<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/9BA67025-79B0-48E4-83DF-FF9D3023FEEC-1038522936.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya usut tuntas rantis Brimob yang lindas driver ojol di demonstrasi 28 Agustus 2025. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya usut tuntas rantis Brimob yang lindas driver ojol di demonstrasi 28 Agustus 2025. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melepas 1.575 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat baru, bersama dengan angkatan kerja baru. Acara berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025), dan diharapkan menjadi kabar baik di tengah tekanan ekonomi global. &ldquo;Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kegiatan untuk menyalurkan tenaga kerja yang terdampak PHK sekaligus juga memberangkatkan tenaga kerja angkatan baru. Tentunya ini adalah kabar menggembirakan di tengah situasi yang tentunya ada beberapa tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak ekonomi global,&rdquo; ujar Sigit dalam sambutannya. Pelepasan tenaga kerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab gejolak ketenagakerjaan yang tengah melanda Indonesia. Polri mengambil peran aktif dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor guna menyerap buruh terdampak dan membuka peluang kerja baru. Sigit menyampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuka kesempatan kerja bagi ribuan buruh. Ia berharap langkah ini bisa memberi harapan baru bagi pekerja Indonesia, terutama mereka yang sebelumnya kehilangan pekerjaan. &ldquo;Saya ucapkan terima kasih dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh Indonesia. Sekaligus terima kasih kepada teman-teman perusahaan yang berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan baru,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas investasi di Indonesia. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk aktif mengawal keamanan dan kelancaran iklim usaha, karena sektor industri yang tumbuh akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja. &ldquo;Oleh karena itu tentunya, saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh agar industri baru terus bertumbuh sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Sigit mendorong agar kelompok buruh senantiasa meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Menurutnya, sumber daya manusia yang unggul akan menjadi daya tarik bagi investor global. &ldquo;Sehingga dengan demikian ini juga akan membuat perusahaan-perusahaan, industri-industri yang ingin berinvestasi di Indonesia menjadi yakin bahwa buruh-buruh Indonesia sangat luar biasa,&rdquo; katanya. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini adalah status buruh yang kembali dipekerjakan. Kapolri menegaskan bahwa mereka langsung menjadi pegawai tetap, bukan outsourcing, sesuai dengan harapan banyak elemen buruh. &ldquo;Oleh karena itu, terima kasih demikian juga kepada desk ketenagakerjaan dan teman-teman pengusaha yang lain. Kita harapkan untuk terus bisa bekerja sama. Sehingga ada ruang-ruang baru yang terus diciptakan untuk membangun menciptakan lapangan pekerjaan dan juga tentunya juga mendorong agar investasi di Indonesia terus bertumbuh,&rdquo; tutup Sigit.

Kapolri lepas 1.575 buruh PHK dan angkatan kerja baru, sebut ini kabar gembira. Buruh langsung jadi pegawai tetap, bukan outsourcing.

