<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-7-3302637578.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti fenomena flexing alias pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat negara. Menurut Mahfud, tak sepantasnya seorang pejabat negara memamerkan harta kekayaan dihadapan publik.</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kehidupan masyarakat kita meskipun ada yang berpendapat itu ndak apa-apa, tapi bagi saya ndak cocok, kalau untuk Indonesia flexing gitu ya menambahkan kemewahan hedonis dan sebagainya," kata Mahfud dalam siaran Youtube Sekretariat Kabinet, Jumat (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, istri seorang pejabat negara terkadang mendorong suaminya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga melanggar aturan. Sehingga suaminya, yang mendudiki jabatan publik terjepit karena gaya hedonisme sang istri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701809/remas-buah-zakar-suami-saat-dianiaya-putri-balqis-apa-saya-diam-sampai-meninggal">Remas Buah Zakar Suami Saat Dianiaya, Putri Balqis: Apa Saya Diam Sampai Meninggal?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suaminya terjepit di dalam tugasnya kalau kalau celaka jadi masalah hukum," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyarankan, para pejabat negara untuk berpakaian yang sewajarnya. Ia menyebut, publik saat ini sangat terbuka dan memahami gaya berpakaian para pejabat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya tuh hidup ya apa adanya, kan ada baju yang harganya Rp 17 juta, ada yang hanya Rp 200 ribu, kalau difoto itu kan sama aja yang Rp 17 juta juga. Tapi orang yang anu perhatiannya, itu bajunya itu harganya Rp 22 juta katanya kok bisa? tahu itu Pak mereknya yang di sini, banyak pemerhati," pungkas Mahfud.</div>

Menkopolhukam, Mahfud MD menyoroti fenomena flexing alias pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat negara.

Soroti Flexing Pejabat, Mahfud: Terjepit Gaya Hedonisme Akhirnya Celaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Inilah-sosok-pejabat-perumahan-DKI-Jakarta-Selvy-Mandagi-heboh-jadi-sorotan-1423519577-3095240220.jpeg" alt="Gaya hidup mewah Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi dan keluarganya yang mendapat sorotan" width="100%">
<figcaption>Gaya hidup mewah Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi dan keluarganya yang mendapat sorotan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sosok Selvy Mandagi,&nbsp;Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara mendapat sorotan. Pasalnya, pejabat Pemprov DKI Jakarta hobi pamer harta atau flexing yang menginap di hotel mewah seharga Rp 27 juta.</p> <p>Seperti diberitakan <em>Radar Depok (Jawa Pos Group)</em>, namanya jadi sorotan setelah kehidupan pribadinya yang kerap bergaya Hedon di ungkapkan oleh akun <em>Twitter @PartaiSocmed</em> beberapa hari lalu.</p> <p>Dalam postingan itu di unggah sebuah bukti reservasi menginap di sebuah hotel mewah hotel Indonesia Kempinski dengan total biaya mencapai puluhan juta rupiah.</p> <p><em>"Wah pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI keren juga ya ? Menginap di Kempinski dua malam habis Rp 27 juta,"</em> tulisannya dalam unggahan itu.</p> <p>Dalam unggahannya itu, pemilik akun @PartaiSocmed menyebut, bukti reservasi itu di pamerkan sendiri oleh putri dari Selvy Mandagi, Vega Violita Pinaria di akun Facebook miliknya.</p> <p><em>"My Mom reservasi buat nginep liburan Natal dan merayakan acara tahun baru,"</em> ujarnya.</p> <p>Kemudian, putri dari Selvy Mandagi juga sempat menggugah foto di sebuah pameran mobil dan mamerkan kendaraan yang di beli keluarganya itu.</p> <p><em>"Padahal cuma mau lihat-lihat, karena ada yang berkenan di hati jadi beli deh mobil Mazda 3 siap menanti kedatanganmu di rumah. Enggak sabar deh,"</em> tuturnya.</p> <p>Sebuah foto yang memperlihatkan Selvy mengenakan tas dan sepatu merk Gucci pun di ungkap PartaiSocmed. Harga tas yang di pakai Selvy itu di tafsir mencapai Rp 23,69 juta dan sepatu seharga Rp 12,8 juta.</p> <p>Tak sampai disitu, sang anak juga sempat mengunggah sejumlah foto saat dirinya bersama sang ibu tengah liburan ke Eropa.</p> <p><strong>Geram</strong></p> <p>Aksi pamer hidup mewah atau flexing pejabat DKI Jakarta kembali disorot. Kali ini giliran gaya hidup mewah Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi dan keluarganya yang mendapat sorotan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku&nbsp;geram mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan telah meminta Inspektorat untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">flex<strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01461427/cara-pj-gubernur-heru-budi-hartono-biar-pejabat-dki-jakarta-tak-flexing">Cara Pj Gubernur Heru Budi Hartono Biar Pejabat DKI Jakarta Tak Flexing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya, udah saya sampaikan ke Inspektorat untuk suruh klarifikasi,&rdquo; jelasnya kepada wartawan, Rabu (5/4) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan bahwa pemanggilan itu bukan untuk langsung pemeriksaan, melainkan hanya untuk klarifikasi. "Bukan diperiksa, tapi ditanya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Inspektorat DKI Jakarta mengaku bakal memanggil Selvy Mandagi lntaran aksi flexingnya beserta keluarga yang tersebar di media sosial. "(Diperiksa) minggu depan ya,&rdquo; kata Inspektorat DKI Syaefuloh Hidayat, Kamis (6/4) kemarin</div>

