<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Samin-Tan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lulus tes seleksi wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Nama-nama besar seperti penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap hingga penyidik senior Ambarita Damanik pun dikabarkan dipecat, gara-gara tak lolos tes seleksi pegawai menjadi ASN.  Ambarita Damanik dikenal sebagai sosok yang berintegritas. Ambarita masuk kepolisian sejak 1983. Ambarita merupakan salah satu penyidik senior KPK yang saat ini dihormati dan disegani pegawai KPK.  Selama kiprahnya di kepolisian, sudah banyak posisi dijabat terutama di bidang reserse, mulai dari polres Depok hingga Polda Metro Jaya. Prestasinya membuatnya terpilih menjadi perwira di satgas antibom (ATB) cikal bakal Densus 88 saat ini.  Ambarita Damanik bahkan pernah menjadi anggota kontingen Garuda di Kamboja dalam upaya mendamaikan konflik di tempat tersebut.  Damanik sendiri bertugas di KPK sejak 2005. Penyidik senior itu memutuskan pensiun dini dari Polri pada 2012 lalu dengan pangkat terakhir AKBP.  Sebagai Kasatgas II KPK, Ambarita sudah banyak mengungkap kasus-kasus korupsi, mulai dari Bank Century, perkara korupsi e-KTP, penangkapan Setya Novanto, kasus suap Sekretaris MA Nurhadi, dan beberapa kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  Terbaru, sebagai kasatgas khusus pencarian DPO, berhasil menangkap Samin Tan yang sudah satu tahun buron.  Dengan kiprahnya yang luar biasa, menjadi tanda tanya besar mengapa kasatgas DPO yang sukses pun akan diberhentikan, hanya gara gara alasan tes kebangsaan yang hanya dua hari, dibanding 16 tahun jasanya di KPK. Padahal masih banyak buron KPK seperti Harun Masiku yang butuh dikejar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/05/2021/dikabarkan-akan-dipecat-novel-baswedan-cara-lama-untuk-singkirkan/?page=all">Dikabarkan Akan Dipecat, Novel Baswedan: Cara Lama untuk Singkirkan</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengakui, pada Kamis (27/4) pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi ini merupakan prosedur bagi setiap pegawai KPK untuk menjadi ASN.</div> </div> </div> </div> "Pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian PANRB, KPK telah menerima hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara," ucap Cahya.  Dia menyampaikan, hasil tes itu merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes, sebagai syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.  Cahya mengklaim, sampai saat ini hasil penilaian asesmen tes wawasan kebangsaan tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK. Dia berjanji akan mengumumkannya dalam waktu dekat, sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.  "Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," tegas Cahya.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan pegawai KPK diduga tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. Akibatnya, sebanyak 75 pegawai yan dikabarkan tidak lolos tes tersebut akan diberhentikan dengan hormat pada 1 Juni mendatang.  "Sekitar 70-80 enggak lolos," ucap sumber internal.  Adapun nama-nama besar yang dikabarkan diberhentikan dari KPK antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, seluruh kasatgas dari internal KPK, seluruh pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK yang berintegritas.

