<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-03-at-14.20.55.jpg" alt="Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Jember (Unej) pecat pegawai honorer di salah satu fakultas. Sebab, diduga kuat terlibat kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025. &rdquo;Yang bersangkutan sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun setelah kejadian itu langsung didiskualifikasi dan tidak bisa lagi mengikuti seleksi PPPK,&rdquo; kata Ketua Pusat UTBK SNBT Unej Prof. Slamin seperti dilansir dari Antara. Menurut dia pegawai honorer tersebut bukan panitia UTBK SNBT, namun pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Dia sudah bekerja menjadi honorer selama delapan tahun. &rdquo;Tindakan tegas tersebut merupakan komitmen Unej untuk menjaga integritas pelaksanaan UTBK SNBT 2025 dan pihak TIK Unej langsung bergerak menelusuri sumber akses yang mencurigakan pada hari kedua, sehingga ditemukan di FEB,&rdquo; tutur Prof. Slamin. Setelah dilacak terdapat perangkat proxy tersembunyi terdiri atas dua mini PC, satu router, dan UPS dalam kardus printer diletakkan di atas lemari dengan diapit dua printer yang tidak terpakai. &rdquo;Perangkat tersebut digunakan untuk memberikan akses pihak luar dari jarak jauh agar bisa tersambung dengan komputer peserta yang mengikuti UTBK SNBT di Kampus Unej yang tujuannya ingin mengetahui soal UTBK. Namun upaya kecurangan itu berhasil digagalkan,&rdquo; terang Prof. Slamin. Server proxy tersebut dipasang di salah satu fakultas di Kampus Unej sejak Oktober 2024. Diduga dipersiapkan untuk membantu peserta UTBK SNBT 2025 yang bisa diakses para joki. Prof Slamin yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik mengatakan, sudah mengganti semua komputer di satu ruangan, meskipun jaringan akses mencurigakan itu diduga tersambung hanya pada satu komputer. &rdquo;Oknum pegawai honorer itu mengaku dijanjikan uang dalam jumlah besar, namun yang bersangkutan tidak menyebutkan nominalnya. Ia hanya disuruh memasang server oleh seseorang yang diduga bagian dari jaringan atau sindikat joki,&rdquo; tutur Prof. Slamin. Terkait dengan upaya hukum yang dilakukan Unej terhadap pegawai honorer tersebut, masih akan berkoordinasi dengan pihak panitia pusat UTBK SNBT untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara terkait dengan peserta yang komputernya terhubung dengan remote acces pihak luar itu sudah masuk catatan hitam (black list) pihak panitia pusat. &rdquo;Sehingga akan mendapat sanksi tidak bisa lagi mengikuti UTBK dan dicoret dari daftar peserta,&rdquo; ungkap Prof. Slamin.

Unej pecat pegawai honorer di salah satu fakultas yang diduga kuat terlibat kecurangan dalam UTBK SNBT 2025

Unej Pecat Pegawai Honorer Terlibat Kecurangan UTBK SNBT 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/56iIODP9TeENboKdfXd3epeK0C2PruiuDThlVdPJ-1-3615670417.jpg" alt="Surat laporan kepolisian yang dibuat oleh korban pelecehan di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Surat laporan kepolisian yang dibuat oleh korban pelecehan di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dugaan kasus pelecehan terjadi di gedung DPRD DKI Jakarta. Seorang pegawai honorer perempuan berinisial NS, 29, melaporkan tindakan tak pantas yang dialaminya kepada pihak berwajib.&nbsp; Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya pada 16 April 2025 dengan nomor laporan: LP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan tersebut, korban yang berdomisili di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa dugaan pelecehan dilakukan oleh seorang pria yang juga bekerja di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Kejadian tersebut berlangsung sejak Februari hingga Maret 2025, di lokasi kerja di Kantor DPRD DKI Jakarta. "Sejak bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 terlapor melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan cara hampir mencium bibir korban, menggesekkan kelamin ke tubuh korban, dan meraba payudara korban," tulis lembar laporan kepolisian itu dikutip Kamis (17/4).&nbsp; Tidak hanya itu, pelapor juga mengungkapkan bahwa terlapor kerap melakukan komunikasi berisi kata-kata tak pantas.&nbsp; "Terlapor juga melakukan komunikasi dengan korban melalui chat yang berisi kata-kata yang mengandung pelecehan," lanjut laporan tersebut. Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengaku masih melakukan pendalaman terkait kebenaran peristiwa dugaan pelecehan itu. Ia pun masih mencari siapa korban maupun terduga pelaku. "Terkait berita tersebut masih kami cek kebenarannya. Kami sedang memastikan ASN atau pejabat yang melakukan hal tersebut. Tapi dari data kepegawaian tidak ada inisial tersebut," terangnya.

