<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/20220209_180-1865737368.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron buka suara soal dugaan pertemuan pejabat TNI dengan tahanan kasus korupsi, Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Ghufron mengakui, pada 28 Juli 2023, KPK memang kedatangan tamu dari pihak TNI terkait penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ghufron mengklaim dirinya langsung balik ke ruangan kerjanya. Ia pun mengklaim, tak tahu peristiwa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya pada tanggal 28 itu peristiwanya adalah kita kedatangan tamu pada saat masalah Basarnar. Setelah itu bubar, saya kembali ke rungan, dan saya tidak tahu kejadiannya sebagaimana yang kemudian saat ini bermasalah di Dewas," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013007489/respons-pernyataan-ganjar-soal-profesi-jurnalis-najwa-jangan-terjebak-ke-potongan-potongan-kontroversial">Respons Pernyataan Ganjar Soal Profesi Jurnalis, Najwa: Jangan Terjebak ke Potongan-potongan Kontroversial</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menekankan, tak ada permintaan kepada dirinya, dari pihak pejabat TNI untuk bertemu tahanan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya tidak ada permintaan kepada saya, dan saya tidak tahu," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan dengan pihak Puspom TNI saat itu, kata Ghufron, dirinya tak merasa ditekan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Pasalnya, penetapan tersangka itu sempat menjadi polemik. "Saya tidak merasa (ditekan oleh Puspom TNI)," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ghufron menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK terkait permasalahan itu. Ia memastikan, menghormati langkah-langkah yang dilakukan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013007500/4-universitas-terbaik-di-amerika-serikat-pencetak-ceo-perusahaan-besar-dunia-berikut-syarat-dapat-beasiswanya">4 Universitas Terbaik di Amerika Serikat Pencetak CEO Perusahaan Besar Dunia, Berikut Syarat Dapat Beasiswanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tentu akan mengikuti prosedur yang akan dilakukan oleh Dewas, mari kita sama-sama hormati dan hasilnya nanti ditunggu saja," pungkas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sebuah pemberitaan disebutkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Johanis Tanak didesak oleh oditur jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo untuk bertemu dengan kawan lamanya yang tengah ditahan KPK, yakni Dadan Tri Yudianto tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Alex, Tanak dan Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur akhirnya mengalah karena tak mau ada ketegangan terus-menerus setelah menetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka.</div>

Nurul Ghufron buka suara soal dugaan pertemuan pejabat TNI dengan tahanan kasus korupsi, Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih.

