<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-Sidang-perdana-kasus-pungli-Rutan-KPK-FED-12JPG-2358228898.jpg" alt="Delapan dari 15 terdakwa menjalani sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) dalam lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Delapan dari 15 terdakwa menjalani sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) dalam lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus pemungutan liar (pungli) rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Ridwan mengaku dirinya pernah menerima uang hasil pungli sebanyak Rp 70 juta. Menurutnya, uang pungli itu diterima di masjid Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Ridwan merupakan 'lurah' dalam kasus pungli di Rutan KPK. Ia memiliki tugas untuk mengumpulkan jatah pungli bulanan dari para tahanan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan menjelaskan bahwa uang Rp 70 juta diserahkan dalam bentuk tunai atau cash. Uang itu diberikan di masjid rutan KPK atau tenda kunjungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cash Rp 60-70 juta?" tanya jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul Pak," jawab Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cash diserahkan di mana itu?" cecar jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di masjid bisa, Pak. Di tenda kan di Guntur ada tenda tempat kunjungan atau di masjid seperti itu Pak," timpal Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, setoran uang hasil pungli di masjid itu menjadi hal yang biasa. Ia mengaku, uang yang diterimanya itu merupakan hasil 'korting', istilah untuk tahanan yang bertugas mengumpulkan uang dari semua tahanan untuk diserahkan ke 'lurah'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang sudah sebelum-sebelumnya seperti itu Pak Jaksa di situ," ungkap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana diserahkan?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam lingkungan Rutan masih, Pak," ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan juga menyebut bahwa uang sebanyak Rp 70 juta didapatkan dari mantan Bupati Kepulauan Banggai, Zainal Mus selaku korting. Ia pun mengaku, dirinya sudah menjadi seorang lurah sejak tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Zainal Mus (Mantan Bupati Kepulauan Banggai) yang menyerahkan secara cash Rp 60-70 juta itu?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, Pak," ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang November 2019 ya?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, November, Desember, Pak," pungkas Ridwan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus&nbsp;pungli&nbsp;di&nbsp;Rutan&nbsp;KPK, sebanyak&nbsp;15&nbsp;orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun,&nbsp;15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala&nbsp;Rutan&nbsp;Cabang&nbsp;KPK; Hengki, pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang&nbsp;rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;dan Plt Kepala Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018-2022. Muhammad Ridwan, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Suharlan, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Wardoyo, Petugas Cabang;&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas&nbsp;KPK. Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli&nbsp;di&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni&nbsp;rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014629742/kpk-periksa-azis-syamsuddin-sebagai-saksi-kasus-dugaan-pungli-rutan-kpk">KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ridwan menjelaskan bahwa uang Rp 70 juta diserahkan dalam bentuk tunai atau cash. Uang itu diberikan di masjid rutan KPK

Eks Pegawai Rutan KPK Akui Terima Uang Pungli Rp 70 Juta dari Bupati Banggai  Zainal Mus

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/Eks-Karutan-KPK-Ahmad-Fauzi-1815575984.jpg" alt="Mantan Kepala Rutan (Karutan) cabang KPK Ahmad Fauzi menyampaikan permintaan maaf setelah terbukti menerima pungli." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Rutan (Karutan) cabang KPK Ahmad Fauzi menyampaikan permintaan maaf setelah terbukti menerima pungli.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi putusan hukuman etik Dewan Pengawas (Dewas) atas nama Achmad Fauzi (AF), selaku mantan Kepala Rutan (Karutan) terkait pelanggaran internal di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. Eksekusi hukuman dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan disaksikan Pimpinan dan Pejabat Struktural di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu Cahya berpesan agar kejadian tersebut tidak terulang di lingkungan KPK. &ldquo;Karenanya pada seluruh Insan KPK hindari perbuatan yang berdampak negatif kepada diri sendiri, keluarga, dan instansi. Jaga nama baik organisasi KPK dan selalu mawas diri dalam setiap ucapan dan tindakan,&rdquo; pesannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad Fauzi merupakan Pegawai Negeri Yang Diperbantukan (PNYD) asal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di KPK. Fauzi terbukti melakukan pelanggaran di Rutan KPK, sehingga disanksi hukuman berat sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b perihal Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, yakni permintaan maaf secara terbuka dan langsung pada seluruh Insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak, dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku,&rdquo; terang Fauzi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014446042/sebanyak-15-tersangka-pungli-rutan-kpk-langsung-ditahan-ini-sederet-nama-dan-jabatannya">Sebanyak 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Langsung Ditahan, Ini Sederet Nama dan Jabatannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjatuhan hukuman ini merupakan bentuk komitmen KPK menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi di lingkup internal KPK. Sedangkan hukuman disiplin terhadap AF selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kewenangan Kemenkumham sebagai instansi asalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu atas pelanggaran tersebut, AF juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 15 orang tersangka, termasuk Ahmad Fauzi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Karenanya pada seluruh Insan KPK hindari perbuatan yang berdampak negatif kepada diri sendiri, keluarga, dan instansi.

