<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah genap satu bulan sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan secara hormat, sejak 30 September 2021. Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap membagikan kenangannya selama bekerja di KPK.  "1 November 2021 artinya memasuki bulan kedua saya sudah tidak bekerja di KPK menjadi penyidik KPK," kata Yudi dalam keterangannya, Senin (1/11).  "Hari hari yang dulu dipenuhi dengan kegiatan memeriksa saksi, OTT, menggeledah, menangkap buronan, menyita aset koruptor mulai dari uang puluhan miliar, mobil mewah hingga rumah ekslusif serta kegiatan kepegawaiaan sebagai ketua WP KPK terhenti juga," sambungnya.  Meski tidak lagi menjadi penyidik KPK, kata Yudi, semangat untuk memberantas korupsi tidak pernah padam. Karena hingga kini, Yudi menyatakan masih memberikan semangat-semangat antikorupsi dengan jalur berbeda.  "Salah besar kalau koruptor berpikir seperti itu (luntur semangat memberantas korupsi), malah justru bertambah tekadnya dan semakin membuktikan ketika dulu kerja bukan sekedar gajian tapi pengabdian. Karena walau sudah tidak gajian masih tetap menyuarakan antikorupsi," ungkap Yudi.  "Filosofis saya mengikuti saja kemana aliran jalan hidup ini, tapi yang jelas bukan air mata kesedihan yang ingin saya tunjukan kepada dunia, tetapi mata air kehidupan bahwa kita masih berguna bagi orang lain dan masih mampu berani bersuara melawan korupsi yang menggerogoti bangsa ini dan merampok uang negara," imbuhnya.  Yudi mengutarakan, kini aktivitasnya lebih banyak belajar hal-hal baru. Bahkan, para mantan pegawai yang disingkirkan dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) semakin solid.  "Alhamdulillah saat ini lebih banyak produktif untuk mengaplikasikan ide-ide, belajar hal baru, baca lagi buku buku, bertemu kawan lama dan kawan baru, memperluas jaringan, serta semakin akrab dengan 57 teman yang diberhentikan juga, dengan kawan kawan pegawai KPK yang didalam juga masih komunikasi, beberapa main ke rumah saya," beber Yudi.  Yudi mengaku kini banyak menyuarakan terkait isu-isu antikorupsi. Dirinya membagikan kisah perjalanannya melalui media massa, hingga membuat konten Youtube.  "Semua itu dengan satu tujuan, bahwa apapun situasi harus menjadi motivasi diri bahwa harapan selalu ada dan kita tidak tahu hari esok akan terjadi apa, dan masa depan kita akan jadi apa. Intinya jangan menyerah karena hidup adalah perjuangan," sebut Yudi.  "Terakhir dalam tulisan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan bapak dan ibu serta abang/adik kepada saya pribadi dan 57 eks pegawai KPK lainnya," pungkasnya.

