<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-4-1228.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi protes masyarakat terhadap pelemahan KPK terus disuarakan. Meski, di sisi lain, serangan digital bertubi-tubi menimpa sejumlah pihak yang menyuarakan dukungan tersebut. Yang terbaru, akun Instagram milik WatchDoc Documentary tiba-tiba lenyap ketika diskusi tentang KPK berlangsung.  Anita Wahid dari Public Virtue Research Institute (PVRI) mengatakan, ada upaya sistematis untuk melakukan penyempitan ruang publik. Terutama di platform digital yang selama ini menjadi ruang berekspresi dan menyatakan pendapat. ”Ini bukan hanya masalah akun diambil, tapi juga bagaimana pesan-pesan tertentu disusupkan pada gawai kita,” ujarnya kemarin (6/6).  Dia menegaskan bahwa fenomena serangan digital itu membuat masyarakat khawatir untuk menyatakan pendapatnya secara luas melalui ruang-ruang publik. ”Tentu saja tekanan bagi orang untuk bersuara menjadi sangat berkurang,” ungkap putri ketiga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid tersebut.  Di sisi lain, meski sempat mengalami peretasan, suara kritis tentang KPK yang disampaikan Watchdoc Documentary tetap mendapat respons positif dari masyarakat. Jurnalis Watchdoc Documentary Dandhy Laksono mengatakan, film dokumenter berjudul KPK Endgame ditayangkan di 169 titik nonton bareng (nobar) pada hari pertama, yakni Sabtu lalu (5/6). ”Hari kedua ini (kemarin, Red) ada 123 titik (nobar),” kata Dandhy kepada Jawa Pos.  Dia menyebut setiap penyelenggara nobar umumnya memfasilitasi 15 orang penonton untuk satu titik. Sedangkan total pendaftar penyelenggara sampai kemarin sebanyak 500 penyelenggara. ”Kalau total penonton nggak bisa kami pantau, tapi ada satu spot (nobar) sampai 100 orang di Palembang,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap isu KPK patut diapresiasi. Penyidik yang masuk daftar 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu terharu atas perhatian publik yang begitu luas sampai ke pelosok daerah. ”Semoga itu (film tentang KPK) menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/09/2019/ditanya-penangkapan-dandhy-dan-ananda-badudu-jokowi-balik-badan/">Ditanya Penangkapan Dandhy dan Ananda Badudu, Jokowi Balik Badan</a>  Film KPK Endgame menampilkan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Mereka bercerita tentang pengalaman mengikuti TWK hingga rutinitas pekerjaan yang dijalani selama di KPK. Pegawai yang tampil dalam film tersebut, antara lain, Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Budi Sukmo, dan Andre D. Nainggolan.

Ayo, Nobar Film KPK Endgame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempersoalkan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diberhentikan akibat polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih 51 pegawai yang diberhentikan diberikan label tanda merah.  51 pegawai KPK yang akan diberhentikan ini setelah adanya pembahasan Pimpinan KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan beberapa lemabga lain pada Selasa (25/5) kemarin. Pembahasan itu menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang sebelumnya tidak memenuhi syarat TWK, kemudian 24 dinyatakan tes ulang dan 51 akan diberhentikan.  "Pimpinan KPK menyebutkan pemberhentian 51 pegawai ditandai label merah, seperti teroris. Presiden dalam konteks ini seperti tidak dihargai lagi sebagai kepala pemerintahan," kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kurnia Ramadahana dalam konferensi pers, Rabu (26/5).  Kurnia menyampaikan, pemberhentian terhadap 51 pegawai telah mengabaikan perintah Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat melontarkan pernyataan agar alih status menjadi ASN tidak merugikan pegawai KPK.  "Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara jelas menyebutkan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi dari Aparatur Sipil Negara yang itu ditabrak oleh Kepala BKN dan juga pimpinan KPK," tegas Kurnia.  Kurnia meyakini, langkah pemberhentian terhadap puluhan pegawai KPK dinilai tidak hanya dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, tetapi juga ada dukungan lain. Sebab belakangan ini ramai di media sosial terkait pemberhentian pegawai KPK.  "Kami yakin tidak bergerak sendiri pola yang terbentuk menguap, dugaan di media sosial atau buzzer, kalau teman-teman lihat di media sosial atau YouTube dan lain sebagainya dengan komentar-komentar yang menyudutkan KPK ada yang berupaya untuk mendegradasi," beber Kurnia.  Oleh karena itu, Kurnia meminta kepala negara dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menegur Ketua KPK Firli Bahuri dan BKN terkait langkah pemberhentian 51 pegawai KPK. Dia menilai, hal ini tidak sejalan dengan perintah Jokowi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/05/2021/51-pegawai-kpk-dipecat-dpr-bakal-cecar-ke-firli-cs/">51 Pegawai KPK Dipecat, DPR Bakal Cecar ke Firli Cs</a>  "Kepala negara selaku pihak eksekutif yang membawahi KPK seharusnya menegur. Karena saya rasa ini sudah keterlaluan dipermalukan didepan seluruh masyarakat," pungkas Kurnia.

