<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/p96v8oDkuEAmhk5MMa4LgM5Tgj0nVuyNeEfKmX9Y-1161359731.jpg" alt="Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengingatkan seluruh jajarannya yang bertugas sebagai pejabat publik agar selalu bersih. (PKS)" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengingatkan seluruh jajarannya yang bertugas sebagai pejabat publik agar selalu bersih. (PKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengingatkan seluruh pejabat publik yang berasal dari PKS untuk menjaga nilai-nilai kebaikan. Muzzammil meminta jajarannya berkontribusi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan secara tegas oleh Muzzammil di hadapan seluruh Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, serta kepala daerah dari PKS dalam acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Minggu (2/11).&nbsp; &rdquo;Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai itu bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,&rdquo; kata dia dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Senin (3/11). Muzzammil menyampaikan bahwa pejabat publik dari PKS harus bersih berarti wajib taat pada hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. Dia ingin para pejabat tersebut selalu menjaga integritas dengan memastikan prinsip zero case terlaksana dengan baik.&nbsp; &rdquo;Kami ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip zero case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, pejabat publik PKS yang peduli bisa diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya, profesional ditandai dengan kesiapan dan kompetensi seluruh pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, kemudian negarawan berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.&nbsp; &rdquo;Kami ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,&rdquo; kata dia. Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo, Muzzammil menyatakan bahwa PKS harus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.&nbsp; &rdquo;Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,&rdquo; kata dia. Beberapa proyek yang dijadikan sebagai contoh adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut dia, sejak awal PKS sudah menolak pengesahan UU IKN yang dinilai bermasalah secara formil dan materiil.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Muzzammil Yusuf menekankan pentingnya integritas dan kepedulian pejabat publik PKS untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