Dugaan pelecehan di lingkungan DPRD DKI Jakarta oleh karyawan honorer, laporan diterima Polda Metro Jaya, investigasi masih berlangsung.

Pegawai Honorer Mengaku Dilecehkan di Lingkungan DPRD DKI Jakarta, Buat Laporan ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/korpri-3706577059.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah baru tidak merekrut pegawai honorer atau non-ASN. Sebab, pengangkatan pegawai honorer akan mengacaukan penataan ASN yang tengah berjalan. Seperti diketahui, sesuai UU ASN, hanya ada dua kategori ASN. Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah tengah menyelesaikan pengangkatan honorer menjadi PPPK. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan, jangan sampai di saat penataan sedang dilakukan, pemda justru menambah beban dengan merekrut honorer baru. Sebelumnya, Men PAN-RB menyatakan, banyak kepala daerah terpilih yang mengangkat honorer karena janji politik atau balas budi. &rdquo;Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk melarang kepala daerah mengangkat tenaga non-ASN atau sebutan lain,&rdquo; ujarnya kemarin (6/3). Dia meminta pemerintah pusat menerapkan sanksi bagi kepala daerah yang nekat merekrut pegawai honorer. Baik melalui skema belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Politikus Gerindra itu juga menyampaikan, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah. Karena itu, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan honorer. &rdquo;Baik di instansi pusat maupun instansi daerah,&rdquo; tegas legislator asal Sulawesi Tenggara itu. Hal itu sebagaimana amanat Pasal 66 UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pelaksanaannya. Banong menambahkan, sesuai kesepakatan rapat dengar pendapat dengan Men PAN-RB Rabu lalu, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005 akan diselesaikan pada Oktober 2025. &rdquo;Ini demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan,&rdquo; ucapnya. (far/c19/oni)

Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah baru tidak merekrut pegawai honorer atau non-ASN.

Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Angkat Pegawai Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/IMG20241224112752-1-1978492217.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap I diumumkan mulai kemarin (24/12). Bagi yang tidak lolos seleksi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengimbau agar tak perlu risau. Rini mengatakan, mereka yang tak lolos di seleksi tahap I bisa kembali mengikuti seleksi PPPK tahap II. Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer/non-aparatur sipil negara (ASN) yang masih tersisa. Syaratnya, mereka sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setidaknya ada 1,7 juta non-ASN tersisa yang sudah terdata di BKN. Sebagai informasi, kebijakan penghapusan honorer ini merupakan amanat dari UU 20/2023 tentang ASN. Sebab, tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi ada tenaga non-ASN di instansi pemerintah. &rdquo;Kita akan buka (tahap, Red) II. Sepanjang terdata di BKN, tentunya bisa mengikuti (seleksi, Red) tahap II,&rdquo; ujarnya di Jakarta kemarin (24/12). Seleksi tahap II juga dibuka untuk mereka yang gagal sejak seleksi administrasi atau dinyatakan tida k memenuhi syarat (TMS). Pada tahap I, diketahui banyak honorer yang protes karena TMS tanpa keterangan pasti. &rdquo;Karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7 juta tersebut,&rdquo; katanya. Kendati demikian, lanjut dia, formasi yang diusulkan ke panselnas dari instansi terkait tak sesuai jumlah tersebut. Formasi yang diajukan hanya 1,17 juta. Artinya, masih ada 530 ribu tenaga non-ASN yang tersisa. &rdquo;Nah, kepada para non-ASN yang terdata tapi tidak ada formasinya, nanti kita masukkan ke dalam mekanisme paro waktu,&rdquo; paparnya. Kebijakan itu juga berlaku untuk pendidik atau guru. Rini mengatakan, jika memang tidak ada formasi tapi yang bersangkutan masuk data ASN, dia akan dimasukkan ke skema paro waktu. Disinggung soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan, Rini tidak banyak menanggapi. Memang, kata dia, saat ini ada penambahan jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 48 kementerian. Namun, tidak serta-merta pegawai PNS akan ditambah. Menurut dia, setiap kementerian memiliki fungsi-fungsi pemerintahan dengan pengampu masing-masing. (mia/c19/oni)

