operasi di sana.  "Banyak yang memiliki gejala yang sangat ringan sehingga mereka terus bekerja, itu sebabnya ada keterlambatan dalam mendeteksi," kata Wong dilansir dari <a href="https://www.asiaone.com/singapore/record-287-new-covid-19-cases-spore-links-found-between-mustafa-centre-and-clusters">AsiaOne</a>, Jumat (10/4).  Wong mengatakan Singapura sedang menangani dua penyebaran infeksi terpisah. Untuk memutus rantai penularan di asrama, ribuan pekerja asing yang sehat terutama mereka yang bekerja di layanan penting akan dipindahkan ke kamp militer, hotel terapung, dan blok Dewan Perumahan yang kosong. Singapura juga telah mulai melacak kasus aktif dan menguji swab di berbagai asrama.  Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kenneth Mak menjelaskan investigasi awal telah menghubungkan kluster di Mustafa Centre dengan kluster di lokasi konstruksi di Project Glory dan lima asrama. Mak mengatakan kementerian percaya bahwa pekerja asing telah mengunjungi Mustafa Centre, di mana beberapa karyawan jatuh sakit, dan terinfeksi di sana.  "Mereka kemudian menularkan infeksi kepada rekan kerja mereka, yang kemudian menginfeksi orang lain di asrama mereka," kata Mak.  Pada Selasa, Kementerian Tenaga Kerja (MOM) telah mengumumkan pembentukan gugus tugas antarlembaga untuk memberikan dukungan kepada pekerja asing dan operator asrama. Gugus tugas akan memastikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka dengan mendukung operator asrama saat mereka menerapkan kebijakan semi lockdown.  Menteri Tenaga Kerja Josephine Teo mencatat bahwa belum ada kluster di asrama hingga saat ini, meskipun sejumlah pekerja asing telah dinyatakan positif terkena virus. "Ingatlah bahwa asrama adalah rumah bagi pekerja asing. Di dalam asrama, para pekerja berinteraksi satu sama lain secara sangat teratur, sangat dekat, mereka seperti keluarga, sehingga risiko penularan selalu ada," jelas Teo.  Pekerja sekarang tidak boleh menyiapkan makanan sendiri untuk mengurangi kontak manusia dan kebersihan makin higienis. Singapura makin ketat memberlakukan semi lockdown. Upaya penegakan hukum akan ditingkatkan sebagai langkah supaya tetap disiplin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IqEwLsB5CPA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0Wo8tedM9Dc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0

Tambah 287 Pasien, Asrama Pekerja jadi Epicentrum Korona di Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200307_114536.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru bicara pemerintah hhusus penanganan virus Korona, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pekerja asing yang ingin kembali ke Indonesia untuk bekerja harus dilakukan karantina lebih dahulu. Karantina dilakukan selama 14 hari sebelum diperbolehkan kembali bekerja.  Yurianto mengatakan, karantina dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Tentunya untuk mencegah penyebaran wabah virus Korona jenis baru atau COVID-19 di Indonesia.  "Beberapa waktu lalu mereka (pekerja asing) yang kembali dari Tiongkok usai merayakan Imlek, akan dilakukan karantina," ujar Yuri - sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (7/3).  Yuri menjelaskan, karantina itu dilakukan oleh perusahaan. Nantinya perusahaan tersebut melaporkan kondisi pekerjanya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah melaporkan kondisi terakhir ke pemerintah pusat.  "Kegiatan pemantauan kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan setempat, nantinya dilaporkan ke pemerintah pusat," ungkap Yuri.  Yuri mencontohkan, perusahaan tambang di Maluku Utara telah melakukan karantina kepada karyawannya setelah kembali dari Tiongkok. Selain di Maluku Utara, pabrik semen di Aceh juga melakukan karantina terhadap 28 ‎WNA selama 14 hari setelah kembali dari Tiongkok. Hasilnya semua WNA negatif virus Korona.  "Sampai dengan 14 hari mereka dinyatakan negatif. Sehingga baru bisa bekerja lagi," imbuh Yuri.  ‎Yuri menambahkan bahwa pemerintah tidak menyediakan tempat karantina, melainkan perusahaan itu sendiri. Sehingga nantinya dilaporkan secara berkala kondisi terakhir para pekerja asing tersebut ke pemerintah pusat.  "Jadi sarananya disiapkan oleh perusahaan untuk melakukan pemantauan kesehatan mereka," pungkas Yuri.  Saksikan video terkait virus Korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oxBFaICI0NM  Video lainnya terkait virus Korona:  https://www.youtube.com/watch?v=_5uMqmf3JP4  https://www.youtube.com/watch?v=f_Z_QFjlIuA