 Almuzzammil Ingatkan Seluruh Pejabat Publik dari PKS Harus Bersih, Terus Dukung Program Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/JKT-NASDEM-KONSOLIDASI-PERSIAPAN-PILKADA-DKJ-FED-7JPG-1248726140.jpg" alt="KIM Plus telah menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono." width="100%">
<figcaption>KIM Plus telah menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus Sahroni dan Adies Kadir menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik dalam berkomunikasi dengan khalayak. Terlepas apa kasus dan sudah dicopot keduanya dari keanggotaan DPR, mereka disinyalir abai dengan saran tim komunikasi.&nbsp; Praktisi Komunikasi dari Pandawa PR, Dihar Dakir, menyoroti pentingnya peran konsultan atau tim komunikasi bagi para pejabat publik dan anggota DPR. Menurut dia, kehadiran tim komunikasi profesional sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan bicara atau miskomunikasi yang dapat berdampak fatal bagi citra dan kepercayaan publik.&nbsp; Menurut Dihar, kesibukan yang padat serta kompleksitas isu yang harus dihadapi membuat para pejabat dan anggota DPR seringkali tidak memiliki waktu untuk mendalami setiap isu secara komprehensif. "Mereka tidak bisa diharapkan untuk memahami semua isu yang akan ditanyakan oleh wartawan. Di sinilah tim komunikasi berperan untuk memberikan arahan dan pemahaman yang tepat," ujar Dakir, Jakarta, Senin (1/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016513396/polisi-selidiki-penjarahan-di-rumah-politisi-pan-eko-patrio-dan-politisi-nasdem-ahmad-sahroni">Polisi Selidiki Penjarahan di Rumah Politisi PAN Eko Patrio dan Politisi NasDem Ahmad Sahroni</a> Lebih lanjut Dihar menekankan, seorang pejabat atau anggota dewan harus mampu menahan diri untuk tidak berbicara di hadapan publik atau media jika tim komunikasinya menilai waktu belum tepat. Hal ini penting untuk menghindari pernyataan yang tidak terkontrol, terutama saat berada di bawah tekanan emosi.&nbsp; "Jika seorang pejabat memberikan pernyataan saat sedang dalam tekanan emosi, apa yang keluar dari mulutnya tidak bisa dikontrol. Begitu juga jika mereka memaksakan diri untuk bicara padahal belum memahami isu dengan benar, itu bisa menimbulkan kesalahan fatal," tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016512831/identitasnya-disebut-tercium-intel-anak-yang-jarah-dan-ambil-jam-tangan-mewah-sahroni-kembalikan-barangnya">Identitasnya Disebut Tercium Intel, Anak yang Jarah dan Ambil Jam Tangan Mewah Sahroni Kembalikan Barangnya</a> <h3 class="pf0">Pentingnya Riset dan Kesadaran Isu</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/WhatsApp-Image-2025-09-01-at-162751-877274679.jpeg" alt="Dihar Dakir. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Dihar Dakir. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Lebih jauh Dihar mengatakan, tim komunikasi profesional harus mampu melakukan riset mendalam sebelum pejabat atau kliennya memberikan pernyataan. Riset ini berfungsi untuk memetakan isu, menentukan waktu yang tepat untuk berbicara, serta menyusun narasi yang akurat dan bijak. "Tim komunikasi harus bisa mengarahkan dan memberikan masukan yang baik. Jika perlu, mereka harus meminta kliennya untuk tidak berbicara dulu sampai riset selesai dan mereka memiliki pemahaman yang utuh," jelasnya. Fenomena maraknya platform komunikasi seperti podcast juga menjadi perhatian Dihar. Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak terjebak dan berbicara sembarangan. Salah bicara dalam podcast dapat memicu kegaduhan atau bahkan kemarahan masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016512623/jam-tangan-mewah-senilai-rp-11-miliar-milik-sahroni-dikembalikan-oleh-ibu-penjarah-tak-mau-punya-barang-haram">Jam Tangan Mewah Senilai Rp 11 Miliar Milik Sahroni Dikembalikan Oleh Ibu Penjarah, Tak Mau Punya Barang Haram</a> "Sebagai panutan dan figur publik, setiap kata yang diucapkan pejabat harus diperhatikan dengan saksama. Jangan sampai ada kata-kata kasar atau menyinggung perasaan masyarakat. Kesalahan kecil dalam penyampaian bisa berdampak besar," tutupnya.

Kasus Sahroni dan Adies Kadir menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik dalam berkomunikasi dengan khalayak.

Belajar dari Kasus Sahroni dan Adies Kadir, Peran Tim Komunikasi sangat Penting bagi Pejabat Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Screenshot-1968-2173145050.png" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyambut positif munculnya usulan pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Ia menyebut, lembaga itu nantinya akan menangani seluruh permasalahan etik yang menyangkut penyelenggara negara. Jimly mengaku telah berulang kali mempromosikan pentingnya menata sistem etika di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada usaha nyata dari pemerintah untuk mewujudkan rekomendasi dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa itu. "Saya sudah tiga kali menggelar konvensi nasional tentang etika kehidupan berbangsa. Bahkan waktu pelantikan Presiden Jokowi tahun 2019, Ketua MPR mendukung ide pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Sudah disetujui, tetapi tidak ada yang mengerjakan teknisnya," kata Jimly dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rabu (18/9). Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menyatakan, momentum saat ini sangat tepat untuk memulai pembentukan Mahkamah Etika Nasional.&nbsp; Lembaga ini diharapkan bisa menjawab persoalan etika yang melanda berbagai sektor publik di Indonesia.&nbsp; Ia meyakini, Mahkamah Etika akan menjadi institusi yang berperan penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan penyelenggara negara. "Saya yakin timingnya sudah tepat. Kita buat Undang-Undang tentang etika berbangsa dan Mahkamah Etika Nasional. Undang-undang ini akan mengatur substansi etika dan infrastruktur pendukungnya. Tidak hanya menyangkut penyelenggara negara, tetapi juga semua jabatan publik," tegasnya. Jimly menambahkan, pelanggaran etika bukan hanya terjadi di kalangan penyelenggara negara. Tetapi juga di berbagai organisasi profesional dan sektor publik lainnya. "Etika jabatan publik lebih luas dari sekadar etika penyelenggara negara. Ada masalah serius di berbagai sektor, dari polisi hingga partai politik, bahkan di dunia kesehatan dan organisasi profesional," jelas Jimly. Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Universitas Krisnadwipayana, Topane Gayus Lumbuun juga menekankan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Ia mengatakan, etika muncul ketika hukum tidak lagi mampu mengatasi persoalan yang terjadi. Terutama ketika menghadapi krisis multidimensi seperti yang dialami Indonesia pada 1998. "Secara etika, sangat mungkin sebuah kebijakan menjadi lebih bijaksana daripada sekadar mengikuti aturan hukum. Namun, apakah kebijaksanaan penyelenggara negara selalu berjalan baik? Ternyata tidak," ujar Gayus. Ia mengingatkan tentang pentingnya TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yang memuat rekomendasi tentang penegakan etika dalam berbagai bidang tersebut. "Etika sosial, hukum, ekonomi, politik, dan lingkungan harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya. &nbsp;