Genap 1 Bulan Keluar dari KPK, Yudi Tetap Menyuarakan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 42 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat banding administratif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (22/10) kemarin. Puluhan mantan pegawai lembaga antirasuah itu meminta agar kepala negara membatalkan pemberhentian pegawai KPK.  "Membatalkan Keputusan Pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat 57 pegawai KPK atas nama kami, dimana sama sekali tidak ada ayat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mensyaratkan pemberhentian Pegawai KPK berdasarkan hasil TWK," terang Hotman Tambunan, mewakili puluhan mantan pegawai KPK dalam surat 42 mantan pegawai KPK, Jumat (22/10).  Dalam isi surat itu, Hotman menjelaskan, para pegawai KPK yang telah bekerja untuk KPK dengan variasi waktu yang berbeda, antara 5 sampai dengan 15 tahun, dari berbagai direktorat, biro serta kedeputian. Selama mengabdi di KPK, mereka telah berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi, sehingga Indonesia Maju bisa diwujudkan.  Akan tetapi, mereka ditetapkan sebagai pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan secara maladministrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM), berdasarkan temuan dan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnasham RI, pada9 Maret sampai 9 April 2021. Serta diberhentikan sebagai Pegawai KPK 30 September 2021.  Alasan penyerahan surat banding ini dilayangkan, menurut Hotman, karena sebelumnya pihaknya telah membuat laporan kepada Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait pelaksanaan TWK. Terhadap pelaporan ini, Komnas HAM RI telah mengeluarkan Laporan 16 Agustus 2021, yang pada intinya menyimpulkan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui Asesmen TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu, dengan latar belakang tertentu.  "Keseluruhan konstruksi peristiwa penyelenggaraan asesmen TWK merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan atau perlakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Setidaknya, terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN," jelas Hotman.  Bahkan Komnas HAM maupun Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi dalam TWK telah melayangkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Dalam rekomendasi itu, mereka meminta memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK.  Selain itu, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai KPK. Kemudian, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK, agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.  Serta perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara. Pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  Para pegawai KPK ini menyampaikan banding administratif atas surat keputusan Pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat atas nama kami dan juga mohon kepada Bapak Presiden RI untuk memulihkan kembali hak dan nama baik 57 pegawai yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, padahal didasarkan pada hasil TWK yang dilakukan secara maladministrasi dan melanggar HAM berdasarkan temuan dan penyelidikan Ombudsman RI dan Komnasham RI.  "Mengambil alih proses pelaksanaan alih status 57 pegawai KPK dan menetapkan/mengangkat 57 pegawai yang diberhentikan dengan hormat oleh Pimpinan KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnasham RI," tutup surat tersebut.

42 Eks Pegawai KPK Kirim Surat Banding ke Presiden Joko Widodo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan, setelah tidak lagi bertugas di KPK, dirinya disibukkan dengan berbagai aktivitas menjadi pembicara antikorupsi di berbagai media massa hingga kanal Youtube. Hal ini semata untuk membantu negara dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.  "Sepertinya saat ini jadi influencer antikorupsi jadi jalan hidup saya setelah nggak jadi penyidik KPK," kata Yudi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (18/10).  Yudi bersama 56 pegawai KPK lainnya dihentikan dengan hormat pada 30 September 2021 lalu. Mereka disingkirkan dari KPK dengan dalih tidak memenuhi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Menurut Yudi, pengalamannya sebagai penyidik KPK bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat terkait kejahatan korupsi. Sehingga hal ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.  "Sumbangsih apa bagi negeri yang bisa saya berikan untuk negeri sebagai influencer? Pengalaman sebagai pegawai, penyidik dan Ketua WP KPK, ilmu yang saya punya mulai dari hukum tindak pidana korupsi, investigasi, intelijen hingga penanaman nilai-nilai integritas dan keberanian," papar Yudi.  Terlebih masing-masing mantan pegawai KPK sudah memilih jalan hidupnya masing-masing setelah tidak lagi bertugas di lembaga antirasuah. Lantas, Yudi pun kini mengaku banyak menjadi pembicara di media massa, Instagram, hingga kanal Youtube untuk membicarakan isu-isu antikorupsi.  "Untuk sarananya, salah satu konsep saya ngisi podcast, Instagram atau chanel Youtube milik orang/media massa serta mengisi acara webinar, seminar/pelatihan agar semakin banyak orang terlibat aktif untuk mau menyuarakan antikorupsi dan mempengaruhi lingkungannya untuk tidak korup," harap Yudi.  Dia lantas memberikan contoh, Youtuber dan Gamer bisa menampilkan nilai-nilai antikorupsi ketika membahas tentang game online. Seperti nilai kejujuran untuk tidak berlaku curang ketika bermain, atau nilai-nilai lainnya berupa disiplin waktu dan tanggung jawab belajar serta sekolah demi masa depan.  "Youtuber atau selebgram, sebagai tanggung jawab moral bagi negeri, bisa kok mereka dalam pembuatan konten mengajarkan nilai antikorupsi misal, tentang kejujuran, keadilan atau adanya himbauan jangan korupsi pada pejabat karena bisa berdampak pada kesengsaraan rakyat," ungkap Yudi.  Oleh karena itu, Yudi mengakui kini merupakan saatnya untuk mengaplikasikan langsung kepada masyarakat terkait pengalamannya dalam menggaungkan nilai-nilai antikorupsi. Dia pun berencana ingin membuat komunitas antikorupsi.  'Karena pernah mendapatkan pelatihan comunity development dan sekarang mungkin saatnya mengaplikasikannya, salah satunya ide membuat komunitas antikorupsi sebagai gerakan moral menjaga asa pemberantasan korupsi namun tanpa pengurus, struktur atau keanggotaan, egaliter semua," pungkas Yudi.

