<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/IiHQS5fj3AY91m5pJMz6TRJ9WuXd0OhtwcxaO7QB-1335290323.jpg" alt="Ilustrasi rokok elektrik vs rokok konvensional. (EDGE Vaping)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok elektrik vs rokok konvensional. (EDGE Vaping)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta kembali memanas, setelah munculnya larangan untuk memajang rokok di lapak pedagang. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo untuk menunda penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) KTR. Aturan teknis yang merupakan turunan dari Perda Nomor 7 Tahun 2025 ini dinilai bakal mencekik ekonomi rakyat kecil. Terutama, poin mengenai larangan memajang produk rokok di kios atau lapak pedagang yang dianggap memberatkan. Ali Mahsun menekankan bahwa para pedagang kecil tidak bisa berubah dalam semalam. Menurut dia, memajang barang dagangan adalah hak dasar pedagang untuk bertahan hidup di tengah persaingan ekonomi yang ketat. Menurut dia, pemberlakuan Perda KTR DKI Jakarta tidak serta merta membuat warung kelontong rakyat atau PKL langsung berhenti memajang rokok di kios atau lapak jualannya. Butuh waktu bagi mereka untuk melakukan penyesuaian. "Memajang produk jualannya adalah bentuk keberpihakan pada UMKM. Maka, lahirnya Pergub jangan sampai mengubah substansi itu dengan memunculkan sanksi," tegas Ali, Senin (16/2). Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan bahwa aturan KTR tidak boleh mengganggu roda ekonomi UMKM. Namun, menurut Ali, jika Pergub tersebut nantinya malah memuat sanksi berat bagi pedagang yang memajang rokok, hal ini akan menjadi langkah mundur. Berdasarkan data APKLI, ada sekitar 1,1 juta pedagang kecil di Jakarta yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Mulai dari warung kelontong, pedagang asongan, hingga PKL. "Peraturan ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan rakyat kecil yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian lokal," ujar Ali. Lebih lanjut, Ali mencurigai adanya tekanan dari gerakan global anti-tembakau yang hanya melihat dari sisi statistik kesehatan tanpa melirik realita ekonomi di lapangan. Ia mengingatkan bahwa ekosistem tembakau menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang cukai hingga ratusan triliun rupiah. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, aturan yang terlalu kaku dikhawatirkan justru membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan terhadap pedagang. "Kalau dipaksakan sekarang, dikhawatirkan bisa muncul modus baru di lapangan. Aturan teknis bisa saja dimanfaatkan oknum untuk memeras pelaku UMKM. Ini yang kami tidak inginkan," paparnya. Ali meminta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD untuk tidak menutup mata. Ia mendesak agar seluruh elemen pedagang dilibatkan dalam penyusunan aturan teknis ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. "Kalau tidak melibatkan pedagang kecil dan UMKM, yang terjadi hanya penolakan dan kegaduhan. Ini menyangkut isi perut rakyat kecil," imbuh Ali. &nbsp;

APKLI desak Gubernur Pramono tunda Pergub KTR Jakarta. Larangan pajang rokok ancam 1,1 juta pedagang kecil dan picu potensi pungutan liar.

