<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/argo-ferdi-sambo.jpg" alt="UNGKAP KASUS: Brigjen Ferdy Sambo memaparkan penyebab kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UNGKAP KASUS: Brigjen Ferdy Sambo memaparkan penyebab kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka dianggap lalai hingga mengakibatkan gedung tersebut ludes dilalap api pada 22 Agustus lalu.  Delapan tersangka itu terdiri atas lima pekerja proyek renovasi aula Kejagung berinisial T, H, S, K, dan IS. Lalu, mandor proyek berinisial UAM, Direktur Utama PT ARM berinisial R, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH.  Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Brigjen Ferdy Sambo menuturkan, penyelidikan dan penyidikan dilakukan selama 63 hari. Sebanyak 64 saksi telah diperiksa. Selanjutnya, terdapat sejumlah keterangan ahli dan bantuan menggunakan satelit untuk melihat asal titik api. ”Kesimpulan sementara, kebakaran itu terjadi akibat aktivitas lima tukang yang merokok saat bekerja,” tuturnya. Lima pekerja tersebut diduga membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Padahal, di lokasi proyek terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. ”Diduga, rokok itu menyulut api yang lebih besar,” terangnya dalam konferensi pers kemarin (23/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/barang-bukti-kejagung-750x545.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENGANDUNG SOLAR: Pembersih lantai yang membuat api cepat membesar disebut tidak memiliki izin edar. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Dia menerangkan, dalam proses penyidikan, memang ada yang mempertanyakan apakah rokok bisa memicu api yang besar. Polisi lantas melibatkan beberapa ahli untuk melakukan percobaan. ”Dari percobaan diketahui bahwa rokok itu menjadi bara. Ada dua yang memicu api itu, yakni bara dan penyulut api,” terangnya.  Ada juga yang mempertanyakan mengapa api bisa menjalar begitu cepat. Penyebabnya adalah pembersih lantai bermerek TC yang diduga tidak memiliki izin edar. Celakanya, pembersih lantai itu ternyata mengandung solar. ”Inilah yang membuat api cepat membesar,” ujarnya. Karena itu, penyidik menetapkan Dirut PT ARM sebagai tersangka. Dialah pemasok bahan pembersih lantai yang tidak berizin edar itu. Delapan tersangka tersebut akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/10/2020/kebakaran-gedung-kejagung-terkuak-dpr-menjawab-penasaran-publik/">Kebakaran Gedung Kejagung Terkuak, DPR: Menjawab Penasaran Publik</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/10/2020/data-kebakaran-gedung-kejagung-minim-polri-semua-cctv-terbakar/">Data Kebakaran Gedung Kejagung Minim, Polri: Semua CCTV Terbakar</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/10/2020/temperatur-api-di-kebakaran-gedung-kejagung-capai-900-derajat-celcius/">Temperatur Api di Kebakaran Gedung Kejagung Capai 900 Derajat Celcius</a></li> </ul> Sementara itu, Kapuslabfor Polri Brigjen Ahmad Haydar menuturkan, di setiap lantai gedung Kejagung ditemukan bekas cairan dalam botol pembersih yang mengandung senyawa solar. Botol itu terbuka atau telah digunakan. ”Juga ditemukan di gudang. Ada botol yang masih dalam keadaan tertutup atau belum digunakan,” jelasnya. Gedung yang kebanyakan berbahan kayu dan keramik selama bertahun-tahun dibersihkan dengan cairan bersenyawa solar. ”Puslabfor mendapatkannya dari olah TKP. CCTV sangat minim karena memang hampir semua terbakar,” ujarnya.  Ahli dari Universitas Indonesia Prof Yulianto menjelaskan, pihaknya melakukan dua kali percobaan untuk mengetahui apakah rokok bisa membuat api membesar. Percobaan menggunakan tong besi yang diisi kertas, tisu, dan kayu. ”Selanjutnya diberi dua puntung rokok kretek,” terangnya. Hasilnya, muncul bara api yang menghasilkan asap berwarna putih dengan suhu mencapai 600 derajat Celsius. Lalu, api mengalami fire growth atau pertumbuhan. ”Bila respons lambat, api bisa besar setinggi 1 meter dengan temperatur 700 hingga 800 derajat Celsius,” jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZJnmde0Vm6Q&amp;ab_channel=JawaPos

