<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-13.38.33.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penggusuran para pedagang eksisting Pasar Turi tahap III membuat anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron angkat bicara. Buchori menyayangkan sikap dari dua institusi negara, PT KAI Daop 8 Surabaya dan Pemkot Surabaya.  Politikus PPP itu menilai, seharusnya Pemkot Surabaya dan PT KAI Daop 8 Surabaya bisa menurunkan ego sektoral. Saat ini, lahan yang digunakan memang milik KAI.  ”Tapi apa salahnya beri kesempatan pedagang sampai 23 Februari. Sejatinya, pedagang itu mau berpindah, tolong ini berbicara kemanusiaan,” kata Buchori kepada JawaPos.  Anggota Badan Anggaran itu meminta kepada Pemkot Surabaya agar segera membantu menyelesaikan permasalahan pedagang. Salah satunya memikirkan lokasi baru untuk berdagang.  Menurut Buchori, jika berdagang di tempat baru, pedagang harus mencari pelanggan baru lagi. Dia berharap pedagang eksisting Pasar Turi Baru tahap III itu ditempatkan di sekitar lahan milik KAI.  ”Pemkot Surabaya perlu mencari aset mana yang kosong. Pedagang bertahun-tahun berjualan di lokasi itu,” tambah Buchori.  Ada 97 pedagang eksisting Pasar Turi tahap III yang aktif berjualan di atas lahan milik PT KAI. Sejak 2012, Pemkot Surabaya tak melakukan pembayaran sewa.  Ketika hearing bersama Komisi C DPRD Surabaya pada 6 Februari, Pemkot Surabaya berjanji memfasilitasi para pedagang itu dengan berjualan di 400 lebih stan di pasar milik PD Pasar Surya.

DPRD Surabaya Minta Pemkot dan KAI Daop 8 Turunkan Ego Sektoral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-12.37.39.jpg" alt="KAI Daop 8 Surabaya Penertiban 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>KAI Daop 8 Surabaya Penertiban 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai upaya menjaga aset negara yang dikuasakan kepada PT KAI, KAI Daop 8 Surabaya melakukan penertiban dan mengosongkan lahan di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, hari ini (9/2). Aset tersebut terdiri atas 97 bangunan atau kios dari pedagang eksisting Pasar Turi Tahap III dengan luas 16.281 meter persegi.  Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menjelaskan, PT KAI memiliki dasar dengan beberapa dokumen resmi. Pertama, sertifikat HGB No. 00014 Tahun 2014. Kedua, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R-4002/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dan ketiga, Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.  Luqman Arif menambahkan, aset tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan tanpa ada ikatan sewa atau perjanjian dengan PT KAI sebagai pemilik aset. ”Selain untuk menjaga dan mengamankan aset, penertiban itu tentu juga untuk penataan dan pengembangan Kawasan tersebut,” terang Luqman Arif.  Sebelum dilakukan penertiban, upaya sosialisasi, pemberian surat peringatan ataupun surat pemberitahuan akan adanya penertiban telah disampaikan kepada para pedagang yang menempati lahan KAI tanpa hak tersebut. Koordinasi serta dukungan dari petugas kewilayahan, baik dari Polri/TNI serta Pemerintah Kota Surabaya juga sudah dilakukan sebelumnya.  ”KAI Daop 8 Surabaya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset negara dan akan terus berkolaborasi dengan kewilayahan dan instansi terkait untuk melakukan upaya dalam menjaga aset perusahaan serta pemanfaatannya,” papar Arif.  Sejak 2012, Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan pembayaran sewa lahan tersebut. PT KAI Daop 8 Surabaya berencana menggunakan lahan itu. Dikonfirmasi, jika lahan itu telah mendapatkan suntikan dana dari investor.