APKLI Desak Tunda Aturan Larangan Pajang Rokok karena Ancam 1,1 Juta Pedagang Kecil di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/Pedagang-Kain-Salman-Toyibi-7JPG-1222192581.jpg" alt="Ilustrasi Pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, aturan yang terlalu ketat justru berpotensi memukul ekonomi rakyat kecil dan memperlebar kesenjangan sosial. Polemik ini muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan Raperda KTR yang terdiri dari 27 pasal dalam 9 bab dan segera menyerahkannya ke Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) untuk proses lanjutan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai kebijakan ini terlalu eksesif dan tidak mempertimbangkan realitas sosial ekonomi warga Jakarta. "Jangan lupa bahwa pedagang kecil merupakan bantalan ekonomi Jakarta. Jika larangan penjualan diterapkan, efek domino negatifnya mencakup turunnya omzet, lesunya daya beli, dan meningkatnya pengangguran terselubung. Kondisi ini bisa menekan stabilitas sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi di tingkat bawah," ujar Rizal. Ia juga menyoroti, pembuat kebijakan seolah mengabaikan fakta bahwa sektor informal dan pedagang kecil adalah tulang punggung ekonomi ibu kota. Menurutnya, larangan yang tidak diimbangi solusi transisi bisa menghantam sumber penghidupan warga. Lebih jauh, Rizal juga memperingatkan soal potensi hilangnya pendapatan daerah hingga 50 persen dari sektor pertembakauan, sebagaimana diakui Pansus DPRD DKI Jakarta. "Jadi, bukan langsung memangkas sumber penerimaan tanpa pengganti yang siap. Oleh karena itu, Ranperda KTR seharusnya mengedepankan keseimbangan antara kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi rakyat," katanya. Ia menilai, Pemprov DKI perlu mengambil langkah transisi fiskal yang gradual, salah satunya dengan memaksimalkan dana Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan. "Raperda KTR DKI Jakarta harus dibahas dengan pendekatan yang adaptif dan proporsional lebih efektif. Yang berfokus pada edukasi dan kawasan publik bebas rokok, namun tetap beri ruang legal bagi usaha mikro agar kebijakan ini inklusif dan tidak menimbulkan eksklusi ekonomi baru," tutur Rizal. INDEF menegaskan, semangat menciptakan lingkungan sehat perlu tetap dijaga, namun tidak boleh mengorbankan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Rizal menilai, Pemprov DKI perlu meninjau ulang Raperda KTR dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. "Jakarta memang perlu kawasan tanpa rokok, tapi jangan sampai niat baik kesehatan publik berubah jadi bumerang bagi ekonomi rakyat," ucapnya. Penolakan terhadap Raperda KTR juga datang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta. Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah APPSI DKI Jakarta Ngadiran menyebut, pasal-pasal pelarangan penjualan rokok akan memperparah kesulitan ekonomi para pedagang pasar. "Saat ini, rata-rata omzet pedagang pasar sudah turun sampai 60 persen. Semua pelarangan dalam Raperda KTR itu sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, asongan, dan lainnya. Kami sebagai wadah pedagang pasar tradisional dan UMKM, minta betul-betul agar pasal tersebut dibatalkan," tegas Ngadiran.

Raperda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta menuai kritik tajam dari kalangan pedagang kecil dan ekonom.