Pejabat Kejaksaan Ikut Terseret Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/70961_90220_kpk-ilustrasi.jpg" alt="ILUSRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapat kado buruk pada momen ulang tahun ke-2 hari ini (15/12). Salah seorang pejabat Bakamla, Eko Susilo Hadi, yang menduduki jabatan deputi informasi hukum dan kerja sama terjaring ope&shy;rasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam suap proyek pengadaan kemarin. Eko merupakan jaksa senior di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ditugaskan di Bakamla. Selama menjadi jaksa, dia pernah berdinas sebagai asisten pidana umum (Aspidum) Kejati Bangka Belitung pada 2010 dan kepala kejari (Kajari) Kualatungkal, Jambi, pada 2007. Di Bakamla dia pernah merangkap sebagai Plt sekretaris utama (Sestama) yang merupakan orang kedua di Bakamla.&nbsp; Setelah sekian lama bertugas di Bakamla, Eko justru mencoreng nama baik lembaga yang dulu bernama Bakorkamla tersebut. Penangkapan itu dilakukan sehari menjelang perayaan ulang tahun instansi tersebut. Parahnya lagi, Eko ditangkap di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, kemarin. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kata dia, informasi penang&shy;kapan itu disampaikan kepadanya kemarin (14/12) sekitar pukul 15.00. Saat itu Arie tengah berada di Gedung Pola untuk meng&shy;urusi persiapan peringatan ulang tahun Bakamla hari ini.&nbsp; &quot;Saya dapat kabar yang bersangkutan ditangkap KPK karena pungli. Selain yang bersangkutan, ada staf beliau dan pihak penyuap juga (yang diamankan, Red),&quot; ujarnya di kantor Bakamla kemarin. Arie mengaku cukup kaget dengan informasi penangkapan tersebut. Sebab, Eko sudah mengajukan izin tidak bisa mengikuti persiapan peringatan ulang tahun Bakamla karena ada saudara yang meninggal dunia.&nbsp; &quot;Terakhir kontak tadi malam. Dia bilang ada yang meninggal. Tadi pagi juga harus menyelesaikan pemakaman sehingga tidak bisa datang. Padahal, semua kumpul,&quot; papar pria yang baru tujuh bulan menjabat kepala Bakamla tersebut. Arie belum tahu secara detail kasus yang menjerat salah seorang stafnya. Namun, dia menjelaskan, Eko dalam tujuh bulan terakhir merangkap jabatan Plt Sestama Bakamla. Di posisi itu, Eko memiliki kewenangan sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) dalam beberapa proyek.&nbsp; Misalnya, revitalisasi sistem TI Bakamla yang meliputi pemasangan backbone (jaringan serat optik), satelit monitor, dan long range kamera di seluruh Indonesia. Proyek tersebut diperkirakan menelan dana sekitar Rp 400 miliar. Dengan revitalisasi sistem TI, diharapkan pemantauan wilayah laut Indonesia semakin mudah.&nbsp; &quot;Tapi, (kini) sudah bukan Sestama lagi. Kami sudah lantik yang baru tiga hari lalu. Kalau untuk kasusnya dan apa yang dijanjikan, belum tahu. Karena setahu saya proyek sudah jalan tahap pertama,&quot; paparnya.&nbsp; Arie menambahkan, bila yang bersangkutan nanti benar ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya akan langsung memulangkannya ke pihak Kejagung. Eko pun sudah empat tahun bekerja di Bakamla. Sementara itu, KPK membenarkan adanya penangkapan terhadap pejabat Bakamla. &quot;Ada empat orang yang diamankan,&quot; terang Jubir KPK Febri Diansyah di gedung KPK Rabu malam. Yakni, 1 penyelenggara negara yang diduga sebagai penerima dan 3 orang swasta yang merupakan pihak pemberi. Komisi antirasuah juga menyita sejumlah uang dan kendaraan. Namun, dia masih enggan menyebutkan jumlah uang yang disita penyidik. &quot;Nilainya cukup signifikan,&quot; papar mantan aktivis ICW itu. Febri menyatakan, empat orang itu ditangkap di dua lokasi di Jakarta. Salah satunya di kantor lembaga pemerintah. Lagi-lagi dia belum bisa menjelaskan secara terperinci lokasi penangkapannya. Mereka ditangkap saat siang. Selanjutnya, keempatnya digelandang ke kantor KPK.&nbsp; Menurut Febri, perkara itu berkaitan dengan pengadaan barang di Bakamla yang sekarang sedang berjalan. Pengadaan tersebut menggunakan anggaran 2016. (mia/lum/c10/agm)&nbsp;

Pejabat Kejagung Coreng Nama Bakamla, Kena OTT KPK

pejabat kejagung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat kejagung

Berita Terkini

Pejabat Kejaksaan Ikut Terseret Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Pejabat Kejagung Coreng Nama Bakamla, Kena OTT KPK

Download Aplikasi JawaPos.com