Selain Novel, Penyidik yang Ciduk Setnov Juga Dikabarkan Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama dengan lembaga administrasi negara (LAN), terkait pemberantasan korupsi dan pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Kepala LAN Adi Suryanto dan Ketua KPK Firli Bahuri, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, di Gedung Merah Putih KPK.  “LAN mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang telah membangun komitmen bersama dengan LAN, untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terutama tak kalah penting juga, upaya KPK untuk pengembangan kompetensi pegawai di lingkungannya," kata Adi dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi ASN. Hal ini sebagai upaya pengembangan kompetensi sekaligus pembekalan orientasi sebagai ASN.  “Sehubungan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, LAN siap mendukung kelancaran proses tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi LAN dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara," ucap Adi.  Baca. juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2020/status-pegawai-kpk-bakal-jadi-pns-hingga-pppk-tapi-wajib-tes-ulang/">Status Pegawai KPK Bakal Jadi PNS Hingga PPPK, Tapi Wajib Tes Ulang</a>  Menurut Adi, saat ini sejumlah pegawai KPK tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di LAN, hal ini merupakan syarat wajib sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah, yang sesuai dengan jenjang jabatan strukturalnya.  “Jadi, pelatihan kepemimpinan menjadi persyaratan wajib yang harus diikuti pegawai KPK khususnya para pejabat tinggi madya sampai dengan pejabat administrator dan pelaksana untuk tetap pada posisi dan jabatannya saat peralihan menjadi ASN," ucap Adi.  Selain kegiatan pengembangan kompetensi dan orientasi, LAN juga mengharapkan diselenggarakan kegiatan kolaboratif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bentuk sinergi antara LAN dan KPK.  Ketua KPK Firly Bahuri menyoroti dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diperlukan perbaikan sistem dalam birokrasi, oleh karena itu perlu dimasukkan materi pencegahan tindak pidana korupsi dalam berbagai pelatihan aparatur sipil negara.  “Terkait alih pegawai KPK menjadi ASN, saya serahkan sepenuhnya kepada LAN untuk mendidik dan melatih pegawainya agar mampu duduk pada jabatan-jabatan struktural eselon 1 dan 2 serta kabag dan kasatgas yang setingkat dengan eselon 3 dan 4,” cetus Firli.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cvb3TE-KyB0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Peralihan Status Pegawai Jadi ASN, KPK Kerja Sama dengan LAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200310-WA0001_1583813317259-1.jpg" alt="ilustrasi KPK" width="100%">
<figcaption>ilustrasi KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meyakini, alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi. Meski UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK berada di rumpun eksekutif, lembaga yang dipimpinnya masih melakukan kerja-kerja penegakan hukum.  "Jadi saya yakin bahwa soal indepedensi tidak akan mengurangi KPK untuk lakukan pekerjaannya," kata Lili dikonfirmasi, Jumat (14/8).  Lili berujar, perubahan status pegawai juga tidak akan melunturkan budaya birokrasi yang ada di KPK. Menurutnya, selain pegawai tetap, KPK juga memiliki pegawai tidak tetap dan pegawai negeri yang diperbantukan.  "Yakinlah bahwa status pengalihan menjadi ASN, itu tidak akan mengurangi indepedensi KPK untuk bekerja memberantas korupsi," klaim Lili.  Menurut Lili, pihaknya akan membuat Peraturan Komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020. Perkom tersebut akan mengatur lebih rinci mekanisme peralihan status pegawai, termasuk pegawai yang berasal dari institusi lain.  "Bagaimana mekanisme peralihan status tersebut dengan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini ada Kempan RB, kepolisian, kejaksaan sehubungan dengan bagaimana bagi penyidik dan penyelidik melalui diklat dan seterusnya," cetus Lili.  Oleh karena itu, Lili memastikan sistem penggajian KPK tidak akan ada perubahan meski pegawai beralih status menjadi ASN. Namun, saat ini masih terjadi pro dan kontra terkait sistem penggajian KPK.  "Sembari menunggu Ortaka, Perkom, Perpim terkait penggajian, terkait mekanisme peralihan, maka mekanisme yang lama masih berlaku," tandasnya.  Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  Pegawai KPK berstatus ASN memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pimpinan KPK Klaim Independensi Tidak Tergerus Meski Pegawai jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memprioritaskan untuk mengangkat pegawai honorer K2, dibanding mengalihkan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, banyak Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga diangkat menjadi ASN.  "Pemerintah seharusnya memprioritaskan untuk mengangkat para pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan menunggu pengangkatan menjadi ASN, yang mana sampai saat ini belum terwujud," kata Yudi dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Yudi menegaskan, jangan sampai negara memberikan perlakuan yang tidak adil. Meski dalam UU KPK hasil revisi, pegawai KPK beralih status menjadi ASN. "Oleh karena itu, biarkan kami tetap menjadi pegawai KPK yang independen di lembaga yang independen, dalam memberantas korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Serta Pasal 6 dan 36 UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC," tegas Yudi.  Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih, mengaku kesal melihat Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 terkait pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Menurutnya, banyak pegawai honorer yang sudah berjuang namun belum juga diangkat menjadi ASN.  "Sudah ada PP untuk pegawai KPK menjadi ASN. Ini semakin enggak adil buat honorer K2. Yang sudah dinyatakan lulus PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) saja tidak jelas nasibnya sampai sekarang," ujar Titi.  Baca juga: <a href="https://Usai Jadi ASN, Yudi Purnomo Pastikan WP KPK Tak Bubar">Usai Jadi ASN, Yudi Purnomo Pastikan WP KPK Tak Bubar</a>  Bahkan, status 51 ribu PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 belum juga diangkat menjadi ASN. Namun, Presiden Jokowi malah menerbitkan aturan untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN.  "Hononer K2 terus berjuang, terus bergerak suarakan nasib enggak pernah diperhatikan. Tahu-tahu ada PP buat pegawai KPK menjadi ASN," cetusnya.  Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  Pegawai KPK berstatus ASN memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=utPX8kQA2IQ

