<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perombakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Diperkirakan 50 pejabat di DJP diganti pada Jumat (6/2).</p> <p>Purbaya menegaskan proses tersebut dilakukan pada Jumat. &ldquo;Hari Jumat. (Rotasi pegawai) Pajak hari Jumat,&rdquo; kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2).</p> <p>Dia menjelaskan, 50 pejabat yang diganti merupakan jumlah yang sudah masuk dalam daftar tahap pertama. Perombakan ini berlanjut pada tahap berikutnya. &ldquo;Mungkin angka yang baru masuk baru 50 sekarang. 50 dulu saja hari Jumat,&rdquo; jelas Purbaya.</p> <p>Kabar pergantian pajak ini sejatinya udah pernah disampaikan Purbaya. Hanya saja pada Rabu (4/2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Banjarmasin. Namun, rotasi ini tidak berhubungan dengan OTT tersebut.</p> <p>Menurut dia, setelah tahap pertama selesai akan ada perombakan lanjutan yang menyasar pejabat di level lebih bawah. Namun ia belum merinci siapa saja yang akan diganti maupun posisi yang terdampak. &ldquo;Nanti habis itu akan ada susulannya di bawahnya,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut bahwa akan melakukan rotasi 70 pejabat di lingkungan pajak. Namun, angka tersebut berkurang menjadi hanya 50 pejabat.</p> <p>Sementara itu, pada Selasa (27/1) Purbaya menegaskan komitmennya melakukan pembenahan besar-besaran atau mengobrak-abrik kinerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, hampir seluruh pejabat Bea Cukai bakal diganti, kecuali Direktur Jenderal (Dirjen).</p> <p>Purbaya menyebut, upaya obrak-abrik pegawai di Bea Cukai itu akan dilakukan secepatnya. Bahkan, ia menyebut akan mulai dilakukan secara serius mulai besok.</p> <p>&ldquo;Saya sedang perbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius. Besok diobrak-abrik tuh salah satu,&rdquo; kata Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum di Jakarta, Selasa (27/1).</p> <p>Dia menekankan perombakan itu bertujuan memperbaiki cara kerja otoritas pajak dan kepabeanan, sekaligus menutup celah kebocoran yang selama ini kerap terjadi. &ldquo;Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja pajak dan Bea Cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Khusus di Bea Cukai, Purbaya menyebut akan memberikan &ldquo;kejutan&rdquo; yang cukup drastis dalam waktu dekat. Seluruh pejabat di sekitar Dirjen Bea Cukai akan diganti.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis. Jadi, saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya,&rdquo; tegas Purbaya.</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Keuangan Purbaya melakukan rotasi 50 pejabat di Ditjen Pajak Jumat ini. Perombakan itu dilakukan bertahap.

Menteri Keuangan Purbaya Ganti 50 Pejabat Dirjen Pajak, Ada Kaitan dengan OTT KPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-1JPG-2551589362.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti uang yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar.</p> <p>Dalam operasi senyap pada Rabu (4/2) itu, tim penindakan KPK mengamankan tiga orang, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono.</p> <p>"Terkait barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp 1 miliar lebih,&rdquo; kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/2).</p> <p>Tim penindakan KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan. Diduga pejabat pajak di Banjarmasin menerima suap dari pihak swasta untuk mengatur nilai pajak restitusi.</p> <p>&ldquo;Ya, terkait restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin, dengan nilai restitusi mencapai puluhan miliar rupiah,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Saat ini, tiga orang yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan secara intensif terkait OTT di Banjarmasin.</p> <p>"Dari tiga orang yang diamankan, dua di antaranya merupakan ASN dan satu orang dari pihak swasta,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Berdasarkan aturan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengungkap secara rinci konstruksi perkara dari operasi senyap tersebut.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK menyita uang Rp 1 miliar dari OTT Kepala Kantor Pajak Banjarmasin. Uang itu diduga digunakan untuk menyuap pengurusan pengurangan pajak.

