<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-10JPG-3662507598.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 15 oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu nasib. Mereka akan digiring ke meja hijau atas perbuatannya yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di rutan KPK saat bertugas. Tidak tanggung-tanggung, total pungli yang mereka terima mencapai Rp 6,3 miliar. Kini berkas perkara dugaan pemerasan dan pungli itu sudah diserahkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/7). Adapun 15 tersangka yang bakal didakwa itu adalah Karutan KPK Cabang KPK Achmad Fauzi (AF); PNYD petugas cabang rutan KPK 2018&ndash;2022 Hengki (HK); PNYD Plt. Karutan KPK 2018 Deden Rochendi (DR); PNYD petugas pengamanan Sopian Hadi (SH); PNYD Plt. Karutan KPK 2021, dan Ristanta (RT). Berikutnya, PNYD petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim (ARH); PNYD petugas Rutan KPK Agung Nugroho (AN); PNYD petugas Rutan KPK 2018&ndash;2022 Eri Angga Permana (EAP); Petugas cabang Rutan KPK Muhammad Ridwan (MR); dan Petugas cabang Rutan KPK, Suharlan (SH). Selanjutnya, petugas cabang Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah A. (RUA); petugas cabang Rutan KPK Mahdi Aris (MHA); petugas cabang Rutan KPK Wardoyo (WD); petugas cabang Rutan KPK Muhammad Abduh (MA); dan dan petugas cabang Rutan KPK Ricky Rachmawanto (RR). "Dengan selesainya kami tim jaksa menyusun surat dakwaan, hari ini telah selesai dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terkait perkara pungli di lingkungan Rutan KPK dengan terdakwa Achmad Fauzi [Kepala Cabang Rutan KPK] dkk," kata Kasatgas Penuntutan Jaksa KPK Titto Jaelani dalam keterangannya, Jumat (26/7). Titto menjelaskan, status penahanan dari para terdakwa kini beralih di bawah wewenang hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut dia, ada enam berkas perkara yang disusun dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan. Untuk dakwaan jilid pertama, dengan terdakwa Achmad Fauzi, Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, dan Ari Rahman Hakim. Sedangkan dakwaan jilid kedua untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah A. "Total besaran yang diterima para terdakwa Rp 6,3 miliar," ucap Titto. Titto menyampaikan, tim jaksa akan membuka peran para tahanan KPK yang diduga memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Mereka yakni, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi; mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar; bekas Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; eks Wakil Ketua DPR, Muhammad Azis Syamsudin; mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; bekas Staf Pemasaran PT Wika (Persero), Firjan Taufa; dan eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014480182/menunggu-hukuman-untuk-76-pegawai-kpk-yang-terlibat-pungli-rutan">Menunggu Hukuman untuk 76 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli Rutan</a> Jaksa KPK sampai saat ini masih menunggu jadwal penetapan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa. "Jadwal penetapan hari sidang sedang diproses dari Panmud Tipikor," papar Titto. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, para terdakwa diduga berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 6,3 miliar selama empat tahun mulai 2019&ndash;2023. Uang tersebut didapat dari para tahanan kasus korupsi dengan jumlah beragam antara Rp 300 ribu hingga Rp 20 juta. Penyerahan uang itu dilakukan secara langsung maupun lewat rekening bank penampung yang dikendalikan oleh lurah dan korting. Para tahanan kemudian mendapatkan fasilitas eksklusif setelah memberi uang kepada para petugas. Salah satunya bisa menggunakan handphone maupun powerbank. Sementara yang tidak membayar atau terlambat menyetor mendapat perlakuan tak nyaman. Di antaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelanggaran dan pengurangan jatah olahraga, serta mendapat jatah jaga dan piket kebersihan lebih banyak. Mereka akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebanyak 15 oknum pegawai KPK menunggu nasib. Mereka akan digiring ke meja hijau atas perbuatannya yang diduga melakukan pungli di rutan KPK

Diduga Lakukan Pungli Rp 6,3 Miliar, 15 Oknum Pegawai KPK Menuju Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah menjatuhkan sanksi etik untuk pegawai yang melakukan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan), KPK memastikan memproses mantan pegawai lembaga tersebut yang diduga korupsi uang perjalanan dinas (jaldis). Nilainya Rp 550 juta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, berdasar informasi yang diterima, proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. &rdquo;Informasi terakhir sudah dilakukan gelar perkara, sudah ekspose, sudah disepakati untuk naik ke penyidikan,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, itu merupakan bukti atas komitmen KPK untuk tidak pandang bulu. Setelah proses hukum naik ke penyidikan, KPK bakal melakukan serangkaian proses sampai tersangka dibawa ke persidangan. Namun, semua itu tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam proses hukum tersebut. &rdquo;Kami pastikan tidak berhenti. Artinya, ini (tindakan) yang ketiga. Etiknya sudah, disiplinnya sudah, kemudian penindakannya,&rdquo; terang Ali. KPK menjamin perlakuan yang sama bakal diterima pegawai KPK yang baru saja mendapat sanksi etik dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Secara keseluruhan, ada 78 pegawai KPK yang sudah dinyatakan terbukti melakukan pungli di rutan KPK. Atas putusan yang telah dibacakan oleh Dewas KPK, lanjut Ali, pihaknya akan melakukan eksekusi. Puluhan pegawai itu diagendakan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan langsung di internal KPK. Permintaan maaf itu rencananya dilakukan besok (26/2). &rdquo;Senin diagendakan melakukan eksekusi dari putusan etik Dewas KPK,&rdquo; kata Ali. Tidak berhenti sampai di situ, puluhan pegawai nakal tersebut juga bakal diserahkan kepada Inspektorat KPK dan Kedeputian Penindakan KPK. Di ranah etik, mereka mendapat sanksi moral. Dari inspektorat, nasib mereka akan ditentukan untuk diberhentikan atau tidak. Di Kedeputian Penindakan, mereka diproses hukum. Karena itu, Ali menegaskan bahwa putusan Dewas KPK tidak menghentikan langkah lainnya. &rdquo;Sudah saya sampaikan juga ada sekitar sepuluh orang lebih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara (pungli di rutan KPK) ini,&rdquo; imbuhnya. Proses hukum terhadap mereka masih berjalan. Perkembangan berikutnya bakal disampaikan KPK kepada publik. Termasuk pemanggilan saksi-saksi. (syn/c6/fal)

