<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Msgr-Piero-Pioppo-saat-mengalungkan-Pallium-kepada-Mgr-Kornelius-Sipayung-Foto_-Ananta-Bangun_archdioceseofmedanorid-511961559.jpg" alt="Msgr. Piero Pioppo saat mengalungkan Pallium kepada Mgr. Kornelius Sipayung (Foto: Ananta Bangun/archdioceseofmedan.or.id)" width="100%">
<figcaption>Msgr. Piero Pioppo saat mengalungkan Pallium kepada Mgr. Kornelius Sipayung (Foto: Ananta Bangun/archdioceseofmedan.or.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyelenggarakan jamuan untuk menerima Duta Besar Vatikan, Monsinyur Pioppo, beserta rombongan di Makassar. Pada kesempatan tersebut, Bahtiar menegaskan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, ia menganggap dirinya sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, tanpa memandang agama, ras, atau budaya. Dilansir dari Antara Kamis (1/2), dalam keterangannya di Makassar pada hari Kamis, Bahtiar didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo, Staf Ahli Bidang Ekonomi Since Erna, serta sejumlah pejabat Pemprov Sulsel lainnya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan daerah melibatkan dua aspek, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Bahtiar menekankan pentingnya menempatkan tokoh-tokoh agama pada posisi yang semestinya, sebagai pembimbing umat, termasuk umat Kristiani dan Katolik. Dalam konteks ini, Bahtiar menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab tokoh-tokoh agama melibatkan bimbingan terhadap umat, termasuk umat Katolik dan Kristiani. Ia menyoroti peran penting tokoh agama dalam membangun moral dan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013708850/pejabat-senior-vatikan-dukung-kebijakan-tentang-diperbolehkannya-menikah-bagi-pendeta">Pejabat Senior Vatikan Dukung Kebijakan Tentang&nbsp; Diperbolehkannya Menikah Bagi Pendeta</a> Kehadiran Duta Besar Vatikan dan rombongan dalam rangka pelantikan Uskup baru di wilayah Sulsel menjadi fokus utama pertemuan tersebut. Bahtiar mengungkapkan bahwa sebagai gubernur, ia memiliki kepentingan besar untuk menjalin silaturahmi dan memenuhi undangan dalam acara pelantikan Uskup yang baru di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya, panitia pelantikan juga telah mengundang Bahtiar sebagai Penjabat Gubernur Sulsel untuk hadir dalam acara tersebut. Menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan keagamaan dan upacara penting di komunitas Katolik setempat. ***

PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, menyelenggarakan jamuan untuk menerima Duta Besar Vatikan, Monsinyur Pioppo, di Makassar.

Dubes Vatikan Berkunjung ke Makassar Dijamu PJ. Gubernur Sulsel, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/IMG-20230905-WA0004-492973689.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lelantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lelantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan untuk melantik 10 Penjabat (Pj) Gubernur pilihan Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (5/9/2023). Pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 08.00 WIB di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat dan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube resmi Kemendagri. Tito Karnavian dijadwalkan akan melantik 10 Pj Gubernur untuk menggantikan para Gubernur yang telah habis masa jabatannya pada 5 September 2023. Berdasarkan informasi diterima dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Benny Irwan mengatakan, mereka yang akan habis masa jabatannya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Papua Lukas Enembe. Kemudian, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman. Mereka akan digantikan oleh sejumlah Pj Gubernur yang sebelumnya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui mekanisme tes penilaian akhir (TPA). Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, 10 nama terpilih sudah diputuskan kepala negara pada 1 September 2023. &ldquo;Ya sudah (dipilih 10 nama Pj gubernur,&rdquo; kata dia kepada awak media, Jumat 1 September 2023. Adapun nama-nama Pj Gubernur yang akan dilantik hari ini ialah: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto 10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

Pelantikan 10 Pj Gubernur berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

