<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/1000359189-2046173448.png" alt="Ilustrasi Pekerja Anak. (unicefusa.org)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pekerja Anak. (unicefusa.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UNICEF terus memainkan peran sentral dalam upaya global memberantas pekerja anak, sebuah isu yang masih membelenggu jutaan anak di berbagai belahan dunia. Dilansir dari laman UNICEF dan un.org, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO), tercatat sekitar 138 juta anak masih terjebak dalam praktik pekerja anak pada tahun 2024, termasuk 54 juta di antaranya yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 20 juta anak sejak tahun 2020, dunia tetap gagal mencapai target penghapusan pekerja anak secara total pada tahun 2025. &ldquo;Anak-anak seharusnya berada di sekolah, bukan bekerja. Orang tua juga perlu didukung agar memiliki pekerjaan layak, sehingga anak-anak mereka tidak perlu bekerja di pasar atau ladang demi membantu keluarga,&rdquo; ujar Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, yang dikutip dalam laporan tersebut. UNICEF menekankan bahwa pendidikan adalah kunci dalam memutus rantai pekerja anak. Dalam riset yang dilakukan oleh UNICEF Innocenti, perluasan akses pendidikan berkorelasi kuat dengan penurunan angka pekerja anak. &ldquo;Investasi pada pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses, termasuk pemberian beasiswa dan makanan sekolah, terbukti mampu mengurangi beban kerja anak dengan membuat sekolah lebih terjangkau,&rdquo; tulis laporan tersebut. Selain itu, pendekatan multisektoral seperti perlindungan sosial dan pengurangan kesenjangan gender juga menjadi strategi utama UNICEF. Program transfer tunai yang rutin dan memadai kepada keluarga miskin dinilai efektif dalam mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan tidak bekerja. &ldquo;Pekerja anak memiliki dampak jangka panjang yang merugikan, karena merampas waktu bermain, belajar, dan masa kecil mereka,&rdquo; tegas Catherine Russell, Direktur Eksekutif UNICEF, dalam pernyataannya. Wilayah Asia dan Pasifik menunjukkan kemajuan paling signifikan, dengan penurunan prevalensi pekerja anak dari 6 persen menjadi 3 persen. Namun, Sub-Sahara Afrika masih menjadi kawasan dengan beban tertinggi, menyumbang hampir dua pertiga dari total pekerja anak dunia. UNICEF dan ILO menyerukan percepatan aksi global, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan anggaran pendidikan, dan penguatan sistem perlindungan anak. Meski jalan masih panjang, temuan ini menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi sudah mulai terjadi. Dunia hanya perlu melangkah lebih cepat dan lebih tegas. (*)

UNICEF terus memainkan peran sentral dalam upaya global memberantas pekerja anak, sebuah isu yang masih merantai jutaan anak.

UNICEF Serukan Aksi Nyata Hapus Pekerja Anak, Fokus pada Pendidikan dan Perlindungan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/GzjtTIY74CEv6kCf35Rg6j3u5zwVaLLnIBUbfkVE-2813227966.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama anak-anak dalam kunjungannya ke permukiman warga. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama anak-anak dalam kunjungannya ke permukiman warga. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan ajakan tegas kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap anak, khususnya praktik mempekerjakan anak di bawah umur. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni 2025. &ldquo;Anak usia di bawah 17 tahun seharusnya fokus belajar, bermain, dan mendapatkan kasih sayang, bukan bekerja,&rdquo; ujar Khofifah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat 1,56 persen anak usia 10&ndash;17 tahun di Jawa Timur yang menjadi pekerja anak. Meski angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 2,39 persen, Gubernur Khofifah menyebut kondisi ini tetap darurat dan butuh perhatian serius. Ia menjelaskan bahwa di sektor formal, keberadaan pekerja anak sudah nyaris tidak ditemukan berkat sistem rekrutmen dan pengawasan ketat. Namun, di sektor informal seperti usaha kecil-menengah, industri rumah tangga, dan pekerjaan serabutan, anak-anak masih banyak ditemukan bekerja. &ldquo;Anak-anak yang masih duduk di bangku SD atau SMP seharusnya tidak dihadapkan pada realitas kerja kasar. Ini tanggung jawab kita semua untuk melindungi masa depan mereka,&rdquo; tegasnya. Khofifah mengungkapkan, banyak kasus pekerja anak ditemukan di sektor-sektor seperti perikanan, pekerja rumah tangga anak (PRTA), anak jalanan, industri rumahan, konstruksi bangunan, hingga eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Menurutnya, ini merupakan bentuk kekerasan sistemik yang harus dihentikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah menyiapkan berbagai langkah penghapusan pekerja anak. Mulai dari pencegahan, penarikan anak dari tempat kerja, pemulihan lewat pendidikan dan afirmasi sekolah, hingga penguatan ekonomi keluarga agar tidak bergantung pada penghasilan anak. &ldquo;Kami tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar semua anak-anak kita bebas dari eksploitasi,&rdquo; ujarnya. Khofifah menekankan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga bersama. Jika mereka diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, maka Indonesia akan memiliki generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. &ldquo;Segera laporkan jika melihat praktik pekerja anak. Ini demi masa depan bangsa yang lebih manusiawi dan berkeadilan,&rdquo; tuturnya.

