<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> Oleh: Irna Dwi Wahyuni* TAHUN 2024, sekitar 180.000 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa pensiun. Hingga Oktober 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima 140.781 usul pensiun dari berbagai instansi. Lonjakan beruntun ini menunjukkan bahwa gelombang pensiun dua tahun terakhir bukan lagi rutinitas tahunan, melainkan pergeseran demografis besar yang mulai mengubah lanskap aparatur negara. Pada saat yang sama belum ada kepastian mengenai rekrutmen ASN 2025. Pengangkatan CASN 2024 pun belum sepenuhnya tuntas. Kalender hampir menutup tahun tanpa tanda-tanda formasi baru. Praktis, sudah dua tahun birokrasi tanpa regenerasi. Di banyak instansi, kekosongan kian terasa. Pegawai pensiun pergi, tetapi pekerjaannya tetap tinggal, menumpuk pada mereka yang masih bertahan. Ketimpangan inilah yang memunculkan konsekuensi serius. Jumlah pegawai menyusut, beban kerja meningkat (workload pressure), dan risiko burnout kian menguat. Bagi birokrasi, ini bukan sekadar persoalan internal manajemen kepegawaian, tetapi ancaman terhadap kualitas layanan publik dan stabilitas agenda reformasi birokrasi. Defisit SDM kini menjalar di sektor-sektor pelayanan vital, seperti kantor dinas kependudukan, sekolah negeri, rumah sakit daerah, hingga puskesmas. Pegawai teknis yang pensiun sering kali tidak segera tergantikan. Akibatnya, sebagian ASN harus merangkap dua hingga tiga peran sekaligus, contohnya guru yang merangkap tugas administrasi, tenaga kesehatan yang harus mengisi berlapis-lapis pelaporan, atau staf teknis yang sekaligus memegang fungsi perencanaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01367258/pns-pensiun-besarbesaran-berlangsung-hingga-2025">PNS Pensiun Besar-besaran Berlangsung hingga 2025</a> Dalam banyak kasus, seorang pegawai kini menangani sejumlah aplikasi pelaporan, menghadiri rapat berlapis, memenuhi target administratif yang semakin rinci, dan tetap diminta menghadirkan inovasi pelayanan. Situasi seperti ini pelan-pelan mengikis fokus dan ketahanan mental. Kesalahan meningkat, kualitas layanan menurun, dan gejala burnout semakin terlihat. Menurut job demand&ndash;resource model (Bakker &amp; Demerouti, 2007), ketidakseimbangan antara tingginya tuntutan kerja dan minimnya dukungan organisasi menciptakan stres kronis yang berujung pada burnout. Dalam konteks ASN, gejalanya tampak dari meningkatnya absensi, menurunnya motivasi, hingga munculnya dorongan untuk berpindah instansi atau bahkan meninggalkan sektor publik. Burnout bukan persoalan personal, ia adalah persoalan negara. ASN yang kelelahan tidak dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik secara efektif. Dalam jangka panjang, kualitas tata kelola terancam menurun, dan agenda reformasi kehilangan pijakan. Pemerintah tengah mendorong transformasi digital, penyederhanaan struktur, dan penguatan jabatan fungsional. Namun ketiga agenda besar tersebut tidak dapat berjalan di atas fondasi organisasi yang keropos. Reformasi membutuhkan energi&mdash;energi yang sulit muncul dari birokrasi yang kelelahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01244367/meski-490-pns-pensiun-seleksi-cpns-ngawi-tetap-ditunda">Meski 490 PNS Pensiun, Seleksi CPNS Ngawi Tetap Ditunda</a> Transformasi digital, misalnya, tidak cukup didorong oleh aplikasi atau sistem baru. Ia memerlukan pegawai yang memiliki waktu dan kapasitas untuk belajar, memahami kembali proses kerja, serta mengintegrasikan teknologi ke dalam pelaksanaan tugas. Ketika pegawai tersandera pekerjaan rutin yang menumpuk, tuntutan untuk berinovasi menjadi sulit, bahkan tidak realistis. Demikian pula penyederhanaan struktur jabatan. Alih-alih menciptakan birokrasi yang lebih lincah, tanpa keseimbangan beban kerja, penyederhanaan berpotensi berubah menjadi pemadatan tugas tanpa batas. Pegawai yang tersisa menanggung pekerjaan yang seharusnya dibagi rata dalam struktur organisasi yang sehat. Burnout ASN dapat menjadi paradoks reformasi birokrasi jika tidak diantisipasi.