Pemerintah memastikan bagi tenaga honorer yang tidak lolos  dalam seleksi PPPK 2024 tahap I dapat mengikuti seleksi tahap II.

Pegawai Honorer Tak Lolos Seleksi PPPK Tahap I Bisa Ikut Tahap II, Penuhi Syarat Berikut

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/dite-surendra-pns-3611135819.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode II, mulai hari ini, Minggu (17/11). Pendaftaran ini akan dibuka hingga akhir tahun ini, tepatnya 31 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan hanya honorer aktif di instansi yang boleh mendaftarkan diri dalam PPPK periode II ini. Termasuk dengan guru honorer di sekolah dan juga lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip pengumuman resmi BKN Nomor: 03/PANPRL.BKN/PPPK.TEKNIS/XI/2024 sebelum melakukan pendaftaran, para honorer harus lebih dulu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan. Diantaranya seperti KTP, pas foto terbaru berwarna merah, surat lamaran, ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015323424/persoalan-air-bersih-pramono-rano-bakal-gencarkan-pipanisasi-dan-batasi-penggunaan-air-di-mall">Persoalan Air Bersih, Pramono-Rano Bakal Gencarkan Pipanisasi dan Batasi Penggunaan Air di Mall</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, surat aktif bekerja paling sedikit 2 tahun, hingga surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, sebelum melamar PPPK 2024, para honorer juga diwajibkan untuk membuat akun pada laman resmi BKN, yakni&nbsp;<a href="http://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1731938806347000&amp;usg=AOvVaw21kAg-kRaywlsEAHsrBwWE">sscasn.bkn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini cara daftar PPPK periode II tahun 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Buka portal SSCASN BKN di&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1731938806347000&amp;usg=AOvVaw17HYUitVO61aA-HaDuOPTW">https://sscasn.bkn.go.id</a></li> <li>Klik Masuk</li> <li>Isikan NIK, password, dan kode CAPTCHA, lalu klik Masuk</li> <li>Isikan biodata</li> <li>Cek kembali data yang terisi otomatis dari proses pendaftaran akun</li> <li>Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah, atau isikan - jika tidak ada</li> <li>Masukkan alamat sesuai KTP</li> <li>Isikan status penerimaan beasiswa</li> <li>Pilih jenis disabilitas atau pilih kondisi Non Disabilitas</li> <li>Jika memilih disabilitas, isikan link video terkait aktivitas sehari-hari sesuai kondisi diri.</li> <li>Pilih Jenis Seleksi</li> <li>Pilih jenis seleksi PPPK</li> <li>Pilih status eks THK-II atau tidak, klik Selanjutnya</li> <li>Pilih instansi dan jenis formasi</li> <li>Centang kotak jabatan Tenaga Kesehatan jika memilih PPPK Kesehatan</li> <li>Klik Pilih untuk membuka form isian lanjutan atau Ulang untuk mengubah instansi dan formasi</li> <li>Pilih pendidikan sesuai ijazah</li> <li>Pilih jabatan yang dilamar</li> <li>Pilih lokasi formasi</li> <li>Pilih lokasi tes jika diperbolehkan instansi</li> <li>Isi IPK sesuai transkrip nilai atau isi nilai ijazah SMA</li> <li>Isi jenis skor tes bahasa Inggris dan angka skornya</li> <li>Isi kolom di sebelahnya dengan skor pelamar</li> <li>Isi nomor ijazah</li> <li>Isi tahun lulus sesuai yang tercantum di ijazah</li> <li>Isi tanggal ijazah</li> <li>Isi nama sekolah dan nama prodi</li> <li>Isi kode CAPTCHA, klik Selanjutnya</li> <li>Isi riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah jika ada, atau langsung klik Selanjutnya</li> <li>Unggah dokumen sesuai ketentuan instansi, termasuk ketentuan tipe dokumen dan ukuran dokumen</li> <li>Klik Unggah</li> <li>Cek lagi dokumen yang sudah diunggah dengan klik Lihat</li> <li>Jika ada kesalahan, perbaiki dokumen dan klik Unggah kembali untuk mengunggah dokumen yang benar, sistem akan otomatis menyimpan versi dokumen yang paling terakhir diunggah</li> <li>Jika dokumen tidak sesuai format, muncul pemberitahuan Galat atau error, perbaiki dokumen</li> <li>Kilik Periksa untuk cek kembali kesesuaian dokumen dengan ketentuan instansi.</li> <li>Jika sudah tidak ada yang salah, klik Selanjutnya</li> <li>Cek lagi data-data yang telah terisi, jika ada yang perlu diperbaiki maka klik Sebelumnya dan perbaiki data</li> <li>Klik Lihat untuk mengecek kembali dokumen yang diunggah</li> <li>Jika sudah yakin dokumen dan data benar, centang semua kotak data dan dokumen</li> <li>Klik Akhiri Proses Pendaftaran, muncul peringatan bahwa data tidak akan bisa diubah setelah proses diakhiri</li> <li>Jika sudah yakin, klik Iya, atau klik Tidak jika hendak mengecek kembali</li> <li>Setelah klik Iya, akan muncul Resume Pendaftaran Calon ASN</li> <li>Klik Cetak Kartu Informasi Akun</li> <li>Klik Cetak Kartu Pendaftaran PPPK</li> </ul> </div>

