<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/pemkot-batu-3252872162.jpg" alt="Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai (kedua kiri) pada saat meninjau pembongkaran pasar relokasi di sisi luar Stadion Brantas, di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (16/4/2024). ANTARA/HO-Prokop" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai (kedua kiri) pada saat meninjau pembongkaran pasar relokasi di sisi luar Stadion Brantas, di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (16/4/2024). ANTARA/HO-Prokop</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":12z" class="ii gt"> <div id=":12y" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Kota Batu sedang mempersiapkan pemindahan ribuan pedagang kaki lima (PKL) yang telah terverifikasi dari Stadion Brantas ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu.</p> <p>Melansir ANTARA, Minggu (21/4), menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, sekitar 1.057 pedagang akan dipindahkan ke pasar tersebut karena area stadion akan direvitalisasi menjadi pusat olahraga di Kota Wisata Batu.</p> <p>"Kebutuhan untuk relokasi pedagang sangat mendesak, dikarenakan area stadion segera direvitalisasi untuk dijadikan kawasan pusat olahraga di Kota Wisata Batu," kata Aries.</p> <p>Pedagang akan ditempatkan sesuai dengan zona yang telah ditentukan, seperti area makanan basah, makanan kering, makanan siap saji, dan non-pangan. Mereka juga akan diberikan los berukuran 1x2 meter.</p> <p>Jam operasional pedagang akan dibatasi mulai pukul 22.00 hingga 07.00 WIB, dan diharapkan mereka mematuhi aturan ini tanpa mengganggu aktivitas pasar pada siang hari.</p> <p>Pemerintah Kota Batu akan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar aturan, demi menjaga kenyamanan bersama di Pasar Induk Among Tani.</p> <p>Dengan bergabungnya pedagang pasar pagi, Pasar Induk Among Tani Kota Batu akan dapat beroperasi 24 jam, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan sektor perdagangan lokal.</p> <p>"Tujuannya untuk kenyamanan bersama semua yang beraktivitas di Pasar Induk Among Tani. Baik pedagang maupun pembeli, seperti masyarakat Kota Wisata Batu maupun wisatawan," katanya.</p> <p>"Kita berharap perekonomian Kota Wisata Batu tumbuh berkembang tidak hanya sektor pariwisata tapi juga sektor perdagangan yang akan berdampak bagi masyarakat kota Batu," tambahnya.</p> <p>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu telah merencanakan pemindahan pedagang pasar pagi pada tanggal 6 Mei 2024. Saat ini, mereka masih menyiapkan tempat berdagang untuk para pedagang.</p> <p class="class-paragraph">Pasar tersebut didanai sebesar Rp 166 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan konsep tiga lantai. Lantai pertama akan digunakan sebagai area basah, lantai dua untuk area kering, dan lantai tiga untuk tempat kuliner dan kantor.</p> <p>Pasar ini terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, dengan 1.716 kios dan 914 los, mampu menampung hingga 2.630 pelaku usaha atau pedagang.</p> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":146" class="hq gt">***</div>

Pemerintah Kota Batu sedang mempersiapkan pemindahan ribuan PKL dari Stadion Brantas ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu.

