<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/maucash-1708716061.jpg" alt="Kerja sama Maucash dan AMITRA." width="100%">
<figcaption>Kerja sama Maucash dan AMITRA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform fintech pembiayaan dengan kategori Peer-to-Peer (P2P) berbasis teknologi, Maucash, telah menjalin kerja sama yang erat dengan AMITRA, sebuah brand pembiayaan syariah dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Federal International Finance dan perusahaan syariah murni dari PT Sharia Multifinance Astra yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AMITRA secara khusus melayani pembiayaan perjalanan religi seperti haji, umrah reguler, dan umrah plus. Kerja sama ini telah dilakukan dengan tujuan untuk membantu para mitra AMITRA di seluruh Indonesia dalam membangun dan memperbesar bisnis mereka dengan memberikan modal kerja untuk proses operasional.&nbsp;AMITRA telah memberikan solusi pembiayaan syariah bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Ini menegaskan komitmen mereka untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perjalanan religi secara mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui kerja sama ini, Maucash berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar pada 2023 untuk mendukung pertumbuhan bisnis mitra-mitra AMITRA di seluruh Indonesia. "Kami sangat senang dan bangga bisa berkolaborasi dengan AMITRA dalam upaya mendukung pertumbuhan ekosistem para mitra AMITRA. Melalui platform kami yang berbasis teknologi, kami berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi para mitra AMITRA," kata CEO Maucash, Ricky Gunawan dalam keterangan, Jumat (11/8). Menurut CMO Maucash, Indra Suryawan, kerja sama ini adalah langkah maju bagi mereka dalam memperkuat ekosistem PT Sharia Multifinance Astra. "AMITRA telah membuktikan dedikasinya dalam melayani masyarakat dengan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan kami siap untuk berkontribusi lebih banyak lagi dalam mendukung visi mereka melalui pendanaan untuk para mitra AMITRA," imbuhnya. Presiden Direktur PT Sharia Multifinance Astra, Inung Widi Setiadji menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. "Kami menyambut baik kerja sama dengan Maucash, yang akan membantu kami meningkatkan layanan pembiayaan syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan dukungan dari Maucash, kami berharap dapat terus menghadirkan pembiayaan yang inovatif, sesuai dengan nilai-nilai syariah, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Inung. Kolaborasi antara Maucash dengan AMITRA ini menandai langkah penting dalam memperkuat pertumbuhan ekosistem para mitra AMITRA yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Maucash berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya positif yang berdampak luas bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia melalui teknologi dan inovasi dalam sektor finansial.

Maucash berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar pada 2023 untuk mendukung pertumbuhan bisnis mitra-mitra AMITRA.

Perkuat Ekosistem Pembiayaan Syariah, P2P Lending Maucash Kolaborasi dengan AMITRA, Gelontorkan Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/OJK-13-4281316775.jpg" alt="Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan credit scoring eksternal dalam ekosistem peer-to-peer (P2P) lending. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan ketentuan mengenai credit scoring sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Meski begitu, dia merekomendasikan untuk tetap ada pemeriksaan credit scoring dari pihak eksternal. &ldquo;Di POJK 10 sudah kita atur harus ada filtering berisiko dari masing-masing P2P lending. Tapi, tetap kita tidak boleh 100 persen mengandalkan itu,&rdquo; ujar Triyono usai kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa. Triyono menjelaskan, menggunakan layanan di luar P2P lending yang bisa memberikan hasil lebih akurat bisa menjadi opsi yang lebih baik. Hal itu untuk mengurangi risiko gagal bayar yang kemudian berdampak pada macetnya pembayaran ke lender atau investor. Meski begitu, ia mengakui pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya. &ldquo;Mungkin ada sedikit tambahan biaya, tapi terkompensasi dari tingkat akurasi credit scoring-nya,&rdquo; kata Triyono. Sementara itu, Triyono mengatakan tingkat risiko kredit secara agregat atau tingkat wanprestasi (TWP90) masih berada pada tingkat aman, yakni 2,82 persen per April 2023. Level itu naik dari sebelumnya 2,81 persen pada Maret 2023. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban nasabah fintech di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 menjadi ukuran kualitas pendanaan fintech. OJK mencatat terdapat 24 perusahaan P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen, bertambah satu perusahaan dari posisi Maret 2023 yang sebanyak 23 penyelenggara. Sementara outstanding pembiayaan P2P lending tumbuh sebesar 30,63 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp50,53 triliun per April 2023.

Pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya.

OJK Dorong Penguatan "credit scoring" Eksternal P2P Lending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1673246657944_3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan, lembaga pembiayaan, hingga fintech peer to peer (P2P) lending untuk tidak kalah dari rentenir dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah. Dia mengatakan, masih banyaknya bank emok (rentenir) disebabkan oleh kecenderungan mereka yang lebih persuasif dibandingkan LJK&nbsp; yang berizin OJK dalam menawarkan pinjaman kepada masyarakat. "Mereka (rentenir) lebih cenderung persuasif, mereka datang ke pasar-pasar, mereka prosesnya cepat dan mudah," kata Friderica, Senin (9/1). Oleh karena itu, dia meminta berbagai LJK yang legalitasnya sudah terjamin, untuk meningkatkan layanan dan kemampuan dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah. "Perusahaannya kita dorong. Ayo kalau proses jangan lama, kamu bisa kalah sama bank emok (rentenir)," kata Kiky, panggilan Friderica. Menurut dia, saat ini P2P lending yang berizin OJK juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan, yang harusnya bunganya lebih kecil dibandingkan dengan rentenir. "Sebenarnya fintech P2P lending bagus. Untuk pinjaman yang sifatnya produktif, tidak konsumtif, itu sangat membantu masyarakat. Tingkat bunganya juga kecil, tidak seperti lintah darat yang luar biasa," kata Kiky. Dia menyampaikan terdapat 102 financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari OJK hingga Januari tahun 2023 ini. "Untuk saat ini tidak diproses dulu lagi (izin P2P lending), karena sudah kebanyakan. Saat ini dilihat dulu kinerjanya," kata Kiky. Dalam upaya memberantas rentenir, OJK memiliki 482 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang tersebar di 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota, yang juga meluncurkan generic model skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir atau (KPMR). "Program ini (KPMR) dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh entitas ilegal, seperti rentenir dan pinjaman online ilegal," ujar Kiky dikutip dari Antara.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbanka

Sudah Terlalu Banyak, OJK Istirahat Memproses Izin P2P Lending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-Pinjol-pinjaman-online-1.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji untuk menetapkan batas maksimal bunga pinjaman fintech peer-to-peer lending alias pinjol. Regulator akan memanggil asosiasi dan para pelaku industri untuk berdiskusi menetapkan besarannya.  Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) II OJK Moch. Ihsanuddin menuturkan, pihaknya tak akan gegabah menentukan batas maksimal bunga pinjaman. Perlu masukan dari asosiasi dan para pelaku industri pinjol.  OJK telah melakukan riset dengan perhitungan data histori dari platform pinjol. Baik yang konsumtif maupun produktif.  Hasilnya, bunga pinjaman maksimal berkisar 0,4 persen per hari. Sebelumnya, otoritas menentukan bunga maksimal terhadap fintech lending sebesar 0,8 persen per hari.  "Angkanya tidak jauh-jauh dari 0,4 persen. Range antara 0,3 persen sampai 0,46 persen, jadi sekitar itu," kata Ihsan akhir pekan lalu.  Terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menyatakan, pihaknya berkeberatan atas penetapan batas atas suku bunga saat ini karena lebih banyak disuarakan platform segmen konsumtif. Sebab, dengan segmen borrower yang mayoritas hanya membutuhkan pinjaman bernilai kecil dan bertenor singkat, pemain hanya mendapatkan receh pada setiap penyaluran pinjaman.  Padahal, pelaku usaha fintech masih harus menanggung beban biaya dan menyesuaikan dengan ekosistem pendukung. Misalnya, asuransi, credit scoring, penagihan, dan pengenalan pelanggan secara digital alias E-KYC (electronic know your customer).