Terbukti Lakukan Pungli, Eks Karutan KPK Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka 

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1791100161869238377" data-legacy-message-id="18db441b895c5069"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":wc" class="ii gt"> <div id=":wb" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantah jika Hengki yang menjadi otak pelaku pungli di rutan KPK adalah pegawainya. Setelah ditelusuri, Hengki sudah dipindahtugaskan ke lembaga lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terhitung tahun 2022, H telah beralih tugas menjadi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 785 Tahun 2022. Jadi yang bersangkutan bukanlah pegawai Kemenkumham lagi,&rdquo; kata Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Hantor Situmorang dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hantor menyatakan, Hengki memang sebelumnya pernah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan kemudian ditugaskan di KPK RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: SEK.2-44.KP.04.04 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018. Namun pada 2022 lalu, H sudah beralih status menjadi Pegawai Pemprov DKI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemenkumham mendukung penuh proses penegakan disiplin terhadap pegawai tersebut jika memang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK. Prinsipnya, Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya tindakan penegakan disiplin di bawah pembinaan KPK,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hantor menegaskan, Kemenkumham berkomitmen terus memerangi pungli baik di rutan maupun lapas yang berada di bawah naungannya dan jika ada indikasi pegawai yang terlibat dalam melakukan pungli, pasti akan ada sanksi tegas kepada petugas yang melanggar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang jelas jika ada pungli di lingkungan rutan maupun lapas, kami akan memberikan sanksi tegas Hal ini sesuai dengan motto Ditjenpas menciptakan pelayanan yang berintergritas,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013774164/gelar-sidang-perdana-pungli-di-rutan-kpk-dewas-93-itu-ada-kepala-rutan-hingga-staf">Gelar Sidang Perdana Pungli di Rutan KPK, Dewas: 93 Itu Ada Kepala Rutan Hingga Staf</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas Rutan KPK, dalam sidang etik pertama. Ke-12 orang itu dinilai terbukti melanggar etik karena menerima uang pungli dari para tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan vonis di Gedung ACLC KPK, Kamis (15/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun modus pungli ke-12 petugas tersebut untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan dan membiarkan para tahanan menggunakan handphone.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Kemenkumham mendukung penuh proses penegakan disiplin terhadap pegawai tersebut jika memang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK.

Hengki jadi Otak Pungli di Rutan KPK, Kemenkumham Sebut Bukan jadi Pegawainya Lagi