 Siap-siap! Pemkot Batu Akan Pindahkan PKL dari Stadion Brantas ke Pasar Among Tani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/serambi-ampel-2242757491.jpg" alt="Pedagang Serambi Ampel jajakan kuliner di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pedagang Serambi Ampel jajakan kuliner di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengumumkan pembukaan Serambi Ampel di area Pegirian sebagai wadah bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Wisata Religi Ampel.</p> <p>Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), menurut Dewi Soeriyawati, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkodag) Kota Surabaya, sekitar 250 pedagang telah direlokasi ke Serambi Ampel, yang direncanakan akan dibagi menjadi dua titik strategis, baik di dalam maupun di luar area perimeter.</p> <p>"Masuk di dalam dan di luar tapi masih dalam perimeter," ujar Dewi Soeriyawati, Minggu</p> <p>Dari jumlah tersebut, 161 pedagang telah dipindahkan ke Serambi Ampel, sementara 89 pedagang lainnya dipindahkan ke area parkir bus di kawasan wisata Ampel. Pedagang tersebut berasal dari berbagai kecamatan, seperti Semampir, Pabean Cantikan, dan Simokerto, dengan jumlah yang berbeda-beda.</p> <p>&ldquo;Dari Kecamatan Semampir ada 138 pedagang, Pabean Cantikan 78 pedagang, dan 34 pedagang dari Simokerto," ungkap Dewi.</p> <p>Dewi telah menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan para pedagang di tempat baru tersebut, sesuai dengan komitmen Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan wisata religi tersebut.</p> <p>"Sif-sifan, pagi sama malam, karena kan kita harus memasukkan semua," katanya.</p> <p>Dia berharap bahwa Serambi Ampel dapat membuat kawasan Wisata Religi Ampel menjadi lebih teratur dan nyaman bagi pedagang serta wisatawan.</p> <p>"Semoga dengan merelokasi para pedagang ini menjadikan kawasan Wisata Religi Ampel menjadi lebih tertata," terangnya.</p> <p>Saat ini, Dinkopdag sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menanggapi keluhan dan laporan dari pedagang dan wisatawan, termasuk masalah bau yang menyengat. Mereka juga berencana untuk menggelar kegiatan yang dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap tempat tersebut.</p> <p class="class-paragraph">"Masalah ini segera kami tangani. Sekaligus menggelar kegiatan untuk meramaikan tempat ini," jelas Dewi.</p> <p>Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menyelesaikan 100% pembangunan Serambi Ampel agar dapat menampung seluruh PKL.</p> <p>"Kalau keinginan mereka masih berjualan di luar sampai hari raya, sebelum tempat itu siap ditempati," paparnya.</p> <p>Dia juga meminta Dinkopdag memberikan waktu selama Ramadhan kepada para pedagang untuk berjualan di pinggir Jalan KH Mas Mansyur pada malam hari.</p> <p>Namun, setelah pembangunan Serambi Ampel selesai, Lutfiyah menekankan pentingnya pemkot untuk secara tegas relokasi para pedagang ke tempat baru tersebut.</p> <p>"Tempat yang baru ini pedagang mengatakan masih sepi karena belum dikenal oleh masyarakat. Jadi, PR (pekerjaan rumah, Red) kita SWK Serambi Ampel ini harus diramaikan. Kami mendorong adanya inovasi. Nanti setelah tuntas kita minta Pemkot tegas merelokasi dan seluruh PKL ini bersedia," pungkasnya.&nbsp;</p>

Sekitar 250 pedagang telah direlokasi ke Serambi Ampel, yang direncanakan akan dibagi menjadi dua titik strategis.

Upaya Pemkot Surabaya Relokasi PKL ke Serambi Ampel, 250 Pedagang Telah Menempati Kawasan Tersebut

