<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/XzCIWQfAcUnAznx9g9AkeZXAAX4fcSP4t2CNxyex-1-1176209954.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna meminta pejabat daerah tidak takut jadi korban pemerasan. Kejati Banten akan menindak para preman berkedok LSM yang memeras pejabat daerah. (Kejati Banten)" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna meminta pejabat daerah tidak takut jadi korban pemerasan. Kejati Banten akan menindak para preman berkedok LSM yang memeras pejabat daerah. (Kejati Banten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindak pemerasan oleh preman berkedok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih marak terjadi. Bahkan aksi pihak tidak bertanggung jawab itu kerap menyasar pejabat daerah. Untuk memberikan perlindungan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten meminta agar para pejabat daerah yang merasa jadi korban pemerasan tidak ragu untuk melapor.&nbsp; Kepala Seksi Penerangan (Kasipenkum) Kejati Banten Rangga Adekresna menyampaikan bahwa jajaran Kejati Banten punya personel bidang intelijen di setiap kejaksaan negeri (kejari). Laporan dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah bisa disampaikan kepada personel bidang intelijen tersebut. Menurut dia, langkah itu penting untuk memastikan tidak terjadi lagi pemerasan terhadap pejabat daerah. &rdquo;Apabila terjadi percobaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota LSM, sehingga tindakannya dapat berakibat terhambatnya pembangunan, silakan melapor pada bidang intelijen kejari setempat dan tembusannya ke asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Banten,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan resmi pada Selasa (11/11). Rangga menyampaikan bahwa fungsi utama LSM adalah memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan memastikan kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat. LSM juga bertugas mendorong akuntabilitas dan transparansi. LSM tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Apalagi sampai memeras dan menghambat pembangunan daerah. &rdquo;Niat suci pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjuang untuk masyarakat memang tak jarang terdisrupsi oleh kepentingan segelintir oknum, sehingga membelokkannya menjadi tindakan kurang terpuji bahkan tak jarang menjadi penghalang pembangunan suatu daerah,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Rangga menegaskan, jika ada preman berkedok LSM yang mencoba menghalangi pembangunan di wilayah Banten, khususnya Tangerang Selatan (Tangsel) dan sekitarnya, pihaknya akan turun tangan. Dia menyampaikan bahwa intelijen kejaksaan punya fungsi sebagai pengamanan pembangunan. Di antaranya dengan mengambil langkah untuk mencegah, menangkal hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap proyek-proyek strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pada skala nasional dan maupun skala daerah.&nbsp; &rdquo;Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan intelijen penegakan hukum, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menjaga agar pembangunan berjalan sesuai hukum,&rdquo; imbuhnya. Untuk itu, lanjut Rangga, seluruh pejabat daerah dan pemangku kewenangan di daerah Banten tidak perlu takut. Bila merasa menjadi korban pemerasan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk yang berkedok atau mengatasnamakan LSM, para pejabat itu diimbau segera melapor. &rdquo;(Pejabat) untuk tidak pernah takut terhadap segala jenis ancaman oknum anggota LSM selama semua tindakannya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum dan perundangan yang berlaku,&rdquo; tegas dia.&nbsp; &nbsp;

Kejati Banten mengingatkan pejabat daerah untuk melapor jika menjadi korban pemerasan oleh preman berkedok LSM.

Pemerasan Berkedok LSM Marak, Kejati Banten Minta Pejabat Daerah Melapor Bila Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa praktik suap di lingkungan pemerintah daerah masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data KPK, sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu berasal dari pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Terbaru, KPK tengah menangani kasus rasuah yang melibatkan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal itu saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema &ldquo;Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah&rdquo; di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta. &ldquo;Sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,&rdquo; kata Fitroh di hadapan 25 wali kota dan bupati peserta kursus, melalui keterangan tertulis, Jumat (7/11). Fitroh menjelaskan, dari 1.666 perkara yang telah ditangani KPK, 854 di antaranya melibatkan pejabat daerah. Menurutnya, fenomena tersebut tak lepas dari tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang memicu praktik transaksional. &ldquo;Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,&rdquo; ujarnya. Fitroh menilai, korupsi selalu berawal dari niat jahat, meski kerap dibungkus dalih kebutuhan politik atau budaya permisif. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran moral dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia juga mendorong optimalisasi pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit sebagai upaya pencegahan korupsi. Selain integritas, Fitroh menilai seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.&nbsp;&ldquo;Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,&rdquo; ujarnya. Fitroh mengajak para kepala daerah menjalankan prinsip &ldquo;GATOTKACA MESRA&rdquo;. Gerak cepat, totalitas, kreatif, adaptif, cerdas, amanah, melayani, empati, sepenuh hati, ramah, dan antusias. &ldquo;Layani masyarakat dengan empati, jangan sombong, dan jangan terjebak formalitas. Jangan takut ditangkap KPK asal jangan main kotor,&rdquo; tegasnya. Sebagai pedoman moral, Fitroh juga memperkenalkan konsep nilai integritas bertajuk piramida &ldquo;IDOLA&rdquo;, yang terdiri dari integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil. &ldquo;Jika pemimpin memiliki IDOLA, maka tujuan bernegara yang adil dan makmur akan tercapai,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK mengungkap 51 persen kasus korupsi berasal dari pejabat daerah, imbau penerapan nilai integritas dalam pemerintahan.