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyambut positif munculnya usulan pembentukan Mahkamah Etika Nasional.

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Ikut Dorong Pembentukan Mahkamah Etika Nasional, Tangani Problem Etik Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/kolom-komentar-2634017028.jpg" alt="Ilustrasi: Akun medsos pejabat publik, pemerintah, Kementerian dan lembaga negara tidak sepatutnya mematikan kolom komentar. (iDownladBlog)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Akun medsos pejabat publik, pemerintah, Kementerian dan lembaga negara tidak sepatutnya mematikan kolom komentar. (iDownladBlog).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Di zaman dimana media sosial atau medsos bisa digunakan siapapun termasuk para pejabat penting negeri ini, gap antara masyarakat dengan pemimpin mereka jadi semakin tipis. Siapapun jadi bisa mendapat dan menyampaikan informasi, kritik, saran dan keluhan dengan cepat dan mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Media sosial juga bisa menjadi jembatan untuk terjadinya proses komunikasi dua arah antara pemerintah, pejabat publik dan lembaga negara untuk lebih mudah menjangkau masyarakat. Namun pada praktiknya, sering kali akun medsos pemerintah dan pejabat publik justru mematikan kolom komentar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menutup kolom komentar di akun Instagramnya sejak awal bulan Ramadan lalu. Kolom komentar Instagram pribadi Sri Mulyani ditutup diduga setelah ramai kasus yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi sorotan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683078/kadinkes-lampung-bantah-sembunyikan-5-rekening-dari-kpk">Kadinkes Lampung Bantah Sembunyikan 5 Rekening Dari KPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Gubernur Bali I Wayan Koster juga pernah memilih mematikan kolom komentar di akun media sosial Instagram buntut pembatalan RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Koster menjadi sorotan usai penolakannya terhadap Timnas Israel yang rencananya akan bermain di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ramai yang membuat nyali bermedsos para pejabat ciut juga belum lama ini menimpa sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kasus satu ini bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo turun tangan meninjau infrastruktur di Lampung yang dikeluhkan sangat berantakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, bolehkah pejabat publik atau akun medsos Kementerian atau lembaga negara mematikan kolom komentar? Pengamat media sosial yang juga merupakan Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Satria menyebut, mematikan komentar di medsos pribadi pejabat publik, Kementerian dan lembaga negara merupakan hal yang tidak pantas dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Boleh nggak kita mematikan kolom komentar? Boleh. Akun pribadi, boleh mematikan kolom komentar. Yang tidak pantas menonaktifkan kolom komentar itu adalah akun Kementerian, lembaga negara, badan begara, atau akun pemerintahan baik di pusat maupun di daerah," kata Hariqo melalui unggahan di Instagramnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hariqo melanjutkan, yang tidak pantas lagi menonaktifkan kolom komentar adalah akun pejabat publik baik di eksekutif, yudikatif, legislatif atau pejabat publik yang dibiayai oleh negara. "Jangan menonaktifkan kolom komentar," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara saat dihubungi JawaPos.com, Hariqo menilai bahwa saat kolom komentar dimatikan, saat itu juga baik pemerintah, pejabat publik atau lembaga negara menutup akses komunikasi dua arah. Tidak pantas dan tidak boleh dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walau tidak ada aturan tertulis mengenai pejabat publik atau medsos pemerintah tidak boleh mematikan kolom komentar, etika ini merujuk pada fasilitas yang digunakan yang berasal dari anggaran negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena di kolom komentar itu, masyarakat dapat memberi masukan, saran, kritik atau informasi yang penting untuk diketahui pejabat atau pemerintah. Kan disitu juga ada anggarannya, tunjangannya untuk komunikasi dll, ya janganlah dimatikan," lanjut Hariqo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih baper atau takut diserang netizen, kolom komentar justru dinilai sangat bermanfaat untuk para pejabat atau pemerintah itu sendiri. Keluhan masyarakat terkait banyak hal bisa lebih cepat disampaikan dan bisa langsung didengar pemimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi jangan dinonaktifkan. Kalau pejabat menonaktifkan kolom komentar, sebaiknya pejabat itu yang dinonaktifkan," tegas Hariqo.</div>