Eks Ketua WP KPK Yudi Purnomo Alih Profesi jadi Influencer Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Herry-Muryanto-Twitter@Paijodirajo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan hanya dari pegawai tingkat bawah, tetapi juga terdapat eselon satu. Herry Muryanto yang merupakan mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) juga ikut didepak dari KPK.  Dalam unggahan Aulia Postiera pada laman akun media sosial Twitter miliknya @paijodirajo, Herry kini mengisi kesehariannya dengan menyalurkan hobi memancing dan membetulkan komputer.  "Herry Muryanto nama lengkapnya. Mantan Deputi Koordinasi dan Supervisi, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direktur Penyelidikan KPK. Sementara ini, mengisi harinya dengan bersantai di rumah dan menyalurkan hobinya memancing dan 'ngoprek' komputer," kata Aulia, Kamis (14/10).  Saat menjabat sebagai Deputi PIPM, Herry yang memimpin pemeriksaan pelanggaran kode etik kepada Firli Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Firli bahkan terbukti melanggar etik karena melakukan pertemuan dengan pihak berperkara.  Aulia dalam ungahannya menyayangkan, pelanggaran etik Firli saat itu tidak menjadi pertimbangan panitia seleksi calon Pimpinan KPK. Padahal, telah terbukti melanggar etik.  "Sayangnya, hasil pemeriksaan tersebut tidak menjadi pertimbangan Pansel Pimpinan KPK dan Anggota DPR saat itu," sesal Aulia.  Menurut Aulia, Herry merupakan mantan auditor investigasi BPKP. Dia bergabung menjadi tim penyelidik KPK pada 2006. Herry disebut sangat misterius, bahkan bagi banyak pegawai KPK tak banyak bicara dan selalu luput dari sorotan media.  "Banyak yang cuma kenal namanya, tapi belum pernah bertemu dengan orangnya secara fisik. Sosok penyelidik sejati yang selalu bekerja dalam diam," ungkap Aulia.  Saat menjadi auditor BPKP, Herry pernah melakukan audit investigasi penyalahgunaan BLBI, tim asset tracing FORSAT BPPN, join audit dengan BI, BPPN, dan lain-lain. Bahkan sebelum Firli terpilih sebagai Ketua KPK, karier Herry Muryanto berjalan mulus.  "Di KPK, Pak Herry memulai karir sebagai penyelidik, menjadi Direktur Penyelidikan, Deputi PIPM dan Deputi Korsup. Karirnya moncer," papar Aulia.  Tak heran banyak perkara besar yang sudah ditangani Herry selama mengabdi di KPK. Terlebih saat menjabat sebagai Plt Direktur Penyelidikan tahun 2015 dan Direktur Penyelidikan tahun 2016-2018. Saat itu adalah masa-masa terbaik KPK melakukan penindakan korupsi.  Aulia menceritakan, selama di KPK, waktunya hanya dihabiskan di KPK dan rumah. Kebiasaannya datang paling awal dan pulang paling akhir dibanding anak-anak buahnya. Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya.  "Katanya ke saya, menjadi Penyelidik KPK itu mau nggak mau harus menjadi seorang yang soliter," pesan Aulia.  Dia tak memungkiri, sempat bertanya kepada Herry terkait rencananya ke depan. Tetapi hanya menjawab ingin santai terlebih dulu, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, analisis situasi, baru ambil keputusan. "Khas penyelidik," imbuh Aulia.  Meski demikian, Herry ternyata masih ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Dia mengaku siap jika negara masih membutuhkannya.  "Dia sampaikan juga dia sangat mencintai negara ini. Jika negara masih membutuhkan, dia akan selalu siap," pungkas Aulia.

