<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/3H6A6565JPG-2130071234.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini setelah tim penyidik KPK, menangkap Budiman Bayu Prasojo, sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut. "KPK melakukan penahanan terhadap BPP untuk 20 hari pertama sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Nega (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2). KPK menduga, Budiman Bayu Prasojo bersama-sama tersangka Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya pada periode 2024-2026. Hal ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house. KPK menemukan uang tunai senilai Rp 5,19 miliar. "Dimana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp 5,19 miliar, yang disimpan dalam lima koper," ucap Asep. Penemuan safe house itu atas pengembangan dari kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan DJBC, dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada 4 Februari 2026. Dalam operasi senyap itu KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). KPK menduga, uang penerimaan gratifikasi yang para pejabat DJBC terima, dikumpulkan oleh pegawai DJBC di safe house atas arahan dari Budiman Bayu dan Sisprian. "Uang yang dikumpulkan diduga digunakan sebagai dana operasional, sejak SIS menjabat sebagai Kasubdit Intelijen," pungkasnya.

KPK resmi tahan Budiman Bayu tersangka korupsi importasi di Bea Cukai. Gratifikasi Rp5,19 M ditemukan dalam safe house terkait kasus DJBC.

KPK Resmi Tahan Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Tersangka Baru Dugaan Korupsi Importasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/RwR1OXPslw3WjFb4kAzHU5MnbelkANJtrIoJwRW8-650704249.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tersangka baru tersebut adalah Budiman Bayu Prasojo (BPP), selaku Kepala Seksi pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC. &ldquo;Dari pengembangan penyidikan perkara ini, KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru, yaitu Saudara Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Direktorat P2 DJBC,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Kamis (26/2). Budi menjelaskan, tim KPK melakukan penangkapan terhadap BPP sekitar pukul 16.00 WIB di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di Jakarta. Setelah itu, yang bersangkutan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini, BPP tengah diperiksa penyidik untuk pendalaman perkara. Dalam kasus ini, ia disangkakan melanggar Pasal 12B tentang gratifikasi juncto Pasal 20 huruf C KUHP baru. Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan sejumlah tersangka dan saksi, serta rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan lima koper berisi uang tunai senilai sekitar Rp 5 miliar. &ldquo;Dari hasil penggeledahan itu, penyidik mendalami dari para saksi terkait asal-usul uang tersebut dan peruntukannya,&rdquo; tegas Budi. KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DJBC. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada hari yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal. Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan 6 dari 17 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). &nbsp; Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

KPK tetapkan pejabat Bea Cukai Budiman Bayu tersangka suap importasi dengan bukti uang Rp 5 miliar. Simak perkembangan terbaru kasus ini.

KPK Tetapkan Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Tersangka Baru Dugaan Suap Importasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/barbuk-korupsi-174239743.jpg" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan tumpukan uang hingga logam mulia yang mencapai Rp 40,5 miliar. Barang bukti itu merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal. KPK telah menetapkan Rizal sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Selain Rizal, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut yakni Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan, pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Ray Dedy Kurniawan. Penetapan para tersangka dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara usai memeriksa secara intensif 17 orang, termasuk 12 pegawai Bea Cukai yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2). &ldquo;Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam. Asep menjelaskan, konstruksi perkara bermula dari adanya pemufakatan jahat antara Orlando Hamonangan dan Sisprian Subiaksono dengan pihak PT Blueray, yakni John Field, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan. Mereka diduga mengatur perencanaan jalur importasi barang agar bisa lolos dari pemeriksaan. Dalam aturan Kementerian Keuangan, terdapat dua jalur pelayanan impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik. Melalui pengondisian tersebut, barang-barang palsu, KW, dan ilegal yang diimpor PT Blueray diarahkan agar tidak menjalani pemeriksaan fisik. &ldquo;Dengan pengondisian itu, barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,&rdquo; ucap Asep. Sebagai imbalannya, terjadi pertemuan dan penyerahan uang dari PT Blueray kepada sejumlah pegawai dan pejabat Bea Cukai. Bahkan, terdapat jatah bulanan yang diberikan kepada oknum-oknum tertentu. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, kantor PT Blueray, serta sejumlah lokasi lain dengan total nilai Rp 40,5 miliar. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp 1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, emas batangan seberat 2,5 kilogram senilai sekitar Rp 7,4 miliar, emas batangan 2,8 kilogram senilai sekitar Rp 8,3 miliar, serta satu unit jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando dijerat Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 605 Ayat (2) dan Pasal 606 Ayat (2) juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Tipikor. Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dijerat Pasal 605 Ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 606 Ayat (1) KUHP. KPK langsung menahan Rizal, Sisprian, Orlando, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung hingga 24 Februari 2026. Sementara, tersangka John Field diketahui melarikan diri saat hendak ditangkap. KPK mengimbau John Field untuk kooperatif menyerahkan diri dalam menjalani proses hukum. "KPK akan menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka JF dan meminta yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum," pungkasnya.

KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan bulan ini.

KPK Pamerkan Tumpukan Uang hingga Logam Mulia Senilai Rp 40,5 Miliar dari OTT Pejabat Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Yustinus-Prastowo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramai warganet mengungkapkan curhatannya soal pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di media sosial. Bahkan saat ini, Bea Cukai sedang trending topik alias masuk dalam kanal tren populer Twitter dengan jumlah cuitan mencapai 9.757.  Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi masukan-masukan yang disampaikan warganet. Bahkan, hal tersebut dinilai berharga demi perbaikan.  Terlebih, beberapa curhatan yang disampaikan warganet merupakan kejadian yang memang sudah berlangsung jauh dari tahun ini. "Kami menjadikan aspirasi-aspirasi warganet ini sebagai masukan berharga bagi perbaikan. Paralel juga terus dilakukan perbaikan," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Rabu (22/3).  Lebih lanjut ia menyampaikan memang perlu kearifan dalam memandang persoalan. Pasalnya, di satu sisi tugas DJBC sangat sentral dalam menjaga perbatasan dan melindungi kepentingan bangsa.  "Terutama dari penyelundupan atau masuknya barang-barang berbahaya. Tugas ini mengandaikan imparsialitas. Di sisi lain perlu strategi yg terus disempurnakan agar pengawasan utk hal-hal tertentu dapat dilakukan lebih proper sesuai risiko," lanjutnya.  Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan terus melakukan perbaikan. Adapun dalam waktu dekat, akan ada terobosan-terobosan baik yang akan dilakukan. "Kami terus melakukan perbaikan. Dalam waktu dekat jg akan ada terobosan-terobosan yang baik," tandasnya.  Untuk diketahui, salah satu warganet yang curhat soal pengalamannya, yaitu Alissa Wahid putri sulung Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Dalam cuitannya, Alissa menceritakan tentang perlakuan petugas bea cukai di bandara yang "mengacak-acak" kopernya.  Sejumlah warganet lain juga menyampaikan curhatannya melalui akun-akun pribadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah curhatan akun Twitter @zahratunnisaf yang mengaku ditagih pajak sebesar Rp 4 juta saat membawa piala ke tanah air. Padahal, penyanyi tersebut mengaku tak mendapatkan uang dari lomba itu.  Kemudian, akun @novarowisnu yang mengaku diminta bayaran saat dikirim karya seni dari US secara gratis.  "Dikirimin artwork dari US secara GRATIS tapi sampe sini di minta bea masuk &amp; PPN. Nentuinnya gimana coba kalo harga barang 0 alias gratis, ga ada bukti pula buat banding karena ya emang dikasih aja sama artist-nya ? @beacukaiRI," cuit @novarosiwnu.  Lalu, curhatan lain juga disampaikan oleh seorang penulis Eka Kurniawan melalui akun pribadinya @gnolbo. Ia terpaksa tidak membayar pajak bukunya sendiri yang telah diterjemahkan oleh penerbit di luar negeri.  "Pernah jg dikirimin buku dr penerbit luar. Bukuku sendiri dlm terjemahan. 10 copies doang, komplimen alias 0 rupiah. Suruh bayar bea cukai. Gak mau, akhirnya buku itu sekarang beredar di marketplace, dlm bhs yg ga banyak org baca. Hahaha," cuit @gnolbo.

Respons Kemenkeu Soal Curhatan Warganet Terkait Pelayanan Bea Cukai