&nbsp;Pemerintah menuntut percepatan kinerja, tetapi ASN justru kehilangan kapasitas untuk memenuhi ekspektasi tersebut karena kelelahan sistemik. Melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mulai mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN yang lebih fleksibel dan berbasis output. Aturan ini membuka peluang bagi instansi untuk mengelola pekerjaan dengan cara yang lebih adaptif, baik melalui pengaturan lokasi kerja maupun pengukuran kinerja yang lebih efisien. Fleksibilitas semacam ini dapat menjadi penyangga awal untuk menjaga kesehatan mental pegawai, mengurangi kelelahan administratif, dan memberikan ruang bernapas bagi para ASN yang selama ini dibebani sejumlah pekerjaan berlebih. Namun fleksibilitas tidak dapat berdiri sendiri. Ia hanya efektif bila dibarengi dengan rasionalisasi beban kerja dan pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai. Di sisi lain, survei Workplace Wellbeing Score Indonesia 2025 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mental pekerja Indonesia hanya 50,98%. Artinya berada di bawah rata-rata global 58,62%. Angka ini memberi sinyal bahwa isu burnout bukan ancaman laten, melainkan kenyataan yang telah hadir di ruang kerja kita termasuk di birokrasi. Krisis burnout ASN seharusnya dibaca sebagai momentum untuk memperbaiki fondasi manajemen SDM negara. Setidaknya, ada tiga langkah penting yang perlu segera diambil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016719070/117-pegawai-pensiun-serentak-kemenag-terancam-kekosongan-guru-agama">117 Pegawai Pensiun Serentak, Kemenag Terancam Kekosongan Guru Agama</a> Pertama, percepatan rekrutmen berbasis proyeksi demografi pensiun. Perencanaan kebutuhan ASN tidak dapat terus dilakukan dari tahun ke tahun tanpa mempertimbangkan tren usia dan gelombang pensiun. Tanpa perencanaan prediktif, kekosongan pegawai akan terus berulang. Kedua, memperkuat manajemen kesejahteraan pegawai. Dukungan psikologis, konseling, fleksibilitas kerja berbasis kinerja, serta pelatihan manajemen stres perlu menjadi kebijakan institusional. Di era digital, pengukuran kinerja tidak harus bergantung pada kehadiran fisik. Ketiga, mempercepat digitalisasi yang benar-benar memangkas pekerjaan administratif. Otomatisasi yang efektif memungkinkan ASN memusatkan energi pada fungsi pelayanan, analisis, dan pengambilan keputusan. Tanpa reduksi beban administratif, digitalisasi justru berisiko memperbanyak aplikasi dan laporan tanpa nilai tambah. Pada akhirnya, birokrasi yang sehat adalah prasyarat negara yang tangguh. Jika gelombang pensiun dibiarkan tanpa antisipasi, sementara rekrutmen terus tertunda dan beban kerja kian menumpuk, burnout akan menjadi bayang-bayang permanen dalam tubuh aparatur negara. Dampaknya bukan hanya dirasakan pegawai, tetapi langsung menyentuh kualitas layanan publik yang menjadi hak warga. Regenerasi ASN karena itu bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian, melainkan keputusan strategis yang menentukan apakah negara mampu menjaga daya tahan pemerintahannya di tengah perubahan zaman. *)&nbsp;Irna Dwi Wahyuni, mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa pensiun terus berlangsung setiap tahun. Namun, regenerasi tidak berjalan maksimal.

ASN di Ambang Burnout, Angka Pensiun Terus Bertambah, Beban Kerja PNS Tidak Turun

pegawai pensiun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai pensiun

Berita Terkini

ASN di Ambang Burnout, Angka Pensiun Terus Bertambah, Beban Kerja PNS Tidak Turun

Download Aplikasi JawaPos.com