Buruh Langsung Jadi Pegawai Tetap, Kapolri: Ini Kabar Baik untuk Dunia Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/KU8iNYXQ25PdAYPgIiMXChCKgagXlsvOrinmhPtJ-3804613594.jpg" alt="Pertemuan antara perwakilan pengemudi ojol dengan pemerintah di kantor Kemenko Polkam pada Selasa (20/5). (Humas Kemenko Polkam)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan antara perwakilan pengemudi ojol dengan pemerintah di kantor Kemenko Polkam pada Selasa (20/5). (Humas Kemenko Polkam).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aksi demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Selasa (20/5) mendorong pemerintah untuk bergerak cepat. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang memfasilitasi dialog antara perwakilan pengemudi ojol dengan pemerintah mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif dan komprehensif.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (21/5), Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Asep Jenal Ahmadi menyampaikan bahwa pemerintah sudah mendengar seluruh aspirasi para pengemudi ojol sebagai mitra aplikator penyedia jasa ojol. Hal itu dipastikan setelah mereka berdialog langsung di kantor Kemenko Polkam.&nbsp; &rdquo;Hasil kesepakatan dari rapat koordinasi kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh wamenko polkam, dimana salah satunya adalah kita mendorong penyelesaian secara komprehensif permasalahan dari ojek online,&rdquo; terang Asep. Dalam pertemuan tersebut, Asep menyatakan bahwa hadir Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dan pejabat lain seperti kapolda metro jaya, pangdam jaya, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).&nbsp; &rdquo;Semua aspirasinya telah dicatat oleh dirjen perhubungan darat yang tentunya akan dibahas secara teknis oleh Kementerian Perhubungan. Tadi yang hadir kurang lebih ada 23 orang, termasuk dari daerah-daerah,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Perwira tinggi bintang 2 Polri itu menyatakan bahwa, dalam urusan ini Kemenko Polkam berperan mengkoordinasi dan mendorong agar permasalahan yang muncul segera diselesaikan. Dia mengapresiasi aksi demo para pengemudi ojol yang berlangsung aman dan kondusif. Termasuk penyampaian aspirasi yang sudah dilakukan secara langsung. &rdquo;Bisa kami tindaklanjuti dan kami mendorong, kami monitor langkah-langkah yang bisa menjadi solusi dan penyelesaian yang konstruktif,&rdquo; tegas Asep. Dalam aksi yang dilakukan para pengemudi ojol, sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan. Pertama pemberian sanksi tegas oleh presiden dan menhub kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022.&nbsp; Kedua Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator guna membahas persoalan sistem dan regulasi transportasi daring. Ketiga penetapan batas potongan maksimal sebesar 10 persen dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang kerap dilanggar hingga mendekati 50 persen.&nbsp; Keempat, revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan skema-skema tarif seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi ojol. Kelima penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan semua pihak termasuk asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Aksi demo ribuan pengemudi ojol di Jakarta mendorong pemerintah untuk menyelesaikan lima tuntutan secara konstruktif.

Ribuan Ojol Protes Hingga Turun ke Jalan, Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Masalah Secara Konstruktif dan Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-geruduk-kantor-grab-ojol-lakukan-sweeping_m_.jpg" alt="Aksi demo ojol di kantor Grab, Kuningan, Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Aksi demo ojol di kantor Grab, Kuningan, Jakarta Selatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menyoroti beberapa hal terkait dengan tuntutan unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) dan kurir digital di sejumlah daerah pada Selasa (20/5). Asosiasi menilai, sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat modern. Meski begitu, Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha menegaskan, kebijakan yang akan berdampak besar terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun berdasarkan data dan realitas ekonomi, bukan semata-mata dorongan politik. &ldquo;Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis. Oleh karenanya, kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang,&rdquo; ujar Agung, Rabu (21/5). Tuntutan komisi tunggal 10 persen kepada seluruh platform, Modantara menilai tidak sesuai dengan dinamika industri. Platform memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda. Penyeragaman komisi dianggap berpotensi menghambat inovasi, mengancam layanan di daerah dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada konsumen. Begitu pula dengan menjadikan mitra&nbsp;pengemudi menjadi pegawai tetap. Kebijakan ini bisa berdampak besar terhadap lapangan kerja dan perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Svara Institute (2023), perubahan status ini berpotensi menghapus 70 hingga 90 persen pekerjaan di sektor ini, serta menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 5,5 persen atau sekitar Rp 178 triliun. &ldquo;Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?,&rdquo; kata Agung. Menurut Agung, beberapa negara seperti Spanyol, Swiss, dan Inggris telah mengalami dampak serupa setelah menerapkan kebijakan serupa, termasuk peningkatan tarif layanan hingga 30 persen, penurunan jumlah mitra aktif, serta hengkangnya sejumlah platform dari pasar. Terkait tuntutan penyesuaian tarif, Modantara mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra namun menolak pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Daya beli konsumen, biaya operasional, serta variasi wilayah layanan harus menjadi pertimbangan utama. "Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada," pungkas Agung. &nbsp;

kebijakan yang akan berdampak besar terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun dengan data.

Demo Ojol Tuntut Komisi 10 Persen dan Jadi Pegawai Tetap, Asosiasi Ingatkan Tidak Boleh Jadi Krisis Baru

pegawai tetap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai tetap

Berita Terkini

Buruh Langsung Jadi Pegawai Tetap, Kapolri: Ini Kabar Baik untuk Dunia Ketenagakerjaan

Ribuan Ojol Protes Hingga Turun ke Jalan, Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Masalah Secara Konstruktif dan Komprehensif

Demo Ojol Tuntut Komisi 10 Persen dan Jadi Pegawai Tetap, Asosiasi Ingatkan Tidak Boleh Jadi Krisis Baru

Download Aplikasi JawaPos.com