<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/3-1429237767-2619760889.jpeg" alt="Unggahan anak menkeu, Purbaya, Yudo Sadewa, saat menciduk pegawai Kemenkeu live streaming memecoin saat jam kerja. (IG/@8a41121a)" width="100%">
<figcaption>Unggahan anak menkeu, Purbaya, Yudo Sadewa, saat menciduk pegawai Kemenkeu live streaming memecoin saat jam kerja. (IG/@8a41121a)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pegawai kementrian keuangan (Kemenkeu) kembali menjadi sorotan publik setelah kedapatan melakukan live streaming di platform Pump fun saat jam kerja. Tak hanya itu, pegawai tersebut juga diduga melakukan rug pull atau penipuan dalam proyek kripto jenis MemeCoin. Aksi tersebut pertama kali diungkap oleh Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Yudo memperlihatkan tangkapan layar live streaming yang dilakukan seorang pegawai kementrian keuangan (Kemenkeu) saat live streaming dengan latar belakang suasana kantor di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tengah jam dinas. Ia menulis komentar sindiran, &ldquo;Ini sih udah kurang ajar banget", menyinggung perilaku tidak pantas yang dilakukan aparatur negara saat bekerja. Yudo juga menegaskan bahwa sang oknum tidak hanya melanggar etika kerja, tetapi juga melakukan praktik curang di dunia kripto. Menurut Yudo, oknum pegawai tersebut memanfaatkan platform Pump fun untuk meluncurkan token MemeCoin dan kemudian menarik dana investor secara sepihak alias melakukan rug pull. Ia turut membagikan bukti yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dan aktivitas penipuan tersebut. Unggahan itu sontak viral di media sosial dan memicu reaksi warganet yang menilai perilaku oknum tersebut telah mencoreng citra aparatur negara. Sebagai pegawai negeri, baik pejabat maupun staf, seharusnya mereka memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Integritas dan profesionalitas menjadi hal penting bagi aparatur negara, terutama mereka yang bekerja di instansi publik, karena kepercayaan masyarakat dibangun dari sikap disiplin dan tanggung jawab pegawainya.

Seorang pegawai Kemenkeu kembali menjadi sorotan publik setelah kedapatan melakukan live streaming di platform Pump fu

 Anak Menkeu Purbaya Geram Lihat Pegawai Pajak Terciduk Rug Pull MemeCoin: Kurang Ajar Banget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan klarifikasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Rabu (5/4). Saat ini keduanya sudah hadir dan dalam pemeriksaan tim Direktorat LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua pegawai pajak yang diklarifikasi harta kekayaannya yakni, Dendy Heriyanto dan Wita Widiarti. Keduanya diduga memiliki perusahaan konsultan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dua pegawai DJP Kemenkeu beserta pasangannya yang diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461352/rafael-alun-diduga-mainkan-pajak-sejak-jadi-pejabat-di-kanwil-djp-jatim-i">Rafael Alun Diduga Mainkan Pajak sejak Jadi Pejabat di Kanwil DJP Jatim I</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Klarifikasi ini penting dilakukan. KPK akan mempertanyakan asal-usul harta yang dimiliki dari dua pegawai pajak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya oleh tim pemeriksa LHKPN KPK," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan Pahala Nainggolan mengungkapkan, sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan, setelah KPK menelusuri LHKPN pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ucap Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3) lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, ASN Ditjen Pajak bukan tidak boleh memiliki saham. Namun, aturan yang ada masih belum jelas. Menurutnya, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak jelas melarang ASN memiliki saham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika, Tidak berhubungan dengan pekerjaan," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait 280 perusahaan yang ditanam saham oleh ratusan pegawai pajak, kata Pahala, hal itu sangat beresiko apabila perusahaan itu merupakan konsultan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala memastikan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini penting, agar Kemenkeu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya," pungkas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