OJK Kaji Bunga Maksimal Pinjol 0,46 Persen, AFPI Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kominfo-imbau-jangan-asal-pakai-aplikasi-pinjam-uang-ini-bahayanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Financial technology (fintech). Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya. pymnts.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Financial technology (fintech). Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya. pymnts.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis peer to peer lending cukup menjanjikan di tengah kondisi perekonomian yang mulai bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi. Perusahaan financial technologi PT Fintek Digital Indonesia (Kredito) membidik penyaluran pinjaman sebesar Rp3,3 triliun pada 2022 ini. Target tersebut meningkat 126 persen jika dibandingkan dengan akumulasi penyaluran kredit pada 2021 lalu yang sebesar Rp1,46 triliun.  Direktur Kredito, Daniel Soelistyo, menjelaskan targetkan penyaluran pinjaman Rp 3,3 triliun sepanjang 2022 karena mempertimbangkan sejumlah faktor. Menurutnya, Kredito sudah mendapatkan izin dari OJK pada tahun lalu sehingga membuka peluang yang signifikan untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan. Kini, Kredito telah menjalin kerja sama dengan Bank Neo Commerce dan Bank Jago untuk loan channeling.  “Status izin dari OJK telah memudahkan Kredito dalam melakukan ekspansi bisnis,” kata Daniel saat dihubungi Kamis (17/3).  Masih tingginya masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan institusi keuangan atau unbankable. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, sekitar 91 juta orang bersatus unbankable. Menurut Daniel, dengan kehadiran Kredito yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Neo Commerce dan Bank Jago, akan semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pembiayaan.  “Kredito mempunyai komitmen untuk memberikan akses layanan keuangan berbasis teknologi yang, cepat, mudah, dan aman bagi para pengguna serta masyarakat. Dengan didukung akses terhadap sumber pendanaan berkualitas, Kredito menghadirkan solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari institusi keuangan,” ucap Daniel.  Selama Januari 2022, Kredito sudah melakukan penyaluran pembiayaan sebesar Rp215 miliar dengan Tingkat Keberhasilan Pembayaran 90 Hari (TKB90) terjaga di level 96 persen. Dari sisi nasabah, jumlah peminjam di kredito telah mencapai 360.458 borrower, di mana 141.318 orang merupakan peminjam aktif.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran peminjaman industri fintech lending sebesar Rp13,78 triliun sepanjang Januari 2022 atau meningkat 1,6 persen secara month on month dari Desember 2021 yang mencatatkan Rp13,56 triliun, dengan Tingkat Pengembalian dalam 90 Hari (TKB90) 97,48 persen. Dari penyaluran Rp 13,78 triliun, sekitar Rp8,43 triliun atau 61,21 persen didistribusikan ke sektor produktif.