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/seminggu_4.jpg" alt="CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap 93 pegawai KPK, terkait dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan), pada Rabu (17/1). Sidang tersebut dibagi dalam sembilan berkas perkara, mengingat banyaknya pegawai yang tersandung dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi yang 90 itu dibagi enam kemudian sisanya 3. Nah yang pasalnya sama tuduhannya itu disatukan, itu yang 90 orang itu, yang enam itu bergelombang hari ini satu hukuman dulu, sebab banyak kan 90 bagi 6 kan bisa 15 kali," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsuddin mengutarakan, pihaknya pada hari ini menggelar sidang etik untuk 15 pegawai. Mereka masuk ke dalam satu berkas yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya sekitar. Betul. Nah yang 15 orang itu satu berkas begitu," ucap Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Syamsuddin, mereka yang diduga menerima pungli di antaranya dari unsur pimpinan rutan hingga ke level staf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Macam-macam 93 itu, ada kepala rutan ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya, ada staf biasa pengawal tahanan, macam-macam," ujar Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013774130/93-pegawai-kpk-terlibat-pungli-di-rutan-ganjar-nilai-karena-lemahnya-pengawasqn-dan-kontrol">93 Pegawai KPK Terlibat Pungli di Rutan, Ganjar Nilai karena Lemahnya Pengawasqn dan Kontrol</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka diduga melanggar penyalahgunaan wewenang, yang diduga dilakukan 90 pegawai rutan KPK. Menurutnya, pungli itu diperoleh untuk nantinya memberikan fasilitas lebih kepada tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah, contohnya misalnya HP untuk komunikasi itu. Bisa juga dalam bentuk apa namanya ngecas HP dan lain-lain," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyatakan, komitmen Dewas KPK untuk menjaga marwah lembaga antirasuah sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU 19 Tahun 2019. Ia meyakini, Dewas KPK akan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai secara profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait, hingga memutuskan untuk melanjutkannya ke tahap sidang etik," tegas Ali dalam keterangannya, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sidang etik nanti Dewas pastinya akan memeriksa dugaan pelanggaran ini secara independen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, putusan dari sidang etik tersebut akan menjadi bahan tambahan bagi KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas putusan tersebut nantinya juga bisa menjadi pengayaan bagi Tim di Penindakan dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsinya," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Menurut Syamsuddin, mereka yang diduga menerima pungli di antaranya dari unsur pimpinan rutan hingga ke level staf.

Gelar Sidang Perdana Pungli di Rutan KPK, Dewas: 93 Itu Ada Kepala Rutan Hingga Staf

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4935JPG-3766421989.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku&nbsp;terhadap 93 pegawainya, yang akan menjalani sidang dugaan pelanggaran etik terkait pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sidang tersebut merupakan komitmen Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk menjaga marwah lembaga antirasuah, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU 19 Tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait, hingga memutuskan untuk melanjutkannya ke tahap sidang etik," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sidang etik nanti Dewas pastinya akan memeriksa dugaan pelanggaran ini secara independen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, putusan dari sidang etik tersebut akan menjadi bahan tambahan bagi KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas putusan tersebut nantinya juga bisa menjadi pengayaan bagi Tim di Penindakan dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsinya," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013720528/kpk-gelar-ott-di-labuhan-batu-utara-amankan-penyelenggara-negara-yang-diduga-terima-suap">KPK Gelar OTT di Labuhan Batu Utara, Amankan Penyelenggara Negara yang Diduga Terima Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan, sebanyak 93 orang pegawai KPK akan menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Mereka diduga terlibat dugaan pungutan liar (pungli) di KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pungli sudah mau sidang, betul. Banyak ya, 93 orang kalau enggak salah ingat," ucap Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menjelaskan, dugaan nilai pungli lebih dari Rp 4 miliar. Ia menyatakan, besaran nilai pungli itu akan jelas pada sanksi pidana. Albertina menegaskan, Dewas KPK hanya menindak secara etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh lebih tentu saja, nilainya lebih (dari Rp 4 miliar). Tapi yang untuk nilai itu jelasnya pidananya ya. Kalau kita (Dewas KPK) di etik ada nilai-nilanya juga, tapi kan kita tidak terlalu mendalami masalah nilai ya," ujar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina memastikan, sidang etik terhadap 93 pegawai akan digelar dalam waktu dekat. Dewas KPK segera menginformasikannya lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Direncakan di bulan ini. Minggu ini lho, ini udah hari Kamis," pungkas Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait, hingga memutuskan melanjutkannya ke tahap sidang

93 Pegawai Akan Jalani Sidang Etik Terkait Dugaan Pungli, KPK Yakin Dewas Profesional 