Gubernur Khofifah menyerukan penghentian eksploitasi anak di Jawa Timur, terutama pekerja anak di bawah umur.

Tegaskan Komitmen Hapus Pekerja Anak di Jatim, Gubernur Khofifah: Anak-Anak Harusnya Belajar, Bukan Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/KEMNAKERS-30D-2191439729.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka peringatan Hari Anak Nasional di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). (Foto: Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka peringatan Hari Anak Nasional di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). (Foto: Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil diimbau terus bekerja sama dan melakukan inovasi, supaya menghapus praktik pekerja anak di Indonesia. Imbauan ini sejalan dengan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang diluncurkan sepekan lalu oleh Menaker Ida Fauziyah. "Roadmap tersebut merupakan acuan bagi seluruh stakeholder Ketenagakerjaan merupakan acuan bagi semua stakeholder dalam penyusunan program-program percepatan penghapusan Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) menuju Indonesia Emas tanpa Pekerja Anak, " ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka peringatan Hari Anak Nasional di kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). Afriansyah menjelaskan dalam mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal, sudah selayaknya mereka harus diberi kesempatan untuk menikmati dan mendapatkan pemenuhan atas hak dasar mereka sebagai anak. Antara lain untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan. Jaminan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Afriansyah menambahkan, selain kekerasan fisik dan kekerasan mental, kekerasan atau eksploitasi ekonomi juga sangat rentan terjadi pada anak. Anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi ini sering kita sebut dengan pekerja anak. "Keberadaan pekerja anak ini tidak bisa kita biarkan, khususnya mereka yang memasuki dunia kerja dalam usia yang masih sangat muda dan berada pada lingkungan kerja yang berbahaya atau BPTA," ujarnya. Ditegaskan Afriansyah, komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghapus pekerja anak ini dibuktikan melalui diratifikasinya Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. "Komitmen tersebut juga diperkuat dengan mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut ke dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tandasnya. &nbsp;

Keberadaan pekerja anak tidak bisa dibiarkan, khususnya mereka yang memasuki dunia kerja dalam usia yang masih sangat muda

Stakeholder Ketenagakerjaan Diimbau Berinovasi dan Hapus Praktik Pekerja Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/PEKERJA-ANAK-542651530.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan menyusul berakhirnya Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. (Humas Kemnaker)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan menyusul berakhirnya Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. (Humas Kemnaker).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para orang tua bersama pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha serta serikat pekerja diingatkan untuk terus bersinergi dan melakukan inovasi sebagai bentuk komitmen menghapus pekerja anak di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah saat meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan (tahap II) menyusul berakhirnya Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 (tahap I) "Besok 23 Juli kita rayakan Hari Anak Nasional, mari kita berikan kado terindah kepada anak-anak Indonesia dengan berkomitmen bersama melalui roadmap lanjutan ini," kata Ida di Jakarta, Senin (22/7/2024). Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah pekerja anak usia 5 hingga 17 tahun sebesar 1,01 juta orang. Jumlah tersebut cenderung stagnan apabila dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya juga sekitar 1,01 juta orang. "Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit, karena itu diperlukan suatu komitmen kita bersama untuk menanggulanginya, " ujar Ida Fauziyah. Hingga saat ini, kata Ida, Kemnaker tak akan berhenti melakukan penanggulangan pekerja anak demi terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. Salah satu upaya Kemnaker adalah penarikan pekerja anak dari tempat kerja dari tahun 2008 hingga 2020 sebanyak 143.456 anak. Untuk menghapus pekerja anak di Indonesia, Kemnaker terus melakukan berbagai langkah mulai dari meningkatkan pemahaman lewat sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). "Peta Jalan Lanjutan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap, sehingga akhirnya mencapai Indonesia terbebas dari pekerja anak, khususnya pada situasi BPTA, " ujarnya. Lebih jauh, Ida menambahkan dengan memadukan peran pemerintah/pemda dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, pemerhati anak dan pemangku kepentingan lain, Roadmap Lanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi semua stakeholder dalam penyusunan program-program percepatan penghapusan Pekerja Anak dan BPTA. Sementara Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haryanto dalam sambutannya mewakili Plt Dirjen Binwasnaker K3, mengatakan Peta Jalan (Roadmap) Lanjutan yang disusun sejak tahun 2023 ini melibatkan stakeholder dari Kementerian/Lembaga, Serikat Pekerja/Buruh dan Organisasi Masyarakat Sipil pemerhati anak. Caption: Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah saat meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan (tahap II) menyusul berakhirnya Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 (tahap I)/Humas Kemnaker