Selvy Mandagi, pejabat Pemprov DKI Jakarta hobi pamer harta atau flexing yang menginap di hotel mewah seharga Rp 27 juta.

Melihat Gaya Hidup Mewah Selvy Mandagi yang Buat Heru Budi Hartono Geram

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Endar Priantoro sempat diklarifikasi terkait harta kekayaannya oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.&nbsp;Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, tingkah pamer kemewahan yang dilakukan mantan Dirlidik KPK dan istrinya itu bertentangan dengan spirit KPK. Sebab, semangat lembaga antirasuah sejatinya memperjuangkan antikorupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena etika di KPK tentunya sangat ketat terkait gaya hidup. Sangat tidak elok, bila penyidik utama di KPK memamerkan kemewahan yang tentunya bertentangan dengan spirit lembaga," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang menilai, keputusan KPK memberhentikan Endar Priantoro dari jabatannya&nbsp;sudah tepat. KPK&nbsp;memang&nbsp;berwenang melakukan mutasi terhadap setiap anggotanya apabila tugasnya sudah selesai, atau dirasa sudah tidak sesuai kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK lah yang mengetahui kebutuhan lembaganya. Jadi, kalau KPK merasa personel yang ditugaskan Polri di instansinya sudah tak sesuai yang dibutuhkan, bisa saja dikembalikan, dan KPK boleh meminta ganti sesuai kebutuhannya," ucap Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebaliknya, Bambang justru mempertanyakan, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai memaksakan Endar Priantoro tetap di KPK.&nbsp;"Makanya pertanyaan ini akhirnya muncul. Kenapa Kapolri harus memaksakan Endar Priantoro?"&nbsp;ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, gaya hidup istri&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro viral di media sosial. Berbagai fotonya yang mengenakan pakaian bermerek mahal hingga menyewa helikopter menjadi sorotan warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan&nbsp;Endar&nbsp;untuk periodik 2022, tercatat dia punya total&nbsp;harta&nbsp;mencapai Rp 5.633.150.000 atau Rp 5,6 miliar. Jumlah kekayaannya ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 4.794.400.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan kekayaan yang disampaikan pada 7 Februari 2023,&nbsp;Endar&nbsp;mempunyai tanah dan bangunan yang tersebar di Pangkalpinang, Surabaya, Banyumas, dan Tangerang. Seluruh aset ini nilainya sebesar Rp 6.310.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian,&nbsp;Endar&nbsp;juga memiliki motor tahun 1900, mobil Toyota Innova tahun 2019, dan Honda Sepeda Motor R2 tahun 2021 di LHKPN. Nilai total aset kendaraan milik&nbsp;Endar&nbsp;mencapai Rp 222.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya,&nbsp;Endar&nbsp;memiliki&nbsp;ha<wbr />rta&nbsp;bergerak lainnya sebesar Rp 24,5 juta, kas dan setara kas senilai Rp 126.150.000, serta&nbsp;harta&nbsp;lainnya Rp 450 juta. Dia juga punya utang Rp 1,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dewan Pengawas (Dewas) KPK&nbsp;lantas melakukan klarifikasi terhadap Endar&nbsp;Priantoro terkait sumber kekayaannya&nbsp;tersebut. "KPK membenarkan, bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi antara inspektorat KPK, Direktorat LHKPN dan Dewas telah melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi ini sesuai wewenang dan tugas Dewas sebagaimana diatur dalam UU KPK. "Kami meyakini, Dewas KPK akan bertindak profesional dan independen," ungkap Ali.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Sangat tidak elok, bila penyidik utama di KPK memamerkan kemewahan yang tentunya bertentangan dengan spirit lembaga," kata Bambang.