Pernah Usut Pelanggaran Etik Firli, Herry Isi Harinya dengan Memancing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembuatan partai politik oleh mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang disambut baik oleh sesama rekannya. Bahkan, Rasamala sudah memberikan nama partai politik itu dengan sebutan 'Partai Serikat Pembebasan'.  "Saya kira itu sesuatu yang baik, bahkan ini membuktikan bahwa berbicara politik bukan sesuatu yang tabu dan bukan juga orang-orang yang selama ini membangun partai dari sisi garis yang berbeda," kata mantan pegawai senior KPK, Nanang Farid Syam kepada JawaPos.com, Rabu (13/10).  Menurut Nanang, para mantan pegawai KPK yang disingkirkan merupakan para pencetus sistem integritas partai politik. Oleh karena itu, jika ada semangat dari para mantan pegawai KPK yang disingkirkan ingin membuat partai politik, Nanang menilai hal itu merupakan kabar gembira, karena permasalahan partai politik adalah integritas.  "Jadi mau bikin partai seperti apapun kalau orang-orangnya tidak berintegritas tetap saja korup. Fakta-fakta bahkan petinggi partai ditangkap KPK, masih baik-baik saja. Jadi ini sangat positif dan saya kira teman-teman yang mewacanakan ini akan didukung oleh masyarakat, karena masyarakat juga udah jenuh dengan parpol yang hanya jargon-jargon saja," ungkap Nanang.  Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun meyakini, integritas para mantan pegawai KPK itu tetap terjaga meski ke depan akan membuat parpol. Ini karena sebanyak 57 pegawai KPK yang disingkirkan akibat mempertahankan integritasnya.  Bahkan menurut Nanang, rencana pembuatan parpol itu juga akan menjadi partai alternatif pilihan masyarakat. Nanang tak memungkiri, banyak masyarakat yang bosan dengan jargon-jargon parpol yang menggaungkan antikorupsi, tetapi ketika adanya penyingkiran 57 pegawai KPK justru hanya berdiam diri.  "Jadi saya menganggap dengan logika yang terbalik dari logika rezim, dari logika KPK hari ini yang menyingkirkan orang-orang berintegritas itu tentu ketika mereka mewacanakan parpol ya mestinya orang-orang parpol yang hari ini ada, harus siap-siap ditinggal masyarakat," cetus Nanang.  Menurut Nanang, wacana pembuatan parpol juga merupakan kelanjutan dari kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ketika bekerja di KPK, kerja-kerja pemberantasan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi melalui parpol bisa dilakukan dengan mencegah korupsi politik.  "Ini mereka langsung bekerja dari hulu, saya kira ini sangat menarik ide mereka ini," papar Nanang.  Karena itu, wacana pembentukan parpol ini bisa menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Sehingga menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk bisa memilih partai alternatif, diisi oleh orang-orang yang integritasnya tidak lagi diragukan.  "Ketika teman-teman muda ini bergerak dengan jaringan yang sudah ada di seantero Indonesia, ini simpul-simpul yang ada, saya kira akan menjadi partai alternatif yang diperhitungkan," harap Nanang.  Sebelumnya, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang menyampaikan tidak lagi tertarik untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rasamala justru lebih tertarik untuk masuk ke dalam partai atau membuat partai politik.  Rasamala yang merupakan pakar hukum di KPK ini mengaku masih ingin berkontribusi besar kepada negara. Sebab kariernya di KPK diberhentikan bersama 57 rekan lainnya, dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Jadi ASN KPK saya sih tidak terlalu tertariklah, saya malah tertarik bikin partai politik atau bisa juga masuk parpol, kalau bisa bikin partai nanti saya namakan 'Partai Serikat Pembebasan'," ujar Rasamala.  Menurut Rasamala, partai politik bisa jadi kendaraan baginya untuk berkontribusi besar kepada negara. Tentu hal ini diimbangi dengan prinsip-prinsip integritas.  "Sambil juga mengembangkan kantor hukum dan IM57+Institute yang sekarang mulai dirintis, semuanya untuk gagasan perubahan Indonesia yang bersih, maju dan beradab," pungkas Rasamala.