 KPK Sebut ada 854 Kasus Korupsi Libatkan Pejabat Daerah, Terbaru Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dpd-art.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selain pejabat pemerintah pusat beberapa pejabat daerah atau keluarganya sering mempertontonkan kehidupan sangat mewah. Beberapa di antaranya istri pejabat dari Riau dan Pj Bupati Bombana dan istrinya.  Menurut anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha, viralnya video-video unggahan media maupun masyarakat terkait kehidupan hedonis para pejabat termasuk pejabat daerah harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. ”Banyak contohnya, termasuk istri pj Bupati Bombana,” sebut dia.  Abdul Rachman Thaha menjelaskan, kehidupan para PNS/ASN dan keluarganya yang hedonis merupakan preseden buruk bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sebab, mereka adalah para PNS/ASN merupakan pelayan rakyat.  ”Mereka mempertontonkan sesuatu berlebihan dalam kehidupan. Mereka ini tidak sadar kalau yang gaji itu adalah uang berasal dari rakyat,” tutur Abdul Rachman Taha.  Semestinya menurut dia, menjadi penjabat daerah atau pusat adalah pelayan masyarakat yang baik. Bukan malah memperlihatkan kehidupan yang hedon.  ”Rakyat kita hari ini sedang menjerit. Di mana persoalan sembako semua harga naik, para pejabat daerah malah pelesiran kemana-mana bahkan sampai keluar negeri,” ujar Abdul Rachman Thaha.  ”Saya meminta kepada mendagri untuk menegur bahkan kalau perlu copot para pejabat yang kehidupannya dipertontonkan secara hedon,” tambah dia.  Dia menegaskan, KPK bisa mengejar LHKPN bagi para pejabat daerah yang belum melaporkan LHKPN.  ”Apalagi hanya seorang Pj pejabat daerah yang kehidupannya hedon begitu luar biasa dengan gaji yang terukur tapi mempertontonkan kehidupan mewah berlebihan,” terang Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, para pejabat itu di mata masyarakat daerahnya sangat memalukan. Mendagri harus mengambil sikap terhadap para Pj pejabat daerah yang terindikasi kehidupan hedon.  ”Periksa mereka ini, sikap seperti ini tidak perlu ada toleransi lagi,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD RI Minta Mendagri Copot Pejabat Daerah Bergaya Hedon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet-1.jpg" alt="SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Secara tegas, Jokowi bakal mencopot pejabat daerah yang tidak bisa menangani permasalahan karhutla.  "Kejadian kebakaran besar, kita rutin melakukan pertemuan seperti ini. Tujuannya apa, untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres. Terutama ini jika ada pejabat-pejabat yang baru, yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran, sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).  Jokowi menegaskan, jika terdapat wilayah yang terjadi peristiwa karhutla, tak segan melakukan pencopotan kepada pejabat daerah. Hal ini merupakan langkah tegas, agar wilayah rawan karhutla mengantisipasi terjadinya hal tersebut.  "Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti," tegas Jokowi.  "Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya, pasti semuanya masih ingat yaitu dicopot yaitu diganti. Jelas? Meski saya sudah perintah ke Panglima dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi, ini hanya untuk yang pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," sambungnya.  Jokowi menyebut, meski saat ini tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, namun kewaspadaannya tetap terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh lengah. Karena itu, Jokowi mengultimatum setiap pejabat daerah untuk memetakan daerah rawan karhutla. Antisipasi ini dilakukan sedini mungkin untuk mencegah potensi terjadinya karhutla, yang kerap terjadi pada musim kemarau.  "Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail. Sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif, karena berdasarkan laporan BMKG tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April," tandas Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Jokowi Ultimatum Pejabat Daerah, Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Doni-Monardo-Kepala-BNPB-Bahas-Anggaran-eca2-1.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini kondisinya semakin parah. Salah satu penyebabnya yakni karena pejabat daerah kurang peduli karhutla yang menimpa di daerah mereka. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.  Menurut dia, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen terkait, masih minim. Padahal, jika sinergitas itu bisa lebih maksimal, maka energi yang dikeluarkan untuk upaya penanggulangan karhutla bisa lebih besar.  "Pada kesempatan ini saya juga memberi masukan atau evaluasi. Kami dari BNPB membandingkan sembilan daerah karena ada keluhan juga dari TNI dan Polri di lapangan. Karena adanya kurang peduli dari sejumlah pejabat daerah. Saya tidak menyebut siapa pejabatnya, tetapi rata-rata pejabat setingkat Kabupaten Kota," ujar Doni saat jumpa pers terkait karhutla di Kantor BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Karhutla-Kalteng-Pos.jpg" alt="PENGHASIL ASAP: Petugas pemadam kebakaran dibantu polisi berusaha memadamkan api di lahan gambut di Jalan G Obos XIV Ujung, Palangka Raya, kemarin sore (8/9). (Agus Pramono/Kalteng Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGHASIL ASAP: Petugas pemadam kebakaran dibantu polisi berusaha memadamkan api di lahan gambut di Jalan G Obos XIV Ujung, Palangka Raya, kemarin sore (8/9). (Agus Pramono/Kalteng Pos)</figcaption>
</figure> Kepala BNPB Doni Monardo. (Hendra Eka/Jawa Pos)  Doni mengungkapkan, ketidakpedulian pejabat daerah di wilayah terdampak karhutla ditunjukkan dengan kerap tidak hadirnya mereka dalam rapat koordinasi. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari unsur-unsur pemadam di lapangan.  "Ini adalah keluhan dari para unsur pemadam di lapangan. Bahkan ada juga yang setiap undangan rapat tidak hadir. Padahal kita semua tahu penyebab kebakaran ini adalah 99 persen ulah manusia," ungkapnya.  Doni dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa kerugian ekonomi yang diderita akibat Karhutla sangat besar. Pada 2015 lalu, kerugian ekonomi mencapai USD 16,1 miliar atau sekitar Rp 224,83 triliun karena kebakaran hutan dan lahan.  "Kami mengharapkan kerja sama dari semua komponen, terutama bapak bupati, bapak camat, bapak lurah, dan kepala desa untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Sekali lagi kalau sudah terbakar memadamkannya sangat sulit," tandasnya.