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah pekerja anak usia 5 hingga 17 tahun sebesar 1,01 juta orang.

 Angka Pekerja Anak Indonesia Masih Tinggi, Ini Langkah Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/MENAKER-KEPALA-SAWIT-2893591286.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengadakan pencanangan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak, di Pekanbaru Riau. Pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada tahun 2023, dilakukan pada 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, keberadaaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri ini telah melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi. "Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga resiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," kata Menaker Ida. Menaker Ida mengatakan, untuk mengatasi persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit haruslah dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Upaya penghapusan pekerja anak, lanjut Menaker, bukanlah suatu hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak. " Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ungkap Ida Fauziyah. Selain itu, pada momentum hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak. Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur dan sejahtera, " katanya.

Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga resiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi.

Kemnaker Canangkan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/pekerja-anak.jpg" alt="TANPA PENGAMANAN: Seorang anak laki-laki pengungsi Syria bekerja di kilang minyak darurat di dekat Desa Tarhin di utara Aleppo pada 25 Februari 2021. (Bakr Alkasem/AFP)" width="100%">
<figcaption>TANPA PENGAMANAN: Seorang anak laki-laki pengungsi Syria bekerja di kilang minyak darurat di dekat Desa Tarhin di utara Aleppo pada 25 Februari 2021. (Bakr Alkasem/AFP)</figcaption>
</figure>Pandemi Covid-19 memaksa anak-anak untuk dewasa lebih dini. Mereka terpaksa mengganti waktu bermainnya dengan bekerja demi membantu keluarga.  ---  GOPAL Magar baru berusia 14 tahun. Namun, bocah lelaki asal Kathmandu, Nepal, itu harus merasakan kerasnya dunia kerja. Sejak jam 6 pagi, dia membanting tulang sebagai kuli bangunan untuk bertahan hidup dan menyokong keluarganya. Tugasnya adalah mengangkut pasir, membuat batu bata, dan mencampur beton. Per hari dia bekerja selama 12 jam.  ’’Saya tidak tertarik untuk belajar saat ini karena masalah keluarga saya,’’ ujar Magar kepada The Guardian ketika ditanya terkait dengan nasib sekolahnya.  Ayah Magar adalah seorang pemabuk. Situasi kian memburuk saat pandemi melanda dan kota tempat tinggalnya menerapkan lockdown. Hilangnya pendapatan dan kuntara membuat ayah Magar uring-uringan. Dia kerap memukuli istrinya.  Magar tak tahan lagi melihat ibunya dipukuli. Suatu hari, dia melawan dan melarikan diri dari rumah. Magar memilih tinggal bersama kakak lelakinya di sisi lain kota. Di situlah dia menjadi kuli. Sebagian penghasilannya dia berikan kepada ibunya untuk membeli makanan dan membayar sewa rumah. ’’Masalah saya berkurang, tapi saya harus bekerja sangat keras,’’ terangnya.  