51 Pegawai KPK Dipecat, Pegiat Antikorupsi Sebut Jokowi Dipermalukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/asfinawati-haritsah.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta Pemerintah untuk angkat bicara terkait peretasan terhadap sejumlah pegiat antikorupsi. Sebab penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga sejumlah peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami peretasan.  Dugaan peretasan ini setelah polemik 75 pegawai KPK dinonaktif, karena tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TW). Sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).  "Negara perlu membuktikan bukan mereka, caranya akuntabilitas terhadap teknologi yang dimiliki, digunakan untuk apa dan kepada siapa. Benarkah semua untuk kepentingan negara atau ada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang," kata Asfinawati kepada JawaPos.com, Jumat (21/5).  Asfinawati yang tergabung dalam barisan Koalisi Masyarakat Sipil Save KPK ini menyebut, aplikasi WhatsApp hingga Telegram tidak seaman yang dibayangkan. Dia menduga, pelaku memiliki teknologi canggih yang bisa menyadap para pegiat antikorupsi.  "Apps ini tidak seaman yang dikatakan oleh developer atau pembuatnya. Peretas memiliki akses ke server maupun provider, atau memiliki teknologi canggih yang tetap bisa mengakali teknologi aplikasi ini," ujar Asfinawati.  Karena itu, Asfinawati pun meminta pihak WhatsApp dan Telegram untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan peretasan terhadap para pegiat antikorupsi. Hal ini untuk melihat siapa pelaku yang berani meretas para pegiat antikorupsi.  "Korporasi pemilik WhatsApp, Telegram harus membuat klarifikasi ke publik, karena mereka pasti punya catatan di perangkatnya siapa yang masuk, dari mana dan lain-lain," cetus Asfinawati.  Sebelumnya, Novel Baswedan mengakui nomor telepon miliknya diretas ke dalam akun Telegram. Secara bersamaan, kontak keduanya yakni Novel dan Sujanarko muncul di akun Telegram. "Iya mas, saya (Novel Baswedan) dan pak Sujanarko," kata Novel kepada JawaPos.com, Kamis (20/5).  Senada juga disampaikan oleh Sujanarko. Pria yang karib disapa Koko ini menyampaikan, dirinya tidak mempunyai akun Telegram.  "Akun Telegram atas nama Sujanarko juga dibajak per jam 20.31 WIB. Ini bukan pak Koko yang pegang, pak Koko nggak pakai Telegram," ucap Koko.  Koko khawatir peretasan itu berdampak buruk kepada rekan-rekan lain yang tidak mengetahui, kalau dirinya tidak menggunakan akun Telegram. Karena itu dia meminta agar tidak menghubungi dirinya melalui Telegram.  "Kasih tahu teman-teman lain ya, siapa tahu disalah gunakan," imbau Koko.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/polemik-75-pegawai-kpk-berujung-peretasan-whatsapp-peneliti-icw/">Polemik 75 Pegawai KPK Berujung Peretasan WhatsApp Peneliti ICW</a>  Selain Novel dan Sujanarko, delapan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengalami peretasan. ICW memang belakangan ini giat membela 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN.