WP KPK: Seharusnya Jokowi Prioritaskan Pegawai Honorer K2 jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hanya-bencana-hukuman-mati-diminta-berlaku-juga-bagi-tipikor-lain_m_.jpg" alt="Pengamat Hukum Abdul Fickar Hajar" width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Abdul Fickar Hajar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Peralihan status pegawai menjadi ASN ini dinilai akan menggerus independensi KPK.  "Meski menyatakan diri independen dalam menjalankan fungsinya selaku penegak hukum, tetapi pada suatu ketika KPK akan menjadi alat pemerintahan yang berkuasa dalam mewujudkan keinginannya," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Fickar mengatakan, budaya organisasi di KPK akan mengalami perubahan menjadi subordinatif. Menurutnya, tanpa perintah kinerja lembaga antirasuah tidak akan jalan sebagaimana mestinya.  Lanjut Fickar, yang lebih mengerikan adalah pegawai KPK bisa melakukan praktik rasuah. Karena pegawai bisa memanfaatkan kedudukannya ketika berhadapan dengan kasus yang menyeret penyelenggara negara.  "Karena pola pengawasan internalnya sama dengan di birokrasi pemerintahan, maka pada saatnya nanti juga akan tumbuh korupsi yang dilakukan para pegawai KPK dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatannya. Terutama ketika berhadapan dengan orang orang yang menjadi objek pemeriksaan KPK," tandasnya.  Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menanggapi positif pegawai KPK yang telah resmi menjadi ASN setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020. Dia menilai tidak ada upaya dari pemerintah untuk melemahkan KPK.  "Saya tak melihat itu (upaya melemahkan KPK), kami positive thinking dan yakin PP ini adalah upaya sistemasi pegawai KPK dalam sistem kepegawaian nasional," kata Ghufron kepada JawaPos.com, Selasa (11/8) lalu.

Pakar Hukum: Peralihan Status ASN Buka Peluang Praktik Rasuah di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN), setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 41 Tahun 2020, tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo menegaskan, WP KPK tak bubar meski pegawai KPK kini beralih status menjadi ASN.  "Menjawab pertanyaan banyak pihak apakah dengan PP 41/2020 WP KPK bubar? kami sampaikan tidak. Bahwa tidak ada tertulis di PP tersebut bahwa WP KPK dibubarkan," kata Yudi dikonfirmasi, Rabu (12/8).  Yudi menegaskan, dalam PP 41/2020 tidak tertulis WP KPK dibubarkan. Dia pun memastikan, WP tetap ada sebagai wadah perjuangan dari pegawai KPK.  "Apalagi konstitusi juga mengatur kebebasan berserikat bagi setiap warga negara. WP KPK tetap akan bersuara kritis sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menjaga KPK di dalam dari upaya pelemahan KPK, termasuk masalah indepedensi pegawai KPK saat ini ketika berstatus ASN," cetus Yudi.  Baca juga: <a href="https://JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN), setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 41 Tahun 2020, tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo menegaskan, WP KPK tak bubar meski pegawai KPK kini beralih status menjadi ASN. &quot;Menjawab pertanyaan banyak pihak apakah dengan PP 41/2020 WP KPK bubar? kami sampaikan tidak. Bahwa tidak ada tertulis di PP tersebut bahwa WP KPK dibubarkan,&quot; kata Yudi dikonfirmasi, Rabu (12/8). Yudi menegaskan, dalam PP 41/2020 tidak tertulis WP KPK dibubarkan. Dia pun memastikan, WP tetap ada sebagai wadah perjuangan dari pegawai KPK. &quot;Apalagi konstitusi juga mengatur kebebasan berserikat bagi setiap warga negara. WP KPK tetap akan bersuara kritis sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menjaga KPK di dalam dari upaya pelemahan KPK, termasuk masalah indepedensi pegawai KPK saat ini ketika berstatus ASN,&quot; cetus Yudi. Baca juga: WP KPK: Alih Status Berdampak Bagi Independensi Pemberantasan Korupsi Yudi pun menegaskan, dasar hukum pembentukan WP KPK berdasarkan PP Nomor 63 tahun 2005. Menurutnya, aturan itu juga sampai saat ini belum dicabut. &quot;Dasar hukum pembentukan wadah pegawai KPK yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM Komisi Pemberantasan Korupsi,&quot; tegas Yudi. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN. &quot;Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,&quot; sebagaimana dikutip dalam PP 41/2020, Minggu (9/8). Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik. PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6. Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.">WP KPK: Alih Status Berdampak Bagi Independensi Pemberantasan Korupsi</a>  Yudi pun menegaskan, dasar hukum pembentukan WP KPK berdasarkan PP Nomor 63 tahun 2005. Menurutnya, aturan itu juga sampai saat ini belum dicabut.  "Dasar hukum pembentukan wadah pegawai KPK yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM Komisi Pemberantasan Korupsi," tegas Yudi.  Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.  Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  "Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," sebagaimana dikutip dalam PP 41/2020, Minggu (9/8).  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.  Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=udmn_Bepg0c