Magar tentu bukan satu-satunya pekerja anak di dunia. Pandemi, lockdown, dan kacaunya perekonomian membuat situasi tak menentu. Sekolah ditutup, rumah tangga kehilangan pendapatan, dan terjadi kenaikan kasus kekerasan rumah tangga. Hasilnya adalah peningkatan jumlah pekerja anak. Ada yang bekerja di bidang yang berbahaya, eksploitatif. Durasi kerja yang panjang tak sebanding dengan upah yang rendah. Keselamatan kerjanya juga terabaikan.  Laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Badan Anak PBB (UNICEF) menunjukkan, selama pandemi, ada kenaikan jumlah pekerja anak untuk kali pertama dalam dua dekade. Laporan itu dibuat empat tahun sekali untuk memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak Sedunia yang jatuh setiap 12 Juni.  Pada awal 2020, ada sekitar 160 juta pekerja anak. Lebih dari separonya berusia 5–11 tahun. Angka tersebut naik 8,4 juta jika dibandingkan dengan laporan empat tahun sebelumnya. Situasi itu jelas memburuk. Sebab, pada periode 2000–2016, trennya membaik. Ada penurunan hingga 94 juta pekerja anak.  Ketika krisis Covid-19 mulai naik, hampir 1 di antara 10 anak di seluruh dunia terjebak menjadi pekerja anak. Wilayah sub-Sahara Afrika adalah yang terparah. Jika proyeksi peningkatan kemiskinan akibat pandemi benar terjadi, akan ada sembilan juta anak lagi yang terpaksa menjadi pekerja pada 2022.  ’’Namun, pemodelan statistik menunjukkan bahwa jumlahnya berpotensi lima kali lebih tinggi,’’ ujar spesialis statistik UNICEF Claudia Cappa. Jika jaring pengaman sosial terimbas penghematan dan faktor lainnya, akhir tahun depan diperkirakan ada tambahan 46 juta pekerja anak.  Menilik proyeksi tersebut, ILO dan UNICEF meminta otoritas yang berwenang mengambil berbagai kebijakan untuk membantu keluarga yang jatuh miskin akibat pandemi. Kepala UNICEF Henrietta Fore menekankan bahwa krisis Covid-19 membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk lagi.  ’’Memasuki tahun kedua penguncian global, penutupan sekolah, gangguan ekonomi, dan anggaran nasional yang menyusut, keluarga dipaksa membuat pilihan yang memilukan,’’ tegasnya seperti dikutip Agence France-Presse.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/11/06/2021/sudah-ditarik-polri-kpk-malah-tunjuk-kompol-ardian-jadi-plh-dirdik/">Sudah Ditarik Polri, KPK Malah Tunjuk Kompol Ardian jadi Plh Dirdik</a>  Lebih dari 60 persen pekerja anak adalah laki-laki. Terjadi peningkatan signifikan pada anak-anak usia 5–17 tahun yang bekerja di lingkungan berbahaya. Sebut saja pertambangan atau industri yang menggunakan mesin berat. Mereka bekerja lebih dari 43 jam per pekan. Ada 97 juta anak yang bekerja dengan kondisi tersebut. Kondisi itu berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak. ’’Ini adalah waktu memperbarui komitmen dan energi untuk membalik dan memutus siklus kemiskinan serta pekerja anak,’’ tegas Kepala ILO Guy Ryder.