BNPB: Karhutla Makin Parah karena Pejabat Daerah Nggak Peduli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susul-dprd-dan-kelapa-desa-giliran-bupati-desak-kenaikan-penghasilan_m_.jpg" alt="Ketua Apkasi Mardani H. Maming" width="100%">
<figcaption>Ketua Apkasi Mardani H. Maming</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Desa di seluruh Indonesia menerima kenaikan gaji dan tunjangan yang signifikan, Pemerintah diminta memperhatikan kesejahteraan dan pendapatan bupati yang sejak 12 tahun tidak pernah naik. “Seharusnya, dengan memperhatikan beban dan tanggung jawab para bupati yang sedemikian besar, sudah sewajarnya pemerintah pusat juga segera memperhatikan peningkatan kesejahteraan atau gaji serta tunjangan para bupati,” harap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H. Maming dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/1). Apkasi, jelas Mardani, telah lama memperjuangkan keluhan teman-teman bupati terkait masalah pendapatan mereka yang relatif terbilang rendah, baik secara tertulis maupun disampaikan secara lisan kepada Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan. “Malah belum lama ini, Menteri Keuangan menyatakan kepada beberapa media akan segera mengkaji dan menaikan gaji para kepala daerah, termasuk bupati," ungkap Mardani. Kebijakan menaikkan gaji dan tunjangan diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan kepala daerah, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang belakangan ramai menerpa para kepala daerah. Mardani melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik saat ini, maka sudah tepat jika pemerintah pun memperhatikan kesejahteraan para bupati dengan menaikkan pendapatan mereka. “Saya pikir, Pak Presiden Jokowi juga akan mendukung harapan dari para kepala daerah yang memang telah lama tidak pernah mengalami kenaikan pendapatan ini,” pungkas Mardani.