Kredito Bidik Penyaluran Kredit Rp 3,3 Triliun Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/AMARTHA1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Angka kemiskinan di daerah-daerah kawasan zona merah seperti Pulau Jawa terus meningkat, termasuk di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persentase kemiskinan Provinsi di Jateng, DIY, dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) berada di atas persentase kemiskinan nasional.  Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 memaparkan jumlah penduduk miskin di Jateng meningkat 139.03 ribu orang dari Maret hingga September 2020. Sementara di DIY, persentase penduduk miskin periode 2020 berada di angka 12,28% dengan jumlah penduduk miskin 475.720 ribu orang.  Guna memulihkan perekonomian masyarakat, diperlukan gotong-royong dan kolaborasi dari banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta. Amartha sebagai salah satu perusahaan pioneer peer-to-peer lending (P2P Lending) turut berpartisipasi menghidupkan ekonomi masyarakat di Jateng dan DIY, khususnya kepada para perempuan pengusaha mikro.  Bisnis Amartha di Jateng dan DIY Selama Pandemi <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amartha.investor&amp;hl=en&amp;gl=US">Amartha</a> mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Jateng, DIY, dan Jatim dengan menyalurkan pendanaan sebesar 600 miliar rupiah per Januari - Oktober 2021. Pendanaan ini telah menjangkau lebih dari 270.000 mitra perempuan pengusaha mikro yang tersebar di lebih dari 4.000 desa.  Provinsi Jateng dan DIY menjadi provinsi lain yang dijangkau <a href="https://apps.apple.com/id/app/amartha-fintech-p2p-lending/id1473584695">Amartha</a> sejak tahun 2017. Wilayah operasional Amartha di Jateng dan Jatim mencapai hampir 200 titik operasional dengan jumlah tenaga lapangan mencapai lebih dari 1.400 orang.  Adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi para mitra binaan Amartha di wilayah Jateng dan Jatim. Namun, Amartha memiliki strategi tersendiri untuk tetap menjaga kualitas pinjaman dari para mitra, mulai dari menerapkan sistem hybrid online-offline, penyediaan aplikasi Amartha+, serta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan di sektor perbankan, untuk bersama-sama mendongkrak potensi UMKM di wilayah Jawa.  Hadi Wenas, Chief Commercial Officer Amartha menjelaskan, “Pengembangan UMKM di wilayah Jawa memang menjadi tantangan yang sangat besar bagi Amartha sejak adanya pandemi. Pembatasan jam operasional bagi mitra untuk berdagang memberi pengaruh yang signifikan. Namun, Amartha tetap berupaya untuk membantu mitra UMKM agar dapat bangkit dan menjalankan roda ekonomi keluarga mereka.”  Salah satu upaya yang dilakukan Amartha selain menyalurkan modal usaha adalah memberikan pelatihan pembuatan masker kain dan olahan makanan kreatif seperti frozen food kepada 40 mitra Amartha di Yogyakarta.  "Hingga akhir tahun, kami terus mendorong pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dengan menargetkan untuk memberdayakan 90 ribu mitra baru di Jateng, DIY, dan Jatim." jelas Hadi Wenas.     Testimoni dan Cara Bergabung Menjadi Mitra Usaha Amartha Santy Wijayanti merupakan salah satu mitra usaha Amartha asal Semarang yang bergabung sejak tahun 2019. Ia memperoleh modal senilai Rp 5 juta untuk mengembangkan usaha jamu pinarak milik keluarganya.  "Setelah bergabung dengan Amartha, alhamdulillah omzet saya naik. Sekarang saya bisa memproduksi 3.000 botol jamu per bulan dan dibantu sama dua karyawan. Penjualan juga sudah menjangkau hampir semua daerah di Semarang." katanya.  Santy merupakan ketua kelompok dalam majelisnya. Sebagai ketua kelompok, ia bertanggung jawab dalam kehadiran kelompok dan juga mengenai pembayaran. Tak hanya itu, ia bahkan mengajak seluruh anggotanya untuk memasarkan produk yang dijual secara online untuk meningkatkan penjualan.  Berkat kegigihannya ini, Santy mendapatkan penghargaan Perempuan Tangguh Awards 2021 kategori Women Leader dari Pulau Jawa dan mendapatkan tambahan modal usaha senilai Rp 3,5 juta.  Amartha menerapkan persyaratan yang mudah untuk bisa bergabung sebagai mitra, yakni wajib membentuk kelompok usaha yang terdiri dari 15 - 20 orang, bersedia mengikuti pelatihan wajib, serta hadir dalam pertemuan kelompok mingguan. Setiap anggota sebaiknya sudah memiliki usaha, karena berbeda dengan pinjol yang marak bermasalah, Amartha hanya memberikan pinjaman produktif untuk menjalankan usaha, bukan pinjaman konsumtif.  Amartha menerapkan sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Artinya, seluruh anggota kelompok harus menanggung beban bersama. Jika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan bayar, maka anggota kelompok lain wajib memenuhi pembayaran. Oleh sebab itu, diperlukan kekompakkan dan kegigihan yang sama di antara anggota kelompok.  “Amartha memastikan setiap mitra tidak mengalami kelebihan utang, karena kami menerapkan praktik ethical lending. Petugas Amartha melakukan tugas penagihan dengan cara yang humanis, serta membangun kedekatan personal dengan para mitra, sehingga komunikasi berjalan lebih baik seperti keluarga. Harapannya, Amartha dapat menjangkau lebih banyak lagi perempuan tangguh di Indonesia dan meratakan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri” tutup Wenas.