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JLS-Trenggalek-3484504315.jpg" alt="Jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek (Radar Tulungagung)" width="100%">
<figcaption>Jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek (Radar Tulungagung)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":19h" class="ii gt"> <div id=":1a9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Permasalahan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek hingga saat ini belum juga selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Radar Tulungagung (Jawa Pos Group), Minggu (11/2), permasalahan tersebut padahal sudah lama disinggung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Gus Ipin tersebut, seperti dilansir dari laman Pemkab Trenggalek pada Jumat (24/11/2023) lalu, mengeluhkan tempat usaha yang mulai menjamur di sisi selatan JLS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan lebih lanjut, Bupati Trenggalek tersebut tidak melarang masyarakat atau Perhutani untuk membangun kerjasama usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, apabila tempat usaha tersebut berdiri di sekitar JLS Trenggalek, tentu akan menutup keindahan pantai, teluk, hingga rerimbunan hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal yang menjadikan kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri adalah adanya pemandangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Trenggalek juga menyampaikan, kalau di jalur JLS saya sudah bilang ke perhutani jangan sampai view ke pantai tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaupun harus membuka kerjasama yang ada di sepanjang jalan, harus berada di sisi utara jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014148796/persoalan-pkl-di-jls-trenggalek-belum-rampung-ini-pesan-penting-bupati-mochamad-nur-arifin">Persoalan PKL di JLS Trenggalek Belum Rampung, Ini Pesan Penting Bupati Mochamad Nur Arifin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan di sisi Selatan yang menghadap ke pantai," ujarnya saat peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan e-retribusi pasar pada Jumat (24/11/2023) .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sampai saat ini penertiban PKL di JLS Trenggalek masih begitu sulit karena banyaknya pedagang yang masih membuka lapak di lahan Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pihak Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Trenggalek tidak memiliki wewenang untuk menertibkan PKL yang berada di wilayah Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi kalau yang di sisi luar jalan ini bukan kewenangan satpol PPK, karena yang punya asetnya adalah Perhutani," terang Kepala Satpol PPK Trenggalek, Habib Solehudin pada Rabu (7/2/2024)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, PKL memang telah memiliki perjanjian tersendiri dengan pihak Perhutani sehingga mereka tidak serta merta berjuang di wilayah tersebut. Maka, satpol PPK harus berkoordinasi lagi dengan pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Solehudin juga menegaskan bahwa pihaknya akan siap membantu pihak Perhutani dalam sosialisasi dan penerbitan PKL di sekitar JLS Trenggalek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014148796/persoalan-pkl-di-jls-trenggalek-belum-rampung-ini-pesan-penting-bupati-mochamad-nur-arifin">Persoalan PKL di JLS Trenggalek Belum Rampung, Ini Pesan Penting Bupati Mochamad Nur Arifin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya koordinasi yang baik, dirinya berharap penertiban PKL di JLS dapat berjalan lebih efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal pihaknya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para PKL yang beroperasi di bahu JLS sejak 28 Januari lalu sesuai arahan Bupati Trenggalek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menjaga ketertiban dan keamanan, Bupati Trenggalek juga mengatakan bahwa JLS merupakan Million Dolar View sehingga sangat disayangkan apabila pemandangan di kawasan tersebut harus tertutup oleh PKL yang tidak tertib.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1a1" class="hq gt">***</div>

