<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/1000078789-2568881141.jpg" alt="Pelantikan pejabat setneg. (Biro Humas Kemensetneg)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pejabat setneg. (Biro Humas Kemensetneg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melantik empat pejabat fungsional dalam jabatan Analis Hukum Ahli Pertama. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Perpustakaan, Gedung 1 Lantai 3 Kemensetneg. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Muharromi memimpin prosesi tersebut. Pelantikan ini didasar Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 19 Tahun 2025. Keempat pejabat yang dilantik adalah Haura Klarisa Tiffany, Utia Meylina, Dendy Adam Satrawan, dan Resty Dhyah Pudyanatali. Mereka resmi menduduki jabatan fungsional ini melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan setneg. &rdquo;Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah dilantik. Ini menjadi awal perjalanan baru untuk terus berkembang di Kementerian Sekretariat Negara,&rdquo; ujar Muharromi. Dia mengingatkan bahwa jabatan ini membawa tanggung jawab besar, baik bagi kemajuan organisasi maupun negara. Pejabat fungsional diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). &rdquo;Teman-teman perlu mempertajam kreativitas dalam menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien,&rdquo; imbuh Muharromi. Muharromi juga mengingatkan bahwa perjalanan sebagai ASN tidaklah mudah. Setiap individu akan menghadapi dinamika pekerjaan hingga memasuki masa pensiun. &rdquo;Integritas dan inovasi adalah kunci utama dalam menjalankan tugas," tegas Muharromi. Selain itu, dia menyoroti pentingnya rekam jejak dalam membangun karir. Pengalaman dan kualitas kerja menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengangkatan jabatan. &nbsp; &rdquo;Jika amanah tidak dijalankan dengan baik, sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali,&rdquo; ucap Muharromi. Pelantikan menjadi bagian dari komitmen Kemensetneg untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang andal. Jabatan fungsional Analis Hukum memegang peran penting dalam mendukung tugas-tugas perundang-undangan di lingkungan Kemensetneg. Sebagai pejabat fungsional, keempat analis hukum ini memiliki tugas utama untuk memberikan masukan hukum yang relevan dan strategis. Hal ini akan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Muharromi menambahkan, ASN di Kemensetneg harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. &rdquo;Kita harus terus belajar dan berkembang agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks,&rdquo; ujar Muharromi.

Pejabat fungsional diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Empat Analis Hukum Resmi Dilantik di Kemensetneg: Dorongan Karir dan Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/PEJABAT-4133512637.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan selamat kepada sejumlah pejabat baru di lingkungan Kemnaker." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan selamat kepada sejumlah pejabat baru di lingkungan Kemnaker.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertempat di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Rabu (13/9/2023). Pejabat Fungsional yang baru dilantik secara hybrid tersebut terdiri dari, 6 orang Mediator Hubungan Industrial; 5 orang Analis SDM Aparatur; 2 orang Fungsional Perencana; 2 orang Analis Kebijakan; dan 75 orang Pejabat Fungsional dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekjen Anwar menyatakan, Jabatan Fungsional merupakan salah satu jenjang karir dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menjadi Pejabat Fungsional yang baik tentunya harus mencerminkan profesinalisme serta memiliki kompetensi dan integritas yang tidak bisa ditunda lagi. &ldquo;Jabatan-jabatan Fungsional seperti, Mediator Hubungan Industrial, Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan, dan lainnya sebagainya, merupakan jabatan yang diperlukan bagi suatu organisasi,&rdquo; kata Sekjen Anwar dalam sambutannya. Sekjen Anwar menegaskan, paradigma yang dilakukan Kemnaker saat ini adalah perubahan organisasi dengan mengedepankan fungsional dibandingkan struktural sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis yang membutuhkan gerak langkah cepat "Kelincahan dapat terjadi manakala pola kerja kita ubah, dari yang sifatnya instruktif struktural menjadi koordinatif horizontal, " ujarnya. Saat ini, dalam sistem ASN ada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dikenal JPT Utama, Madya dan Pratama. Selanjutnya ada jabatan Administratur, Pengawas dan Jabatan Fungsional, baik Fungsional Ahli maupun Fungsional Keterampilan.

Pejabat Fungsional yang baik tentunya harus mencerminkan profesinalisme dan memiliki kompetensi dan integritas yang tidak bisa ditunda lagi

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Miliki Kompetensi dan Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM-19A.jpg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di acara pelantikan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Operational Room, pada Rabu (18/5/2022)." width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di acara pelantikan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Operational Room, pada Rabu (18/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus berinovasi serta menjaga profesionalitasnya. Memberikan kinerja terbaik merupakan perwujudan dedikasi dan tanggung jawab atas amanah yang diemban, serta pengabdian penuh pada masyarakat, bangsa dan negara.  “Saya mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai pejabat fungsional ahli utama. Jadi kita lihat perjalanan berikutnya, jangan yang lalu. Ini adalah sebuah perjalanan yang menurut saya sangat menarik, di mana hidup itu tidak pernah berhenti. Tinggal kita ada di posisi mana, berkewajiban sebagai apa dan punya tanggung jawab seperti apa. Tapi yang pasti semua tanggung jawab itu undian, tidak ada tanggung jawab yang tidak undian,” tegas Abdul Halim Iskandar saat melantik pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Operational Room, pada Rabu (18/5/2022).  Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim ini mengajak pejabat fungsional yang baru dilantik sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama pada Kemendes PDTT untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.  Gus Halim menegaskan bahwa jabatan fungsional ahli utama merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pengabdian sebelumnya, yang tidak kalah makna dan filosofinya dibanding tugas-tugas yang pernah di emban sebelumnya. Menurutnya, tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional ahli utama tidak jauh berbeda dengan tugas pejabat struktural, yaitu menggerakkan, memotivasi, mendukung dan menstimulasi kerja-kerja di kementerian.  “Di mana pun pasti itu. Dalam posisi struktural maupun fungsional kita juga harus menstimulasi, menggerakkan dengan kebijakan, dengan melalui pengawasan, dengan melalui proses audit dan seterusnya, itu juga menggerakkan, memobilisasi, memotivasi dan semua bergerak menuju lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.  Untuk diketahui, sebanyak lima mantan pejabat struktural Kemendes PDTT dilantik menjadi pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama di lingkungan Kemendes PDTT, yakni Ekatmawati, sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal; Rr. Aisyah Gamawati, sebelumnya menjabat Dirjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; Anto Pribadi, sebelumnya menjabat Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi; Jajang Abdullah, sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Hasman Maani yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.  Di akhir sambutannya, Gus Halim mengajak pada semua pejabat yang dilantik untuk selalu mensyukuri tugas yang akan diemban, dengan cara menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.  “Ayo kita syukuri, dengan cara melaksanakan tugas kita dengan semaksimal mungkin dan selalu kita cantolkan, kita kaitkan, kita tujukan kepada satu cita-cita yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada cita-cita yang lebih mulia selain untuk memberikan layanan dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” pungkas Gus Halim.

Pesan Gus Halim Kepada Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendes PDTT