Amartha Salurkan Pendanaan Rp 600 Miliar Rupiah di Jateng dan Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-7-2.jpeg" alt="Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dinilai meresahkan. Keberadaannya mengganggu perkembangan perusahaan fintech peer-to-peer lending. Mengingat, saat ini fintech sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses pembiayaan ke masyarakat.  Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Piter Abdullah, pinjol ilegal bukan bagian dari fintech. Melainkan praktik kriminal penipuan berkedok teknologi informasi. Pinjol ilegal menerapkan bunga pinjaman yang besar di luar perjanjian awal. Bahkan, penagihan utang yang tidak beretika. ’’Perlu dipisahkan secara tegas antara pinjol ilegal dengan fintech. Jangan sampai nanti fintech malah terbebani dengan stigma pinjol ilegal,” katanya kemarin.  Piter menyebutkan, maraknya pinjol ilegal disebabkan kemudahan mengakses teknologi. ’’Mudah sekali membuat aplikasi atau website pinjaman online untuk meyakinkan masyarakat, padahal sebetulnya itu ilegal,” imbuhnya.  Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya, mengatasi berbagai kasus kebocoran data yang merugikan masyarakat.  Sementara itu, transfer dana gaib ke rekening BNI atas nama Indira Nurul Qomariah yang sempat viral di Twitter mendapat respons PT Syaftraco (Instamoney). Menurut Direktur PT Syaftraco (Instamoney) Mikiko Steven, PT Syaftraco adalah perusahaan transfer dana yang memiliki izin penyedia jasa sistem pembayaran dari Bank Indonesia Nomor 11/5/DASP/2. Bukan perusahaan pinjol.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/06/2021/perusahaan-pinjol-ilegal-teror-korban-dengan-sebar-foto-vulgar/">Perusahaan Pinjol Ilegal Teror Korban dengan Sebar Foto Vulgar</a>  Selain itu, PT Syaftraco hanya melayani transaksi perusahaan maupun lembaga yang memiliki izin dari regulator berwenang. Proses transfer dilakukan jika ada permintaan dari klien. Itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur regulator. ’’Nah, dana yang diterima yang bersangkutan bukan dikirim oleh perusahaan pinjol, melainkan dari salah satu mitra perusahaan transfer dana PT Syaftraco berdasarkan permintaan konsumen mereka,” jelas Mikiko.

Pinjaman Online Bukan Fintech

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/fintech.jpeg" alt="Ilustrasi memanfaatkan penawaran pinjaman online untuk pengembangan usaha." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memanfaatkan penawaran pinjaman online untuk pengembangan usaha.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi online peer-to-peer lending (P2P) AdaKami mengincar pembiayaan sebesar Rp 12 triliun dengan membiayai 10 juta peminjam terdaftar sepanjang 2021. Sejak berdiri pada 2018, AdaKami telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp 3,1 triliun kepada lebih dari 5 juta peminjam terdaftar.  “Tahun 2020 adalah tahun perjuangan untuk semua. Kami bersyukur berhasil memupuk kepercayaan masyarakat di tengah masa pandemi ini dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan. Tahun 2021 ini kami ingin lebih banyak berkontribusi untuk memperkecil credit gap antara masyarakat yang masih unbankable untuk bisa menjadi bankable," ujar Bernardino M. Vega, Direktur Utama AdaKami di Jakarta, Rabu (17/2).  Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai November 2020, jumlah peminjam mencapai lebih dari 40 juta orang atau 136 persen lebih banyak dibanding tahun 2019. Terkait jumlah pinjaman yang disalurkan, secara nasional tercatat lebih dari Rp. 124,4 triliun, atau meningkat 96 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Besarnya potensi pasar pembiayaan fintech menjadi tantangan penyelenggara P2P untuk dapat menjangkau lebih banyak masyarakat unbanked dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.  “Industri P2P lending ini memang hadir untuk masyarakat kecil yang masih unbankable. Industri ini termasuk yang tumbuh sangat baik dibandingkan dengan industri lain sepanjang 2020 dengan pertumbuhan 26,47% secara year-on-year," jelas Munawar, Deputi Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengembangan Fintech di Otoritas Jasa Keuangan.  Total dana yang tersalurkan mencapai Rp 262,16 milyiar kepada sekitar 45 juta rekening peminjam. OJK menyambut baik peran fintech dalam perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi sekarang.  “Tapi tantangannya pun cukup banyak, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendanaan ke sektor yang memberi nilai tambah - misalnya pinjaman produktif, serta menjangkau lebih banyak pengguna di luar pulau Jawa.”  Terkait kondisi ekonomi yang membutuhkan dorongan untuk meningkatkan daya beli dan produksi, OJK terus mendorong para penyelenggara P2P lending agar dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat khususnya komunitas UMKM.  Memasuki tahun ketiganya beroperasi di Indonesia, AdaKami mendukung upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan yang secara rutin akan memberikan konten-konten edukasi perencanaan keuangan dasar melalui situs web dan media sosialnya.  “Edukasi selalu kami lakukan, terutama melalui kanal media sosial. Kami berharap tahun ini AdaKami dapat berkontribusi aktif untuk menjangkau populasi unbanked di Indonesia yang mencapai hampir 100 juta orang, dan memperkuat kiprah AdaKami dan layanan finansial digital dalam mendorong pemulihan ekonomi,” tutup Bernardino.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g