Usai Jadi ASN, Yudi Purnomo Pastikan WP KPK Tak Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Abraham-Samad-sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyesalkan imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menjadikan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Akibatnya, kini KPK menurutnya akan mudah diintervensi oleh kepentingan politik.  "Karena KPK telah menjadi lembaga di bawah Presiden. Sehingga mudah diintervensi kepentingan politik yang bisa menyandera agenda pemberantasan korupsi," kata Samad kepada JawaPos.com, Minggu (9/8).  Samad khawatir, ke depan lembaga yang pernah dipimpinnya tidak lagi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih, pimpinan KPK saat ini selalu menggaungkan pencegahan korupsi.  "Yang paling kita khawatirkan, tidak akan ada lagi kerja-kerja penindakan Tipikor. Yang ada cuma pencegahan, kampanye dan sosialisasi," ujar Samad.  Samad pun menilai, dampak dari pegawai KPK menjadi ASN mengurangi keberanian pegawai lembaga antirasuah menyuarakan isu pemberantasan korupsi. Menurutnya, pegawai KPK memiliki militansi ideologis yang semula diangkat dan diberhentikan oleh KPK, kini berpotensi diberhentikan instansi lain, karena status ASN.  "Alih status ini membuat mereka bukan lagi orang KPK, meskipun statusnya pegawai KPK," cetus Samad.  Samad berpendapat, KPK tidak bisa lagi menerima pegawai dengan model merit system yang selama ini telah dijalankan. Pasalnya, penerimaan pegawai KPK sejak awal didirikan menggunakan program 'Indonesia Memanggil'.  "Model merit system selama ini dengan program 'Indonesia Memanggil' adalah bentuk dari kekhususan KPK. Tapi sebtulnya kekhususan KPK sudah mati ketika UU No 19/2019 diberlakukan dengan menempatkan KPK di bawah presiden," tandas Samad.  Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Kini, pegawai KPK resmi beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/08/2020/kpk-pelajari-pp-41-2020-terkait-alih-status-pegawai-menjadi-asn">KPK Pelajari PP 41/2020 Terkait Alih Status Pegawai Menjadi ASN</a>  Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  "Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," sebagaimana dikutip dalam PP 41/2020, Minggu (9/8).  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.  Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.  "Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020, tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengakui, dampak dari peralihan itu pada independensi pemberantasan korupsi. "PP 41/2020 memang konsekuensi dari berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan revisi UU KPK," kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (9/8). Yudi menyatakan, WP KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41/2020 tersebut dari berbagai aspek, terutama dampaknya bagi indepedensi Pegawai KPK. Yudi tak menampik kinerja KPK tak lagi independen, selain berada dibawah kekuasaan eksekutif, kini pegawai KPK beralih status menjadi ASN. "Berdampak bagi independensi melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini," cetus Yudi. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan pun menyesalkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Novel memandang,&nbsp;merupakan tahap akhir pelemahan KPK. "Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK, kali ini masalah indepedensi pegawainya," sesal Novel. Novel menyebut, kontribusi Presiden Jokowi terlihat nyata dalam upaya pelemahan KPK. Menurutnya, upaya pelemahan KPK dinilai merupakan strategi Jokowi&nbsp;dalam memberantas korupsi. "Yang akibatnya justru pemberantasan korupsinya yang diberantas, bukan korupsinya. Ini ironi," ungkap Novel. Novel menegaskan, untuk dapat memberantas korupsi dengan optimal maka perlu lembaga anti korupsi yang independen. Hal itu jiga dinyatakan dalam UNCAC dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia. "Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi," tegas Novel. Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Terlebih, UU KPK hasil revisi itu belakangan dikecam publik karena melemahkan kinerja KPK. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01282871/kpk-pelajari-pp-412020-terkait-alih-status-pegawai-menjadi-asn">KPK Pelajari PP 41/2020 Terkait Alih Status Pegawai Menjadi ASN</a>