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang mengeluhkan tempat usaha yang mulai menjamur di sisi selatan JLS.

Persoalan PKL di JLS Trenggalek Belum Rampung, Bupati Mochamad Nur Arifin Beri Pesan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/JLS-1934078655-2-1-3678329539.jpg" alt="Pedagang kaki lima (PKL) dikawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung." width="100%">
<figcaption>Pedagang kaki lima (PKL) dikawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong>&nbsp;&nbsp;Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk menertibkan dan mengindahkan jalanan Jalur Lintas Selatan (JLS).</p> <p style="font-weight: 400;">Berbarengan dengan itu juga berbagai respon penolakan mencuat dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) disana yang terkena imbas penertiban dan relokasi.</p> <p style="font-weight: 400;">Padahal, baru beberapa waktu lalu PKL di JLS Tulungagung tepatnya di Kecamatan Kalidawir telah di tertibkan oleh tim dari Pemerintah Kecamatan Kalidawir, Polsek, Danramil, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kades.</p> <p style="font-weight: 400;">Dari penertiban yang dilakukan pada Rabu (10/1) tersebut, sebanyak 63 warung liar telah direlokasi ke tempat baru. Sebanyak 10 warung lainnya masih berdiri (dikonfirmasi sebelum pukul 12.00 WIB, pada Rabu (10/1)).</p> <p style="font-weight: 400;">Namun, hal itu agaknya tak berlangsung lama. Sebab, masih ada saja PKL yang bandel dan tetap berjualan di tepi jalan JLS Tulungagung di Kecamatan Kalidawir, yang lokasinya dekat dengan pantai Sine.</p> <p style="font-weight: 400;">Seperti dalam sebuah video unggahan instagram Radar Tulungagung (JawaPos Grup), memperlihatkan PKL yang nekat berjualan di wilayah tersebut dengan menggunakan mobil pribadi serta pengunjung yang datang silih berganti.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013773225/pemkab-mulai-godok-pembangunan-jalan-sirip-jls-tulungagung-untuk-permudah-akses-warga-anggaran-yang-diusulkan-fantastis">Pemkab Mulai Godok Pembangunan Jalan Sirip JLS Tulungagung untuk Permudah Akses Warga, Anggaran yang Diusulkan Fantastis!</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Yang membuat epik adalah, kenyataan bahwa video tersebut diambil pada Sabtu (13/1), tepat tiga hari saja setelah penertiban dilakukan oleh Satpol PP Tulungagung bersama Perhutani KPH Blitar pada Rabu (10/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Kondisi miris ini tentu sangat membahayakan para pengguna jalan disana. Pasalnya, jika dilihat lebih jelas, jarak antara PKL tersebut dengan aspal jalan sangatlah berdekatan.</p> <p style="font-weight: 400;">Video tersebut sontak membuat warganet geleng-geleng kepada. Beragam komentar pun turut memenuhi postingan tersebut. Salah satunya seperti aku instagram @baht***, yang menyetujui adanya penertiban yang dilakukan pemerintah.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya hal tersebut jelas sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. &ldquo;Bahaya poll. Setuju ditertibkan saja min. Menghindari kecelakaan lalulintas,&rdquo; tulis @baht***.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, akun instagram @tauf*** pun turut menyayangkan keberadaan PKL di JLS Tulungagung yang dapat mengganggu pengguna jalan. &ldquo;Kui bahaya seandaine tiba-tiba mobil atau motor pecah ban nyeleot&rdquo; tulisnya.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

