<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT_Sidang-Vonis-Angin_MIFTAHUL-HAYAT-13-3452796733.jpeg" alt="Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat tertunda pada pekan lalu, vonis terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji akhirnya dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemarin (28/8) hakim memvonis Angin dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Angin juga diminta membayar uang pengganti Rp 3,7 miliar. Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran Angin dinilai terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). &rdquo;Menyatakan terdakwa Angin Prayitno Aji terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Fahzal Hendri dalam amar putusannya. Putusan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tuntutan yang dibacakan akhir Juni lalu, JPU meminta hakim menjatuhkan hukuman kepada Angin berupa pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 29,5 miliar. Tuntutan tersebut diberikan lantaran Angin ditengarai menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Di antaranya, PT Rigunas Agri Utama, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, dan CV Perjuangan Steel. Gratifikasi itu diterima Angin dalam rentang waktu 2014&ndash;2019. Hitungan jaksa KPK, Angin menerima gratifikasi Rp 44,133 miliar. Uang tersebut kemudian digunakan Angin untuk membeli sejumlah aset di sejumlah lokasi. Salah satunya, tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Kemudian, tanah dan bangunan di Sekeloa, Coblong, Kota Bandung. Menanggapi putusan hakim itu, pihak Angin maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Jaksa akan mempelajari putusan tersebut dan mendiskusikannya di KPK sebelum menyatakan sikapnya. (tyo/c14/fal)

Sempat tertunda pada pekan lalu, vonis terhadap Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP dibacakan majelis hakim.

Perkara Gratifikasi dan TPPU, Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji Divonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat.jpg" alt="NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Rafael Alun Trisambodo Miliki Aset Rp 56 Miliar</h3> JawaPos.com - Kabag Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo mempunyai harta bernilai fantastis. Rafael Alun Trisambodo merupakan orang tua Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora, 17.  Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK periodik 2021, Rafael tercatat memiliki harta senilai Rp 56,104 miliar. Jumlah tersebut paling banyak merupakan aset berupa tanah dan bangunan, yakni Rp 51,937 miliar. Aset tersebut tersebar di Manado, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Sleman.  Aset lain yang dilaporkan Rafael kepada KPK berupa alat transportasi senilai Rp 425 juta. Itu terdiri atas Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018. Rafael juga melaporkan aset lain berupa surat berharga dengan nilai Rp 1,556 miliar. Kemudian, aset berupa kas atau setara kas senilai Rp 1,345 miliar.  LHKPN Rafael itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan atasannya, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Berdasar LHKPN KPK periodik 2021, Suryo tercatat memiliki harta total senilai Rp 14,452 miliar.  Di LHKPN, mobil Jeep Rubicon yang digunakan pelaku tidak ada dalam laporan. Terkait itu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Kemenkeu tengah melakukan pemeriksaan. ”Kemenkeu mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas,” katanya.  Upaya itu salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap LHKPN dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA). ”Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara,” imbuhnya.  Senada dengan Menkeu, Yustinus menyebut saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan.