KAI Daop 8 Klaim Tertibkan Aset Tanpa Ikatan Perjanjian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PASAR-TURI-BARU-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Nasib pedagang Pasar Turi tahap III belum jelas. Hingga kini, pedagang belum mendapatkan kepastian tentang rencana pengosongan lahan milik PT KAI yang mereka tempati saat ini.  Kemarin (31/1) anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron mendatangi para pedagang. Buchori mengatakan, pengo-songan lahan itu sudah dua kali ditunda. Seharusnya, kemarin adalah batas akhir pedagang berjualan di aset milik PT KAI itu. ”Saya sudah minta jangan ada penertiban dulu,” tegas Buchori.  Solusinya, pemkot diminta segera mencarikan tempat relokasi. Bisa berupa tempat penampungan sementara agar pedagang bisa kembali berjualan. Hal itu bisa menjadi solusi sebelum dilakukan penertiban oleh petugas.  Bagaimanapun, pedagang memang harus pindah karena area itu milik PT KAI. ”Harus ada solusi. Pedagang punya hubungan hukum dengan pemkot. Karena dulu (pedagang, Red) sewa ke pemkot,” papar Buchori.  Untuk mencapai titik temu, DPRD akan kembali memanggil pihak terkait. Yaitu, pemkot, PT KAI, dan paguyuban pedagang. Harus ada kesepakatan berbagai pihak sebelum dilakukan penertiban.  Rencananya, hearing dilakukan Senin pekan depan. ”Apa pun hasil kesepakatan nanti, saya minta pedagang ikut kebijakan pemkot,” tandas politikus PPP itu.  Muslimah, salah seorang pedagang Pasar Turi tahap III, berharap pemkot memperhatikan nasibnya dan para pedagang lainnya yang berjumlah 97 pedagang aktif. Sebab, dia dan pedagang lainnya merupakan korban kebakaran Pasar Turi. ”Mohon kami tidak ditelantarkan dan ada relokasi untuk kami. Kami serahkan semua ke pemkot,” ujar Muslimah.

Cepat atau Lambat, Pedagang Pasar Turi Tahap III Bakal Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEDAGANG-REL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rapat dengar pendapat atau hearing terkait relokasi pedagang Pasar Turi tahap III di DPRD Surabaya Jumat (20/1) lalu belum membuahkan keputusan. Namun, PT KAI selaku pemilik lahan tetap meminta pemkot segera memindahkan pedagang sebelum 25 Januari. Hal itu menyulut protes dari DPRD Surabaya.  Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, lahan yang kini digunakan pedagang Pasar Turi tahap III harus dikosongkan. Itu sesuai dengan perjanjian sewa tanah yang disepakati pemkot dan PT KAI. ”Teknis pemindahan pedagang kami serahkan ke Pemkot Surabaya,” ucapnya kemarin (22/1).  Pengosongan lahan, kata Luqman, merupakan bentuk penjagaan aset milik perusahaan. Setelah pedagang direlokasi, rencananya PT KAI mencari investor baru untuk mengelola lahan bekas pasar tersebut.  Sementara itu, DPRD Surabaya meminta PT KAI menunda pengosongan lahan Pasar Turi tahap III. Sebab, rapat dengar pendapat antara pemkot, PT KAI, dan pedagang minggu lalu tidak menghasilkan kesepakatan.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menyatakan, hearing relokasi pedagang Pasar Turi tahap III belum rampung. Ada beberapa topik yang harus dibahas lebih detail lagi. Sesuai jadwal, rapat dilanjutkan minggu ini.  Pedagang, lanjut Baktiono, tetap bisa berjualan di lahan itu. PT KAI tidak diperbolehkan memindahkan pedagang sebelum keputusan rapat ditetapkan. ”Dengan pertemuan Jumat lalu di komisi C, deadline pengosongan secara otomatis gugur. Meski PT KAI sebagai pemilik lahan, mereka tidak bisa bersikap seenaknya. Harus ada rekomendasi izin dari kami,” tegasnya.  Rifai, ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Turi tahap III, mengungkapkan bahwa seluruh pedagang masih berjualan seperti biasa. Mereka memilih bertahan karena hearing belum membuahkan keputusan. ”Berdasar rapat memang belum ada kesepakatan. Sehingga kami tetap bertahan,” ucapnya.  Sebagian pedagang yang bertahan kini mulai mendapatkan intimidasi dari oknum. Oknum itu mengaku sebagai kuasa hukum. Tapi, mereka tidak memberitahukan secara pasti kuasa hukum dari pihak mana.  Yang pasti, oknum tersebut meminta seluruh pedagang untuk segera pindah. ”Intimidasi itu terjadi Jumat (20/1), bersamaan ketika para pengurus sedang hearing di komisi C. Kami tetap kompak untuk bertahan sampai benar-benar ada keputusan akhir,” ujarnya.