Saat kolom komentar dimatikan, saat itu juga baik pemerintah, pejabat publik atau lembaga negara menutup akses komunikasi dua arah.

Pengamat Medsos: Pejabat Publik dan Pemerintah Nggak Boleh Matikan Komentar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/massdes-dan-istri-flexing-twitter-partai-socmed-3769281146.jpg" alt="Istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy viral lantaran sering pamer barang-barang mahal di media sosial pribadi mereka." width="100%">
<figcaption>Istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy viral lantaran sering pamer barang-barang mahal di media sosial pribadi mereka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut bahwa pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang keluarganya hobi pamer kekayaan atau flexing harus mendapatkan sanksi tegas. "Ya itu harus dicopot dari jabatannya, dilaporkan, dan diproses ke KPK. Jadi diselidiki hartanya dari mana itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Minggu (2/4). Diketahui bahwa istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy viral lantaran sering pamer barang-barang mahal di media sosial pribadi mereka. Pencopotan jabatan Massdes itu, kata Trubus tak usah menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Ia mengatakan harus ada dua tahapan menghadapi para pejabat ataupun keluarganya yang suka pamer ini. Pertama, statusnya sebagai penjabat dan yang kedua status kepegawaiannya sebagai ASN. "Jadi itu diproses berdasarkan PP 94 Tahun 2021 mengenai kedisiplinan ASN. Terus nanti dia baru ditentukan dipecat atau diapakan gitu kan. Berat atau ringan, itu begitu. Nah itu kaitannya dengan kepegawaiannya," jelasnya. "Terus yang berikutnya terkait dengan laporan harta kekayaannya. Harta kekayaannya itu diproses oleh KPK. Jadi dipanggil dia, untuk klarifikasi harta kekayaannya dari mana berdasarkan LHKPN itu. Nanti ditelusuri," imbuh dosen Trisakti itu. Sebelumnya, akun Twitter @partaisocmed mengunggah foto Massdes bersama sang istri yang tengah menggunakan tas Hermes Birkin Crocodile. Tas itu diketahui berharga 105.000 dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1,5 miliar. Tak hanya sang istri, putri Massdes juga kerap memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga. Kado sepatu mewah hingga perlengkapan fotografi berharga puluhan juta rupiah pun turut dipamerkan oleh sang anak. Padahal, dalam LHKPN, harta Massdes dilaporkan hanya Rp 1,8 miliar. Harta yang paling tinggi nilainya berupa tanah dan bangunan seluas 180 m2/156 m2 di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 982 juta. Selain itu, pejabat Dishub DKI tersebut memiliki tiga unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 seharga Rp 504 juta, mobil Toyota Fortuner tahun 2017 seharga Rp 319 juta dan motor Honda Beat seharga Rp 4,4 juta. Kemudian, Masdess juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 30 juta dan kas dan setara kas senilai Rp 277.118.127.&nbsp; Dalam laporan harta kekayaannya itu, Massdes ternyata memiliki utang senilai Rp 243.026.415. (*)