Pemerintah Diminta Buka Suara Soal Peretasan Ponsel Pegiat Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-peretasan-internet.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), aktivis LBH Jakarta, serta mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengalami peretasan ponselnya.  Peretasan tersebut diduga sehubungan dengan Konferensi Pers mengenai 'Menelisik Pelemahan KPK melalui Pemberhentian 75 Pegawai'. Para aktivis mengakui bahwa mereka mendapat teror dan mengalami peretasan baik nomor WhatsApp, email, media sosial, hingga teror menggunakan nomor telepon yan tidak dikenal.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, mengatakan peretasan terhadap sejumlah aktivis tidak dapat ditolerir, dan polisi harus segera mengungkap pelaku cyber teror tersebut.  “Polisi bersama Tim Sibernya harus segera mencari tahu siapa dalang dari peretasan handphone terhadap para anggota ICW dan mantan pimpinan KPK tersebut. Oknum-oknum seperti itu sangat meresahkan, apalagi kejadiannya bersamaan dengan isu yang kini tengah menjadi pembahasan hangat di KPK,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (19/5).  Legislator Partai Nasdem ini menyebut bahwa aksi penyadapan ini bisa memunculkan setimen negatif terhadap prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. Padahal, sangat jelas bahwa kebebasan berpendapat ini merupakan amanah undang-undang.  “Munculnya praktik penyadapan ini sangat dikhawatirkan, karena bisa memunculkan pandangan negatif terhadap kebebasan berekspresi kita. Padahal kan sudah jelas, bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang,” katanya.  Lebih lanjut, Sahroni juga meminta kepolisian untuk bisa memberi perlindungan hukum yang memadai kepada para aktivis. Sebab teror tersebut sangatlah berbahaya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/polemik-75-pegawai-kpk-berujung-peretasan-whatsapp-peneliti-icw/">Polemik 75 Pegawai KPK Berujung Peretasan WhatsApp Peneliti ICW</a>  “Saya juga meminta kepada polisi agar bisa menekan upaya intimidasi ataupun teror dari siapapun kepada aktivis maupun lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua sama di mata hukum, dan semua wajib memiliki rasa aman ketika menyuarakan pendapatnya tersebut," pungkasnya.

Komisi III Minta Pelaku Peretasan Ponsel Pegiat Antikorupsi Ditindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/maraknya-jual-beli-jabatan-di-kemenag-terutama-di-indonesia-timur_m_.jpg" alt="Eks Irjen Kemenag M Jasin bongkar kebobrokan di Kemenag." width="100%">
<figcaption>Eks Irjen Kemenag M Jasin bongkar kebobrokan di Kemenag.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin menilai, kinerja pemberantasan korupsi pada masa pemerintah saat ini semakin mengalami mundur. Dia menilai, penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan bukti pegiat antikorupsi semakin dipojokkan. "Ini merupakan suatu rentetan peristiwa, peristiwa peminggiran pemberantasan korupsi, justru yang memberantas korupsi, pegiat antikorupsi semakin dipojokkan di pemerintah ini," kata Jasin dalam diskusi ICW, Jumat (19/6). Jasin menuturkan, berdirinya KPK merupakan representasi pemberantasan korupsi. Bahkan, kinerja KPK sebelumnya menjadi percontohan dunia internasional. Namun, kini para pegiat antikorupsi semakin terpojokkan. "Bisa kita katakan munafik, seakan-akan membohongi masyarakat bahwa pemberantasan korupsi mau dinaikkan tapi pengiat antikorupsi, penegak hukum, unsur-unsur yang ada di dalam aktivitas pemberantasan korupsi semakin terpinggirkan," ujar Jasin. Jasin memandang, penyerangan terhadap Novel tidak bisa dipisahkan. Dia menyebut, Novel merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KPK. "Sekarang ini ditunjukkan adanya salah satu penyidik senior yang cacat, malah tidak dibela," sesal Jasin. Sementara itu, Bambang Widjojanto yang juga mantan komisioner KPK mempertanyakan sikap pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia menyebut, pimpinan KPK era Firli Bahuri seperti diam saja. "Dimana pimpinan KPK dalam situasi ini? Ketika rakyat sibuk, ketika media membicarakan dalam diskursus, suara pimpinan KPK nyaris tak terdengar. Dia ada juru bicara, tetapi suara pimpinan KPK nyaris tak terdengar. Sudah matikah mata hatinya dan mata nuraninya?” cetus BW. Oleh karena itu, BW mengajak semua pihak untuk mengingatkan Firli Bahur Cs agar bersuara terkait kasus penganiayaan Novel Baswedan. Dia menyebut, perlu ada jaminan khusus bagi setiap pegawai KPK. “Ini kita harus gedor pimpinan KPK. Kalau kemudian KPK seperti itu apa jaminannya? seluruh proses penegakan hukum yang sekarang dilakukan oleh KPK kalau ada pukulan balik dia akan melindungi?” tukasnya.