INDEF Peringatkan Raperda KTR DKI Bisa Bunuh Ekonomi Rakyat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/WpsfsP2KU3i3JIH7znvJ6OSbaSUO3WbhVhjwsMKp-1-1698139394.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang kecil menggelar aksi damai menolak finalisasi Raperda KTR di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang kecil menggelar aksi damai menolak finalisasi Raperda KTR di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang kekecewaan datang dari para pedagang kecil di Ibu Kota. Mereka menilai Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta tak mendengarkan aspirasi rakyat kecil. Pasalnya, sejumlah pasal yang dinilai menekan pedagang tetap diloloskan. Mulai dari pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga mencakup warung, lapak PKL, UMKM, dan toko di pasar tradisional, hingga pelarangan penjualan rokok eceran serta kewajiban izin khusus untuk penjualannya. Aspirasi Dianggap Angin Lalu Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016664349/bjorka-klaim-belum-ditangkap-polisi-kini-bocorkan-341-ribu-data-personel-polri">Bjorka Klaim Belum Ditangkap Polisi, Kini Bocorkan 341 Ribu Data Personel Polri</a> Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menuturkan, Pansus KTR seolah menutup mata terhadap jeritan pedagang kecil. "Kami kecewa, aspirasi pedagang kecil tidak didengarkan. Apa yang sudah kami sampaikan dianggap angin lalu. Raperda KTR yang dipaksakan ini akan semakin menindas usaha rakyat kecil," ujar Mukroni, Senin (6/10). Mukroni berharap eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, bisa menjadi penyeimbang dan mempertimbangkan ulang isi draf Raperda sebelum disahkan. Sebab, pasal-pasal tersebut akan berdampak langsung terhadap pedagang kecil. "Kami berharap pada eksekutif sebagai benteng terakhir, sesuai komitmen dan kami menagih janji Pak Gubernur bahwa Raperda ini tidak mengganggu UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, kami akan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh pedagang untuk memastikan langkah ataupun aksi kami berikutnya," tegasnya. Mukroni mengungkap, ekonomi pedagang kecil saat ini memang sedang di ujung tanduk. Hingga pertengahan 2025, tercatat 25 ribu warteg di wilayah Jabodetabek sudah tutup, atau sekitar 50 persen dari total 50 ribu warteg yang sebelumnya beroperasi. Mukroni menyebut, penurunan daya beli masyarakat dan gelombang PHK membuat banyak pedagang merugi dan akhirnya menyerah. "Dengan kondisi tahun ini, pelambatan ekonomi, posisi warteg dilema. Imbas daya beli menurun, konsumen menurun karena PHK terjadi di mana-mana, pabrik-pabrik berguguran. Pedagang warteg dilema, akhirnya memilih tutup," ucap Mukroni. Pedagang Khawatir Beban Bertambah Senada, Ketua Koperasi Merah Putih (Kowamart) Izzuddin Zidan juga mengkritik aturan dalam raperda KTR. Menurutnya, aturan tersebut justru memperparah beban ekonomi pedagang. "Bikin ribet, jadi beban tambahan. Padahal sekarang daya beli menurun, penghasilan pas-pasan, kenapa mesti muncul aturan seperti ini. Kondisi ekonomi masih tidak stabil. Usaha masyarakat belum pulih, jangan ditambah bebannya," ujar Zidan. Zidan juga menyoroti rencana pembentukan satgas penindakan yang menurutnya berpotensi disalahgunakan di lapangan. "Bagaimana nanti implementasinya di lapangan? Akan membuka ruang nego-nego. Ini yang menimbulkan kegelisahan dan beban bagi pedagang. Kami mohon Raperda KTR ini ditunda," paparnya. Pansus Tetap Jalan Terus Meski menuai banyak penolakan, Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta tetap melanjutkan pembahasan dan finalisasi. Wakil Ketua Pansus, Suhaimi, menegaskan bahwa tambahan waktu satu bulan dari pimpinan DPRD hanya digunakan untuk penyempurnaan teknis, bukan membuka kembali pembahasan substansi. "Kalau misalnya dua hari ini selesai, ya sudah selesai. Kita masih diberikan waktu satu bulan, tapi kalau hari ini selesai ya hari ini selesai, kalau besok ya besok selesai. Tambahan waktu itu hanya untuk finalisasi teknis, bukan membuka kembali pembahasan secara substantial," tegas Suhaimi.

Pedagang kecil di DKI Jakarta kecewa terhadap Pansus Raperda KTR yang tidak mendengarkan aspirasi mereka.

