<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pejabat-AS-sambut-jokowi.jpg" alt="KUNJUNGAN KERJA: Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi tiba di Amerika Serikat kemarin (LAILY RACHEV/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN KERJA: Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi tiba di Amerika Serikat kemarin (LAILY RACHEV/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan di media sosial. Sebab, tak ada pejabat tinggi AS yang menyambut Jokowi saat tiba di Negeri Paman Sam itu.  Jokowi terbang ke AS untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Khusus AS-ASEAN. Dia bersama rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa (10/5) pukul 21.40 waktu setempat. Dari foto yang beredar, Jokowi hanya disambut pejabat RI di AS. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani merupakan salah satu pejabat yang tampak menyambut.  Hal itu sontak menimbulkan banyak spekulasi. Termasuk soal protes AS atas undangan G20 di bawah presidensi Indonesia kepada Rusia. Sebab, biasanya kedatangan kepala negara disambut minimal oleh pejabat tinggi dari negara yang dikunjungi.  Dikonfirmasi atas hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah meminta hal itu tak perlu dibesar-besarkan. Apalagi sampai mengesampingkan substansi pertemuan tingkat tinggi tersebut. Selain itu, menurut dia, dalam banyak praktik diplomasi, ada perbedaan antara penerimaan kunjungan yang bersifat bilateral, multilateral, dan semimultilateral. Kunjungan Jokowi dalam rangka kemitraan ASEAN-AS. Bukan kunjungan bilateral.  ”Kami juga melihat semua penerimaan (kepala negara-negara ASEAN, Red) saat ketibaan mendapatkan treatment yang sama,” ujarnya saat temu media di Jakarta kemarin (12/5).  Disinggung soal detail yang dibahas dalam KTT ASEAN-AS, Faiza mengaku belum bisa menjabarkan. Sebab, pertemuan para petinggi negara itu baru berlangsung Kamis (12/5) waktu AS. Yang jelas, secara garis besar, agenda pertemuan selama dua hari, 12–13 Mei, itu membahas penanganan pandemi Covid-19, kerja sama bidang kesehatan, pendidikan, percepatan pemulihan ekonomi, dan berbagai tantangan geopolitik, baik kawasan maupun global. ”Nanti mungkin disampaikan langsung detailnya oleh Bapak Presiden atau Bu Menlu seusai pertemuan,” ungkapnya.  KTT Khusus ASEAN-AS tahun ini menjadi pertemuan fisik pertama antara pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden sejak 2017. Saat KTT ASEAN-AS ke-9 pada 2021, Biden hadir secara virtual. Pertemuan tahun ini sekaligus menjadi perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-AS.  Amerika merupakan salah satu mitra dekat ASEAN. AS menjadi mitra dagang kedua terbesar setelah Tiongkok. Jumlah investasi utama AS ke ASEAN mencapai USD 35 miliar atau Rp 508 triliun pada 2020.

Diduga Kecewa, Pejabat AS Tidak Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi lainnya di era mantan Presiden Donald Trump. Para pejabat itu dijatuhi sanksi karena menuduh, berprasangka, dan menyebarkan kebencian terhadap Tiongkok.  Dilansir dari <a href="https://edition.cnn.com/2021/01/20/asia/china-trump-us-official-sanctions-intl-hnk/index.html">CNN</a>, Jumat (22/1), Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa mantan pejabat administrasi Trump adalah politisi anti-Tiongkok yang telah merusak hubungan antara AS dan Tiongkok.  "(Mereka) telah merencanakan, mempromosikan, dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok, merusak kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok, dan secara serius mengganggu hubungan Tiongkok-AS," sebut pernyataan Tiongkok.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/21/01/2021/tiongkok-temukan-obat-tradisional-rumput-laut-untuk-tangkal-covid-19/">Tiongkok Temukan Obat Tradisional Rumput Laut untuk Tangkal Covid-19</a>  Sebanyak 28 pejabat dan mantan pejabat yang dijatuhi sanksi oleh Beijing dianggap berpengaruh dalam membantu mengarahkan kebijakan Tiongkok yang lebih konfrontatif selama pemerintahan Trump. Sikap mereka menimbulkan bentrokan dengan Beijing mengenai masalah yang berkaitan dengan perdagangan, teknologi, keamanan regional, dan hak asasi manusia.  Di antara yang terdaftar dalam sanksi oleh Beijing adalah mantan penasihat perdagangan Peter Navarro; mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien dan mantan wakilnya Matt Pottinger; mantan sekretaris kesehatan Alex Azar; dan mantan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kelly Craft. Mantan ajudan Trump, Steve Bannon dan mantan penasihat keamanan John Bolton juga masuk di dalamnya.  Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan Tiongkok, Hongkong, atau Makau menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Selain itu, perusahaan dan institusi yang terkait dengan mereka yang disebutkan akan dilarang berbisnis dengan Tiongkok.  Lebih dari satu minggu sebelumnya, pada 11 Januari 2021, Pompeo mengumumkan bahwa AS akan mencabut pembatasan selama puluhan tahun pada kontak antara pejabat Amerika dan Taiwan, sebuah keputusan yang memicu ancaman dari Beijing.  Keputusan Tiongkok untuk menjatuhkan sanksi terhadap tim Trump yang akan keluar menyusul komentar yang dibuat oleh Beijing beberapa jam sebelum pelantikan Biden, yang mengungkapkan harapan bahwa Presiden AS yang baru akan melihat Tiongkok secara rasional dan objektif.  Pada jumpa pers reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengklaim pemerintahan Trump telah membuat banyak kesalahan mendasar selama empat tahun terakhir yang mengakibatkan kerusakan serius pada hubungan bilateral. Sebaliknya, pemerintahan Biden harus melihat Tiongkok secara rasional dan objektif.  "Berharap menemukan titik temu, dengan semangat saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan, mendorong hubungan Tiongkok-AS kembali ke jalur yang benar untuk pembangunan yang sehat dan stabil secepat mungkin," kata Hua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5_lmmlAfcmo

Tiongkok Jatuhkan Sanksi kepada 28 Pejabat AS di Era Donald Trump

pejabat as

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat as

Berita Terkini

Diduga Kecewa, Pejabat AS Tidak Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Tiongkok Jatuhkan Sanksi kepada 28 Pejabat AS di Era Donald Trump

Download Aplikasi JawaPos.com