PKL nekat berjualan di JLS Tulungagung tepatnya di Kecamatan Kalidawir, dengan menggunakan mobil pribadi.

Polemik PKL di JLS Tulungagung Semakin Memanjang, Kali Ini Jalanan Pantai Sine Terkena Imbasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/PKL-JLS-3198672665.jpg" alt="View laut tertutup oleh PKL di JLS Tulungagung." width="100%">
<figcaption>View laut tertutup oleh PKL di JLS Tulungagung.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berencana untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung yang berada di wilayah Kecamatan Besuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, rencana penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung itu ternyata menuai polemik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disebabkan karena mayoritas Pedagang Kaki Lima (PK5) di Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung enggan untuk dipindah ke tempat relokasi, karena mereka ragu dengan rencana relokasi yang mereka anggap masih belum jelas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Kepala Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Supirin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memperdulikan Pemkab yang berniat menertibkan lapak para pedagang yang berada di JLS Tulungagung tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, bangunan semipermanen atau permanen yang sudah berdiri di tempat itu merupakan media untuk meningkatkan perekonomian warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bangunan yang sudah berdiri itu tidak mungkin untuk dibongkar. Yang jelas warga kami yang perekonomiannya sudah terangkat masa akan dihilangkan," ungkap Supirin seperti dikutip dari Radar Tulungagung (Jawa Pos Group) pada Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau nanti Pemkab tetap melakukan upaya eksekusi di Besuki, kami tidak akan memperdulikannya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013733063/kades-keboireng-dan-pkl-jls-tulungagung-kompak-tolak-rencana-relokasi-begini-tanggapan-pj-bupati">Kades Keboireng dan PKL JLS Tulungagung Kompak Tolak Rencana Relokasi, Begini Tanggapan PJ Bupati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supirin juga menyebutkan bahwa mayoritas pemilik lapak di JLS Tulungagung itu tidak bersedia dipindahkan karena konsep relokasi yang masih belum jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pemilik lapak juga masih mempertanyakan perihal tempat relokasi, termasuk seperti apa mekanisme yang akan terjalin antara pemilik lapak, Pemkab Tulungagung dan Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu terdapat sekitar 53 pemilik lapak JLS di Keboireng yang mengikuti pertemuan untuk membahas rencana relokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supirin mengungkapkan bahwa mereka semua menolak untuk direlokasi dan ingin tetap berdagang di tempat yang mereka tempati sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau istilahnya itu kalau lokasinya belum ditentukan dan hanya wacana saja, sedangkan warga kita sudah ditertibkan duluan. Kalau begitu kan kami belum siap," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supirin mengungkapkan bahwa penolakan tersebut khusus warga yang mendirikan bangunan di pinggir JLS Tulungagung, serta berada di lahan milik Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supirin juga menyebutkan bahwa bangunan yang didirikan pemilik lapak dianggap tidak menggangu lalu lintas karena berada di luar jalan ataupun bahu jalan JLS Tulungagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013729259/hingga-13-januari-kemarin-rute-terbaru-damri-via-jls-belum-tersedia-di-damri-apps">Hingga 13 Januari Kemarin, Rute Terbaru Damri via JLS Belum Tersedia di Damri Apps</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, warga dan Pemdes Keboireng masih ingin ada sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terjalin dengan Perhutani sebagai pemilik lahan. Dimana surat-surat pengajuannya sudah dikirimkan sejak bulan Oktober 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pengajuan surat kerjasama tersebut, Supirin menyebutkan bahwa pengajuannya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya PKS, para pemilik lapak di JLS ini berharap tidak akan ada penertiban atau relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung sehingga mereka tetap bisa berjualan di bangunan yang sudah mereka dirikan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memohon kepada Pemkab Tulungagung untuk bisa menoleransi warga yang sudah membangun dan mulai meningkat perekonomiannya ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Toh sebenarnya ini juga tidak mengganggu pemandangan dan tidak mengganggu jalan," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai hal tersebut, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan bahwa pihaknya sudah pasti akan menertibkan bangunan di bahu jalan JLS Tulungagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu mengingat kondisi yang menurutnya membahayakan pengendara, serta melanggar aturan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013728028/nikmati-keindahan-jls-malang-berikut-rekomendasi-5-pantai-yang-wajib-dikunjungi">Nikmati Keindahan JLS Malang, Berikut Rekomendasi 5 Pantai yang Wajib Dikunjungi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk pedagang yang berdiri di luar bahu jalan, di atas lahan Perhutani, itu nantinya masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Tulungagung telah berupaya untuk melakukan relokasi yang rencananya sudah ada tiga titik lokasi yang saat ini dalam proses izin ke Perhutani untuk tempat relokasi para pedagang di JLS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya kami pilihkan lokasi yang viewnya bagus. Nanti bisa ditata bangunan-bangunanya yang seragam disana supaya bagus," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menambahkan bahwa setelah semua proses selesai, tim yang dibentuk untuk menangani permasalahan PKL di JLS akan menyampaikan konsep kerjasama, serta mekanisme relokasi ke para pedagang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rest area sebagai tempat relokasi sedang kota proses. Tujuan relokasi ini tentu agar bangunan-bangunan yang berdiri di JLS Tulungagung ini tidak merusak view," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Rencana penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung tuai polemik.