Pansus Raperda KTR DKI Dinilai Tak Dengar Aspirasi Pedagang Kecil! Warung dan UMKM Terancam oleh Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Screenshot_2024-12-13-07-18-48-539_comgoogleandroidappsdocs-edit-4093031477.jpg" alt="Area show room Focus Motor Group di Bursa Mobil Mangga Dua Square, Jakarta Utara. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Area show room Focus Motor Group di Bursa Mobil Mangga Dua Square, Jakarta Utara. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Lesunya penjualan mobil baru di Indonesia sepanjang 2025 ternyata menyeret pasar mobil bekas ke jurang yang sama. Bukan hanya pabrikan besar, para pedagang mobil second pun kini harus berjibaku menghadapi turunnya daya beli masyarakat yang kian terasa. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan ritel mobil baru pada Agustus 2025 hanya mencapai 66.478 unit. Meski naik tipis 5,7 persen dibanding Juli, angka tersebut anjlok 13,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi wholesales, penjualan pabrikan ke dealer bahkan terpangkas 19 persen secara tahunan. Akibat tren pelemahan itu, Gaikindo disebut tengah menimbang untuk memangkas target penjualan mobil 2025 yang semula 900 ribu unit. Namun jika pasar mobil baru saja 'menangis', kondisi pasar mobil bekas tak kalah memprihatinkan. Pedagang mobil second di Karawaci, Tangerang, Gerry Akio, mengaku penjualannya nyaris tak bergerak.&nbsp; Bahkan, dalam dua tahun terakhir ia sering menjual dengan margin tipis atau bahkan rugi. &ldquo;Pokoknya sejak ganti Presiden, ganti kebijakan, makin terasa. Sekarang asal duit muter aja udah,&rdquo; kata Gerry. Yang dimaksud 'duit muter' adalah strategi agar stok mobil tidak lama berhenti di garasi. Alih-alih menahan harga tinggi, pedagang lebih memilih melepas mobil meski hanya balik modal atau sekadar menutup biaya operasional. Mobil yang ditawarkan pun lebih banyak di segmen murah. &ldquo;Ya stok kita yang cepat laku aja. Mobil-mobil under Rp 200 atau Rp 100 juta. Kalau yang mahal-mahal nggak berani kita, nggak kemakan pasar,&rdquo; tambahnya. Pedagang lain, Erwin, mengaku situasi serupa dirasakan banyak koleganya. Lemahnya daya beli membuat masyarakat lebih memilih menahan uang untuk kebutuhan pokok ketimbang membeli mobil, baik baru maupun bekas. &ldquo;Ya memang lagi susah. Duitnya nggak ada, masyarakat lebih pilih nahan duitnya atau untuk kebutuhan lain,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, meski suku bunga sudah diturunkan, kebijakan itu tidak cukup untuk mendongkrak permintaan. PHK massal, naiknya angka pengangguran, hingga ketidakpastian kebijakan dan ekonomi membuat pasar semakin hati-hati. &ldquo;Temen kita beberapa sudah ada yang tutup. Nggak kuat udah, kita tutup dah,&rdquo; ungkapnya mencontohkan obrolan dengan sesama pedagang mobil bekas. Upaya promosi juga sudah dilakukan. .ulai dari bundling aksesori gratis hingga layanan salon mobil, juga tak banyak membantu. &ldquo;Coating dan poles kita gratis, kaca film baru, sampai kadang ada yang minta bonus talang air kita kasih, tetap aja sepi,&rdquo; keluhnya. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Taufan Wijaya. Pemilik toko mobil bekas Nadia Motor di Malang, Jawa Timur. Dia mengaku penjualannya menurun sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Tahun ini harus bekerja lebih keras untuk menjual mobil. Penyebabnya adalah situasi ekonomi yang melemah," ungkap dia.&nbsp; Berbeda cerita terdengar dari Focus Motor Group. Agustinus, CEO sekaligus pemiliknya, justru tersenyum lebar saat bicara soal 2025. &ldquo;Kalau global turun, itu betul. Tapi di kami, penjualan justru naik tiap bulan,&rdquo; ujarnya. Stok mereka pun bukan main banyaknya. Ada 700 unit. Terbagi antara Serpong (200 unit), Mangga 2 Square (500 unit), dan PIK 2 untuk mobil sport&mdash;bahkan tak masuk hitungan total. &ldquo;Di bisnis begini, yang kecil mungkin banyak yang rontok. Tapi pemain besar akan bertahan. Kami optimististis sampai 2026 bahkan lebih,&rdquo; tegasnya. (*)

Penjualan mobil baru di Indonesia menurun, mempengaruhi pasar mobil bekas, pedagang kesulitan, daya beli masyarakat melemah.