Jeep Rubicon Yang Dipakai Anak Pejabat Pajak Tak Tercatat di LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-Kpk-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Ketua Kpk Firli Bahuri saat jumpa pers terkait tersangka kasus suap terhadap penyidik KPK, Sabtu (24/4/2021). Syahrial dijadikan tersangka lantaran diduga kuat telah menyogok penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp1,5 miliar. Syahrial menyuap Rob" width="100%">
<figcaption>Ketua Kpk Firli Bahuri saat jumpa pers terkait tersangka kasus suap terhadap penyidik KPK, Sabtu (24/4/2021). Syahrial dijadikan tersangka lantaran diduga kuat telah menyogok penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp1,5 miliar. Syahrial menyuap Rob</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani sebagai tersangka pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).  Lembaga antirasuah juga turut menjerat Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations; Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin; dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.  Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, Veronika diduga memberikan suap sebesar SGD 500 ribu atau sekitar Rp 5,39 miliar dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Suap puluhan miliar itu bertujuan untuk mengurus pemeriksaan PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016.  "Diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).  Selain menerima suap terkait pemeriksaan pajak Bank Panin, dua pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu juga diduga menerima suap terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  Angin Prayitno Aji dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp 15 miliar pada periode Januari hingga Februari 2018. Angin dan Dadan juga diduga menerima suap sebesar total SGD 3 juta yang diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama pada kurun waktu bulan Juli-September 2019.  Firli memastikan, penyidikan kasus dugaan suap ini tidak akan berhenti dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka. KPK akan terus mengembangkan dan mengusut kasus ini.  "Saat ini kita mengusut kasus suap terkait penerimaan hadiah atau janji tetapi tadi disampaikan apakah kita berhenti di sini tentu tidak, karena tindak pidana korupsi harus buktikan suap dan bagian korupsinya sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang," pungkas Firli.  Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Petinggi Bank Panin Diduga Suap Eks Pejabat Ditjen Pajak Rp 25 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengusutan kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus bergulir. Dua pegawai yang diduga terlibat kasus tersebut telah dicekal. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri.  Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara kemarin (4/3).  ’’Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,’’ terangnya.  Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.  Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. ”Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.  Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya. Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.  Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP. Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Antara lain, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.  Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun, hingga kemarin KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.  Menurut Alex, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas. Dia memastikan, pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. ”Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.  Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka. ”Dugaan tindak pidana korupsi (di DJP Kemenkeu) terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,” jelasnya. Karena itu, dia mengimbau semua wajib pajak patuh.  Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. Apalagi, Maret dan April merupakan waktu melapor SPT. ”Kalau tidak puas dengan hitungan dari aparat pajak, ada upaya hukum, yaitu mengajukan keberatan. Kalau keberatan tidak diterima, bisa ajukan banding. Itu mekanismenya,” beber dia. Bukan malah menyuap pegawai DJP Kemenkeu agar kewajiban pajaknya dikurangi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/kpk-usut-suap-pejabat-ditjen-pajak/">KPK Usut Suap Pejabat Ditjen Pajak</a>  Terpisah, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mendorong dilakukan reformasi birokrasi oleh Kemenkeu.  Reformasi birokrasi, lanjut dia, perlu dilakukan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk menekan tindakan koruptif hingga lini terbawah. Apabila ada pegawai yang diketahui korupsi, pimpinannya pun harus bertanggung jawab. Bila perlu, pimpinan dicopot dari jabatannya karena dinilai tak bisa mengawasi dan memberikan teladan yang baik bagi pegawai.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Higq47bH5Qg

Imigrasi Cekal Dua Pejabat Ditjen Pajak Sejak 8 Februari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pejabat-ditjen-pajak-satu-ini-hampir-saja-berkenalan-dengan-setnov_m_129070.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dadang Suwarna mengaku pernah akan dikenalkan ke Ketua DPR Setya Novanto oleh anak buahnya, Kasubdit Bukti Permulaan Ditjen Pajak Handang Soekarno. Saat itu, Dadang juga diketahui tengah mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu diakui Dadang saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap pejabat pajak terkait pengurusan masalah pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Handang Soekarno, Rabu (10/5). "Waktu pertemuan di Bandung, waktu rapat di Bandung, beliau (Handang) menawarkan saya akan memperkenalkan kepada ketua DPR. Saat itu kita akan membahas UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan)" kata Dadang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Dadang, Handang mengetahui pencalonannya sebagai anggota BPK. Karena itu, Handang berniat mengenalkan Dadang kepada Setya Novanto. Meski demikian, Dadang mengklaim batal berkenalan dengan Novanto. "Waktu itu saya bilang saya enggak perlu ketemu Pak Setya Novanto. Karena kebetulan saudara saya meninggal dunia dan saya ikut tahlilan. Saya telepon dia (Handang)" ujar Dadang. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Handang Soekarno telah menerima suap sebesar USD 148.500 atau setara Rp 1,99 miliar dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair. Suap diberikan untuk membantu mempercepar penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Sejumlah persoalan pajak PT EKP antara lain pengembalian kelebihan pembayaran&nbsp; pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN). Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Uang sebesar Rp 1,9 miliar itu baru sebagian pemberian dari yang dijanjikan Rajamohanan kepada Handang yaitu sebesar Rp 6 miliar. (put/JPG)