Dari OTT Pejabat Pajak di Banjarmasin, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak dan bea cukai yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pajak Banjarmasin dan Bea Cukai Pusat.</p> <p>Namun, ia mengaku bakal membiarkan proses hukum yang ditangani KPK terus berjalan. Ia memastikan hanya akan menunggu hasil dari proses OTT yang dilakukan.</p> <p>&ldquo;Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/1)..</p> <p>Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan, pendampingan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusi terhadap aparatur negara, tanpa bermaksud mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan.</p> <p>&ldquo;Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Meski demikian, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan melindungi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jika hasil OTT KPK menunjukkan adanya unsur pidana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>&ldquo;Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah, ya harus ditindak secara hukum. Sesuai dengan peraturan yang ada,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia kembali menekankan bahwa pendampingan hukum yang diberikan Kementerian Keuangan tidak bersifat intervensi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan hak-hak pegawai tetap terpenuhi hingga perkara berkekuatan hukum tetap.</p> <p>&ldquo;Tidak dalam bentuk intervensi hukum. Kita temenin saja sampai prosesnya selesai,&rdquo; pungkas Purbaya.</p> <p>Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan dua operasi tangkap tangan atau OTT keempat dan kelima tahun 2026, pada Rabu (4/2). Adapun di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta TImur.</p> <p>&nbsp;</p>

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan Kemenkeu beri pendampingan hukum kepada pejabat pajak dan bea cukai yang kena OTT KPK.

Pejabat Bea Cukai dan Pajak Kena OTT KPK, Purbaya Bakal Beri Pendampingan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/IMG_8043JPG-4060330414.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dengan pidana 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, pada 8 Januari 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama tiga bulan," demikian amar putusan PT DKI Jakarta, Kamis (14/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tingkat banding itu dibacakan pada Kamis, 7 Maret 2024. Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI diadili oleh hakim ketua majelis Tjokorda Rai Suamba, Tony Pribadi dan Erwan Munawar selaku hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo selaku hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014441237/nilai-kpk-zalim-sekretaris-ma-hasbi-hasan-akan-ajukan-pleidoi-pribadi">Nilai KPK Zalim, Sekretaris MA Hasbi Hasan Akan Ajukan Pleidoi Pribadi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," tegas hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rafael bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Torondek terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi itu melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014441206/beralih-dari-brasil-berikut-pemain-potensial-argentina-sebagai-opsi-lini-depan-persebaya-surabaya-musim-depan">Beralih dari Brasil, Berikut Pemain Potensial Argentina Sebagai Opsi Lini Depan Persebaya Surabaya Musim Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Ernie juga terbukti melakukan TPPU dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5,1 miliar dan penerimaan lain sejumlah Rp 31,7 miliar. Sementara, pada periode 2011-2023 sebesar Rp 11,5 miliar dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14,5 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dengan pidana 14 tahun penjara

Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara pada Tingkat Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT_Sidang-Vonis-Angin_MIFTAHUL-HAYAT-13-3452796733.jpeg" alt="Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong hukuman mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi 5 tahun penjara. Padahal, pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Angin Prayitno dihukum pidana 7 tahun penjara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini diubah setelah Majelis Hakim Tinggi menerima upaya hukum banding yang diajukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 5 tahun,&rdquo; demikian putusan banding, yang dilansir dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013447425/pertama-di-dunia-tiongkok-mulai-operasikan-reaktor-nuklir-generasi-keempat">Pertama di Dunia, Tiongkok Mulai Operasikan Reaktor Nuklir Generasi Keempat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Tinggi Gunawan Gusmo dengan Anggota Berlin Damanik dan Umbrhorma Maya Marbun, pada Rabu (6/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Angin Prayitno juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 750.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.737.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim Tinggi meyakini, Angin Prayitno Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan fakta pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Angin Prayitno Aji terbukti menerima suap terhadap dari sejumlah pihak swasta, mereka di antaranya PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rincian penerimaan itu di antaranya, sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati pada pertengahan 2018. Uang senilai SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP), pada Januari - Februari 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama pada Juli - September 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno juga terbukti mengubah bentuk uang hasil tindak pidana korupsinya menjadi 101 bidang tanah dan bangunan, satu apartemen, dan satu unit mobil. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga diterima dari hasil tindak pidana korupsi.</div>

Hukuman mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dalam kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU menjadi 5 tahun.