Dukung Pelaku Ekonomi Riil, AdaKami Incar Pembiayaan Rp 12 T di 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/IHSG3.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. Dok.JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. Dok.JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Virus korona jenis baru membuat perekonomian global terguncang, termasuk Indonesia. Untuk pasar saham pun pada Rabu (25/3) kemarin ditutup dengan berada di posisi 3.937,63 poin. Turun jauh jika dibandingkan dengan sebelum Covid-19 menyerang yang biasanya berada pada level 6.000.  Harga saham yang terus turun secara cepat membuat investor melakukan panic selling. Akibatnya, harga pun terus terpuruk. Di tengah kondisi yang begitu bergejolak, para investor pun tentunya mulai mencari pilihan instrumen lain untuk menumbuhkan aset mereka.  Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dan menghindari kerugian lebih besar. Salah satu pilihan populer yang mulai dilirik sebagai sarana penumbuh aset yaitu peer-to-peer (P2P) lending.  Seperti diketahui, P2P lending itu sendiri merupakan instrumen investasi yang menawarkan potensi imbal hasil yang cukup menarik, lebih besar dari kebanyakan produk obligasi maupun deposito bank.  Bahkan, tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh P2P lending bebas dari spekulasi pasar dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga di pasar investasi. Untuk memulai menumbuhkan aset melalui platform P2P lending pun sangat mudah karena semua prosesnya dapat dilakukan secara online.  Bagi masyarakat yang belum familiar dengan cara kerja P2P lending, pada dasarnya P2P lending adalah kegiatan pinjam-meminjam antar perorangan dengan perantara sebuah platform online. Investor sebagai pemberi pinjaman (lender) dapat memberikan pinjaman pada peminjam dan mendapatkan keuntungan berupa sebagian dari biaya bunga yang dibayarkan oleh peminjam.  Salah satu platform P2P Lending di Indonesia, MEKAR pun menjadi salah satu pilihan masyarakat saat ini. Alasannya adalah keberhasilan MEKAR dalam menjaga angka kegagalan bayar kepada lender di level 0 persen.  "Artinya hingga hari ini, seluruh lender yang memberikan pinjaman melalui platform ini selalu mendapatkan pembayaran kembali atas pinjaman yang mereka danai," ungkap CEO MEKAR Pandu Aditya Kristy dalam siaran pers, Kamis (26/3).  Dia menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tercapai berkat strategi mitigasi risiko yang solid yang selama ini dijalankan. Langkah mitigasi risiko yang dilakukan, mulai dari melakukan seleksi yang ketat, baik terhadap peminjam maupun terhadap koperasi-koperasi simpan pinjam yang menjadi mitra penyalur pinjaman.  "Kami juga memberikan perlindungan ganda atas dana yang dikucurkan oleh lendernya. Apabila terdapat peminjam yang mengalami gagal bayar, koperasi yang menyalurkan pinjaman tersebut tetap harus membayarkan kembali pokok pinjaman kepada lender. Inilah lapisan perlindungan pertama terhadap dana lender," tutur dia.  Lapisan perlindungan kedua yang disediakan MEKAR berupa fasilitas asuransi kredit yang melindungi hingga 80 persen dari dana lender. Fasilitas ini diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya tambahan biaya premi yang dibebankan kepada lender.  “Berkat strategi mitigasi risiko yang sangat mumpuni ini, kami berhasil membangun MEKAR menjadi platform P2P lending yang relatif aman dengan performa yang sangat baik tanpa adanya kegagalan bayar kepada lender kami,” tutup Pandu.