KPK menjadwalkan klarifikasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

KPK Periksa 2 Pegawai Pajak yang Miliki Perusahaan Konsultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/FLEXING.jpg" alt="Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait harta kekayaan salah satu pegawai pajak berinisial MSZ yang mendadak gendut mencapai Rp 57 miliar dalam 5 tahun terakhir. Harta tersebut ternyata berasal dari santunan kecelakaan pesawat.  Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan pegawai pajak berinisial MSZ tersebut merupakan salah satu keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 Boeing 737 Max yang jatuh pada Oktober 2018 lalu. Oleh karena itu, MSZ berhak atas dana santunan. Hal ini dapat dipastikan setelah Kemenkeu melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan.  "Penjelasan yang kami terima setelah klarifikasi adalah demikian dan bisa dibuktikan oleh pegawai yang bersangkutan," kata Yustinus kepada JawaPos.com, Minggu (26/3).  Diketahui, Boeing menyepakati ganti rugi terhadap keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada lima tahun silam. Keluarga korban akan menerima setidaknya USD 1,2 juta atau setara Rp 16,8 miliar (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS).  Boeing memastikan bahwa nominal ganti rugi yang diberikan kepada setiap keluarga korban akan berbeda disesuaikan dengan kewarganegaraan, usia, status pernikahan, pendapatan, jumlah tanggungan, dan angka harapan hidup korban.  Diperkirakan, korban yang telah menikah dengan satu hingga tiga anak memperoleh ganti rugi sekitar USD 2 juta hingga USD 3 juta atau sekitar Rp 28 Miliar hingga Rp 42 Miliar.  "Korban yang telah menikah dengan satu hingga tiga anak diperkirakan dapat menerima ganti rugi sekitar USD 2 juta hingga USD 3 juta atau sekitar Rp 28 miliar hingga Rp 42 miliar," ujar Yustinus.  Hal itulah kemudian yang membuat harta kekayaan MSZ mendadak gemuk mencapai Rp 57 miliar dalam 5 tahun terakhir. Untuk diketahui, berdasarkan LHKPN di KPK pada laporan tertanggal 20 Maret 2018 untuk periodik 2017, MSZ tercatat memiliki harta sebesar Rp 417.936.867.  Kemudian, melonjak jadi sebesar Rp 1.472.230.023 pada tahun 2018. Lalu, naik menjadi Rp 4.191.608.040 pada tahun 2019 dan menjadi Rp 35.110.916.329 pada tahun 2020.  Adapun pada laporan tanggal 6 Februari 2022 untuk periodik 2021, harta MSZ mencapai Rp 58.256.213.500. Jika dikurangi dengan harta yang dimilikinya pada tahun 2018, maka harta MSZ telah melonjak mencapai Rp 57 miliar.