Hukuman Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Dipangkas jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726200604_IMG_9288JPG-630250655.jpg" alt="Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji divonis 7 tahun pidana penjara atas perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin Prayitno juga divonis membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno juga dibebankan hukuman pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 miliar. Harta benda Angin Prayitno akan disita dan dilelang jika tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01372367/kpk-siap-hadapi-banding-angin-prayitno">KPK Siap Hadapi Banding Angin Prayitno</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun," ucap Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01438361/kpk-jebloskan-dua-penyuap-eks-pejabat-pajak-angin-prayitno-aji">KPK Jebloskan Dua Penyuap Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan vonis terhadap Angin Prayitno. Hal yang memberatkan, majelis hakim menilai Angin Prayitno tidak membantu program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak merasa bersalah, dan tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, merupakan kepala rumah tangga, mempunyai beban tanggung jawab terhadap terhadap istri dan anak-anaknya," ungkap Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angin Prayitno terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Angin Prayitno Aji untuk dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan. Jaksa juga menuntut Angin Prayitno diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 29,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mendengar vonis tersebut, Angin Prayitno dan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu dalam menyikapi putusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Angin Prayitno merupakan terpidana kasus suap pemeriksaan pajak. Dalam perkara itu, Angin Prayitno divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,375 miliar.</div>

Angin Prayitno juga dibebankan hukuman pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 miliar.

Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Divonis 7 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/Rafael-Alun-Dery-Ridwansah-3JPG-736633792.jpg" alt="Mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal rumah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo di Simprug, Jakarta Selatan, yang sudah disita namun tetap dihuni oleh anaknya.&nbsp;</p> <p>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, penyitaan dalam proses penyidikan merupakan bagian yang akan dibuktikan nantinya di Pengadilan. Jika nantinya Rafael Alun divonis bersalah atas kasus korupsi, harta yang disita tersebut akan dirampas, maka KPK akan melakukan eksekusi dengan cara rumah dikosongkan dan dilelang untuk kas negara.&nbsp;</p> <p>"Adapun secara teknis, barang sitaan berupa rumah ataupun bangunan dalam proses penyitaan di penyidikan dapat dilakukan perawatan dengan cara dititip rawat kepada penghuninya," kata Ali, Rabu (5/7).&nbsp;</p> <p>"Namun, sama sekali barang tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain oleh penghuni dimaksud," sambungnya.&nbsp;</p> <p>Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini memastikan, pihaknya masih terus memantau aset-aset sitaan para tersangka korupsi dan memastikan nilainya tidak berkurang secara ekonomis.&nbsp;</p> <p>"Sehingga untuk itu lah KPK sejak tahun 2020 telah membentuk direktorat khusus yang menangani dan mengelola barang bukti, sitaan dan rampasan serta melakukan eksekusinya," ucap Ali.&nbsp;</p> <p>Hal ini setelah terdapat unggahan akun Twitter @logikapolitikid yang menginformasikan rumah Rafael di Simprug yang telah disita KPK masih dihuni oleh anaknya. Akun ini menilai KPK telah berbohong.&nbsp;</p> <p>Adapun KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar USD 90.000 atau sekitar Rp 1,35 miliar.&nbsp;</p> <p>KPK juga telah menjerat Rafael Alun dengan sangkaan&nbsp;tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;KPK menduga, Rafael&nbsp;Alun melakukan pencucian uang, dengan melakukan pembelian sejumlah aset yang sumber uangnya dari hasil gratifikasi. Karena itu, KPK menduga Rafael&nbsp;Alun mengalihkan aset itu yang diduga bersumber dari hasil korupsi.<br /><br /></p> <p>KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan milik Rafael Alun. Penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara.&nbsp;</p> <p>Adapun 20 bidang tanah yang disita itu di antaranya, sebanyak enam bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, tiga aset di Jogjakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara. Total aset kekayaan itu mencapai Rp 150 miliar.</p> <p>Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset mewah milik Rafael Alun.&nbsp;Penyitaan itu dilakukan di berbagai daerah, yakni Solo Jawa Tengah, Jogjakarta, serta Simprug, Blok M, dan Meruya DKI Jakarta.</p> <p>Deretan aset berharga yang disita itu di antaranya dua unit mobil yakni Toyota Camry dan Toyota Landcruiser. Kedua aset berupa kendaaraan itu disita penyidik KPK di Solo, Jawa Tengah.&nbsp;</p> <p>Selain itu, tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu motor gede bermerk Triumph 1200cc. Penyitaan satu unit moge itu disita penyidik dari wilayah Jogjakarta.</p>