Pedagang Mobil Bekas Skala Kecil Berdarah-darah, Pemain Besar Tetap Tumbuh

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/pedagang-kecil-556012263.jpg" alt="Ilustrasi pedagang kecil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang kecil</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencatat telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro mencapai Rp 37,31 triliun hingga 28 April 2024 dengan debitur atau pihak penerima kredit tercatat sebanyak 9,95 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyebutkan total biaya yang telah disalurkan itu diberikan melalui 89 penyalur yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan jangkauan sebanyak 510 dari total seluruhnya sebanyak 514 kabupaten/kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Capaian penyaluran pembiayaan ultra mikro per 28 April 2024 capai Rp 37,31 triliun dengan total debitur mencapai 9,95 juta orang," kata Ismed dalam acara media briefing di Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bahwa dari total pembiayaan paling banyak disalurkan di Jawa dengan total mencapai Rp 22,087 miliar yang disalurkan kepada 6,1 juta debitur. Angka itu merupakan 63,8 persen dari total pembiayaan yang disalurkan se-Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, diikuti oleh pembiayaan ultra mikro di Sumatera yang tercatat mencapai Rp 8,408 miliar atau 22 persen mencapai 2,1 juta debitur. Diikuti oleh pembiayaan ultra mikro di Sulawesi yang mencapai Rp 2,339 miliar atau 6,9 dari total debitur nasional mencapai 606.500 debitur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, penyaluran kredit ultra mikro kepada 523.385 debitur di Bali Nusra dengan total pembiayaan mencapai Rp 1,972 miliar atau 5,4 persen. Lalu, di Kalimantan yang telah disalurkan kepada 198.063 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp 772,2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembiayaan untuk 31.342 debitur di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat yang totalnya telah mencapai Rp 130,7 miliar atau 0,3 persen," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pembiayaan ultra mikro ini merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon maksimal Rp 20 juta per orang bagi usaha ultra mikro atau pedagang kecil yang belum mendapat akses perogram pembiayaan dari perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismed menyebut, syarat untuk mendapatkan pembiayaan ultra mikro ini sangat mudah. Debitur hanya perlu memiliki NIK atau KTP elektronik dan tidak sedang menerima kredit program pemerintah atau KUR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013664586/pedagang-kecil-dan-ultramikro-menilai-pasal-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan-bisa-matikan-usaha">Pedagang Kecil dan Ultramikro Menilai Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Bisa Matikan Usaha</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, ada sejumlah karakteristik usaha ultra mikro yang berhak mendapatkan pembiayaan ini, meliputi belum memiliki legalitas usaha (NIB, NPWP) dan sertifikasi produk (PIRT, BPOM, Sertifikasi Halal). Lalu, sebagian besar dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jenis komoditi atau barang yang diproduksi atau yang dijual tidak tetap, atau berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu, serta pengelolaan keuangan pribadi dan keuangan usaha belum dipisahkan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Capaian penyaluran pembiayaan ultra mikro per 28 April 2024 capai Rp 37,31 triliun dengan total debitur mencapai 9,95 juta orang,"

9,95 Juta Pedagang Kecil Terima Kredit Ultra Mikro, Totalnya Hingga April 2024 Capai Rp 37,31 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Sandi-Uno-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menparekraf Sandiaga Uno bersama Kahmipreneur menggelar program bantuan beasiswa untuk 1.000 pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga anak yatim piatu. Program beasiswa ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kebutuhan pendidikan anak-anak.  Awalnya, Sandiaga mengungkapkan bahwa saat program beasiswa ini dibuka, peminatnya begitu banyak. Dari seleksi penerima beasiswa itu, Sandiaga ingin bantuan beasiswa ini tepat sasaran dan dapat bermanfaat.  “Oleh karena itu sekarang kita sedang menghitung secara menyeluruh konfehersif agar beasiswa yang diberikan oleh kami ini tepat sasarannya, tepat manfaatnya dan tepat waktu, itu yang ingin kami lakukan agar beasiswa ini bisa benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” ucap Sandiaga Uno usai acara virtual pemberian bantuan beasiswa bersama Kahmipreneur.  Sandiaga juga yakin bahwa program bantuan gelombang kedua ini bisa memberikan efek yang maksimal untuk para pedagang kecil yang anak-anaknya masih bersekolah. Sebab, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyatakat (PPKM) Level 4 telah berdampak pada ekonomi pedagang kecil. Sandiaga juga menyebut program beasiswa ini akan berlanjut pada gelombang selanjutnya.  “Sebagai langkah gerak cepat karena PPKM Level 4 yang sudah berlangsung lebih dari empat minggu, ini minggu ke-4 yang sangat berat untuk mereka. Oleh karena itu, di gelombang pertama sudah 1.000 beasiswa yang diluncurkan dan setelah itu akan menyusul tiap gelombang,” ucapnya.  Lebih lanjut, Sandiaga mengungkapkan pada saat gelombang pertama tahun 2020 pemberian bantuan beasiswa ini, jumlah peminat naik di tahun 2021. Data ini mengartikan bahwa ekonomi pedagang kecil masih menjadi yang paling Terdampak pandemi Covid-19, terlebih diberlakukan kebijakan PPKM Level 4.  “Jadi tentunya kami harapkan bantuan bisa memberikan rasa simpati, kebersamaan kita dan ini adalah program yang menghadirkan keadilan bagi para pedagang kecil khususnya sekarang yang menghadapi PPKM level 4,” sambung Sandiaga.  Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga menyapa salah satu penerima beasiswa yaitu Septian Hadi, mahasiswa asal Riau. Hadi mengungkapkan dirinya bercita-cita sebagai seorang dosen. “Halo Hadi. Dari mana? Cita-cita nanti mau jadi apa?” tanya Sandiaga Uno. "InsyaAllah saya mahasiswa pertanian saya mau jadi dosen dan praktisi di bidang agroteknologi pak," jawab Hadi.  Total kuota beasiswa yang diberikan yaitu untuk 1.000 pelajar yang sudah diseleksi dari 34 provinsi. Dengan sasaran dari penerima beasiswa ini adalah pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan anak yatim karena terdampak pandemi Covid-19.  Sedangkan para pelajar yang layak mendapatkan beasiswa ini difokuskan untuk para pelajar dari anak pedagang kecil, belum tersentuh bantuan, terdampak pandemi Covid-19 serta aktif belajar secara virtual selama pandemi Covid-19.

