<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/1000346079-832127034.png" alt="Ilustrasi paspor diplomatik (Dok. tmtak.co.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi paspor diplomatik (Dok. tmtak.co.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Paspor diplomatik adalah dokumen perjalanan khusus yang diberikan kepada individu yang menjalankan tugas diplomatik resmi atas nama negara.&nbsp; Berbeda dengan paspor biasa, paspor ini memberikan berbagai keistimewaan, termasuk akses bebas visa ke banyak negara, perlindungan hukum internasional, dan kemudahan dalam proses imigrasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, paspor diplomatik menjadi simbol status dan tanggung jawab tinggi dalam hubungan antarnegara. Penerima paspor diplomatik umumnya adalah pejabat tinggi negara yang terlibat langsung dalam urusan luar negeri. Di antaranya adalah presiden dan wakil presiden, menteri luar negeri, duta besar, konsul jenderal, serta pejabat kementerian yang ditugaskan secara resmi ke luar negeri untuk urusan diplomatik.&nbsp; <div dir="auto">Dalam beberapa kasus, anggota parlemen, pejabat militer, atau staf khusus yang mendampingi misi diplomatik juga bisa memperoleh paspor ini, tergantung pada kebijakan dan persetujuan dari kementerian luar negeri masing-masing negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan dari Daily Mail dan Indeks Mobilitas Global, paspor diplomatik memiliki tingkat akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan paspor biasa. Misalnya, pemegang paspor diplomatik Amerika Serikat dapat memasuki lebih dari 180 negara tanpa visa, sementara paspor diplomatik dari negara-negara seperti Singapura dan Jepang bahkan lebih unggul dalam hal akses global. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran paspor diplomatik dalam memperlancar hubungan internasional dan negosiasi lintas batas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun keistimewaan ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Pemegang paspor diplomatik diharapkan dapat menjaga etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyalahgunaan paspor diplomatik, seperti untuk kepentingan pribadi atau menghindari hukum lokal, dapat berujung pada pencabutan hak istimewa dan sanksi diplomatik. Beberapa negara bahkan telah memperketat regulasi pemberian paspor diplomatik untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara global, paspor diplomatik menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Ia bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan representasi resmi dari negara asal pemegangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam era geopolitik yang semakin kompleks, keberadaan paspor diplomatik menjadi semakin relevan, terutama dalam misi perdamaian, negosiasi perdagangan, dan kerja sama multilateral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, hanya mereka yang benar-benar menjalankan tugas kenegaraan yang berhak dan layak menerima paspor ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016311626/paspor-desain-merah-putih-batal-diterbitkan-pada-17-agustus-2025-alasan-efisiensi-anggaran">Paspor Desain Merah Putih Batal Diterbitkan pada 17 Agustus 2025, Alasan Efisiensi Anggaran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Paspor diplomatik adalah dokumen perjalanan khusus untuk pejabat negara yang bertugas di luar negeri. Ini berbeda dengan paspor biasa.

Apa Itu Paspor Diplomatik dan Siapa Saja yang Berhak Mendapatkannya? Ini Penjelasannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DSCF2923.jpg" alt="Silmy Karim adalah pejabat tinggi madya yang kini menjabat dirjen Imigrasi Kemenkumham. Sebelumnya Silmy bukanlah ASN yang meniti karier sebagai PNS." width="100%">
<figcaption>Silmy Karim adalah pejabat tinggi madya yang kini menjabat dirjen Imigrasi Kemenkumham. Sebelumnya Silmy bukanlah ASN yang meniti karier sebagai PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah menyatakan akan melakukan penerimaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) pada tahun ini. Diperkirakan penerimaan calon ASN itu berlangsung pada Mei 2024. Penerimaan calon pegawai ASN itu meliputi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK memang berbeda dengan PNS. Ada sejumlah perbedaan hak yang didapatkan PPPK dengan PNS. Meski begitu, PPPK bisa memiliki peluang karier mentereng sama halnya dengan PNS. PPPK bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT). Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK di pasal 2 ayat (1). Dalam pasal 34 ayat 2 dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN menyatakan bahwa jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK. Adapun jabatan manajerial itu terdiri atas beberapa tingkatan seperti dituliskan dalam pasal 14 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Yaitu, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator; dan jabatan pengawas. Masih dalam pasal yang sama, jabatan manajerial yang dapat diisi oleh PPPK hanyalah untuk jabatan tertentu saja. Dalam pasal 19 ayat (1) UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa jabatan tinggi utama adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk jabatan pimpinan tinggi madya meliputi: <ul> <li>Sekretaris jenderal kementerian</li> <li>Sekretaris kementerian </li> <li>Sekretaris utama, </li> <li>Sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, </li> <li>Sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, </li> <li>Direktur jenderal, </li> <li>Deputi, </li> <li>Inspektur jenderal, </li> <li>Inspektur utama, </li> <li>Kepala badan, </li> <li>Staf ahli menteri, </li> <li>Kepala Sekretariat Presiden, </li> <li>Kepala Sekretariat Wakil Presiden, </li> <li>Sekretaris Militer Presiden, </li> <li>Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, </li> <li>Sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.</li> </ul> &nbsp; Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi: <ul> <li>Direktur </li> <li>Kepala biro, </li> <li>Asisten deputi, </li> <li>Sekretaris direktorat jenderal, </li> <li>Sekretaris inspektorat jenderal, </li> <li>Sekretaris kepala badan, </li> <li>Kepala pusat, </li> <li>Inspektur, </li> <li>Kepala balai besar, </li> <li>Asisten sekretariat daerah provinsi, </li> <li>Sekretaris daerah kabupaten/kota, </li> <li>Kepala dinas/kepala badan provinsi, </li> <li>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,</li> </ul> Semua jabatan itu bisa saja diduduki oleh ASN dari kelompok PPPK. Semua itu tergantung kebijakan pemerintah untuk memutuskan figurnya.&nbsp;

Pemerintah telah menyatakan akan melakukan penerimaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) pada tahun ini.

Peluang Karier PPPK sama dengan PNS, Bisa Duduki Jabatan Mentereng Berikut

Pejabat Tinggi Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pejabat Tinggi Negara

Berita Terkini

Apa Itu Paspor Diplomatik dan Siapa Saja yang Berhak Mendapatkannya? Ini Penjelasannya

Peluang Karier PPPK sama dengan PNS, Bisa Duduki Jabatan Mentereng Berikut

Download Aplikasi JawaPos.com