Pimpinan KPK Buka Suara Soal Dugaan Pejabat TNI Bertemu Tahanan di Lantai 15

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Panglima-TNI-Laksamana-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1140908284.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana Yudo Margono" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana Yudo Margono</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono merotasi, memberikan promosi, dan memutasi 176 perwira tinggi TNI, termasuk di antaranya untuk jabatan penasihat militer PTRI PBB di New York serta atase pertahanan di Arab Saudi, India, Australia, dan Amerika Serikat. Kebijakan itu bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi dan membina karier para perwira tinggi TNI serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang makin kompleks dan dinamis. Demikian siaran tertulis Pusat Penerangan TNI sebagaimana dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI Letkol Inf. Erif Zaglul di Jakarta, Rabu. "Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 176 perwira tinggi (pati) TNI terdiri atas 73 pati TNI Angkatan Darat, 59 pati TNI Angkatan Laut, dan 44 pati TNI Angkatan Udara," kata Kabidpenum Puspen TNI. Dalam SK itu, yang diteken pada bulan lalu (26/6), Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan dimutasi dari jabatannya sebagai Penasihat Militer PTRI PBB di New York, Amerika Serikat, menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (Kasad). Kolonel Inf. Felix Lumban Tobing yang sebelumnya bertugas sebagai Perwira Pembantu (Paban) Utama H-2 Dit H Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, menerima promosi mengisi posisi sebagai penasihat militer di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi juga melepaskan posisinya sebagai Atase Pertahanan RI di Riyadh, Arab Saudi, dan kembali ke Tanah Air sebagai Staf Khusus Kasad. Penggantinya merupakan perwira dari TNI AD, yaitu Kolonel Inf. Eri Nasuhi, yang sebelumnya menjabat sebagai Paban Utama C-1 Dit C BAIS TNI. Untuk posisi Atase Pertahanan RI di Canberra, Australia, juga tidak lagi diisi oleh Laksamana Pertama (Laksma) TNI A. AG. B. Oka Wirayudhatama, mengingat perwira tinggi dari TNI AL itu saat ini menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AL (Kasal). Kolonel Laut (S) Yusliandi Ginting, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Perwira Pembantu Utama B-2 Dit B BAIS TNI, saat ini mengisi posisi sebagai Athan RI di Canberra. Laksma TNI Didik Kurniawan juga melepaskan posisinya sebagai Athan RI di New Delhi, India, untuk menjadi Staf Khusus Kasal. Penggantinya adalah Kolonel Laut (P) Ardiansyah Muqsit, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Asisten Personel (Waasspers) Komando Armada RI. Berikutnya Marsekal Pertama (Marsma) TNI Tjahja Elang Migdiawan yang sebelumnya bertugas sebagai Atase Pertahanan RI di Washington D.C., Amerika Serikat, saat ini pulang ke Tanah Air sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau). Penggantinya, Kolonel Pnb Edwardus Wisoko Aribowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas). Dalam SK mutasi yang sama, Panglima TNI juga merotasi jabatan Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra) dr. Saryanto di Jakarta dan Kepala Rumah Sakit Pusat TNI AU (RSPAU) dr. S. Hardjolukito di Yogyakarta. Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito, saat ini menjabat sebagai Kepala Lakespra dr. Saryanto. Sebaliknya, Marsma TNI dr. M. Roikhan Harowi, yang sebelumnya Kepala Lakespra saat ini menjabat sebagai Kepala RSPAU Hardjolukito. Sementara itu, Kolonel Laut (K) dr. Benny Jovie mendapatkan promosi sebagai Kepala Rumah Sakit (Karumkit) dr. Ramelan di Surabaya, menggantikan pendahulunya Laksamana Pertama (Laksma) TNI dr. Eko Prasetyo Adi yang meninggal dunia. Panglima TNI juga merotasi dua perwira tingginya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Mayjen TNI Heri Wiranto dan Laksamana Muda (Laksda) TNI Kisdiyanto. Laksda Kisdiyanto yang sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, sementara Mayjen TNI Heri Wiranto, yang sebelumnya mengisi posisi itu saat ini bertugas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam. Selanjutnya Kolonel Chk Berty Beatus Willem Sumakud, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Internasional Publik pada Asisten Deputi Hukum Internasional Kemenko Polhukam, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Settama BSSN. Dari lingkungan TNI AL, Panglima TNI juga memberi promosi untuk Kolonel Laut (P) Mohamad Taufik, yang sebelumnya bertugas sebagai ajudan Wakil Presiden RI, saat ini menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada I, menggantikan Laksma TNI Heri Triwibowo, yang saat ini bertugas sebagai Asisten Operasi Panglima Koarmada I. Dalam SK yang sama, Panglima TNI juga memberikan promosi kepada Kolonel Mar. Samson Sitohang, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, saat ini menjadi Komandan Komando Pendidikan Marinir (Dankodikmar) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL (Kodiklatal). Walaupun demikian, SK itu tidak mencantumkan nama perwira yang mengisi posisi Komandan Denjaka Korps Marinir TNI AL. (*)

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono merotasi, memberikan promosi, dan memutasi 176 perwira tinggi TNI di berbagai posisi

Panglima Mutasi 176 Perwira, Termasuk Penasihat Militer PTRI PBB

pejabat tni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat tni

Berita Terkini

Pimpinan KPK Buka Suara Soal Dugaan Pejabat TNI Bertemu Tahanan di Lantai 15

Panglima Mutasi 176 Perwira, Termasuk Penasihat Militer PTRI PBB

Download Aplikasi JawaPos.com