Menparekraf Sandiaga Uno Beri Beasiswa Anak Para Pedagang Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/MISI-DAGANG2.jpg" alt="Pencanangan program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampin" width="100%">
<figcaption>Pencanangan program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur menjadi pilot proejct program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program tersebut diimplementasikan di 147 lembaga keuangan desa (LKD) dari 522 yang ada di Jawa Timur .  Operasionalisasi BUMDesMa ini nantinya akan mengelola dana bergulir sebesar Rp 1,7 triliun. Bumndesma sendiri merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd).  Pencanangan dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.  "Saat ini UU Cipta Kerja menyatakan Badan Usaha Milik Desa memiliki status badan hukum tersendiri. Legalitas ini membuka ruang musyawarah antar desa di setiap kecamatan untuk membentuk BUMDesMa. Lantas, UPK eks PNPM bisa mengisi posisi unit usaha dalam BUMDesMa itu. Ini transformasi kelembagaan, memastikan kepemilikan publik atas dana bergulir tetap terjaga,” kata Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar dalam sambutannya.  Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya mengapresiasi penuh program Bumdesma dan akan mendukungnya. Khofifah berharap, semua pelaku usaha termasuk pedagang di pasar di desa-desa dapat terfasilitasi oleh lembaga keuangan sehingga tidak terjerat oleh rentenir saat membutuhkan pembiayaan usaha.  Khofifah memaparkan, hingga saat ini di Jawa Timur sendiri terdapat sebanyak 522 UPK dengan jumlah dana bergulir yang dikelola sebanyak lebih dari Rp 1,7 Triliun. Seluruh UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberikan manfaat kepada lebih dari 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).  “Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK diantaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 Miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 Miliar pada tahun 2019,” imbuhnya.  Menurut Khofifah, dengan transformasi menjadi Bumdesma, maka perkembangan dana bergulir lebih terjamin. Pun, demikian dengan kepastian hukum dari sisi kelembagaan.  Di Jatim, lanjut dia, juga telah terbentuk 6.080 BUMDesa dengan beragam unit usaha diantaranya usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan modal kerja yang dikelola sebesar Rp. 193,8 miliar dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 miliar.  Bergulirnya keuangan di desa itu juga dijalin kerjasama dengan perbankan, PT Pos Indonesia, PT Mitra BumDesa Nusantara (MBR), Pertamina, dan Perguruan Tinggi. Di Jatim, BUMDesa juga menjadi mitra lumbung pangan dalam menyediakan bahan kebutuhan pangan dengan harga murah.