Pekerja Asing yang Ingin Kembali ke Indonesia Harus Dikarantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-pemerintah-lindungi-pekerja-kontruksi-dari-ancaman-pekerja-asing_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja konstruksi bersertifikasi menjadi salah satu cara Pemerintah lindungi tenaga kerja lokal</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja kontruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Caranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). &ldquo;Kita memasuki era kompetisi. Proteksi bukan eranya lagi. Di bidang konstruksi kita kedepankan kompetisi . Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,&rdquo; kata Menteri Basuki, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/1). Untuk meningkatkan ketepatan data tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Yakni dengan Penandatanganan kerjasama oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan. Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Bina Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi kompetensi konstruksi dapat diminimalisir. Data kependudukan juga akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi (Dayanaker) yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi yang menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan tenaga terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga Sistem Dayanaker menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi. &ldquo;Bila kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, maka akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar remunerasi pekerja. Selain itu menyusun kebijakan pembangunan konstruksi yang lebih holistik,&rdquo; kata Syarif. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Yaya Supriyatna menambahkan permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya data dukung yang disampaikan dalam proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri tenaga kerja. "Hal ini membuat proses sertifikasi menjadi berjalan lebih lama dikarenakan harus dilakukan verifikasi manual dengan waktu sekitar enam hari. Dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, proses verifikasi akan lebih cepat dalam hitungan jam,&rdquo; kata Yaya. Sesuai UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yakni LPJK yang mendapatkan kewenangan dari Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan mengatakan, melalui kerjasama ini pihaknya akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. "Jadi yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena aturannya tidak memperbolehkan. Kami hanya memberikan hak akses untuk keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi data tenaga kerja konstruksi melalui data NIK,&rdquo; ujar Gunawan.

Cara Pemerintah Lindungi Pekerja Kontruksi dari Ancaman Pekerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-pekerja-tiongkok-dirazia-di-lokasi-proyek-pltu_m_.jpg" alt="Tim gabungan melakukan pemeriksaan ITAS terhadap para pekerja asing di PLTU, Kecamatan Rungan, Rabu sore (23/1)." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan melakukan pemeriksaan ITAS terhadap para pekerja asing di PLTU, Kecamatan Rungan, Rabu sore (23/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Rungan, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), melibatkan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Rabu (23/1) petugas gabungan mengadakan sidak ke proyek garapan PT Hubei Second Electric Power Construction Engineering Company (Hepsec) itu. Petugas gabungan tersebut terdiri atas perwakilan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Intel Kodim 1016/Plk, Babinsa Koramil Tumbang Jutuh, serta Kantor Imigrasi Palangka Raya. Pantauan Kalteng Pos yang mengikuti sidak, para pekerja yang rata-rata warga Tiongkok itu diminta menunjukkan dokumen pengenal, salah satunya surat izin tinggal terbatas (itas). Hasilnya, belum ditemukan TKA yang tidak mengantongi paspor dan itas. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Palangka Raya Dadan Gunawan yang diwakili Kepala Subseksi Intelijen M. Syukran mengingatkan perusahaan agar tidak bermain-main dengan legalitas TKA. "Jika ada yang ilegal, akan kami tindak sesuai hukum," tegas Syukran. Sementara itu, PT Hepsec yang diwakili kepala humas dan HRD bernama panggilan Che mengatakan bahwa pihaknya sudah menaati aturan kantor imigrasi. Dia mengklaim, sejauh ini sudah banyak kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat setempat. "Ya, kalau dahulu kami datang di sini belum ada listrik dan sinyal, sekarang sudah kami bangun dan masyarakat senang," katanya. Menurut dia, TKA di perusahaannya berjumlah 263 orang. Semuanya bekerja di bidang keahlian tertentu. Sedangkan tenaga kerja lokal berjumlah 800 orang.&nbsp;

Ratusan Pekerja Tiongkok Dirazia di Lokasi Proyek PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-i-dpr-puji-langkah-menlu-tolak-teken-obor_m_217156.jpeg" alt="Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marzuki yang terus menolak menandatangani MoU One Belt One Road (OBOR) dengan pemerintah Tiongkok." width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marzuki yang terus menolak menandatangani MoU One Belt One Road (OBOR) dengan pemerintah Tiongkok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marzuki yang terus menolak menandatangani MoU One Belt One Road (OBOR) dengan pemerintah Tiongkok mendapat apresiasi dari berbagi pihak. Salah satunya, kalangan legistalor di Komisi I DPR. Sikap Menlu itu dinilai Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai bentuk kedaulatan bangsa ini yang tidak ingin diatur-atur oleh negara lain. "Saat rapat di DPR Menlu Reto sempat menyampaikan, pihaknya belum menanda tangani kerjasama OBOR dengan Tiongkok, karena tidak ingin didikte seperti negara-negara lain," kata Bobby di Jakarta, Jumat (1/6). Bobby mengungkapkan, kebijkan tersebut tidak mempengaruhi komitmen investasi Tiongkok di Indonesia. Bahkan, hal itu juga sekaligus mematahkan tudingan yang kini kian beredar di dunia maya bahwa pekerja Tionkok yang akan menguasai tanah air dengan skema-skema investasi. "Jawaban Menlu, menunjukkan sikap tegas RI yang tetap waspada dan menunjukkan integritas sebagai bangsa yang berdaulat, namun tetap membuka kerja sama dengan negara lain," tandas Politisi muda Golkar itu. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini tengah giat membangun infrastruktur, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari One Belt One Road (OBOR) pemerintah Tiongkok yang tengah gencar untuk membangun konektivitas kawasan yang salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur.

Komisi I DPR Puji Langkah Menlu Tolak Teken OBOR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja asing

Berita Terkini