Dianggap Belum Jelas, Mayoritas Pedagang Kaki Lima di JLS Tulungagung Menolak Ditertibkan ke Tempat Relokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/20231231_021110_0000-1015885087-2146318064.jpg" alt="View laut Selatan tertutup oleh pedagang kaki lima di JLS Tulungagung masuk Kecamatan Besuki." width="100%">
<figcaption>View laut Selatan tertutup oleh pedagang kaki lima di JLS Tulungagung masuk Kecamatan Besuki.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Sudah direncanakan dan dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung,&nbsp;penertiban serta relokasi&nbsp;pedagang&nbsp;kaki lima (PKL) pada Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung dikabarkan masih urung dilakukan hingga sekarang.</p> <p style="font-weight: 400;">Pasalnya, mayoritas pedagang di JLS Tulungagung tepatnya di wilayah Kecamatan Besuki itu ogah-ogahan untuk dipindah dari tempatnya berjualan saat ini. Alasannya, mereka masih ragu dengan rencana relokasi yang dianggap masih belum jelas itu.</p> <p style="font-weight: 400;">Seolah membenarkan para PKL itu, Dilansir Radar Tulungagung (JawaPos Grup), Kepala Desa Keboireng, Kecamatan Besuki,&nbsp;Supirin turut&nbsp;menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memperdulikan rencana Pemkab untuk menertibkan lapak yang ada pada&nbsp;JLS Tulungagung&nbsp;wilayah Kecamatan Besuki.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, bangunan semi permanen atau permanen yang sudah berdiri itu merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan perekonomian warganya.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Jadi kalau nanti Pemkab tetap melakukan upaya eksekusi di Besuki, kami tidak akan memperdulikannya,&rdquo; sambungnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Supirin mengungkap, dirinya tak bersedia jika harus menghilangkan perekonomian warganya yang sudah mulai terangkat sejak adanya JLS Tulungagung itu.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013729259/hingga-13-januari-kemarin-rute-terbaru-damri-via-jls-belum-tersedia-di-damri-apps">Hingga 13 Januari Kemarin, Rute Terbaru Damri via JLS Belum Tersedia di Damri Apps</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Bangunan yang sudah berdiri itu tidak mungkin untuk dibongkar. Yang jelas warga kami yang perekonomiannya sudah terangkat masa akan dihilangkan,&rdquo; ungkap Supirin.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu, Supirin pun mengaku bahwa dirinya akan menolak tegas terkait rencana relokasi Pemkab.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebab, konsep relokasi yang ditawarkan Pemkab menurutnya masih belum jelas dan detail itu.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal itu dapat dilihat dari, masih banyaknya pemilik lapak yang mempertanyakan dimana tempat relokasi yang dimaksud itu.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, seperti apa mekanisme yang terjalin antara pemilik lapak, Pemkab Tulungagung ataupun Perhutani.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 53 pemilik lapak JLS di Keboireng yang ikut pertemuan untuk membahas rencana relokasi tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Supirin mengungkap, mereka semua sebenarnya sudah menolak untuk direlokasi dan masih ingin berdagang di tempatnya yang sekarang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kalau istilahnya itu kalau lokasinya belum ditentukan dan hanya wacana saja, sedangkan warga kita sudah ditertibkan duluan. Kalau begitu kan kami belum siap,&rdquo; paparnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013728028/nikmati-keindahan-jls-malang-berikut-rekomendasi-5-pantai-yang-wajib-dikunjungi">Nikmati Keindahan JLS Malang, Berikut Rekomendasi 5 Pantai yang Wajib Dikunjungi</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Lebih lanjut Sopirin menjelaskan bahwa, penolakan itu datang khusus warga yang mendirikan bangunan di pinggir JLS Tulungagung yang merupakan lahan milik Perhutani.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, bangunan yang mereka dirikan tidak mengganggu lalu lintas. Sebab, posisi bangunan berada di luar jalan ataupun bahu jalan JLS Tulungagung.</p> <p style="font-weight: 400;">Disisi lain, warga dan Pemdes Keboireng pun masih mempertanyakan terkait arahan untuk pengajuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perhutani sebagai pemilik lahan.</p> <p style="font-weight: 400;">Bahkan, surat-surat pengajuannya pun sudah dilayangkan sejak bulan Oktober 2023 yang lalu.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurut Supirin, pengajuan itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia berharap jika PKS sudah terjalin, tidak perlu ada penertiban atau relokasi lagi di JLS Tulungagung.</p> <p style="font-weight: 400;">Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno menegaskan bangunan yang berdiri di bahu jalan JLS Tulungagung ruas manapun sudah pasti akan ditertibkan.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, kondisi itu sangat membahayakan pengendara yang ada. Sedangkan, bangunan yang berdiri di luar bahu jalan diatas lahan Perhutani, menurutnya itu masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013722966/ini-3-kecamatan-yang-jadi-penghubung-jls-blitar-malang-suguhkan-pemandangan-berbeda-bak-lukisan-pepohonan-jati">Ini 3 Kecamatan yang Jadi Penghubung JLS Blitar-Malang, Suguhkan Pemandangan Berbeda Bak Lukisan Pepohonan Jati</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Heru juga menjelaskan bahwa Pemkab telah merancang upaya relokasi, dan sudah ada tiga titik sebagai lokasi penggantinya yang saat ini dalam proses proses izin ke Perhutani sebagai lokasi relokasi para pedagang JLS.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Tentunya kami pilihkan lokasi yang viewnya bagus. Nanti bisa ditata bangunan-bangunanya yang seragam disana supaya bagus</p> <p style="font-weight: 400;">Ia menambahkan, setelah segala prosesnya selesai, tim yang menangani permasalahan PKL di JLS ini akan segera menyampaikan mekanisme relokasi ke para pedagang itu. Termasuk bagaimana konsep kerjasama yang nantinya bisa terjalin.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">&ldquo;Rest area sebagai tempat relokasi sedang kota proses. Tujuan relokasi ini tentu agar bangunan-bangunan yang berdiri di JLS Tulungagung ini tidak merusak view,&rdquo; tutup Heru.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

Penertiban serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) pada Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung sampai saat ini urung dilakukan.

Kades Keboireng dan PKL JLS Tulungagung Kompak Tolak Rencana Relokasi, Begini Tanggapan PJ Bupati