Pamer Kemewahan Brigjen Endar Dinilai Bertentangan dengan Spirit KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Kepala-Badan-Pertanahan-Nasional-BPN-Jakarta-Timur-Sudarman-Harjasaputra-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra dibebastugaskan dari jabatannya. Hal ini diduga terkait sorotan harta kekayaanya yang mencuat ke publik.<br /> <br /> Sudarman dan istri, Vidya Piscarista telah diminta klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait harta kekayaan yang termuat di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Selasa (21/3) kemarin.<br /> <br /> "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbuka dan menghormati proses pemeriksaan yang berlangsung," kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati kepada wartawan, Rabu (22/3).<br /> <br /> Sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Sudarman juga telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP, Kepala BPN Jaktim itu akhirnya dibebastugaskan.<br /> <br /> "Untuk memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukan, yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatan," tegas Yulia.<br /> <br /> Usai menjalani pemeriksaan di KPK, pada Selasa (21/3) kemarin,<br /> Sudarman memastikan semua data dan fakta soal hartanya sudah dijelaskan ke KPK.<br /> <br /> "Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke tim LHKPN KPK," ucap Sudarman kepada awak media di gedung merah putih KPK.<br /> <br /> Sudarman menyebut, KPK bekerja dengan baik dalam mengecek LHKPN miliknya. Ia mengapresiasi, kinerja lembaga antirasuah yang bekerja profesional.<br /> <br /> "Saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional," urai Sudarman.<br /> <br /> Sementara itu, Vidya Piscarista membantah bergaya hidup mewah. Ia menampik mempunyai barang-barang mahal.<br /> <br /> "Jadi yang di sosial media itu enggak benar ya harga-harganya," ujar Vidya.<br /> <br /> Vidya mengakui, diklarifikasi KPK soal sejumlah gambar yang bertebaran di media sosial. Ia menegaskan, bukan seharusnya istri pejabat negara memperlihatkan barang-barang mewah.<br /> <br /> "Harusnya sih enggak," tukas mantan Miss Jawa Timur 2007 ini.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Sudarman tercatat terakhir menyampaikan LHKPN pada 29 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021. Ia tercatat memiliki harta kekayaan seluruhnya senilai Rp 14.765.037.598.<br /> <br /> Sudarman juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan mencapai Rp 13.997.511.000. Aset berupa properti itu tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Malang, Ciamis, Tangerang Selatan, Garut dan Bogor.<br /> <br /> Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruan/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi senilai Rp 438.000.000. Aset bergerat itu meliputi motor Vespa Primavera 2014 dan mobil Mazda CX5 2017.<br /> <br /> Sementara itu, harta bergerak lainnya sebesar Rp 600.000.000. Kemudian kas dan setara kas Rp 249.526.598. Namun, Sudarman memiliki utang sebesar Rp 520.000.000. Sehingga total harta kekayannya seluruhnya senilai Rp Rp 14.765.037.598.

Sebelum Diperiksa KPK, Kepala BPN Jaktim Dibebastugaskan