Pegawai Pajak MSZ Punya Harta Rp 57 M, Kemenkeu Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>&nbsp;  PAJAK adalah inti demokrasi. Pembayar pajak mendapatkan posisi terhormat dalam tatanan masyarakat demokratis. Uang pembayar pajak atau taxpayers’ money adalah uang sakral yang tidak boleh dikelola seenaknya. Di negara-negara demokrasi yang sudah maju, taxpayers’ money menjadi mantra yang paling dihormati dan sekaligus ditakuti.  Rakyat tidak akan mau membayar pajak kalau tidak ada demokrasi dalam bentuk perwakilan di parlemen. Pada abad ke-13, rakyat Inggris mulai berani melakukan pembangkangan ”civil disobedience” dengan menolak membayar pajak. Negosiasi berjalan alot dan keras antara monarki dan gerakan rakyat. No taxation without representation, tidak ada pajak tanpa keterwakilan.  Rakyat bersedia membayar pajak asal ada lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam berhubungan dengan monarki. Lahirlah Magna Carta yang menjadi cikal demokrasi. Terjadilah perubahan mendasar dalam relasi kuasa antara rakyat dan kerajaan.  Monarki bersedia melepas sebagian kekuasaannya. Terbentuklah dua lembaga perwakilan yang mewakili kelompok rakyat, yaitu House of Commons dan lembaga yang mewakili para bangsawan atau House of Lords. Rakyat pun bersedia membayar pajak karena kepentingannya sudah terwakili di parlemen. Lahirlah konsep demokrasi perwakilan atau representative democracy yang sekarang diadopsi negara-negara demokrasi di seluruh dunia.  Di negara demokrasi yang sudah berusia lebih dari 200 tahun seperti Amerika Serikat, pajak harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Revolusi Amerika pada abad ke-18 adalah pemberontakan terhadap pembayaran pajak yang ditarik secara semena-mena.  Rakyat yang semakin berani menentang kekuasaan bahkan memopulerkan semboyan baru, ”Taxation without Representation is Robbery’’. Pemungutan pajak tanpa undang-undang adalah perampokan. Seorang penjahat yang menodongkan senjata dan meminta sejumlah uang sama saja dengan petugas pajak yang memaksa wajib pajak untuk membayar. Namun, penodongan oleh petugas pajak itu sah secara hukum karena didasarkan undang-undang.  Terbongkarnya skandal pajak di Indonesia yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo menyulut amarah publik. Seorang petugas di direktorat pajak yang hanya berpangkat kepala bagian bisa mempunyai harta puluhan miliar rupiah dan bahkan sangat mungkin ratusan miliar rupiah.  Dia juga terbukti menyembunyikan hartanya dengan tidak melapor secara jujur kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Temuan terbaru menunjukkan dia mempunyai simpanan uang tunai Rp 37 miliar di safe deposit box.  Rafael tidak sendirian. Dia diduga memiliki geng di lingkungannya. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun. Jumlah itu berarti sekitar seperenam dari total APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu mengenai peredaran uang haram tersebut. Padahal, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah mengendus perputaran itu. Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai pejabat yang rapi dan teliti kali ini terlihat teledor dan sembrono.  Sri Mulyani bertemu dengan Mahfud MD. Kemudian, Mahfud buru-buru meralat bahwa uang ratusan triliun rupiah itu bukan uang korupsi, melainkan bagian dari aktivitas pencucian uang atau money laundering. Korupsi dan money laundering menjadi dua hal yang berkaitan. Tidak akan ada money laundering kalau uang itu dihasilkan dari aktivitas yang bersih dan halal. Secara harfiah, uang yang dicuci adalah uang kotor sebagai hasil dari aktivitas haram.  Mungkin Mahfud berusaha melakukan eufemisme, penghalusan istilah. Namun, narasinya membingungkan. Sama dengan Sri Mulyani yang merangkap jabatan sampai 30 posisi, tetapi mengaku hanya menerima satu gaji dan banyak honor. Publik tidak peduli beda gaji dengan honor. Gaji diberikan secara tetap dan honor diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban. Keduanya berbeda, tetapi sama-sama menerima uang dari pajak rakyat.  Sri Mulyani beberapa kali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik dunia. Dia pernah menjadi direktur pelaksana Bank Dunia dan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut sekaligus perempuan pertama di dunia yang memegang jabatan itu.  Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Badan Perdagangan Dunia (WTO) adalah tiga lembaga pengendali perekonomian dunia. Ekonom pemenang nobel dari Amerika Joseph E. Stiglitz menyebutnya sebagai the unholy trinity atau trinitas yang tidak suci. Sebutan itu diberikan karena besarnya pengaruh lembaga tersebut sampai menyaingi Tuhan.  Tiga lembaga itu adalah ujung tombak kebijakan ekonomi neoliberal yang sekarang mendominasi dunia. Sri Mulyani menerapkan kebijakan ekonomi neolib di Indonesia dengan menekankan persaingan bebas dan mengandalkan mekanisme tangan gaib ”the invisible hand”. Pajak menjadi instrumen pengumpul uang paling penting dalam sistem ekonomi neolib.  Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipuji-puji Barat. Ketika ekonomi dunia mengalami kegelapan akibat resesi, Indonesia disebut the bright spot in the darkness, titik terang dalam kegelapan, karena pertumbuhannya yang stabil. Sri Mulyani layak mendapat kredit dari capaian itu.  Tetapi, puja-puji itu tidak seindah warna aslinya. Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani ternyata keropos dan dihuni banyak perampok pajak yang tidak punya belas kasihan kepada rakyat. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Perampok Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Kemenkeu Diminta Benahi Sistem Pencegahan Korupsi  JawaPos.com – Satu per satu isu ketidakwajaran perilaku pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbongkar. Setelah indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun, kini terungkap lagi temuan baru.  Sebanyak 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ternyata menjadi pemegang saham di 280 perusahaan.  Hal tersebut diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala menyatakan, mayoritas perusahaan itu bersifat tertutup (non-listing). Bukan perusahaan terbuka (Tbk) yang profil pemegang sahamnya dapat ditelusuri dengan mudah di bursa saham. ”Kalau (yang punya saham, Red) di perusahaan terbuka (Tbk) lebih banyak dari itu,” ungkapnya kemarin (9/3).  Pahala menerangkan, secara aturan memang tidak ada larangan pegawai pajak menjadi pemegang saham di sebuah perusahaan. Pegawai pajak juga secara spesifik tidak dilarang berbisnis. Namun, perilaku itu bisa masuk kategori tidak etis sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah. ”Di aturannya hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis, tapi etisnya apa nggak jelas,” terangnya.  Saat ini KPK masih mendalami fenomena kepemilikan saham di lingkungan pegawai pajak tersebut. Pahala menyebutkan, pihaknya sedang berfokus pada pegawai-pegawai yang menjadi pemegang saham di perusahaan konsultan pajak. Sebab, hal itu jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). ”Paling bahaya itu soalnya,” ujarnya.  Rencananya, ratusan nama pegawai itu diserahkan KPK ke Kemenkeu hari ini. Pahala menyatakan, pihaknya akan meminta Kemenkeu untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi terkait kepemilikan saham tersebut. ”Jangan pas lagi rusuh (ribut di media, Red) baru dibenerin (diperbaiki sistem pencegahan korupsi, Red),” paparnya.  Selain menyerahkan nama, KPK bersama PPATK akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pegawai/pejabat pajak. Jika perusahaan tersebut berisiko memicu konflik kepentingan, pemeriksaan intensif akan dilakukan. ”Jadi, jangan sampai membuka peluang wajib pajak mau nego transfer ke perusahaan (pegawai/pejabat pajak, Red),” imbuhnya.  Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menginvestigasi 69 pegawai Kemenkeu yang dianggap memiliki profil berisiko tinggi karena diduga memiliki harta tidak wajar. Mayoritas pegawai itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).  Sementara itu, kebanyakan tingkat jabatannya adalah pejabat struktural yang notabene wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). ”Tapi, ada juga dari direktorat lainnya. Basisnya LHKPN tentu, kan yang wajib LHKPN terutama. Tapi, tetap ada juga yang LHK itu kita profil, misalnya fungsional,” ujarnya.  Terkait Rafael Alun Trisambodo (RAT), Yustinus menyatakan bahwa penyelidikan di ranah Kemenkeu sudah selesai. Sebab, ranah Kemenkeu bersifat administratif. Kemenkeu juga sudah memecat RAT dan memastikan dia tidak mendapat pensiun karena pelanggaran berat yang dilakukan.  Karena itu, jika ditemukan pelanggaran lainnya, tidak tertutup kemungkinan keterlibatan KPK, PPATK, ataupun aparat penegak hukum. ”Ya, bisa mem-follow up jika ditemukan indikasi tindak pidana,” imbuhnya.  Yustinus juga memastikan komitmen Kemenkeu untuk bersih-bersih internal. Dengan berbagai kasus yang kini berjalan, hal itu disebut menjadi pelajaran agar Kemenkeu bisa mengemban tugas semakin baik. Dia memastikan keberpihakan Kemenkeu kepada masyarakat dengan upaya bersih-bersih.  ”Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan yang tidak mudah. Tapi, dengan bergandeng tangan dan dukungan banyak orang, kami percaya semakin mampu mengemban tugas ini. Tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini,” terangnya.  Dia menjelaskan, DJP dan DJBC Kemenkeu merupakan dua instansi yang sangat penting. Karena itu, dua instansi tersebut tidak boleh dilemahkan. Upaya bersih-bersih harus terus digalakkan.  Upaya Kemenkeu saat ini bertujuan agar DJP dan DJBC dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik. Kemenkeu akan melakukan investigasi terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar. Jika terbukti ada pelanggaran, Kemenkeu siap menjatuhkan sanksi pemecatan.  ”Jangankan dirotasi, yang terbukti bahkan di-nonjob. Bahkan sekarang ada yang dipecat dan 69 high-risk dipanggil bertahap beberapa waktu ke depan karena kita perlu investigator banyak kan. Kita kerahkan semua upaya itu,” jelas Yustinus.

