<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait pemberitaan mengenai pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub yang kena OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah, diduga terkait dengan praktik dugaan suap proyek perkeretaapian di wilayah DJKA Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan hingga Selasa (11/4) malam, pihaknya belum mendapat informasi resmi mengenai informasi tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga malam ini, Selasa (11/4), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Adita dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Adita memastikan bahwa Kemenhub akan mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Lantaran belum bisa membenarkan dan merinci terkait identitas pejabat DJKA yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, pihaknya berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada media jika ada perkembangan informasi terbaru mengenai dugaan OTT di kementeriannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya kepada rekan-rekan media," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/4). Diduga giat tangkap tangan ini adanya praktik dugaan suap terkait proyek perkeretaapian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar hari ini (11/4) KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di wilayah Balai Perkertaapian DJKA Jawa Tengah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya mengamankan penyelenggara negara dan pihak swasta dalam operasi senyap ini. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci terkait identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa pihak yang diamankan baik penyelenggara negara maupun swasta," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berjanji, akan mengumumkan pihak-pihak yang diamankan setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam. Hal ini untuk menentukan status hukum dari sejumlah pihak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim KPK segera lakukan permintaan keterangan terhadap pihak dimaksud. Kami nanti akan update kembali kegiatan tersebut," tegas Ali.</div> &nbsp;

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait pemberitaan mengenai pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Kemenhub Buka Suara Soal Pejabat DJKA yang Terjaring OTT KPK di Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Firdaus Komarno. Pejabat Kemenhub itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, penyidik lembaga antirasuah mencecar Firdaus soal aliran dana korupsi PT Dirgantara Indonesia. Menurutnya, KPK mendalami kick back dari pemasaran dan penjualan PT Dirgantara Indonesia yang diduga diterima para pejabat PT DI.  "Penyidik masih terus mendalami melalui keterangan para saksi mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang (kickback) kepada para pihak end user termasuk kepada tersangka BS," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, pemeriksaan terhadap Firdaus untuk melengkapi berkas perkara mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso. KPK juga turut memeriksa pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Rizky Ferianto dan pensiunan TNI Danardono Sulistiyo Adji. Keduanya juga dicecar penyidik mengenai aliran uang yang diterima Budi Santoso dan pihak lainnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.  Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.  Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.  Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.  Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.  Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.  Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.  PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.  Atas perbuatannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pejabat Kemenhub Dicecar KPK Soal Aliran Dana Korupsi PT DI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ciduk-dirjen-hubla-kemenhub-kpk-amankan-13-tas-berisi-uang_m_152956.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), setelah sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya. Kali, ini dalam operasi senyap yang digelar Rabu(23/8) malam, tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan transaksi suap menyuap . "Baru ditangkap orang Kemenhub, eselon satu," tutur sumber internal KPK, kepada&nbsp;JawaPos.com. Sumber &nbsp;tersebut mengatakan, pihak yang ditangkap Yakni Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.&rsquo;&rsquo; Ya benar, yang kita tangkap Dirjen Perhubungan Laut ATB,&rsquo;&rsquo; terang sumber tersebut. Dalam penangkapan tersebut, selain menangkap pejabat Kemenhub, tim juga mengamankan barang bukti uang dugaan suap senilai total puluhan miliaran rupiah. &ldquo;Ada 13 tas dalam bentuk traveling dan ransel berisi uang pecahan seratus ribuan, masih dihitung sampai sekarang jumlahnya. &rdquo; papar sumber tersebut. Selain uang pecahan dalam bentuk mata uang rupiah, Sumber JawaPos.com lain menyebutkan, jika ada beberapa mata uang lain yang ikut diamankan. &rdquo;Ada mata uang rupiah, USD, SGD, maupun mata uang lain, jumlahnya sangat banyak. Untuk kasus ini sendiri miliaran uang suapnya. Itu belum terkait proyek lainnya, mungkin ini rekor penangkapan terbanyak, kalau ditotal mencapai puluhan miliar sepertinya,&rdquo; papar sumber tersebut. Terpisah, terkait informasi adanya OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah telah membenarkannya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum pihak yang ditangkap. &ldquo;Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam. Ada sejumlah uang yang kita amankan. Ada yang USD, SGD dan mata uang asing lain serta rupiah, ada penyelenggara negara yang kitaa mankan,&rdquo; jelas Febri.

Ciduk Dirjen Hubla Kemenhub, KPK Amankan 13 Tas Berisi Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/breaking-news-ott-lagi-kpk-tangkap-pejabat-kemenhub_m_152910.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT), setelah sehari sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya. Kali, ini dalam operasi senyap yang digelar Rabu(23/8) malam, tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan transaksi suap menyuap . "Baru ditangkap orang Kemenhub, eselon satu," tutur sumber internal KPK, kepada JawaPos.com. Namun, kendati menyebut adanya pejabat Kemenhub yang kembali terjaring OTT, sumber tersebut enggan memberitahu secara detail siapa saja pihak yang ditangkap, apa motif penangkapannya, serta barang bukti yang diamankan tim penyelidik dan penyidik KPK, dalam kegiatan penindakan tersebut. Secara terpisah, ketika dikonfirmasi perihal adanya kabar OTT kembali yang dilakukan pihaknya, juru bicara KPK Febri Diansyah, mengaku belum mengetahui adanya OTT tersebut."Saya belum tahu," kata Febri.

Breaking News : OTT Lagi, KPK Tangkap Pejabat Kemenhub