<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/ADAKAMI-15-1650385417.jpg" alt="Brand Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Jonathan Krissantosa," width="100%">
<figcaption>Brand Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Jonathan Krissantosa,</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penguatan edukasi dan sosialisasi terkait layanan dan tantangan di industri peer to peer (fintech) lending sangat mendesak di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan kredit non perbankan. Kebutuhan masyarakat akan penyaluran kredit dari lembaga pendanaan non perbankan, seperti peer to peer lending, terus bertumbuh. Dalam hasil survei terbarunya yang dirilis pada Januari 2024, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membeberkan bahwa jumlah pengguna layanan pinjaman online mencapai 8,86 juta orang atau sekitar 5,4% dari total pengguna internet di Indonesia. Angka ini meningkat dari 2,7 juta orang atau 1,5% dari total pengguna internet di Indonesia pada masa survei tahun sebelumnya. Kondisi ini turut menarik perhatian banyak pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai akibatnya, beragam tindak kejahatan timbul. Salah satunya adalah penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan atau mencatut perusahaan peer to peer lending legal. &ldquo;Oleh karena itu, kita perlu terus membekali masyarakat dengan beragam pemahaman mengenai layanan dan fasilitas yang ada di industri peer to peer lending termasuk berbagai tantangan yang berpotensi merugikan dan cara menghadapinya,&rdquo; ujar Brand Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Jonathan Krissantosa, Senin (12/2/2024). Salah satu edukasi yang penting adalah menyadarkan masyarakat akan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya meniru dan mencatut nama perusahaan penyedia jasa peer to peer lending legal untuk mendapat keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan lewat beragam modus, mulai dari mencatut nama hingga membuat website, aplikasi, dan email yang semirip mungkin dengan yang dimiliki penyedia layanan peer to peer lending legal demi mengelabui masyarakat. Untuk itu, penting bagi masyarakat agar berhati-hati saat akan mengajukan pinjaman dan hanya mengakses channel-channel resmi yang dimiliki perusahaan penyedia jasa peer to peer lending legal, baik website, email, nomor telepon dan saluran lain yang tersedia. Agar tidak terkecoh, masyarakat bisa mengecek website para penyelenggara peer to peer lending yang ada pada laman website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di luar pencatutan, tak jarang, pelaku penipuan (fraud) juga dengan sengaja mengirimkan pesan pribadi kepada masyarakat untuk menawarkan pinjaman, baik dengan atau tanpa mencatut nama perusahaan peer to peer lending legal. Padahal, OJK selaku regulator telah menyampaikan dengan tegas bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS maupun Whatsapp tidak diperbolehkan. &ldquo;Saat ini ada 101 penyedia jasa peer to peer lending legal dan berizin di Indonesia. Semuanya, termasuk AdaKami, taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jika sudah memahami bahwa penyedia layanan peer to peer lending legal tidak diperkenankan untuk menawarkan pinjaman lewat SMS maupun whatsapp, maka masyarakat yang mendapat pesan tawaran pinjaman online lewat pesan bisa lebih waspada dan mengantisipasi potensi jeratan pinjol ilegal atau pelaku penipuan,&rdquo; tambahnya. &nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, hal lain yang perlu terus diperkuat adalah pemahaman masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Data-data pribadi seperti foto KTP dan semua keterangan yang ada di dalamnya perlu dijaga dan tidak diberikan kepada pihak manapun yang tidak berwenang guna menghindari terjadinya penyalahgunaan. &ldquo;Ada kasus di mana seseorang merasa tidak pernah mengajukan bahkan menggunakan pinjaman tetapi tahu-tahu memiliki tunggakan. Bukan hanya di industri peer to peer lending. Kasus serupa juga jamak di industri penyedia layanan keuangan lainnya, seperti pada penggunaan kartu kredit misalnya,&rdquo; ujar Jonathan. Menurutnya, tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti di atas masih akan menjadi tantangan besar bagi industri keuangan, khususnya industri peer to peer lending tahun ini. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pelaporan masyarakat yang tanpa sadar telah masuk ke dalam jebakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab kendati upaya untuk menekan kasus-kasus ini terus dilakukan. Sebagai catatan, sejak 2017, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menutup sedikitnya 6.055 entitas pinjaman online illegal, termasuk pinjaman pribadi (pinpri) yang tidak berizin. Disamping tantangan - tantangan eksternal yang ada di atas, pemahaman masyarkat terkait literasi dan manajemen keuangan juga perlu menjadi perhatian khusus. &ldquo;Pinjaman merupakan fasilitas yang dihadirkan untuk memudahkan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya yang mendesak. Perlu dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan ini dibarengi dengan syarat dan kewajiban yang mengikat. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa lebih bijak dalam menyikapi dan memanfaatkan kemudahan yang ada,&rdquo; pungkasnya.

APJII menyebut jumlah pengguna layanan pinjaman online mencapai 8,86 juta orang atau sekitar 5,4% dari total pengguna internet di Indonesia

Tingginya Kebutuhan Kredit Masyarakat Perlu Diimbangi Edukasi dan Sosialisasi yang Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berniat-investasi-di-p2p-lending-simak-beberapa-poin-penting-ini_m_228176.jpg" alt="Ilustrasi investasi fintech dengan model peer to peer lending (P2P)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi fintech dengan model peer to peer lending (P2P).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Tbk melalui anak usahanya, PT Finansial Integrasi Teknologi masuk ke bisnis Fintech Peer to Peer Lending lewat nama platform Pinjam Modal. Perusahaan pembiayaan yang menggaet izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Mei 2020 ini memperkenalkan produk unggulannya UMKM Loan atau Pinjaman UMKM.  "Kami mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Tak hanya terbatas dari sisi permodalan, tapi kita ingin mendukung UMKM dari sisi pengetahuan, edukasi, inovasi dan motivasi agar UMKM dapat berkembang," ujar ujar Dion Pandu Dewantara, Head Marketing Pinjam Modal dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/2).  Pinjam Modal telah mengembangkan sejumlah produk mulai dari produk B2B Employee loan, Invoice Financing, Mikro Finance, dan yang terbaru Pinjaman UMKM.  Menurutnya, produk pinjaman UMKM siap memberikan modal usaha mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 10 juta dengan jangka waktu beragam mulai 3 bulan hingga 1 tahun.  Salah satu keunggulan dari produk Pinjaman UMKM di Pinjam Modal adalah area cakupan kami yang telah tersedia diseluruh Indonesia. Calon peminjam juga diberikan kemudahan dalam pengurusan dan tanpa jaminan.  Saat ini, Pinjam Modal tengah melakukan kampanye #BekaliLangkah yang menyasar para pelaku usaha. "Bukan hanya dari segi permodalan, tetapi juga dalam hal edukasi, dan informasi yang senantiasa kami berikan melalui akun media sosial kami. Secara regular kami mengedukasi para pelaku usaha untuk terus berkembang," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U

BFI Lewat Platform Pinjam Modal Ekspansi ke Bisnis Peer to Peer

peer to peer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peer to peer

Berita Terkini

Tingginya Kebutuhan Kredit Masyarakat Perlu Diimbangi Edukasi dan Sosialisasi yang Kuat

BFI Lewat Platform Pinjam Modal Ekspansi ke Bisnis Peer to Peer

Download Aplikasi JawaPos.com