Jawa Timur Jadi Pilot Project Lembaga Keuangan Desa BUMDesMa Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/menipis-RT.jpg" alt="MENIPIS: Stok sembako dari Malaysia mulai berkurang di beberapa toko eceran setelah diterapkannya aturan baru sesuai PP nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan./ENAL/RADAR NUNUKAN" width="100%">
<figcaption>MENIPIS: Stok sembako dari Malaysia mulai berkurang di beberapa toko eceran setelah diterapkannya aturan baru sesuai PP nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan./ENAL/RADAR NUNUKAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi. Terutama kelompok usaha kecil menengah (UKM). Mereka kehilangan pembeli karena pelanggan harus bertahan di rumah saja.  Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) Sharmila, mengaku sangat khawatir dan prihatin dengan yang dialami masyarakat pemilik usaha warung kecil. Selama ini mereka sangat bergantung dari pelanggan yang berada di lingkungan sekitar.  Sejak mewabahnya virus korona para pelanggan warung kecil itu relatif jarang berbelanja. Jarangnya para pelanggan warung kecil itu berlanja karena anjuran tetap di rumah saja.  Menurut dia, masyarakat dihadapkan dengan situasi dilematis. Masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Di sisi lain, mereka harus memehuni kebutuhan hidup dan sembako sehari-hari. Tak sedikit yang kemudian memilih berbelanja online di retail-retail besar atau supermarket.  "Lalu siapa yang akan berbelanja di warung kelontong tradisional yang belum terakses tekhnologi digital itu?" keluh Sharmila di Jakarta, Senin (30/3).  Founder SAHARA Sembako itu menyadari, imbauan di rumah saja yang diserukan pemerintah tidak salah. Sebab, itu salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan virus korona yang begitu cepat di tengah masyarakat.  Oleh sebab itu, Sharmila mengajak masyarakat untuk sama-sama memberdayakan warung sembako kecil.  Apalagi Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki tengah menyiapkan stimulus pada UMKM, termasuk warung-warung kecil. Dia berharap program itu terlaksana sesegera mungkin.  Dengan stiulus itu dapat menjadi harapan bagi pelaku usaha warung kecil di permukiman. "Kami berharap untuk warung-warung binaan Sahara Sembako bisa diikutsertakan," pintanya.

Pedagang Kecil Paling Merasakan Dampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/nikmat-kopi-liong-bulan-khas-bogor-hanya-dijual-ke-pedagang-kecil_m_169925.jpeg" alt="Lili, kerabat pemilik Kopi Liong Bulan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di lingkungan pabrik Kopi Liong Bulan, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>Lili, kerabat pemilik Kopi Liong Bulan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di lingkungan pabrik Kopi Liong Bulan, Senin (20/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Brand kopi khas Bogor, Liong Bulan, belakangan hangat menjadi bahan perbincangan. Hal itu setelah tutupnya salah satu distributor kopi legendaris tersebut, di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor. Tapi pabrik Kopi Liong, di kawasan Bintang Mas, Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sampai saat ini masih beroperasi. Seperti apa kondisinya? Dua lapis pagar besi membentengi bagian depan bangunan pabrik Kopi Liong Bulan di Nanggewer. Lapis pertama, pagar berjeruji besi. Lapis kedua, pagar besi yang tertutup rapat nyaris tanpa celah. Dari luar, bangunan pabrik tampak cukup luas dengan pepohonan rindang memayungi. Senin (20/11), Radar Bogor (Jawa Pos Group) mengunjungi kawasan pabrik peracik kopi turun-temurun dari almarhum Linardi, sejak tahun 60-an itu. Di balik pagar, tampak bangunan menyerupai rumah berada di tengah dikelilingi taman dan pohon rindang. Suasana sejuk begitu terasa sejak memasuki halaman. Dari depan, rumah terlihat sepi seakan tidak ada aktivitas di dalamnya. Setelah berada di dalam, barulah terlihat puluhan pekerja mengemas kopi dengan bungkus bergambar naga dan bulan sabit. Lili, kerabat pemilik Kopi Liong, menyambut Radar Bogor. Dia mengatakan, hingga kini pabrik tersebut masih memproduksi dan mendistribusikan Kopi Liong Bulan ke sejumlah distributor di Kota dan Kabupaten Bogor. Distributor di Pasar Anyar, kata Lili, ada proses penggilingan kopi. Sehingga banyak orang beranggapan di sana distributor terbesar dan penjual satu-satunya Kopi Liong Bulan. Perempuan berparas oriental itu mengatakan, pemilik toko distributor di Pasar Anyar masih kerabat dekat pemilik Kopi Liong Bulan. Musabab tutupnya toko itu lebih karena sang pemilik sakit dan tak ada penerus usaha distributor kopi. &rdquo;Memang begitu. Tapi di sini kami masih produksi sampai sekarang,&rdquo; kata Lili. Namun Lili mengakui, produksi Kopi Liong tidak sejaya dulu. Dengan mempekerjakan kurang lebih 50 karyawan wanita, jumlah bungkus kopi yang diproduksi tak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Satu dari sejumlah kebiasaan yang masih dipegang teguh merek ini adalah, manajemen tetap hanya mendistribusikan kopi ke distributor utama dan kecil. Mereka menolak menjual Kopi Liong ke toko modern atau swalayan. &rdquo;Mengapa tidak ke swalayan, karena kami tidak ingin ribet. Harus mengantar, nanti hasil penjualannya juga kami ambil lagi ke sana, kayaknya berat saja,&rdquo; tuturnya. Biar penjualan Kopi Liong Bulan terasa kecil, menurut Lili yang penting kopi khas Kota Hujan itu tersebar di seluruh Bogor. Kepala bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Asep Saepulloh, membenarkan produksi kopi Liong Bulan menurun. Data yang dimilikinya jumlah produksi yang tadinya kurang lebih 100 kilogram menjadi rata-rata hanya 50 kilogram per hari. Menurut Asep, faktor menurunnya produksi disebabkan persaingan pasar, terutama dengan perusahaan-perusahaan besar dengan produk serupa. &rdquo;SDM-nya juga sangat terbatas. Karena perusahaan ini perusahaan keluarga. Generasi keluarga banyak yang berprofesi di bidang lain,&rdquo; bebernya. Kemarin, Wali Kota Bogor Bima Arya juga sempat menyambangi pabrik tersebut. Meski di luar wilayahnya, Bima mengaku penggemar Kopi Liong Bulan, dan turut mendukung usaha tersebut tetap berjalan. Bima juga sempat melihat bagaimana proses produksi di pabrik rumahan itu dan berbincang dengan para karyawan. Terlepas dari itu, salah seorang anak penerus Kopi Liong, Sherly Fausta, sempat membantah kabar Kopi Liong berhenti beroperasi. Dalam sebuah postingan di akun Facebooknya, Sherly mengaku Kopi Liong Bulan masih beroperasi hingga saat ini. &ldquo;Memang benar toko itu tutup, namun itu hanyalah salah satu agen, bukan pabriknya. Kita masih akan terus produksi kopi yang berkualitas utk para pecinta kopi, khususnya daerah Bogor dan Depok,&rdquo; ujarnya melalui akun Facebook.