Penyitaan dalam proses penyidikan merupakan bagian yang akan dibuktikan di Pengadilan. Jika nantinya Rafael divonis bersalah hartanya disita

KPK Beri Penjelasan Rumah Simprug Rafael Alun yang Disita Masih Dihuni Anaknya 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-perkara-eni-rampung-giliran-samin-tan-penyuapnya-digarap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, pada Selasa (16/5). Ia akan diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Bupati Boltim, tim Direktorat LHKPN juga akan memeriksa Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Wahyu Widodo. Ia juga akan diklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk hari ini, Selasa (16/5) KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dikonfirmasi, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan pemanggilan klarifikasi kedua pejabat tersebut. Termasuk apakah ada ketidak sesuaian profil atau harta yang tak dicantumkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1684284667171000&amp;usg=AOvVaw24Ub9xWB5877XSJsidbnSM">elhkpn.kpk.go.id</a>, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2021 untuk tahun periodik 2020. Ia tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 6.062.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sam Sachrul tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak enam bidang yang berlokasi di Manado dan Bolaang Mongondow Timur senilai Rp 2.440.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga tercatat harta berupa alat transportasi di antaranya Toyota Hardtop Jeep 1982 seharga Rp 100 juta, Toyota Fortuner 2016 senilai Rp 480 juta, Mitsubishi Pajero Sport 2019 senilai Rp 450 juta. Total harta bergerak milik Sam Sachrul ini sebesar Rp 1.030.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01643866/catat-pendaftaran-um-ptkin-diperpanjang-hingga-18-mei-2023">Catat, Pendaftaran UM-PTKIN Diperpanjang Hingga 18 Mei 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga turut melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 172.500.000, sementara itu kas dan setara kas senilai Rp&nbsp;2.420.000.000. Sehingga total harta miliki Sam Sachrul seluruhnya mencapai Rp 6.062.500.000.</div>

Untuk hari ini, Selasa (16/5) KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN

KPK Panggil Bupati Boltim dan Pejabat Pajak untuk Klarifikasi Harta Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Rafael-Alun-Ditahan-1749447814.jpg" alt="Rafael Alun, eks Pejabat Kantor Pajak jakarta Selatan yang merupakan ayah dari Mario Dandy" width="100%">
<figcaption>Rafael Alun, eks Pejabat Kantor Pajak jakarta Selatan yang merupakan ayah dari Mario Dandy</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sempat mengaku miskin sebelum resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu mengaku sulit untuk bisa membeli makan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut, pernyataan Rafael Alun yang berpura-pura miskin saat safari ke media massa hanya sandiwara atau berpura-pura. Ia menyebut, Rafael Alun hanya berlaga miskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya itu munafikun, berlaga miskin nggak tahunya hartanya bejibun, padahal cuma pejabat eselon tiga. Kalau di pajak sudah rahasia umum para pegawainya sejahtera hidupnya malah berlebih seperti RAT," kata Fickar kepada<em> JawaPos.com,</em> Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461747/dituntut-20-tahun-penjara-akbp-dody-merasa-kejujurannya-tak-dihargai">Dituntut 20 Tahun Penjara, AKBP Dody Merasa Kejujurannya Tak Dihargai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun yang sebelumnya mengaku miskin, bahkan maka saja tak sanggup membeli kini tak harus pusing memikirkan makan. Sebab, di dalam rumah tahanan (rutan), KPK menjamin pangan setiap tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berlaga miskin, tidak tahunya kapal keruk uang negara, uang rakyat disikat habis," cetus Fickar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya resmi menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)&nbsp;Rafael&nbsp;Alun Trisambodo (RAT). Penahanan terhadap&nbsp;Rafael&nbsp;dilakukan untuk 20 hari ke depan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Untuk kepentingan penyidikan, RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung dari 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga,&nbsp;Rafael&nbsp;Alun menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sejak 2005. Menurut Firli, pada 2011&nbsp;Rafael&nbsp;diangkat menjadi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa&nbsp;wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;Alun juga diduga melalukan konflik kepentingan, karena memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Dirjen Pajak," ungkap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Firli menyebut, setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya,&nbsp;Rafael&nbsp;diduga aktif merekomendasikan PT AME.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bukti permulaan awal, Tim Penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT sejumlah sekitar USD 90.000 yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelurusan terus dilakukan," tegas Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;Alun disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;</div> <div dir="auto">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sempat mengaku miskin.