Ide Pembentukan Parpol Eks Pegawai KPK jadi Alternatif Pilihan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Herbert-Ternak-Kambing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herbert Nababan berupaya keras terus menghidupi keluarganya selepas diberhentikan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk membuat dapur terus mengebul, mantan penyidik lembaga antirasuah yang dipecat Firli Bahuri cs dengan dalih tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini, membantu usaha istrinya berjualan pakaian anak-anak melalui media online. Selain itu, dia juga merintis usaha peternakan kambing.  “Herbert Nababan nama lengkapnya. Salah seorang penyidik senior KPK yang bergabung melalui program Indonesia Memanggil 1 (IM1). Sementara ini, menyibukkan membantu istrinya jualan online dan mulai merintis usaha ternak kambingnya,” cuit mantan penyelidik KPK Aulia Postiera melalui akun pribadinya @paijodirajo, Rabu (13/10).  Aulia menjelaskan, Herbert merupakan putra Batak, yang besar di Tanjungpinang. Didikan orang tuanya yang seorang pensiunan guru, membentuk dirinya menjadi seorang pembelajar sejati.  Herbert termasuk 1 dari 57 pegawai KPK yang dipecat pimpinan @KPK_RI dengan cara sewenang-wenang menggunakan propaganda tuduhan Taliban. Padahal Herbert adalah seorang Kristen. Atas dasar itu, gugurlah tuduhan yang menyatakan jika dia diafilisikan dengan ‘Taliban’.  "Ia bukan Taliban, Herbert itu NABABAN,” tegas Aulia.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/10/2021/herbert-ternak-kambing-dan-jualan-online-usai-dipecat-firli-bahuri-cs/attachment/herbert-jualan-online/" rel="attachment wp-att-2321358"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Herbert-Jualan-Online-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a> Herbert Nababan, saat membantu mengemas jualan online. Foto: Twitter@paijodirajo Herbert jelas Aulia, seorang sarjana teknik, sarjana hukum, dan master hukum. Kini dia sedang berencana untuk melanjutkan ke program doktoral.  Herbert merupakan salah seorang pegawai yang kaya pengalaman di KPK. Dia pernah menjadi fungsional Kedeputian Pencegahan, fungsional Direktorat Pengembangan Jaringan dan 9 tahun terakhir menjadi penyidik KPK.  “Sebagai Penyidik, Herbert sudah menangani banyak perkara korupsi dan pencucian uang,” jelas Aulia.  Namun, sejak dinon-aktifkan Pimpinan KPK pada Mei 2021 dan akhirnya dipecat pada 30 September 2021 lalu, Herbet memutuskan mengisi waktunya untuk fokus berdagang.  “Biasanya pagi hari, Herbert sibuk membantu istrinya untuk packing barang dagangan, kadang dia jg ikut mengantar pesanan,” kata Aulia.  “Saat ini, ia juga sedang belajar sambil merintis usaha ternak kambing kecil-kecilan,” imbuh Aulia.  Untuk diketahui, pada Mei 2021, Herbert sedang menyidik perkara dugaan jual beli perkara yang melibatkan Robin (mantan penyidik KPK) dan Syahrial (Walkot Tanjung Balai). Namun, belum sempat dia membongkar siapa saja kelompok Robin serta 'atasan'nya, dia depak dari lembaga tempatnya mengabdi membersihkan negara ini dari korupsi.