Polemik Pedagang Pasar Turi III, PT KAI Minta Tetap Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_0447.jpg" alt="TPS Pasar Turi telah rata dengan tanah. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>TPS Pasar Turi telah rata dengan tanah. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi tuntas. Seluruh TPS di blok A, B, hingga C, di Jalan Pasar Turi serta Jalan Dupak Raya menuju ke Jalan Tembaan telah rata dengan tanah.  Pembongkaran TPS Pasar Turi itu dilakukan sejak Selasa (22/3). Pada saat pembongkaran, pemkot menerjunkan lima alat berat. Petugas Satpol PP, BPBD Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub), dan TNI/Polri, juga disiagakan melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas selama proses pembongkaran.  Setelah semua dibongkar, Pemkot Surabaya melakukan pembersihan sisa material bangunan TPS Pasar Turi. Yakni berupa tiang pancang besi, kayu, hingga reruntuhan tembok diangkut menggunakan truk. Material-material itu dibawa ke gudang milik pemkot di kawasan Tanjungsari dan Sememi, Kecamatan Benowo.  Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pengangkutan sisa material bangunan TPS Pasar Turi dibantu petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Pengangkutan material itu sudah dimulai sejak Selasa (22/3) pagi hingga malam. Kemudian dilanjutkan kembali pada Rabu (23/3) pagi.  ”Karena memang ini jalurnya kalau pagi sampai jam 7 malam padat. Sehingga kita tidak ingin mengganggu lalu lintas, makanya kita laksanakan malam hari. Karena Jalan Dupak Raya kan termasuk jalur padat menuju ke kota,” kata Eddy ditemui di sela kegiatan pembongkaran pada Rabu (23/3).  Eddy menyebutkan, pembersihan material bongkaran ditargetkan selesai sebelum 28 Maret. ”Kalau sampai bersih seluruhnya diperkirakan sebelum 28 Maret, kita upayakan sudah clear semua,” ujar Eddy.  Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, setelah dibongkar dan dibersihkan, eks TPS Pasar Turi akan digunakan sebagai akses jalan menuju ke Pasar Turi Baru. Pemkot Surabaya juga melakukan penataan estetika di kawasan tersebut.  ”Setelah ditata nanti arus lalu lintas di kawasan Jalan Pasar Turi dan sekitarnya bisa lancar. Secara estetika juga akan ditata,” ujar Irvan.  Dia juga menambahkan, saluran di kawasan Jalan Pasar Turi akan dilakukan normalisasi. Hal itu diharapkan dapat mencegah genangan di kawasan Jalan Semarang.  ”Nanti pembuatan saluran baru melingkar di sisi luar Pasar Turi Baru. Termasuk saluran sekunder untuk collecting dengan saluran yang di Dupak. Jadi itu nanti bisa mengurangi genangan di Jalan Semarang,” terang Irvan.

Tempat Penampungan Pedagang Pasar Turi Selesai Dibongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220321-WA0020.jpg" alt="Surat Edaran di Pasar Turi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Surat Edaran di Pasar Turi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Turi mulai dikosongkan hari ini (21/3). TPS juga mulai dibongkar menjelang pembukaan atau re-opening Pasar Turi Baru pada Selasa (22/3).  Sejak pagi, pedagang mulai membereskan barang-barangnya. Pedagang membawa barang-barang dagangannya masuk stan di dalam pasar.  Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya .M Awaludin Arief menyebut, sosialisasi telah dilakukan bersama petugas dari Satpol PP.  ”Kami bersurat kepada pedagang, kami melakukan sosialisasi kepada pedagang,” kata Awaludin.  Untuk pembongkaran TPS itu, dua unit alat berat disiagakan di seberang Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Bila TPS telah kosong dari pedagang, bangunan TPS akan diratakan.  Awaludin menyebut sejak kemarin, petugas membantu sejumlah pedagang memasukan barang ke karung. Di area luar TPS di Jalan Tembaan, petugas dan pedagang bergotong-royong menggotong puluhan karung ke beberapa unit truk.  Pengosongan dan pembongkaran TPS sebelumnya sudah disosialisasikan pemkot. Beberapa cara telah ditempuh, seperti menempel surat edaran hingga woro-woro secara langsung melalui petugas Satpol PP.  Pada surat edaran Nomor 511.2/4603/436.7.14/2022 yang ditujukan kepada pedagang memuat 3 poin utama.  Berikut isi surat edaran tersebut: <ol> 	<li>Seluruh pedagang TPS Pasar Turi Surabaya yang telah memiliki stan di Pasar Turi Baru untuk segera mengambil kunci di PT Gala Bumi Perkasa dan segera memindahkan barangnya ke dalam stan di Pasar Turi Baru.</li> 	<li>Pemerintah Kota Surabaya akan memfasilitasi armada untuk:</li> 	<li>Membantu memindahkan barang dari TPS Pasar Turi ke dalam stan di Pasar Turi Baru.</li> 	<li>Membantu pedagang memindahkan barangnya dari TPS Pasar Turi ke tempat domisili atau lokasi di luar Pasar Turi Baru dalam wilayah Kota Surabaya.</li> 	<li>TPS Pasar Turi Surabaya akan dilakukan pembongkaran pada 21 Maret 2022.</li> </ol>

Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Turi Dikosongkan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PASAR-TURI-BARU2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pendataan pedagang Pasar Turi lama yang kini berjualan di tempat penampungan sementara (TPS) dimulai Senin (17/1). Petugas gabungan diterjunkan dalam kegiatan itu. Mereka menyisir seluruh lantai dan setiap blok bangunan semipermanen tersebut.  Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskumdag) Pemkot Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menyampaikan, tujuan pendataan itu adalah pengecekan ulang. Sebab, data milik pemkot dengan kondisi riil di lapangan berbeda.  ”Dari data yang ada di kami, jumlah pedagang di TPS tercatat ada 1.128 pedagang. Di TPS sudah banyak yang kosong. Mereka sudah masuk ke dalam gedung baru. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.  Menurut Yos, lebih dari separo pedagang yang dulu berjualan di TPS sudah masuk ke gedung baru. Sedangkan yang masih bertahan di TPS berkisar 200 penjual. Lewat pendataan tersebut, diskumdag meminta pedagang yang belum pindah segera menempati Pasar Turi Baru. ”Tempatnya sudah ada, siap untuk digunakan,” jelasnya.  Sesuai dengan rencana, pendataan pedagang TPS berjalan selama tiga hari. Menurut Yos, setelah pendataan, mau tidak mau pedagang yang masih bertahan harus pindah. Dia berharap pedagang mematuhi kebijakan pemkot tersebut.  Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sidharta Praditya Revienda Putra menambahkan, pendataan merupakan bagian dari percepatan penyelesaian masalah Pasar Turi. Sebab, beberapa tahun belakangan, pemkot dan investor, PT Gala Bumi, berseberangan. ”Nah, inilah bentuk penyelesaian masalah itu, sinkronisasi dan kroscek data riil di lapangan,” ucapnya.  Proses tersebut juga berkaitan dengan perjanjian build operate transfer (BOT) antara pemkot dan PT Gala Bumi Perkasa. Dia memastikan perjanjian awal tidak perlu direvisi lagi. Hanya, isinya disesuaikan. Seperti jumlah pedagang yang disesuaikan dengan pendataan terakhir. Dengan begitu, operasional dan pemindahan pedagang dari TPS tidak memakan waktu lama.  ”Memang keinginan pemkot dan pedagang adalah hak pakai stan itu kembali. Pembahasan selanjutnya setelah semua data terkumpul dan sinkron,” paparnya.

Waktu Tiga Hari, Semua Pedagang di TPS Wajib Masuk ke Pasar Turi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kios-warisan-keluarga-terpaksa-gulung-tikar_m_.jpg" alt="Kondisi akses masuk Pasar Turi Baru yang lengang tanpa ada satupun kendaraan yang melintas" width="100%">
<figcaption>Kondisi akses masuk Pasar Turi Baru yang lengang tanpa ada satupun kendaraan yang melintas</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Suatu pagi, Santoso, 40, terlihat menikmati sarapan pagi di kantin lantai 4 Pasar Turi Baru Surabaya. Di sebelah makanan yang disantapnya, ada secangkir kopi hitam. Sesekali dia menyesap kopi yang uapnya masih tampak menyembul ke atas. Kopi hitam itu pahit. Rasa pahitnya sama dengan suasana hati Santoso. Dia harus rela usahanya untuk menyambung hidup di Pasar Turi, tinggal kenangan belaka. "Saya di sini hanya untuk melihat-lihat kios saya yang lama," katanya kepada JawaPos.com. Bagi hidup Santoso dan keluarganya, Pasar Turi memang punya ikatan sejarah panjang. Dulu, sang ayah punya stan pakaian di Pasar Turi lama.&nbsp;"Saya masih ingat suka ke sini waktu pulang sekolah. Jualannya memang nggak pernah sepi," ceritanya. Setelah itu usahanya berkembang dengan menempati stan di Pasar Turi baru. Sayangnya, sejak terbakar, kondisi pasar turi makin tidak menentu. Ayah Santoso memilih menutup kios tersebut. "Setelah buka akhirnya saya yang menempati jadi pedagang tetapi tetap sepi," lanjutnya. Santoso mengaku, sudah sejak beberapa tahun lalu menutup kiosnya. Tempat usahanya itu berada di lantai tiga. Santoso terpaksa gulung tikar karena tidak ada satupun pembeli yang mampir ke kiosnya. "Bayangkan, pendapatan saya waktu itu (sebelum tutup) sampai nol rupiah," ucapnya blak-blakan. Santoso menuturkan, dirinya dulunya berjualan aneka gerabah. Awalnya, pada tahun pertama,omzetnya masih lumayan. "Kalau awal awal memang masih lumayan. Mungkin wktu itu ada promo, tapi setelah promosi habis jadi sepi," tambahnya. Setelah ditutup, Santoso mengembalikan kiosnya kepada pengelola. Kini, kios itu sudah ada yang menempati. Meskipun kondisinya setali tiga uang, tetap sepi. "Kalau sekarang mau menempati tinggal bilang ke manajemen minta kunci dan bisa dibuka. Tetapi siapa yang mau beli," tambahnya.  Santoso berharap agar Pemkot Surabaya mau peduli dengan nasib pedagang Pasar Turi. Dia mengusulkan, Pemkot untuk menutup Tempat Penampungan Sementara (TPS) "Karena kalau ada kiosnya (di TPS) jadi kayak nggak buka. Padahal, kami kan sudah lama ada," pungkasnya.