Eks Komisioner KPK: Pegiat Antikorupsi Semakin Terpojokkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi menguat setelah didaftarkannya permohonan uji formil oleh pimpinan KPK dan sejumlah tokoh. Pembatalan UU itu diyakini bisa mengembalikan komisi antirasuah tersebut seperti sediakala.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, UU KPK cacat secara formil. Karena itu, tidak ada alasan bagi MK tidak mengabulkan permohonan uji formil yang diajukan oleh 3 komisioner dan 10 pegiat antikorupsi tersebut. ”Batalkan UU KPK baru dan kembalikan KPK seperti sediakala,” kata Kurnia kemarin (22/11).  Kurnia menyatakan, pemberantasan korupsi sedang berada di ambang kehancuran seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sejak 17 Oktober lalu. Prediksi kehancuran itu ditambah dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).  Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak banyak berkomentar atas langkah yang ditempuh para pimpinan KPK ke MK. Menurut dia, gugatan ke MK adalah hak masyarakat. ”Kan sudah juga dilakukan oleh beberapa mahasiswa,” kata dia di Cirebon kemarin.  Uji konstitusional UU KPK diajukan oleh 3 pimpinan KPK beserta 10 tokoh lain Rabu lalu (20/11). Pimpinan KPK itu adalah Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Situmorang. Sedangkan para tokohnya adalah Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha, dan Ismid Hadad.  Hingga tadi malam, belum ada tanda bahwa permohonan uji konstitusional tersebut akan diregister oleh MK dan diberi nomor perkara. Panitera baru sebatas memberikan tanda penerimaan perkara bernomor 1927/PAN.MK/XI/2019.

Pegiat Antikorupsi Desak MK Batalkan UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pegiat-antikorupsi-tolak-densus-tipikor-polri_m_162786.jpeg" alt="Diskusi MaPPI soal Densus Antikorupsi Polri" width="100%">
<figcaption>Diskusi MaPPI soal Densus Antikorupsi Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan Densus Antikorupsi atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tubuh Polri semakin mendapat dukungan. Terutama dari Komisi III DPR. Akan tetapi di pegiat antikorupsi hal itu mendapat penolakan. Seperti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pegiat antikorupsi dari UI ini mensinyalir kinerja dari Densus Antikorupsi ini akan sebanding dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peniliti MaPPI Adery Ardhan Suprapto mengatakan, salah satu bukti kinerja Densus Antikorupsi sebanding dengan KPK adalah dalam hal penanganan kasus. Pasalnya, Densus Antikorupsi nantinya akan melakukan penyidikan hingga penuntutan. Cara demikian sama halnya dengan yang dilakukan KPK. &ldquo;Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo) sudah menolak masuk dalam Densus Antikorupsi, alasanya karena nanti fungsinya sama dengan KPK,&rdquo; kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/10). Menurut dia, usulan dari internal kepolisian sangat menjadi sorotan. Karena Densus yang akan dipimpin jenderal polisi bintang dua ini akan menjadi atasan bagi jaksa juga. Karena ada fungsi penuntutan yang akan dimasukan ke dalam Densus Antikorupsi. Penuntutan sengaja dimasukan karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan adanya bolak-balik berkas. &ldquo;Itu kalau bagi orang awam bagus, artinya ada percepatan. Tapi kan tak bisa, karena ini (Densus) dipimpin jenderal polisi bintang dua, tapi di dalamnya ada jaksa dan polisi,&rdquo; tambah dia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, anggaran Densus Tipikor Polri diusulkan sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran sebesar itu dibagi ke dalam tiga pos yakni untuk belanja 3.560 personel, penindakan dan belanja modal. "Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T," kata dia. Selain itu, Tito menginkan kejaksaan menyiapkan tim khusus untuk mempermudah kinerja Densus Tipikor, sehingga penanganan kasus korupsi nantinya dapat cepat ditangani. Seperti halnya kinerja Densus 88 ada satgas khusus penuntutan terorisme.