Herbert Ternak Kambing dan Jualan Online Usai Dipecat Firli Bahuri Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Harun-Al-Rasyid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai dipecat Firli Bahuri Cs karena dinilai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mengisi waktunya dengan berbagai cara. Ada berjualan nasi goreng, ada yang sibuk bertani. Ada pula yang membuka warung kelontong sembari berdakwah seperti yang dilakukan Harun Al Rasyid.  “Harun Al Rasyid nama lengkapnya. Mantan Penyelidik Utama KPK (Kasatgas). Seorang Doktor Hukum dan salah seorang pegawai KPK angkatan pertama. Sementara ini, mengisi hari2nya dg mengelola pesantren dan barang dagangannya untuk didistribusikan dan dijual ke warung2,” cuit mantan penyelidik KPK Aulia Postiera dalam akun twitter pribadinya@paijodirajo, Selasa (12/10).  Harun, atau yang biasa dipanggil 'Cak Harun' atau 'Ustad Harun' kata Aulia, lahir dan besar di lingkungan pesantren NU di Madura. Hal itu pulalah yg mendorong Harun mendirikan pesantren dari menyisihkan penghasilannya, sekaligus mengajar mengaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya di kawasan Bogor.  “Saat aktif sbg Penyelidik KPK, Harun sangat sibuk dan produktif. Ia membagi waktunya utk menyelidiki perkara, sbg Pengurus Wadah Pegawai KPK, pengurus Masjid Al Ikhlas KPK, mengajar mengaji di pesantrennya &amp; menulis buku. Harun biasanya menjadi Imam shalat Isya di Masjid KPK,” tambah Aulia.  Harun imbuh Aulia, merupakan salah seorang penyelidik berprestasi dan menjadi panutan banyak juniornya di KPK.  Menurut Aulia, banyak dari kasus OTT yang ditangani Haru bersama anggota satgasnya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia tak salah juga mendapat julukan sebagai Raja OTT.  “Harun adalah 1 dari 57 pegawai KPK yang dipecat dengan cara2 jahat&amp; kotor oleh pimpinan @KPK_RI. Namun hal itu tak menyurutkan Harun untuk tetap produktif. Ini adlh 2 buku yang sudah ditulis oleh Harun. Sehat selalu dan tetaplah menjadi inspirasi banyak orang, Cak!” tukas Aulia.

Dulu Tangkapin Koruptor, Kini Sibuk Kelola Pesantren Sembari Berdagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersikap terkait rencana perekrutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Para mantan pegawai KPK memang telah melakukan pertemuan dengan Polri untuk membahas rencana perekrutan, tetapi belum ada yang menerima tawaran tersebut.  "Kalau pertemuan memang ada, tapi soal pegawai sudah menerima saya belum dengar," kata mantan Kepala Biro Hukum dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang dikonfirmasi, Senin (11/10).  Rasamala mengungkapkan, proses rekrutmen masih dalam tahap penyusunan konsep hukum. Menurutnya, para mantan pegawai KPK bakal menentukan sikap apabila segala hal mengenai mekanisme perekrutan telah selesai.  "Karena yang saya pahami ini masih proses dan menyusun konsep hukumnya dulu, baru bisa memutuskan ya," ucap Rasamala.  Dia mengakui, hingga kini 57 pegawai KPK masih menjalin komunikasi dengan baik. Meski memang terdapat sebagian mantan pegawai KPK yang memilih mencari kegiatan lain, usai tidak lagi bertugas di KPK.  "Kalau internal 57 intensif terus berkomunikasi," ujar Rasamala.  Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo berencana akan memanggil 57 pegawai yang baru saja diberhentikan KPK pada Kamis (30/9) kemarin. 57 mantan pegawai KPK itu bakal diajak berkomunikasi soal rencana penarikan menjadi ASN Polri.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan mereka akan dipanggil setelah As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berbicara mekanisme penarikan menjadi ASN Polri ini.  "Jadi langsung Bapak Kapolri ini menunjuk As SDM untuk langsung komunikasi, koordinasi dengan BKN dengan PANRB dan kemudian nanti setelah ini sudah selesai dilakukan tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini," ucap Argo, Jumat (1/10).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, Polri bersama BKN dan Kemenpan RB juga sedang membahas mengenai mekanisme perekrutan tersebut. Hal ini diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.  "Makanya Bapak Kapolri memerintahkan As SDM siang dan malam kalau perlu untuk koordinasi terus dengan BKN dan PAN RB sehingga tidak ada nanti yang dirugikan ya. Tapi kemudian juga ada disesuaikan aturan harmonisasi yang ada sehingga nanti semua berjalan dengan baik dan secepatnya," pungkasnya.