Rafael Alun Sempat Ngaku Miskin, Pakar: Munafik Hartanya Bejibun

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/20230403_162527-1262323193.jpg" alt="Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan, Senin (3/4). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan, Senin (3/4). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo telah menjalani proses pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Rafael terlihat mengenakan rompi tahanan usai diperiksa lebih dari enam jam oleh tim penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Rafael keluar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 16.20 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya akan menahan Rafael Alun usai menjalani pemeriksaan di KPK. Mengingat Rafael kini telah berstatus tersangka penerima gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445841/rafael-alun-hadiri-pemeriksaan-kpk-beri-sinyal-langsung-ditahan">Rafael Alun Hadiri Pemeriksaan, KPK Beri Sinyal Langsung Ditahan</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakuakn penahanan kah terhadap tersangka ini gitu ya. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan teman-temab juga tahu bahwa hampir tidak ada orang kemudian yang ditetapkan sebagia tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, tidak ada tersangka KPK yang kemudian tidak ditahan saat proses penyidikan. Hal ini tentunya, setelah analisis tim penyidik apakah perlu segera menahan Rafael Alun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini kan soal waktu kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu secara subjektif maupun secara objektif," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rafael&nbsp;Alun&nbsp;tak habis pikir bisa dijerat oleh KPK. Sebab, selama ini selalu patuh dengan perintah KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak dirinya masuk kategori wajib lapor, pada 2011.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dapat mengklarifikasi bahwa saya selalu tertib melaporkan SPT-OP dan LHKPN, tidak pernah menyembunyikan harta, dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap," klaim&nbsp;Rafael, Jumat (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;menyatakan, selalu tertib dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi sejak 2002, dan seluruh aset tetap dalam LHKPN. Ia pun mengaku, kerap menaikkan nilai aset yang dimiliki saat menyampaikan LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, aset yang dilaporkan&nbsp;</div> <div dir="auto">sejak 2012 hingga 2022, tak jauh berbeda. Namun memang terjadi perubahan nilai, karena menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini terlihat dari nilai aset tetap dalam LHKPN yang tinggi karena mencantumkan nilai NJOP, walaupun sebenarnya nilai pasar bisa lebih rendah dari NJOP. Saya selalu membuat catatan sesuai dokumen hukum dan siap menjelaskan asal usul setiap aset jika dibutuhkan," tegas&nbsp;Rafael.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu,&nbsp;Rafael&nbsp;juga mengaku kerap mengikuti program tax amnesty pada 2016 dan Program Pengampunan Pajak (PPS) pada 2022. Hal ini tentunya sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menegaskan juga bahwa saya tidak pernah dibantu oleh konsultan pajak mana pun dan selalu membuat SPT sendiri," pungkas&nbsp;Rafael.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Rafael terlihat mengenakan rompi tahanan dan diborgol usai diperiksa lebih dari enam jam oleh tim penyidik KPK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat pajak

Berita Terkini

Menteri Keuangan Purbaya Ganti 50 Pejabat Dirjen Pajak, Ada Kaitan dengan OTT KPK?