KPK Usut Pegawai DJP Rangkap Konsultan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kepemilikan saham pegawai pajak berpotensi konflik kepentingan. Terlebih, dari mereka banyak menaruh saham di kantor konsultan pajak.  "Kita juga kaget kok jadi banyak bener 134 punya saham. Misalnya RAT (Rafael Alun Trisambodo) punya enam saham atas nama istrinya. Hampir semua atas nama istri," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3).  "Yang kita cari itu yang konsultan pajak, karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua," ungkap Pahala.  Menurut Pahala, mayoritas saham yang dilakukan investasi oleh pegawai pajak adalah saham tertutup, yang tidak terbuka di bursa saham. Menurut Pahala, saham yang dimiliki oleh para pegawai pajak berpotensi konflik kepentingan, mengingat perusahaan tersebut merupakan konsultan pajak.  "Dia kan berhubungan dengan wajib pajak, dan wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin. Petugas pajak berkepentingan atas nama negara, menggunakan wewenangnya supaya pungutan pajak maksimum. Nah muncul risiko begitu dia ketemu bahwa yang ini mau sedikit yang ini mau banyak," papar Pahala.  Pahala sebelumnya mengungkap, sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan, setelah KPK menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  "Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ungkap Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).  Pahala menjelaskan, ASN Ditjen Pajak bukan tidak boleh memiliki saham. Namun, aturan yang ada masih belum jelas. Menurutnya, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak jelas melarang ASN memiliki saham.  "Nah ini tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika, Tidak berhubungan dengan pekerjaan," ucap Pahala.  Terkait 280 perusahaan yang ditanam saham oleh ratusan pegawai pajak, kata Pahala, hal itu sangat berisiko apabila perusahaan itu merupakan konsultan pajak.  "Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita," ungkap Pahala.  Pahala memastikan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini penting, agar Kemenkeu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut  "Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya," pungkas Pahala.