57 Mantan Pegawai KPK Belum Juga Bersikap Terkait Tawaran ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Jemur-Jagung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak lagi bekerja memberantas korupsi selama kurang lebih 11 hari, terhitung sejak 30 November 2021. Mereka di antaranya memilih untuk pulang kampung, seperti mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang.  Dalam unggahan mantan penyelidik KPK Aulia Postiera pada akun media sosial Twitter miliknya @paijodirajo, menyebutkan Rasamala yang merupakan pakar hukum di KPK itu memilih pulang ke kampung halaman untuk bertani. Padahal, selama bertugas di KPK, Rasamala banyak mengeluarkan peraturan-peraturan hukum KPK.  "Rasamala Aritonang nama lengkapnya. Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK. Salah seorang anak muda jenius dan pakar hukum KPK," cuit Aulia Postiera pada akun media sosial Twitter miliknya @paidjorajo, Senin (11/10).  "Pasca pemecatan 30 September 2021, memilih pulang kampung dan membantu keluarganya bertani," imbuhnya.  Aulia yang juga merupakan mantan pegawai KPK, yang disingkirkan akibat tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) ini, turut membagikan foto rekannya Rasamala Aritonang saat merapikan gabah yang sedang di jemur.  Dalam unggahannya, Aulia menjelaskan bahwa Rasamala adalah rekan yang taat beribadah di gereja. Dia menyesalkan, orang seperti Rasamala disingkirkan dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK.  "Rasamala adalah seorang Kristen yang taat dan rajin ke gereja. Ia termasuk 57 pegawai KPK yang dipecat dengan cara-cara akal-akalan oleh Pimpinan KPK," cetus Aulia.  Menurut Aulia, rekannya merupakan orang yang pintar dalam ilmu hukum. Bahkan, Rasamala pernah mendamipingi Pimpinan KPK saat membahas RKUHP di Istana Kepresidenan.  'Begitu banyak prestasi Rasamala di KPK. Ia bahkan pernah mendampingi 5 Pimpinan KPK saat membahas RUU KUHP bersama Presiden di Istana," ungkap Aulia.  Menurut Aulia, Rasamala adalah rekan sekaligus atasan dari Juliandi Tigor Simanjuntak yang beralih profesi sebagai penjual nasi goreng. Tigor yang juga pria kelahiran Medan, merupakan anak buah dari Rasamala saat bertugas di KPK. Tigor saat itu menjabat Fungsional Biro Hukum KPK.  "Rasamala adalah sahabat sekaligus mantan atasan Tigor, yang sementara ini memilih berjualan nasi goreng. Duo putra Batak ini pernah menjadi andalan KPK ketika menghadapi banjir praperadilan yang diajukan oleh koruptor sejak tahun 2015," ujar Aulia.  Menutup unggahannya, Aulia lantas mengajak publik untuk berdiskusi permasalahan hukum bersama Rasamala. Dia lantas berseloroh bisa membeli hasil tani Rasamala di kampung halamannya yang berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.  "Kalau ada yang mau diskusi hukum, sekaligus beli jagung hasil panen Bang Rasamala, bisa main2 ke Muara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara," ucap Aulia menandaskan.