Pegiat Antikorupsi Tolak Densus Tipikor Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/cerita-lsm-antikorupsi-berikan-bimbel-gratis-untuk-anak-anak-miskin_m_144468.jpeg" alt="Azwar Anas, bersama anak-anak didiknya dari rumah bimbel LSM LAKI Pariaman di Kantor Wali Nagari Lurahampalu, Padangpariaman." width="100%">
<figcaption>Azwar Anas, bersama anak-anak didiknya dari rumah bimbel LSM LAKI Pariaman di Kantor Wali Nagari Lurahampalu, Padangpariaman.</figcaption>
</figure>Beban memberikan pendidikan yang optimal kepada anak bangsa tidak hanya dibebankan semata kepada pemerintah. Bahkan keluputan pemerintah dapat diisi oleh masyarakat. Tak jarang pula hasilnya lebih baik. Seperti yang dilakukan para pegiat pendidikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi (LAKI) Pariaman. Mereka berani memberikan pendidikan gratis dalam bentuk bimbingan belajar (bimbel) kepada penduduk setempat tanpa meminta pamprih apapun. Aris Prima Gunawan&mdash;Padangpariaman RUMAH bimbel yang dibuka LSM LAKI Pariaman itu terletak di Korong Kampung Tangah, Nagari Lurahampalu, Kecamatan VII Koto Sungaisarik, Kabupaten Padangpariaman. Lembaga itu telah berdiri sejak 2006 dengan tujuan membantu anak-anak dari keluarga ekonomi lemah mendapatkan pendidikan yang layak. Sasaran mereka pelajar dari usia sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Saat ini, rumah bimbel LAKI sudah memiliki sebanyak 140 orang murid. Mereka dibagi dalam dua kelompok belajar. Kelompok pertama diisi oleh anak-anak usia kelas I, II, III SD. Sedangkan kelompok kedua untuk anak usia kelas empat SD hingga SMP. Di sini anak-anak tersebut diajarkan Bahasa Inggris, Arab, dan kesadaran hukum. &rdquo;Hanya ini yang bisa kami lakukan. Jadi, keberadaan LSM kami dapat dirasakan oleh masyarakat,&rdquo; kata Ketua LSM LAKI Pariaman, Azwar Anas, kepada Padang Ekspres (Jawa Pos Group), di Desa Sikapak, Pariaman, akhir pekan lalu. Anas--begitu dia disapa menjelaskan, pihaknya membuat rumah bimbel untuk kelangsungan pendidikan anak-anak warga miskin. Sebab masih banyak anak-anak putus sekolah yang penyebabnya terkendala biaya. &rdquo;Warga miskin, masalahnya bukan sekolah gratis saja, namun memang tidak bisa melengkapi kebutuhan sekolah anak-anaknya,&rdquo; ucapnya. Untuk itu, imbuh Azwar, pihaknya membuka bimbel untuk anak putus sekolah dengan menggratiskan seluruh biaya, mulai dari buku hingga alat tulis. &rdquo;Alhamdulillah, sejauh ini kami tidak mengalami kendala dalam menggerakkan program rumah bimbel gratis ini. Kalau kekurangan tentu ada saja, seperti buku dan kamus. Namun kami akan terus upayakan melengkapinya,&rdquo; ujarnya. Kata Azwar, untuk menggerakkan rumah bimbel itu, pihaknya berupaya dengan cara mencari relasi. Baik dalam membantu penyediaan tempat, bahan belajar, hingga honor tenaga pengajar. Khusus tenaga honor, hanya diberi biaya transportasi. &rdquo;Untuk ruang belajar, kami memakai kantor wali korong Kampungtangah. Sebab wali korong tidak ingin kami menyewa tempat. Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah nagari dan korong tersebut,&rdquo; katanya. Keberadaan rumah bimbel gratis tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat. Bahkan banyak warga yang berminat memasukkan anak-anaknya belajar di sana. Namun, pihaknya tidak dapat menerima anak-anak itu secara bebas saja. &rdquo;Kelas kami hanya tiga hari seminggu. Sekarang anak didik kami sudah 140 orang. Kalau kami buka secara luas, banyak yang ingin memasukkan anak-anaknya. Kalau terlalu ramai dan tidak tersaring dengan baik, tentu pembelajaran jadi kacau,&rdquo; ungkapnya. Azwar juga menjelaskan, pihaknya hanya fokus mengajarkan Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan pendidikan sadar hukum di rumah bimbel itu. Sebab mereka yakin tiga keilmuan itu sudah mampu membentuk karakter seorang anak. &rdquo;Kami juga mengajarkan berhitung dan membaca. Namun sifatnya tidak terlalu mendalam. Sebab tenaga pengajarnya tidak tetap untuk tiga bidang yang kami fokuskan,&rdquo; ujarnya. Anak-anak yang dinilai sudah matang di rumah bimbel akan diberikan piagam. Kendati demikian, dia meyakini, bahwa modal utama anak didiknya itu adalah ilmu yang telah tertanam dalam pikiran. Terutama soal kesadaran hukum. &rdquo;Kalau diajar sejak dini tentang hukum, tentu mereka sadar hukum. Kalau sudah sadar hukum, mereka akan membantu Negara ini tegakkan kebenaran. Untuk itu, kesadaran hukum inilah yang terpenting dalam kehidupan ini,&rdquo; ucapnya. (*/iil/JPG)

Cerita LSM Antikorupsi Berikan Bimbel Gratis untuk Anak-anak Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71628_90903_dahlan-iskan-dan-yusril-mau-sidang.jpg" alt="Mantan Ketua KPK Abraham Samad (tengah) bersama pengamat Komunikasi Politik Efendi Gazali dan Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Abraham Samad (tengah) bersama pengamat Komunikasi Politik Efendi Gazali dan Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung dihinggapi rasa kegelisahan ketika anak buahnya yang sedang berhadapan dengan Dahlan Iskan di pengadilan, mendapat dukungan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman mengatakan, sejatinya Maruli tidak perlu gelisah dengan hadirnya Abraham Samad. Pasalnya tidak larangan bagi bagi siapapun hadir di persidangan untuk memberikan dukungan. &quot;Semestinya kejaksaan tidak perlu kebakaran jenggot. Mestinya biasa aja karena tidak ada larangan untuk dukungan moral maupun dukungan politik,&quot; ujar Bonyamin kepada JawaPos.com, Sabtu (17/12). Lebih jauh Bonyamin menilai, tindakan Maruli aneh yang berkomentar ketus terhadap orang yang memberi dukungan kepada Dahlan Iskan. Atas kondisi itu, Bonyamin menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak percaya diri (peda) dalam menangani perkara restrukturisasi aset perusahaan daerah (Perusda) PT Panca Wira Usaha (PWU). &quot;Dengan kebakaran jenggot menujukan Kejagung tidak percaya diri, menunjukkan tidak yakin akan perkara yang ditangani,&quot; katanya. Sebelumnya, Kajati Jawa Timur, Maruli Hutagalung merespons dukungan sejumlah tokoh nasional kepada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dalam persidangan Dahlan Iskan diketahui dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad, pakar ekonomi Faisal Basri, dan pakar komunikasi Effendi Ghazali. Maruli mengkritik hadirinya Abraham Samad karena dinilai aneh menghadiri sidang Dahlan Iskan.(cr2/JPG)

Dahlan Iskan Didukung Pegiat Antikorupsi, Kejaksaan Panik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegiat antikorupsi

Berita Terkini