Nikmat! Kopi Liong Bulan Khas Bogor Hanya Dijual ke Pedagang Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tendanya-megah-tak-mungkin-mereka-pedagang-kecil_m_135782.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari raya Idul Fitri pedagang parsel musiman semakin menjamur menawarkan barangnya. Hanya saja mereka berjualan kerap mengganggu ketertiban lalu lintas, karena berjualan di pinggir. Seperti yang terdapat di bibir Jalan Pegangsaan Timur, tepatnya di depan Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Keberadaan pedagang parsel membuat lalu lintas semakin macet. Sehingga mereka ditertibkan petugas gabungan. Kepala PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Pusat, Rahmat Effendi mengatakan, dikerahkan petugas gabungan lantaran tingkat kerawanan yang dinilai cukup tinggi di daerah tersebut. "Hampir sekitar 300 orang kami terjunkan. Karena memang kerawanannya tinggi, masyarakat tadi juga sedikit histeris," kata Rahmat seperti diberitakan Rmoljakarta (Jawa Pos Group), Rabu (7/6). Rahmat menuturkan, sebetulnya pedagang parsel telah difasilitasi di pihak Kecamatan Menteng, yakni di Pasar Kembang Cikini dan di Jalan Penataran dekat Tugu Proklamasi. Namun mereka tetap saja menggelar lapak di pinggir jalan. Sementara, Camat Menteng Paris Limbong menambahkan, di dua tempat tersebut kini terdapat 60 pedagang sudah direlokasi. Sedangkan 20 orang lainnya tetap membandel dan malah mendirikan tenda besar, Selasa (6/6) malam kemarin. "Sudah ada tempatnya, kami siapkan, tapi yang 20 pedagang ini nggak mau. Kami hanya menjalankan aturan bahwa tidak bisa trotoar digunakan untuk berdagang, apalagi kalau tendanya besar dan permanen," ujar Paris. Tenda yang didirikan pedagang, dinilai Paris cukup megah. Dia menduga oknum pedagang itu pedagang besar yang berusaha mencari keuntungan berkali-kali lipat menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Tendanya besar, kalau pedagang kecil gak akan mampu bayar tenda sebagus itu. Mereka (pedagang) itu ada bosnya dan bukan pedagang baru, orang lama yang itu-itu saja dari tahun ke tahun," pungkasnya. (awr/rmol/iil/JPG)

Tendanya Megah Tak Mungkin Mereka Pedagang Kecil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pedagang kecil

Berita Terkini