Kios Warisan Keluarga Terpaksa Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/konflik-berkepanjangan-pedagang-pasar-turi-wadul-ke-khofifah_m_209855.jpeg" alt="Calon gubernur Jawa Timur nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa melanjutkan kegiatan navigasi programnya ke Pasar Turi lama di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Surabaya, Jumat (4/5)." width="100%">
<figcaption>Calon gubernur Jawa Timur nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa melanjutkan kegiatan navigasi programnya ke Pasar Turi lama di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Surabaya, Jumat (4/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur Jawa Timur nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa melanjutkan kegiatan navigasi programnya ke&nbsp;Pasar Turi lama di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Surabaya, Jumat (4/5). Dalam kesempatan ini Khofifah menyampaikan komitmennya untuk&nbsp;memfasilitasi penyelesaian permasalahan para pedagang Pasar Turi lama, dengan kontraktor dan Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu disampaikan Khofifah setelah mendengar keluh kesah para pedagang yang mengaku&nbsp;telah 12 tahun&nbsp;bertahan di TPS.&nbsp; Para pedagang ini mengaku telah membeli stand Pasar Turi Baru, namun masih juga diminta membayar pungutan di luar kontrak.&nbsp; "Ini bukan hanya infrastrukturnya, karena ini TPS. Jadi harus dikembalikan hak mereka yang dulu memiliki stand di Pasar Turi dan terbakar. Rasanya harus segera dikomunikasikan. Mereka ini harus segera menempati stan barunya, mereka ini pemilik stand di Pasar Turi yang terbakar. Harus dikembalikan kepada hak dasar mereka," kata Khofifah. Mantan Menteri Sosial (Mensos) periode 2014-2018 ini mengatakan, nantinya akan mengumpulkan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kota Surabaya dan investor untuk membuka kembali kontrak yang ditawarkan sebelumnya. "Jadi renegosiasi harus dilakukan, membuka kembali kontrak kontrak itu, dan melihat kembali apa yang sebetulnya menjadi keputusan kontrak saat itu dilakukan," imbuhnya.&nbsp; Sementara itu, Ketua Himpunan Pasar-Pasar Turi (HPP), M. Taufik mengakui, jika para pedagang sedianya telah membayar stand sebesar 80 persen. Namun, seiring berjalan waktu, ada pungutan lain yang harus dibayar, agar bisa menempati stand di Pasar Turi baru tersebut, salah satunya adalah pajak, tetapi oleh investor tidak disetorkan ke negara. Selain itu, tambah Taufik, para pedagang juga diminta pembayaran sertifikat strata title, padahal Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan, bahwa tidak ada sertifikat tersebut.&nbsp; "Pedagang sudah membayar 10 persen, terus pedagang ditarik PBHTP 5 persen, tidak disetorkan ke negara. Untuk sertifikat itu ditarik 10 juta, bahkan bisa lebih. Loh, disini negara tidak hadir," katanya.&nbsp; Khofifah sendiri, menjadi satu satunya calon Gubernur yang berkunjung dan mendengarkan keluh kesah para pedagang Pasar Turi di TPS, meskipun sebelumnya, juga ada Wali kota Surabaya. Dengan kunjungan ini, para pedagang tidak hanya memberikan doa dan dukungan terhadap mantan Menteri Sosial ini. Taufik juga berharap, Khofifah bisa memfasilitasi penyelesaian Pasar Turi lama yang terkatung katung puluhan tahun.&nbsp; "Mudah mudahan dengan Bu Khofifah ini, ini bisa menjembatani, bisa menyelesaikan masalah Pasar Turi," harapnya.&nbsp;

Konflik Berkepanjangan, Pedagang Pasar Turi Wadul ke Khofifah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pedagang pasar turi

Berita Terkini