KPK memastikan memproses mantan pegawai lembaga tersebut yang diduga korupsi uang perjalanan dinas. Nilainya Rp 550 juta.

Mantan Pegawai KPK Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Uang Perjalanan Dinas dan 10 Oknum Penjaga Rutan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/video-porno-anak-coreng-wajah-indonesia-pdip-hukum-mati-pelaku_m_1515215066_179666.jpeg" alt="Ilustrasi video porno bocah SD dan perempuan dewasa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi video porno bocah SD dan perempuan dewasa.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial M yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap istri tahanan korupsi telah dijatuhkan sanksi hukuman etik sedang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. M diduga melakukan perbuatan asusila dengan BL yang merupakan istri tahanan korupsi berinisial M. Putusan etik terhadap pegawai KPK berinisial M itu dijatuhkan Dewas KPK pada 12 April 2023. Sidang majelis etik itu dipimpin Harjono sebagai Ketua Majelis, serta Syamsuddin Haris dan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota. "Menyatakan terperiksa berinisial M bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa perbuatan yang tidak mencerminkan sikap dan tindakan yang melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK," sebagaimana dikutip dalam salinan putusan Dewas KPK, Senin (26/6). "Menghukum terperiksa dengan sanksi sedang berupa sanksi permintaan maaf secara terbuka dan tidak langsung," sambungnya. Berdasarkan salinan putusan yang diterima JawaPos.com, terdapat fakta-fakta yang akhirnya M dijatuhkan sanksi hukuman sedang oleh Dewas KPK. M merupakan pegawai KPK yang bertugas di rumah tahanan (Rutan) KPK sejak 5 Desember 2019. Pegawai KPK berinisial M itu sudah berhubungan dengan BL, istri tahanan korupsi berinisial M sejak September 2022. Pertemuan itu pertama kali saat BL berkunjung ke Rutan KPK. "Bahwa terperiksa M menghubungi BL secara intens. Bisa pagi siang sore, tidak menentu. Awalnya hanya terkait kunjungan, namun lama kelamaan terjalin kedekatan karena M mengaku sedang ada permasalahan di rumah tangganya," bunyi petikan putusan Dewas KPK. Dalam putusan Dewas KPK, M disebut sering melakukan panggilan video call dengan BL. Awalnya video call ngobrol biasa, namun lama kelamaan melakukan video call yang tidak pantas. "Bahwa terperiksa M melakukan panggilan video call di beberapa tempat, pernah dilakukan poliklinik rutan K4, namun seringnya ketika di rumah," tulis putusan Dewas KPK. Fakta lainnya yang ditemukan Dewas KPK yakni, M disebut saling bertukar video asusila dengan BL. Hingga mempertontonkan bagian alat vitalnya melalui video call, yang kemudian bergantian meminta BL untuk membuka pakaiannya. "Terperiksa pernah berbagi video asusila dengan BL," bunyi salinan putusan itu. Selain itu, M juga pernah bertemu secara langsung berdua dengan BL di Tegal, Jawa Tengah pada 12 Oktober 2022. M beralasan cuti untuk urusan keluarga, namun M malah mengajak jalan BL bepergian di Kota Tegal. "Di Tegal mereka jalan-jalan ke transmart, makan di solaria, dan nonton bioskop," demikian bunyi putusan itu. Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris memastikan telah menjatuhkan sanksi terhadap oknum pegawai Rutan KPK yang melakukan dugaan asusila. Diduga, kasus dugaan asusila itu dilakukan pegawai KPK terhadap istri tahanan kasus korupsi. Namun, Dewas KPK tidak menjelaskan secara rinci identitas pegawai Rutan KPK tersebut. "Sudah selesai diputus dalam sidang etik," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (23/6). Haris mengakui, kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK terbongkar usai terjadinya kasus dugaan asusila itu. "Iya benar," singkat Haris menandaskan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi sedang berupa sanksi permintaan maaf secara terbuka dan tidak langsung," sambungnya.

Pegawai KPK yang Lakukan Asusila Juga Sempat Berbagi Video Syur dengan Istri Tahanan Korupsi