emerintah secara resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode II, mulai hari ini, Minggu (17/11).

PPPK Periode II Dibuka untuk Guru dan Pegawai Honorer Aktif, Begini Cara Daftarnya di sscasn.bkn.go.id

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menjelang pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lumajang, pegawai berstatus honorer dipastikan bakal menikmati juga. Hanya saja,&nbsp;Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer,&nbsp;mengandalkan patungan atau iuran dari setiap dinas yang terkait. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebersamaan di antara pegawai baik itu yang berstatus ASN maupun yang berstatus honorer. Pada tahun 2024 ini, setiap dinas di Kabupaten Lumajang mengajak para ASN untuk dengan sukarela mengeluarkan iuran bagi pegawai honorer di masing-masing dinas. Salah satu kepala dinas yang turut menanggapi positif hal ini adalah Paimin selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lumajang. Menurutnya, kegiatan patungan ASN ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pegawai honorer. Sebab, para pegawai honorer telah banyak membantu pekerjaan ASN di masing-masing dinas. &ldquo;Untuk THR diambilkan dari iuran itu. Nominalnya bebas, karena bentuknya sukarela. Ini demi menjaga kebersamaan di antara pegawai." "Momen seperti ini hanya setahun sekali dan beruntung semuanya merespons positif hal ini,&rdquo; ujar Paimin seperti dilansir dari Radar Jember (JawaPos Group). Sementara itu, terkait jadwal pembagian THR bagi pegawai honorer sampai saat ini masih belum pasti. Hal itu lantaran dikembalikan kepada masing-masing internalnya. Namun, bisa dipastikan sebelum Lebaran Idul Fitri nanti akan diberikan. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun nominalnya atau jumlah barangnya bakal tidak sama, tetapi dengan apresiasi seperti ini akan dapat semakin menumbuhkan semangat kebersamaan meskipun berbeda status. &ldquo;Untuk pembagian masih nunggu kesepakatan internal, yang jelas sebelum Lebaran nanti mereka sudah menerima,&rdquo; tandasnya.*** &nbsp;

unjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer di Lumajang mengandalkan patungan atau iuran dari setiap pegawai ASN.