Pejabat Ditjen Pajak Satu Ini Hampir Saja Berkenalan Dengan Setnov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/namanya-disebut-di-kasus-pajak-ini-akan-dilakukan-fahri-pada-kpk_m_118266.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tersulut emosi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memanggil dirinya. Dia malah balik berencana akan memanggil komisi antirasuah itu. "Saya yang akan panggil KPK. Bukan dibalik," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3). Fahri menegaskan bahwa KPK telah menyalahi prosedur dengan membuka dokumen terkait pembayaran pajaknya di persidangan kasus suap penghapusan pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair di PN Tipikor Jakarta, Senin (20/3).&nbsp; "Mereka yang sudah melakukan kesalahan, mereka membuka rahasia pajak, itu melanggar undang-undang pajak," ucapnya dengan wajah memerah. Dia menjelaskan, sejatinya tugas KPK tidak dalam mengurusi pembayaran pajak seseorang, melainkan menelusuri apakah orang tersebut melakukan suap atau menerima suap. "KPK harus tahu diri. Mereka telah melakukan pelanggaran, abuse, keluar dari kewenangannya dan mereka harus dipanggil," seru legislator asal NTB itu. Fahri merasa diintimidasi KPK dengan hal ini dan menilai ini bentuk serangan lantaran dirinya selalu mengkritik kinerja lembaga antirasuah itu. Dia pun akan meminta secara khusus kepada komisi III dalam hal ini, untuk memanggil mitranya itu. "Supaya mereka ditanya soal ini. Apa mereka mau jadi preman-preman pasar? Neken-neken orang, neror-neror orang itu, maunya begitu? Enggak usah belagu, KPK itu yang diawasi DPR bukan DPR diawasi KPK, jangan dibalik-balik," pungkasnya. (dna/JPG)

Namanya Disebut di Kasus Pajak, Ini Akan Dilakukan Fahri Pada KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66257_85385_kpk-geledah.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi usai menetapkan Pejabat Eselon III Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Direktur Utama PT E.K. Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Raja Mohanan Nair sebagai tersangka. Salah satunya, di rumah tersangka Handang Soekarno. &quot;Semalam tim geledah di empat lokasi kantor Direktorat Jenderal Pajak, rumah tersangka RRN, rumah tersangka HS dan kantor PT EK Prima ekspor indonesia di Jakarta,&quot; kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (23/11). &quot;Baru selesai dini hari tadi,&quot; ujar Yuyuk. Namun, Yuyuk masih enggan mengungkapkan hasil penggeledahan tadi malam. Handang ditetapkan sebagai penerima suap dari Direktur Utama PT E.K. Prima Ekspor Indonesia (EKP), Rajes Rajamohanan Nair (RRN) sebesar USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar. Suap diberikan untuk menghilangkan kewajiban pajak PT EKP dengan surat tagihan pajak senilai Rp 78 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut uang Rp 1,9 miliar yang diterima Handang saat OTT, Senin (21/11) malam kemarin, merupakan pemberian pertama. Sementara comitment fee yang ditentukan sebesar Rp 6 miliar. (put/jpg)

KPK Geledah Rumah Pejabat Ditjen Pajak Tersangka Penerima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66117_85244_kpkk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dugaan suap hasil operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (22/11) malam. Mereka adalah Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajes Rajamohanan Nair dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno. Yang pertama keluar dari gedung KPK adalah Handang Soekarno sekitar pukul 20.45 WIB. Saat digelandang ke mobil tahanan, dia bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Pukul 20.55 WIB disusul Rajes yang juga enggan berkomentar terkait kasusnya. &quot;Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak penyidik KPK menahan kedua tersangka,&quot; kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. Harsa mengatakan, kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua rutan berbeda. &quot;HS ditahan di Rutan C1 (KPK) dan RRN di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,&quot; ujar Harsa. Handang ditetapkan sebagai penerima suap dari Direktur Utama PT E.K. Prima Ekspor Indonesia (EKP), Rajes Rajamohanan Nair (RRN) sebesar USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar. Suap diberikan untuk menghilangkan kewajiban pajak PT EKP dengan surat tagihan pajak senilai Rp 78 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut uang Rp 1,9 miliar yang diterima Handang saat OTT, Senin (21/11) malam kemarin, merupakan pemberian pertama. Sementara comitment fee yang ditentukan sebesar Rp 6 miliar. (put/jpg)

Terjaring OTT, KPK Tahan Pejabat Ditjen Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat ditjen pajak

Berita Terkini