10 Pejabat Gubernur Dilantik Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian Hari Ini, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/IMG_20230808_234850-1430162069.jpg" alt="Pimpinan DPRD Sulsel berdiskusi dengan anggota terkait tata tertib saat pengusulan nama calon Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (8/8) malam." width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPRD Sulsel berdiskusi dengan anggota terkait tata tertib saat pengusulan nama calon Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (8/8) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Provinsi Sulawesi Selatan batal mengusulkan tiga nama calon Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, rapat paripurna DPRD tidak mencapai kuorum. &rdquo;Untuk itu DPRD Sulsel tidak mengirimkan nama Pejabat Gubernur Sulsel sebagai pengganti gubernur,&rdquo; ucap Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari seperti dilansir dari Antara. Keputusan tersebut diambil setelah melihat jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum atau ketentuan tata tertib (tatib) seperdua dari jumlah anggota sebanyak 85 orang. Yang hadir hanya 42 orang kemudian berkurang menjadi 40 orang dalam dua kali skors pada rapat tersebut. &rdquo;Kita melihat secara langsung bahwa rapat paripurna untuk pengumuman calon Pejabat Gubernur Sulsel yang akan diusulkan DPRD sampai akhir rapat paripurna tidak memenuhi kuorum,&rdquo; tutur Andi Ina Kartika Sari. Berdasar surat dari Mendagri Tito Karnavian per tanggal 21 Juli 2023, lanjut dia, DPRD Sulsel diminta mengajukan tiga nama calon Pj gubernur sampai 9 Agustus. &rdquo;Ini tidak dapat diputuskan,&rdquo; ucap Andi Ina Kartika Sari. Dia menjelaskan, dari usul sembilan fraksi ada empat nama. Namun, permintaan Mendagri hanya boleh mengusulkan tiga nama. Rapat paripurna, kalau cukup kuorum anggota, awalnya dilaksanakan pemilihan atau voting untuk usul tiga nama. &rdquo;Dari empat nama itu ada Rivai Ras, Prof Aswanto, Bachtiar, dan Jufri Rahman. Soal tidak ada diajukan, tidak ada konsekuensi karena kita hanya diminta mengajukan. Karena Pj gubernur itu Bapak Presiden menerima tiga nama dari DPRD dan tiga nama dari Mendagri,&rdquo; papar Andi Ina Kartika Sari. &rdquo;Dengan tidak adanya keputusan pengajuan tiga nama dari DPRD Sulsel tersebut, tentu tiga nama Pj gubernur yang diusulkan Mendagri akan diterima presiden,&rdquo; tambah dia. &rdquo;Ini pertama kali ada aturan yang meminta untuk calon Pj gubernur diusulkan DPRD. Ada Permendagri terkait aturan pejabat gubernur. Waktu dibuka pertama hadir 42 orang anggota, dan kedua 40 orang. Sesuai tatib kita harus setengah dari jumlah anggota. Artinya, harus 42 plus satu, harusnya 43 orang,&rdquo; terang Andi Ina Kartika Sari. Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut berlangsung tegang, bahkan sempat terjadi adu mulut karena hanya sejumlah anggota dari beberapa fraksi yang hadir sedangkan lainnya tidak hadir termasuk ketua fraksi untuk melaksanakan voting. Ketua DPRD Ina Kartika bahkan dua kali menskors rapat. Namun sejumlah anggota dewan tetap bersikukuh tidak menghadiri rapat bahkan ada yang walk out atau keluar dari rapat tersebut. Anggota fraksi yang hadir yakni dari Golkar, PDIP, PPP, Nasdem, dan PAN. Sementara beberapa anggota yang tidak hadir dari fraksi PKS, Gerindra, PKB, dan Demokrat.

DPRD Sulsel batal usulkan tiga nama calon Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel kepada Kemendagri sebab, rapat paripurna DPRD tidak mencapai kuorum

DPRD Sulsel Batal Usulkan Nama Calon Pejabat Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yakin-dapatkan-kursi-cawagub-dki-pks-akan-serahkan-dua-nama-ke-anies_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PKS yakin akan dapatkan kursi wagub DKI Jakarta dan segera serahkan dua nama ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKS yakin akan dapatkan kursi wagub DKI Jakarta dan segera serahkan dua nama ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anak muda yang progresif dalam mengejar pembangunan pantas menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Banten. Pernyataan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Yhanu Setyawan.  Dia mengatakan, tokoh muda selayaknya dipertimbangkan menjadi Pj Gubernur Banten melanjutkan kerja Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang berakhir pada 12 Mei 2022. Sosok itu juga idealnya mampu mengimbangi Kota Jakarta sebagai ibu kota negara.  ”Iya dong, Pj Gubernur yang progresif dan menguasai permasalahan di daerahnya akan membuat daerah yang dipimpinnya tumbuh menjadi daerah yang semakin dinamis,” ujar Yhanu Setyawan, Rabu (6/4).  Selain itu, menurut Yhanu, anak muda calon Pj Gubernur harus cekatan bekerja di lapangan. Dia juga sosok terlatih menata dokumen dan tertib mengelola administrasi negara.  Meski demikian, menurut Wakil Ketua ICMI Banten itu, dari kalangan manapun tokoh tersebut tidak jadi masalah. Yang paling penting mau kerja keras dan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat Banten pada umumnya.  ”Di lingkaran Kantor Staf Presiden (KSP) lebih bagus. Latar belakang tersebut akan membuat semakin lancar jalur komunikasi pembangunan antara Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan pimpinan negara di Jakarta,” ujar Yhanu.  Dia mengakui, sejumlah nama digadang-gadang menjadi sosok Pj Gubernur Banten. Di antaranya mantan Kapolres Serang yang kini sebagai Stafsus Kementrian Pariwisata, Krisnandi.  Selain dia, ada juga nama mantan Kajari Serang/Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka. Lalu, mewakili internal Pemprov Banten ada Sekdaprov Banten Almuktabar.  Muncul pula nama Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik yang disebut-sebut tepat memimpin Banten. Selain itu, ada juga Wamenseskab Fadlansyah Lubis dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.  Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul mengatakan, Pejabat (Pj) Gubernur Banten yang dipilih pemerintah pusat diharapkan merupakan sosok yang mampu menggerakan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Banten. Karena itu, Pj Gubernur Banten idealnya memahami karakteristik birokrasi dan masyarakat Banten.  Sehingga pembangunan bisa berjalan dan didukung masyarakat. Dia menjelaskan, karakteristik masyarakat Banten yang religius pasti dipertimbangkan pemerintah pusat.  ”Saya kira itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Karena kan dia harus paham juga soal kearifan lokal, paham karakteristik masyarakat. Saya kira itu poin penting juga, 2 tahun jadi Pj Gubernur Banten itu bukan waktu sebentar,” ucap Adib Miftahul.

Sosok Pejabat Gubernur Banten Diharapkan Anak Muda Progresif