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut bahwa pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang keluargan

Anak dan Istri Pejabat Dishub DKI Flexing, Pengamat: Copot dari Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SURABAYA-Ridwan-Kamil-di-pondok-pesanter-Lir-Boyo-Kediri-alfian-rizal_10.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons permintaan maaf Anggota DPR RI Arteria Dahlan. Dari permintaan maaf itu, Ridwan Kamil meminta warga untuk mengambil pelajaran.  ”Ini sebagai pelajaran bahwa pejabat publik harus hati-hati dan bisa menjaga lisan,” kata Ridwan Kamil ketika bersilaturahmi dengan pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, Kamis (20/1).  Ridwan Kamil berterima kasih atas permintaan maaf yang disampaikan Arteria Dahlan. Sebab, hal itu yang paling diinginkan masyarakat Sunda.  ”Masyarakat Sunda minta dia minta maaf. Jadi Insya Allah kita menerima dengan lapang dada. Terima kasih kepada Bang Arteria Dahlan,” ujar Ridwan Kamil.  Dengan peristiwa itu, Ridwan Kamil berharap agar warga bisa mengambil pelajaran. Utamanya bahwa menjaga Bhinneka Tunggal Ika.  ”Damai itu lebih penting daripada bertengkar. Dan ribut tidak perlu,” tegas Ridwan Kamil.  Ungkapan itu, menurut dia, mengacu pada salah satu syariat Islam tentang menjaga lisan. ”Syariat Islam kan bilang bicara baik atau diam. Jadi harus mengambil hikmah dari pelajaran ini,” tutur Ridwan Kamil.  Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Hal itu terkait ucapannya yang mendesak ke Jaksa Agung Burhanuddin untuk mencopot kajati yang saat rapat menggunakan bahasa Sunda.  ”Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” Arteria dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Arteria Dahlan Minta Maaf, Ridwan Kamil Bilang Terima Kasih Bang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1634613642469.jpg" alt="Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPOs.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Nasional (Unas) Hilmi Rahman Ibrahim, mengingatkan ketentuan dalam pengangkatan jabatan publik. Dia menegaskan aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana (napi) jangan dipilih menjadi pejabat publik.  Hilmi menuturkan kursi pejabat publik merupakan amanah yang mulia. Sehingga harus diisi oleh orang-orang yang amanah dan bermoral. Sementara itu ASN yang pernah menjalani hukuman pidana dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), menurut dia secara moral dan kepatutan, tidak pantas menduduki jabatan tersebut.  ’’Dari kacamata moral (ASN mantan napi, Red) tidak pantas menduduki jabatan struktural. Apalagi di tempat strategis,’’ katanya kepada wartawan Senin (10/1). Jabatan strategi situ diantaranya adalah sekretaris daerah (sekda) dan kepada dinas, ataupun jabatan eselon 1, 2, dan seterusnya di lembaga atau instansi pemerintah pusat.  Menurut Hilmi seseorang dengan status napi atau mantan napi, memang sudah menjalani masa hukumannya. Tetapi catatan hukuman tersebut telah menghambat karir kepegawaiannya sebagai ASN. Selain itu juga bisa menyulitkan ketika kelak dia mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik.  Hilmi yang juga Direktur Publik Trust Institute (PTI) itu memaparkan kembali pentingnya memilih sosok ASN yang bersih dan berintegritas, karena diduga masih ada ASN eks napi yang lolos jadi pejabat publik. Diantaranya di salah satu provinsi di wilayah pulau Kalimantan.  ’’Jika hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu empat tahun atau lebih, maka ASN tersebut dicabut status kepegawaiannya,’’ katanya. Dengan kata lain yang bersangkutan dipecat sebagai ASN atau PNS. Tetapi jika hukuman pidananya kurang dari empat tahun, misalnya tiga tahun atau lebih pendek lagi, ASN tersebut tidak dipecat. Setelah menjalani masa pidana, status ASN atau PNS yang bersangkutan dikembalikan lagi.  Hilmi mengatakan panjang atau pendek masa hukuman seseorang, pada intinya mantan napi tersebut sudah berbuat pidana. ’’Seorang pejabat public harus mencerminkan pribadi sebagai panutan. Tidak boleh tercela, tidak boleh cacat moral,’’ katanya.  Secara aturan Hilmi mengatakan ASN atau PNS yang hukumannya di bawah empat tahun memang boleh mengikuti lelang jabatan. Sebaliknya jika dilarang, maka melanggar hak asasi manusia (HAM). Pada konteks ini, para anggota panitia seleksi (pansel) lelang jabatan harus cermat. Dengan kewenangannya, pansel bisa mencoret pelamar yang berstatus mantan napi. Kemudian memilih kandidat lain yang lebih berintegritas dan tidak memiliki catatan kejahatan atau pidana.