Langkah Buat Aset Tetap Tumbuh, Saat Kondisi Pasar Saham Melemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/MODALKU.jpeg" alt="CAPAIAN: Dari kiri, Head of PR & Marketing Offline Modalku Ariani Hadioetomo, peminjam Modalku dari platform e-commerce Ria Fransisca, Co-Founer dan COO Modalku Iwan Kurniawan, dan Regional Digital Marketing Director Modalku Alexander Christian saat Media" width="100%">
<figcaption>CAPAIAN: Dari kiri, Head of PR & Marketing Offline Modalku Ariani Hadioetomo, peminjam Modalku dari platform e-commerce Ria Fransisca, Co-Founer dan COO Modalku Iwan Kurniawan, dan Regional Digital Marketing Director Modalku Alexander Christian saat Media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Mitrausaha Indonesia Grup (perusahaan) atau fintech peer to peer (P2P) landing, Modalku menutup 2019 dengan pencapaian penyaluran pinjaman sebesar Rp 12 triliun kepada lebih dari 1,4 juta jumlah pinjaman UMKM di Asia Tenggara. Angka itu tumbuh tiga kali lipat dari 2018, Modalku juga membuka 2020 dengan pencapaian yang baru.  “Berbagai produk dan kerjasama baru diluncurkan untuk merangkul segmen UMKM yang berbeda-beda, seperti pedagang pasar melalui Modal Pasar, merchant online melalui kerjasama dengan e-commerce, serta pedagang warung. Kerjasama dengan BPR juga dilakukan melalui skema pendanaan bersama,” ujar Co-Founder dan COO Modalku Iwan Kurniawan saat temu media di Jakarta, Rabu (29/1).  Iwan menambahkan, jika dilihat dari data OJK, masih terdapat financial gap sebesar Rp 1.000 triliun yang perlu diisi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pada 2020, Modalku akan fokus melakukan penetrasi pasar serta meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat dan fleksibel. “Harapannya semakin banyak UMKM yang bisa mendapatkan akses pendanaan dan merasakan dampak positif dari solusi yang diberikan Modalku,” ucapnya.  Segmen UMKM yang menjadi perhatian Modalku diantaranya adalah penjual online, perusahaan teknologi atau perusahaan rintisan, perusahaan jasa, sampai pedagang grosir. Kami percaya setiap segmen UMKM memiliki karakteristik sehingga perlu pendekatan produk yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM tersebut. Melalui berbagai rangkaian produk yang disediakan, Modalku terus menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan financial technology (fintech) terpilih bagi para UMKM dalam mengembangkan usahanya.  Portofolio transaksi pinjaman Modalku pada 2019 cukup didominasi dari e-commerce dan invoice financing. Jenis pinjaman yang berjangka pendek dengan bunga terjangkau cukup diminati karena sesuai dengan kebutuhan bisnis mayoritas UMKM. Salah satu peminjam Modalku dari platform e-commerce, Ria Fransisca mengatakan bahwa fasilitas pinjaman dari Modalku sangat membantu dia dalam mengembangkan usaha dan memenuhi permintaan pelanggan. “Dari awal proses pengajuan juga cukup mudah dan proses analisis dilakukan Modalku melalui riwayat transaksi di e-commerce terkait,” kata Ria.  Memasuki tahun ke-4 Modalku berkontribusi di Indonesia, Modalku juga meluncurkan kampanye #SejutaMimpi. Regional Digital Marketing Director Alexander Christian mengatakan pihaknya menyadari perjuangan para UMKM yang luar biasa ini tidaklah mudah. Namun mereka sudah memiliki modal awal paling penting, yaitu berani untuk terus melangkah. Kampanye ini akan menjadi semangat yang dibawa Modalku sepanjang 2020.  “Di mana kami mengajak seluruh pihak bersama-sama bergotong royong untuk mewujudkan jutaan mimpi UMKM untuk berkembang,” pungkasnya.      CAPAIAN: Dari kiri, Head of PR & Marketing Offline Modalku Ariani Hadioetomo, peminjam Modalku dari platform e-commerce Ria Fransisca, Co-Founer dan COO Modalku Iwan Kurniawan, dan Regional Digital Marketing Director Modalku Alexander Christian saat Media Gathering Modalku di Jakarta, Rabu (29/1). Foto: Ratih Paramitha

Modalku Salurkan Pinjaman Usaha Rp 12 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peer to peer lending

Berita Terkini