Pandemi Covid-19 dan Lockdown Memperparah Nasib Pekerja Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-pekerja-anak-hm-sampoerna-gelar-prorgam-rumah-pintar-di-ntb_m_.jpg" alt="Program Rumah Pintar PT HM. Sampoerna" width="100%">
<figcaption>Program Rumah Pintar PT HM. Sampoerna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) membuat program rumah pintar di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencegah keterlibatan anak-anak dalam perkebunan dan pengolahan tembakau. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target bebas pekerja anak pada 2022. Kepala Hubungan Daerah &amp; CSR Sampoerna, Ervin Laurence Pakpahan mengatakan, perusahaan bekerjasama dengan LSM maupun pemasok, berkomitmen mencegah dan mengeliminasi praktik pekerja anak di Lombok. Rumah Pintar merupakan program layanan bagi anak-anak usia 7-18 tahun (SD-SMA) dengan kegiatan positif dan edukatif.&nbsp; &ldquo;Kami mempersembahkan program Rumah Pintar untuk menyediakan ruang belajar dan bermain yang produktif bagi anak-anak di luar waktu sekolah,&rdquo; ujarnya dalam siaran pers, Kamis (27/12). Berdasarkan data Lembaga Transform, program Rumah Pintar telah menjadi tempat bermain dan belajar bagi 7.037 anak atau 74 persen dari total jumlah anak-anak di 14 desa, sehingga mereka tidak menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan di ladang tembakau.&nbsp; Daerah yang dipilih untuk lokasi program adalah desa penghasil tembakau, seperti Desa Padamara, Setanggor, Jantuk, Kabar, Rumbuk, Sukadana, Montong Baan, Sakra Selatan, Gelanggang, Bungtiang, Senyiur, Batu Putik, Sepapan, dan Jerowaru. Program ini juga melibatkan 163 orang warga setempat sebagai fasilitator lapangan, pengelola, dan mentor. &rdquo;Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, ternyata program ini mampu mengubah kebiasaan dari 74 persen anak-anak yang dulunya turut beraktivitas di kebun tembakau setelah pulang sekolah. Sekarang, alih-alih pergi ke kebun, anak-anak dapat singgah ke Rumah Pintar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka,&rdquo; ujarnya. Berbagai aktivitas edukatif bagi anak-anak usia sekolah ditawarkan di Rumah Pintar antara lain kursus gratis berbagai mata pelajaran seperti bahasa Inggris, komputer, matematika, kegiatan olahraga, pengembangan kesenian tradisional, seni tari, bela diri, renang, permainan, dan kegiatan vokasi.&nbsp; Selain itu, untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, sejumlah fasilitas juga disediakan, di antaranya lapangan bermain, permainan edukatif, perangkat visual penunjang pembelajaran, dan lainnya. Pada tahun 2018, terdapat 22 Rumah Pintar di berbagai wilayah NTB. Dari jumlah tersebut, 8 Rumah Pintar bermitra dgn Koalisi Perempuan Indonesia dan 14 Rumah Pintar bermitra dengan Lembaga Transform. Sementara Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Asep Gunawan menyampaikan, mengapresiasi atas kerja sama Sampoerna, Lembaga Transform, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah bahu membahu dalam rangka mengentaskan pekerja anak melalui program Rumah Pintar. &ldquo;Semoga terus menjadi motivasi untuk mengembangkan di daerah-daerah lain,&rdquo; tandasnya.

Cegah Pekerja Anak, HM Sampoerna Gelar Prorgam Rumah Pintar Di NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-kpai-pernikahan-dini-bikin-angka-kemiskinan-makin-tinggi_m_.jpg" alt="Buku Nikah. Pertanda yang hanya dimiliki oelh orang-orang yang sudah menikah." width="100%">
<figcaption>Buku Nikah. Pertanda yang hanya dimiliki oelh orang-orang yang sudah menikah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait aturan batas usia pernikahan bagi perempuan mendapat sambutan hangat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasalnya, pernikahan usia dini berpotensi meningkatkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Putusan tersebut berkaitan dengan perkawinan anak perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun, usia 16 tahun bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 berbunyi, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Karena dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.  “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah MK yang telah mengabulkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun. Ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghapus perkawinan usia anak,” kata Ketua KPAI Susanto dalam keterangannya, Jumat (14/12). Susanto menjelaskan, perkawinan usia anak menjadi salah satu problem yang akan berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Dalam data KPAI disebutkan, pada 2015 terdapat 23 persen perempuan melakukan perkawinan pertama sebelum berusia 18 tahun.  “Umumnya yang menikah pada usia anak pendidikannya rendah bahkan putus sekolah. Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang,” ucap Susanto. Selain itu, Susanto menyebut menikah usia dini berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita. Lebih jauh lagi, perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga, padahal mereka akan mengasuh anak di kemudian hari.  “Artinya, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang,” ujarnya. Oleh karenanya, putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia ke depan. Putusan tersebut akan memberikan ruang bagi perempuan menempuh pendidikan 12 tahun, serta dapat meningkatkan skill dan semakin matang bagi aspek biologis maupun psikis. “KPAI akan mengawal penguatan pendidikan orang tua sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak agar tidak mengawinkan pada usia anak. Selain itu memperpanjang wajib belajar hingga 12 tahun,” pungkasnya.

Kata KPAI, Pernikahan Dini Bikin Angka Kemiskinan Makin Tinggi

pekerja anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja anak

Berita Terkini