Pegawai Honorer Dipastikan Dapat Bingkisan THR dari Patungan ASN, Kepala Dinas di Lumajang Sebut Upaya Tingkatkan Rasa Kebersamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/PANRB-27-3829294187.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan surat edaran (SE) yang meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Dalam surat edaran tersebut, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa Tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dalam hal ini Kementerian PANRB meminta kepada instansi baik pusat maupun daerah untuk menjalankan sejumlah langkah. &ldquo;PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN,&rdquo; demikian petikan SE tersebut. Dalam SE bernomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tersebut juga ditegaskan bahwa semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN yang pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini. Seperti diketahui, saat ini pemerintah bersama DPR serta berbagai pemangku kepentingan sedang melakukan penataan tenaga non-ASN dan mencari solusi terbaik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PANRB diminta mencari solusi jalan tengah dengan prinsip antara lain hindari agar tidak terjadi PHK massal dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Jumlah tenaga non-ASN sendiri saat ini di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Data tersebut diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar valid karena pada beberapa sampel ditemukan data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, awalnya jumlah tenaga non-ASN diproyeksikan hanya tinggal sekitar 400.000 pada akhir 2022. Ternyata begitu didata jumlahnya mencapai 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. &ldquo;Dengan kondisi tersebut, sesuai arahan Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023. Maka 2,3 Juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,&rdquo; ujarnya. Sehingga, lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. &ldquo;Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK massal. Bagaimana skemanya, itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak,&rdquo; jelas Alex. Alex menambahkan, pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. &ldquo;Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan,&rdquo; ujarnya. Pemerintah, lanjut dia, juga terus menjalankan rekrutmen ASN setiap tahunnya dengan memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Sebagai contoh, tahun 2023, pemerintah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN yang prosesnya dimulai berkisar bulan September 2023. &ldquo;Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Setiap tahun kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Tetapi tentu harus bertahap,&rdquo; ujarnya. Alex menegaskan, penataan tenaga non-ASN ini diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan sangat ketat terhadap rekrutmen tenaga non-ASN. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN yang masih ada kekosongan. &ldquo;Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan perundang-undangan,&rdquo; ujar Alex.

Sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, Tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

SE Terbaru Menteri PANRB Sinyal Kuat Tak Ada Pemberhentian Tenaga Non ASN

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal tenaga honorer pada akhir tahun 2023 ini. "Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini," kata Yanuar dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara Senin (24/4). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20140224240214184506_guru-1.jpg" alt="Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara</figcaption>
</figure> Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Adapun kedudukan mereka terancam karena amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor 48 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa pegawai non ASN/non PPPK masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Ketentuan ini, kata dia, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini. Hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non ASN. Di sisi lain, penerimaan pegawai PPPK juga terbatas formasinya. Meski begitu, tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini. Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan PPPK terlalu tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos&nbsp;passing grade. Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda. "Komisi II DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya," tambah Yanuar. Ia juga mengingatkan selama ini tenaga non ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi dan urusan-urusan teknis lainnya. Untuk itu, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanuar mengungkapkan atas desakan Komisi II DPR RI, Menpan RB Azwar Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honor tidak akan merugikan siapapun. Ia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK massal tenaga non ASN. "Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah," ucapnya Sementara itu, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Kemudian, kepastian karir mereka harus lebih terjamin. Ia menjelaskan pemerintah juga diminta untuk merancang formula penyelesaian ini secara komprehensif dan tepat waktu. Sehingga, sebelum 28 November 2023, formula solusi ini sudah beres dan bisa diberlakukan. Adapun revisi UU ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan ke luar yang terbaik bagi nasib pegawai non ASN ini. Jangan revisi tambal sulam yang ke depannya berpotensi menjadi bom waktu lagi. Dan harus dicatat pula, pemerintah pernah menyampaikan angin surga di masa Kemenpan RB dipimpin Yudi Chrisnandi. Waktu itu tenaga honor dijanjikan akan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri. "Jangan sampai menteri yang baru sekarang ini menyampaikan angin surga kembali. Jika ini terjadi, maka suhu konflik akan lebih naik lagi karena mendekati masa-masa pemilu 2024," tutupnya.

Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023

Catat! Komisi II DPR Tegaskan Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220715153133.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov Jatim memastikan akan menghentikan rekrutmen tenaga honorer maupun pegawai tidak tetap (PTT). Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menghapus keberadaan pegawai non-PNS itu.  Meski demikian, pemprov memastikan tidak akan memberhentikan seluruh tenaga honorer/PTT yang ada. Kelanjutan mereka disesuaikan dengan kebutuhan di setiap institusi.  Saat ini, jumlah tenaga honorer/PTT di lingkungan pemprov cukup tinggi. Mengacu data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, sebanyak 26.820 di antara 79.852 pegawai berstatus honorer.  Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, nasib tenaga honorer bergantung instansi tempat bertugas masing-masing. Selama keberadaan mereka masih diperlukan dan memiliki track record yang baik, mereka akan terus berdinas.  ’’Sebab, banyak tenaga honorer yang fungsinya vital. Misalnya, tenaga kerja yang membantu di panti. Mereka masih sangat dibutuhkan,’’ terangnya.  Untuk mengakomodasi keberadaan mereka, kata Adhy, pihaknya tengah menyusun kebijakan khusus. Salah satunya nama pengganti tenaga honorer. ’’Soal namanya masih menunggu arahan pusat,’’ tutur Adhy.  Yang jelas, kata mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) itu, pemprov mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Tidak ada lagi perekrutan atau penambahan tenaga honorer. Kebijakan tersebut mulai berlangsung tahun ini.

26 Ribu Honorer Pemprov Tetap Berpotensi Dipekerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-29-at-20.44.43.jpg" alt="Tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan obat di Rumah Sakit Daerah Soebandi di Kantor Kejari Jember. Kejari Jember" width="100%">
<figcaption>Tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan obat di Rumah Sakit Daerah Soebandi di Kantor Kejari Jember. Kejari Jember</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Negeri Jember menahan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Daerah Soebandi Jember berinisial IDD setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. IDD diduga menyelewengkan pengelolaan obat di rumah sakit setempat.  ”Tersangka sebelumnya bekerja sebagai staf administrasi depo farmasi rawat jalan di RSD Soebandi sehingga memiliki kewenangan memasukkan data pasien untuk mendapatkan obat bagi pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan,” kata Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, tersangka IDD menyalahgunakan kewenangan itu dengan memasukkan data pasien BPJS Kesehatan untuk mendapatkan obat, yang kemudian menjual obat tersebut ke pihak lain. ”Tindakan itu mengakibatkan RSD Soebandi tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan dan harus menanggung kerugiannya,” tutur Kajari I Nyoman Sucitrawan.  Dia mengatakan, tersangka IDD langsung mengeluarkan obat karena yang bersangkutan memiliki kewenangan sebagai staf administrasi depo farmasi di rumah sakit rujukan itu. ”Tindakan yang dilakukan IDD itu terjadi sejak 2016 hingga 2021 sehingga RSD Soebandi Jember tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan dan harus menanggung kerugian,” ujar I Nyoman Sucitrawan.  Perbuatan tersangka IDD mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 355 juta lebih dan tersangka melakukan tindak pidana tersebut seorang diri. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Selain itu, subsider pasal 3 jo pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” ucap I Nyoman Sucitrawan.

Kejari Jember Tahan Tersangka Korupsi Pengelolaan Obat RSD Soebandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai honorer

Berita Terkini