Butuh Sosok Panutan, ASN Mantan Napi Jangan jadi Pejabat Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengingatkan sikap kejujuran dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Menurut Novel, pejabat publik maupun aparat penegak hukum harus mempunyai sikap kejujuran dalam melakukan kinerjanya.  "Kejujuran kunci sukses pemberantasan korupsi. Pejabat publik harus memiliki landasan moral jujur. Ketika yang bersangkutan tidak jujur merugikan negara atau masyarakat maka penegak hukum harus melakukan tugasnya dengan obyektif. Hal yang sama juga terhadap penegak hukum itu sendiri," kata Novel dalam cuitan akun media sosial pribadinya, Jumat (31/12).  Novel yang kini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri menyebut, guna meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pejabat negara, dilakukan upaya pencegahan dengan deteksi dan sistem monitoring. Hal ini pun harus dilakukan dengan jujur.  "Agar sistem tidak dibuat dengan mengakomodir kepentingan orang untuk mencari keuntungan sendiri (korupsi)," cetus Novel.  Menurut Novel, kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR RI dalam membuat Undang-Undang diharapkan memprioritaskan nilai-nilai kejujuran dan mementingkan masyarakat. Bukan justru menguntungkan pemodal atau pihak lain.  "Hanya karena menerima sejumlah uang atau sogokan mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," papar Novel.  Novel lantas menyinggung langkah pendidikan antikorupsi terhadap aparatur negara dan anak muda. Hal ini penting, agar sekalipun punya kesempatan, tetapi tidak enggan untuk berbuat korupsi.  "Pendidikan tersebut juga harus dilakukan dengan jujur, agar tidak hanya formalitas atau pencitraan saja," ujar Novel.  Jika hal tersebut sulit dibangun, Novel menegaskan upaya penindakan penting dilakukan. Hal ini untuk efek bagi yang belum melakukan korupsi.  "Penindakan dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan korupsi yang dilakukan, timbulkan deterance effect bagi yang blm berbuat, memaksa dilaksanakannya sistem antikorupsi, membuat orang taat aturan maupun hukum dan menarik kembali kekayaan negara yang dirampas oleh pelaku korupsi," tegas Novel.  Lantas Novel pun menyebut, penindakan korupsi harus dilakukan dengan jujur, tidak dengan berpura-pura apalagi pencitraan. Seolah sudah kuat, tetapi tidak menangkap buronan yang kabur dan menutupi pejabat yang berbuat jahat, serta membuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi menurun.  Pernyataan tersebut tidak lantas menyinggung salah satu lembaga antikorupsi. Tetapi memang belakangan ini, kepercayaan publik terhadap KPK dari beberapa hasil survei mengalami kemunduran.  "Kejujuran adalah karakter utama untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Mari kita bangun gerakan moral untuk jujur, dimulai dari diri sendiri. Berani kritis dan melawan setiap ketidakjujuran atau koruptif," pungkas Novel.