Susul DPRD dan Kepala Desa, Giliran Bupati Desak Kenaikan Penghasilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pejabat-legislatif-di-daerah-paling-ogah-laporkan-harta-kekayaannya_m_177828.jpeg" alt="Konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2017" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2017</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai, di tahun 2017, kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah, yaitu sekitar 28 persen. Padahal, KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik. &ldquo;Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn),&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers cacatan akhir tahun KPK, di Jakarta Rabu (27/12). Aplikasi tersebut kata Basaria, dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. &ldquo;Efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya,&rdquo; terang Basaria. Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis, yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn. Untuk tahun 2017, KPK telah menerima sebanyak 245.815 LHKPN, yang terdiri dari 78,69 persen dari 252,446 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 30,96 persen dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 94,67 persen dari 19,721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82,49 persen dari 29,250 wajib lapor BUMN/BUMD. Selain kepatuhan LHKPN, KPK juga mengimbau PN untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. &ldquo;Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.685 laporan, 551 di antaranya dinyatakan milik negara, 37 ditetapkan milik penerima dan 278 laporan masih dalam proses penelaahan,&rdquo; papar purnawirawan jenderal bintang dua tersebut. Menurut Basaria, bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 667 laporan, diikuti kementerian dengan 447 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan. Dari laporan gratifikasi ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp114 miliar, termasuk di dalamnya uang lebih dari 4,4 miliar rupiah yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dan selebihnya berbentuk barang senilai Rp109 miliar. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pejabat Legislatif di Daerah Paling Ogah Laporkan Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73647_92963_tjahco-kumoolo.jpg" alt="Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah daerah (pemda) masih akrab dengan praktek korupsi dan pungutan liar (pungli). Terbukti dengan banyaknya pejabat di daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Belum lagi data yang dibeberkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) yang menunjukkan belasan ribu laporan masyarakat terkait pungli di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hanya bisa geleng-geleng saat dikonfirmasi mengenai fakta-fakta itu. Di tiap kesempatan, dia selalu mengumandangkan pengarahan bertema antikorupsi dan antipungli. Namun di daerah memang masih masuk angin alias banyak oknum pejabat nakal. &quot;Bukan Kemendagrinya, tapi di level paling bawah. Kontrol dan komitmen kepala daerah sudah ada, tapi ya...,&quot; ujar Tjahjo menanggapi tingginya pungli. Ke depan, politisi PDIP ini menjanjikan sikap lebih fleksibel pada penegak hukum untuk menekan perilaku menyimpang di daerah. Misalnya soal penyadapan bagi kepala daerah yang bandel, Tjahjo langsung setuju jika ada permohonan menyadap masuk ke pihaknya. Sikap tersebut untuk menghilangkan oknum-oknum di jajaran kepemimpinannya yang membuat nama Kemendagri tercoreng. Lebih lanjut Tjahjo juga mengaku tak habis pikir, ketika ditanyai titik permasalahan mengapa tak sedikit pegawai di daerah yang memanfaatkan jabatan mereka. Ini khususnya dalam bermain kekuasaan di ranah perizinan, penganggaran atau di pelayanan yang sering disoroti KPK. Padahal banyak peraturan daerah terkait retribusi dan lainnya yang telah dicabut seperti pemangkasan tahapan pengurusan dokumen dari akte lahir hingga kartu keluarga dan KTP. Sedikit yang menjadi gambaran langkah dari Kemendagri pada 2017 adalah penyeragaman sistem elektronik. Belum jelas bagaimana Tjahjo akan memaksa daerah-daerah melakukan digitalisasi ini. Yang jelas baginya hal tersebut merupakan salah satu cara membuat kinerja pemerintahan menjadi transparan dan menghindari celah korupsi. &quot;Kami berharap dengan semakin banyak online, semua tender kalau bisa dengan model e-Katalog,&quot; ujar Tjahjo. (adn/yuz/JPG)

Pejabat Daerah Masuk Angin, Korupsi dan Pungli Masih Marak

pejabat daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat daerah

Berita Terkini