Kepemilikan Saham Pegawai Pajak Berpotensi Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pahala-Nainggolan-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan, setelah KPK menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  "Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).  Pahala menjelaskan, ASN Ditjen Pajak bukan tidak boleh memiliki saham. Namun, aturan yang ada masih belum jelas. Menurutnya, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak jelas melarang ASN memiliki saham.  "Nah ini tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika, Tidak berhubungan dengan pekerjaan," ucap Pahala.  Terkait 280 perusahaan yang ditanam saham oleh ratusan pegawai pajak, kata Pahala, hal itu sangat beresiko apabila perusahaan itu merupakan konsultan pajak.  "Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita," ungkap Pahala.  Pahala memastikan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini penting, agar Kemenkeu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut  "Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya," pungkas Pahala.

KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pahala-Nainggolan-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, terdapat kelompok atau geng pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai harta banyak. Hal ini diketahui KPK, setelah memeriksa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.  KPK memeriksa Rafael Alun terkait dugaan kepemilikan harta yang dinilai janggal. Ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu memiliki total harta kekayaan senilai Rp 56,1 miliar.  "Kita (KPK) juga mendengar ada geng-gengnya seperti ini, tapi kan kita perlu cari tahu bagaimana polanya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).  Lembaga antirasuah berencana memanggil anggota geng di Kemenkeu. Hal ini untuk mengungkap harta tidak wajar yang diduga saling terhubung dan meraih penambahan harta.  "Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara, melalui PT dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya," tegas Pahala.  Menurut Pahala, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Hal ini penting untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan Rafael yang terdaftar di dalam LHKPN.  "Proses klarifikasi ini saya pastikan bukan hanya sekali, dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi, ini semua diverikasi pakai aplikasi dan orang, kalau dia masuk yang kita sebut outlayers, hartanya naik tinggi, utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya," ungkap Pahala.  Dalam proses klarifikasi, KPK menemukan enam saham perusahaan milik Rafael Alun. Dua perusahaan di antaranya berupa perumahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara seluas 6,5 hektare.  "Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara melihat perumahannya ada 65 ribu meter, 6,5 hektare. Dimiliki dua perusahaan atas nama istri yang bersangkutan (Rafael Alun Trisambodo. Itu sudah ada di LHKPN-nya," papar Pahala.  Pahala mengungkapkan, aset perusahaan atau saham di LHKPN yang dilaporkan Rafel termuat dalam surat berharga sebesar Rp 1.556.707.379. Menurut Pahala, Rafael memang mempunyai enam perusahaan yang disampaikan dalam LHKPN, dua perusahaan itu berada di Minahasa Utara berupa perumahan.  "Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di enam perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja dan dua dari itu punya di Minahasa Utara," ujar Pahala.  Selain itu, Pahala mengakui pihaknya juga tengah menelusuri harta milik Rafael Alun di Jogjakarta. Beredar kabar, ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu mempunyai Bilik Kayu Heritage Resto di Jogjakarta.  "Yang Jogja agak rumit dibanding Minahasa Utara. Tapi akan saya update kalau sudah ada hasil. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang berjalan prosesnya," pungkas Pahala.  Berdasarkan LHKPN, Rafael tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 56.104.350.289. Jumlah kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 17 Februari 2022, untuk tahun periodik 2021.  Rafael juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan totalnya mencapai Rp 51.937.781.000. Aset properti milik ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio ini tersebar di wilayah Sleman, Manado, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.  Rafael juga memiliki harta berupa kendaaraan senilai Rp 425.000.000. Ia tercatat memiliki mobil Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta, dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp 300 juta. Namun, Rafael tidak mencantumkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley David dalam LHKPN.  Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420.000.000. Kemudian, surat berharga sejumlah Rp 1.556.707.379, serta kas dan setara kas Rp 1.345.821.529.  Rafael juga tercatat memiliki harta lainnya berjumlah Rp 419.040.381. Total harta kekayaan Rafael dalam LHKPN seluruhnya mencapai Rp 56.104.350.289.