WP KPK: Alih Status Berdampak Bagi Independensi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini

WP KPK: Alih Status Berdampak Bagi Independensi Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyampaikan, peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan tahap akhir pelemahan KPK. Hal ini imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK, kali ini masalah indepedensi pegawainya," kata Novel kepada JawaPos.com, Minggu (9/8). Novel menyebut, kontribusi Presiden Jokowi terlihat nyata dalam upaya pelemahan KPK. Menurutnya, upaya pelemahan KPK dinilai merupakan strategi Jokowi dalam memberantas korupsi. "Yang akibatnya justru pemberantasan korupsinya yang diberantas, bukan korupsinya. Ini ironi," sesal Novel. Novel menegaskan, untuk dapat memberantas korupsi dengan optimal, perlu lembaga anti korupsi yang independen. Hal itu jiga dinyatakan dalam UNCAC dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01282848/pegawai-kpk-resmi-beralih-status-menjadi-asn">Pegawai KPK Resmi Beralih Status Menjadi ASN</a> "Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi," tegas Novel. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang&nbsp;Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.&nbsp;Kini, pegawai KPK resmi beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020.&nbsp;Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN. "Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," sebagaimana dikutip dalam PP&nbsp;41/2020, Minggu (9/8). Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik. PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6. Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary. "Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

Pegawai KPK Jadi ASN, Novel Baswedan: Itu Tahap Akhir Pelemahan! kontribusi Presiden Jokowi terlihat nyata dalam upaya pelemahan KPK

Pegawai KPK Jadi ASN, Novel Baswedan: Itu Tahap Akhir Pelemahan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan berlakunya undang-undang baru KPK, yakni UU nomor 19/2019, kini status kepegawaian di KPK akan beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN). Meski ada perubahan, namun pegawai yang tercatat sebagai ASN nantinya harus melewati serangkaian tahapan seleksi.  Seleksi atau tes tersebut digelar dan disusun oleh internal KPK. "Substansi materi tesnya, KPK yang menentukan. Supaya agar sesuai dengan kriteria tugas dan fungsi KPK. Lebih dari itu untuk menjaga independensi pegawai KPK. Maka, KPK sendiri yang akan memproses," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Selasa (31/12).  Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, proses penyaringan alih status pegawai KPK menjadi ASN diserahkan sepenuhnya ke lembaga antirasuah tersebut.  Lebih lanjut Nurul Ghufron mengatakan, tes alih status tersebut ditujukan oepada seluruh pegawai KPK. Meskipun mereka sudah berstatus sebagai pegawai tetap. Namun, Ghufron belum bisa merinci kapan tes itu akan digelar. "Masih diatur dan disusun jadwalnya oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK, sehingga belum mulai," ujar mantan akademisi Universitas Jember menyebut,  Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, terkait perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres). Dia menilai, proses tersebut akan mengacu pada biro SDM.  "Tapi yang perlu diketahui kita sekitar Desember sudah sampaikan surat ke Presiden terkait menejemen kepegawaian di sini yang mengacu ke peraturan pemerintah terdahulu. Itu semua sudah ada proses-prosesnya itu usulan dari kami," jelas Ali.

Era Baru KPK, Pegawai Beralih Status Jadi ASN, Berikut Persiapannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pegawai KPK jadi ASN

Berita Terkini