Dipecat Gara-gara TWK, Rasamala Memilih Bertani di Kampung Halaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57  mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendeklarasikan untuk mendirikan wadah bersama yang menamakan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute). Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menawarkan kepada mereka untuk bisa bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.  Mantan pegawai KPK Hotman Tambunan menyampaikan, IM57+ Institute merupakan wadah dan forum para mantan pegawai KPK yang membicarakan isu terkait integritas, transparansi, akuntabilitas, independensi dan perlindungan HAM. Menurutnya, para mantan pegawai itu disingkirkan karena teguhnya integritas dan independensi.  "Karena kami menyadari bahwa 57 ini di singkirkan karena keteguhan independensi. Seperti temen temen penyidik kokoh dengan pendiriannya saat di selidiki," kata Hotman dikonfirmasi, Selasa (5/10).  Mantan Kepala Satuan Tugas Pendidikan Antikorupsi ini menegaskan, dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi lima nilai tersebut yakni integritas, transparansi, akuntabilitas, independensi dan perlindungan HAM harus di kedepankan. Dia menyebut, tanpa lima nilai itu penanganan pemberantasan korupsi hanya omong kosong.  "Bahkan lebih bahaya lagi pemberantasan korupsi sebagai alat untuk menghantam lawan. Nantinya yang tadinya tersangka jadi tidak tersangkakan dan sebaliknya, nah itukan yang kami bicarakan di situ," cetus Hotman.  Dia menyampaikan, pihaknya akan menggelorakan nilai-nilai tersebut melalui diskusi dan seminar. Meski adanya tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri, sambung Hotman, pihaknya tetap akan mengedepankan nilai-nilai IM57+ Institue.  "Misalnya Kapolri mengatakan bagaimana menginplementasikan lima nilai tadi di pengawasan Polri. Misalkan Polri mengawasi dana PEN dan Covid-19, kemudian 57 itu di arahkan untuk kesana menerapkan nilai tadi. Itukan salah satu panggilan dan relevan juga mungkin akan menerima kalau arahnya ke sana," tegas Hotman.  Meski demikian, Hotman belum bisa memberikan keterangan jelas apakah pihaknya akan mengamini tawaran untuk menjadi ASN Polri atau tidak. Dia menegaskan, para mantan pegawai KPK tidak ingin sekedar bekerja menerima gaji, tetapi ingin menerapkan lima nilai yang menjadi dasar deklarasi IM57+ Institute.  "Tapi kalau hanya sekedar jadi pegawai di Polri ya mungkin itu agak sedikit kurang ya buat saya," beber Hotman.  Terkait pertemuan yang dilakukan dengan AS SDM Polri pada Senin (4/10) kemarin, lanjut Hotman, pertemuan itu belum membahas secara substantif maksud dari adanya tawaran untuk bergabung menjadi ASN di Polri. Tetapi para mantan pegawai KPK ingin memastikan, apakah tawaran tersebut merupakan hasil dari rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM yang sebelumnya telah menyatakan bahwa asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) maladministrasi dan melanggar HAM.  "Sekarang kita nggak tahu apa prosedur dan bagaimananya tawaran Kapolri, apa itu hal yang terpisah atau merupakan terjemahan dari sikap Jokowi tentang rekomendasi ini kan kita belum tahu. Makanya kan tawaran kita pertimbangkan dan berterimakasih ada perhatian," papar Hotman.  Hotman mengutarakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pertemuan langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membicarakan secara matang tawaran menjadi ASN di Polri.  "Nantinya dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan Kapolri dan Kepolisian," pungkas Hotman.

Mantan Pegawai KPK Sebut Tak Hanya Ingin Sekedar Bekerja Terima Gaji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pegawai KPK Dipecat

Berita Terkini