KPK Akan Usut Geng Pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang Berharta Jumbo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/2). Dasco berkeyakinan tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas. "Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan," ujarnya. Dia meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN. "Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya," kata dia. Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Menurut saya, kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain, jadi kalau kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain ya ada, nanti apabila cukup memenuhi unsur ditingkatkan ke penyidikan yang lain," jelasnya. Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial. Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (*)

Wakil Ketua DPR Minta Pegawai Pajak Taat Serahkan LHKPN ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan itu juga berbuntut pada terkuaknya harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo. Beberapa harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN mencerminkan pengawasan di internal Kemenkeu yang masih lemah.  Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, hal itu adalah persoalan klasik yang tak kunjung dibereskan. ”Ini sudah lama dari zaman Orde Baru. Apa bedanya? Nggak ada. Bedanya hanya sekarang ada media sosial sehingga orang bisa tahu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (26/2).  Menurut dia, hal itu didasari pada mental korupsi yang sudah mengakar. ”Nggak pernah akan selesai karena mental korupsi terus berlanjut. Permisif, banyak urusan politik di dalamnya. Jadi, tidak akan beres,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut dia, jika membicarakan persoalan pajak, masih banyak praktik yang semestinya tidak dilakukan. Misalnya, ada wajib pajak (WP) yang minta pelaporan pajaknya dikurangi dan denda pajak dibagi dua. Padahal, praktik-praktik kotor itu merugikan WP lain yang taat membayar dan melaporkan pajak.  Karena itu, Agus memaklumi jika saat ini publik kehilangan kepercayaan kepada DJP dan menjadi malas melaporkan pajaknya. Turunnya angka kepatuhan publik juga merupakan konsekuensi yang harus diterima Kemenkeu dan DJP.  Menurut Agus, perlu ada bersih-bersih di berbagai lini. Bukan hanya Kemenkeu atau kementerian lainnya, melainkan juga kepada aparat hukum. Sanksi tegas juga harus diberikan. ”Misal hukum mati kek. Tapi yang jadi tanda tanya besar, berani nggak itu dilakukan?” imbuhnya.  Kemenkeu, lanjut dia, harus memastikan figur-figur yang menduduki jabatan strategis betul-betul bersih. Jika perlu, bisa saja dilakukan rotasi jabatan dengan pengganti yang baru. ”Pastikan saja siapa yang harus diganti, siapa yang harus digaruk. Serahkan ke aparat penegak hukum. Siapkan penggantinya. Kalau nggak gitu, ya nggak jalan fungsi pelayanan publiknya,” jelas Agus.  Saat ini, menurut dia, perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada evaluasi berkala yang memakan waktu lama. Sebab, reformasi birokrasi memerlukan proses. Kemenkeu juga harus berani bertindak lebih tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawai di lembaganya.

Pengamat Ungkap Modus Praktik Korupsi Oknum Pegawai Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai pajak

Berita Terkini