Novel Baswedan: Pejabat Publik Harus Memiliki Landasan Moral Jujur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vaksinasi-di-Singapura-ST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura kini sedang prihatin dengan tingkat kasus dan kematian Covid-19 harian yang meningkat. Karena itu, pemerintah Singapura memperingatkan pejabat publik yang tidak divaksinasi dijerat dengan sanksi.  Mereka akan dipaksa cuti dan tidak dibayar jika sengaja menghindar untuk divaksinasi meski memenuhi syarat secara medis. Kementerian Kesehatan Singapura telah mengumumkan pada 23 Oktober bahwa hanya karyawan yang divaksinasi penuh, atau mereka yang pulih dari Covid-19 dalam 270 hari terakhir, yang akan diizinkan kembali ke tempat kerja mulai 1 Januari 2022.  Juru bicara Divisi Layanan Publik (PSD) menanggapi pengumuman Kementerian Kesehatan 23 Oktober. Pihaknya mengatakan bahwa mulai 1 Januari 2022, mereka mengizinkan petugas yang tidak divaksinasi untuk bekerja dari rumah jika pekerjaan memungkinkan. Tetapi mereka yang memilih untuk tetap tidak divaksinasi terhadap Covid-19, meski memenuhi syarat secara medis, dapat dipaksa cuti yang tidak dibayar seperti laporan Channel News Asia.  “Jika seorang pejabat memilih untuk tidak divaksinasi meskipun dia secara medis memenuhi syarat untuk vaksinasi, dan jika dia tidak dapat dipekerjakan kembali, kami dapat menempatkan orang tersebut pada cuti tanpa bayaran sebagai upaya terakhir atau membiarkan kontrak berakhir tanpa perpanjangan lebih lanjut," kata pihak berwenang.  Pejabat yang tidak divaksinasi dapat dipindahkan ke pekerjaan lain yang dapat dilakukan dari rumah. Dan, dia akan dibayar dengan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan alternatif tersebut. Sekitar 98 persen dari 153 ribu orang bekerja di 16 kementerian dan lebih dari 50 badan hukum.  "Hanya sebagian kecil yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk vaksin mRNA," kata PSD.  "Para petugas ini harus divaksinasi dengan vaksin non-mRNA di bawah program vaksinasi nasional. Sekarang sudah tersedia Sinovac," imbuhnya.  Singapura telah mencatat total 207.975 kasus Covid-19 sejak awal pandemi tahun lalu. Sementara 442 orang telah meninggal karena komplikasi Covid-19.

Pejabat Publik di Singapura yang Tak Divaksin Covid-19 Bakal Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pejabat publik mendapatkan jatah vaksin Covid-19 booster atau dosis ketiga. Hal itu menyalahi aturan sebab booster hanya khusus untuk tenaga kesehatan.  Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya akan melakukan audit atas hal itu. Nadia mengakui hal itu menyalahi surat edaran (SE).  Aturan vaksin dosis ketiga itu sudah tercantum dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/I/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Surat itu ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pada 23 Juli 2021.  "Sesuai dengan SE juga bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kapada tenaga kesehatan," tegas Nadia kepada JawaPos.com, Rabu (25/8).  Menurut Nadia, aturan ini sudah menjadi tanggung jawab pemda. Menkes, kata dia, sudah menggandeng auditor untuk kemudian nanti dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi. "Akan ada evaluasi mengenai ketepatan dari sasaran ini," katanya.  "Jadi sampai sekarang tentunya vaksinasi booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," tutur Nadia. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pejabat Publik Dapat Vaksin Booster, Kemenkes Akan Libatkan Tim Audit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat publik

Berita Terkini