<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/JKT_KDM-DATANGI-KPK_HANUNG-HAMBARA_11122025-9-43000560.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB. Widyanta membantah pernyataan KDM yang menilai kebohongan pedagang es kue viral, Suderajat semata-mata sebagai persoalan moralitas personal. Menurutnya, cara pandang tersebut terlalu menyederhanakan persoalan dan mengaburkan kegagalan negara dalam melindungi warganya secara struktural. &ldquo;Alih-alih memperbaiki sistem dan menjaga mekanisme perlindungan terhadap seluruh warga negara, persoalan-persoalan itu dialihkan ke ruang moral publik. Hingga urban kembali dibebani tanggung jawab atas etis, tentang etika, atas cara ia berkaitan hidup itu,&rdquo; ujar Widyanta saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/1). Dari sudut pandang sosiologi, dia menjelaskan bahwa relasi kuasa yang muncul dalam kasus tersebut justru mencerminkan bagaimana negara gagal hadir secara struktural. Empati publik kemudian berfungsi sebagai pengganti sementara dari tanggung jawab institusional negara, sehingga persoalan menjadi tidak bisa dipandang secara hitam-putih. Menurut Widyanta, ruang publik saat ini telah termeditisasi oleh media dan media sosial yang membentuk apa yang disebut sebagai ekonomi atensi. Dalam kondisi tersebut, viralitas sering kali menggeser fokus dari akar persoalan ke penilaian moral individu. Widyanta menilai fenomena ini sebagai krisis pengelolaan keadilan dalam masyarakat berbasis tontonan. Oleh karena itu, persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi soal mentalitas atau etika personal semata, melainkan harus diarahkan pada cara kekuasaan bekerja, bagaimana media membingkai peristiwa, serta bagaimana publik membangun empati. Widyanta juga menyinggung soal modal simbolik yang muncul dari simpati publik. Dorongan moral untuk membantu kerap menghasilkan dukungan dan donasi, namun dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas ruang publik digital yang sarat atensi. &ldquo;Jadi memang tidak bisa kita menyalahkan si Bapak itu yang tidak jujur. Secara moral bisa saja, tetapi tentu tidak sesimpel itu, karena inilah dinamika sosial ruang publik di era digital,&rdquo; pungkasnya. <h3>KDM Murka Dibohongi Suderajat</h3> Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggebrak meja dan marah kepada pedagang es kue, Suderajat, yang viral usai difitnah dan diintimidasi oknum aparat kepolisian dan TNI karena dituding menjual es berbahan spons. Kemarahan KDM ditengarai karena Suderajat berbohong dalam sejumlah penyataannya. Terbaru adalah terkait dengan tempat tinggalnya yang sebelumnya ia akui masih mengontrak, padahal memiliki rumah sendiri. Ia juga bahkan pernah menerima bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Fakta ini memicu kemarahan KDM yang langsung menggebrak meja dan mempertanyakan kebohongan yang berulang dari Suderajat. Peristiwa itu terjadi saat KDM menggali kebenaran status tempat tinggal Suderajat melalui pertemuan langsung dengan Ketua RW Suderajat. Ia menyatakan bahwa rumah yang ditempati Suderajat adalah rumah sendiri, bukan kontrakan seperti yang selama ini disampaikan. &ldquo;Rumah sendiri, Pak. Tanahnya juga tanah sendiri,&rdquo; ujar Ketua RW Suderajat di hadapan KDM, dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (30/1). KDM yang sejak awal menerima informasi bahwa Suderajat hidup serba kekurangan dan hanya mengontrak rumah, langsung bereaksi keras. Ia menuding Suderajat telah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta. &ldquo;Babeh bilangnya ngontrak, bohong sih! Kenapa bohong terus?&rdquo; kata KDM dengan nada tinggi sambil memperbaiki posisi duduk. &nbsp;

Sosiolog UGM bantah pandangan KDM soal kebohongan pedagang es kue viral. Ia soroti krisis keadilan dan media sosial.

Dedi Mulyadi Kesal Dengan Kebohongan Pedagang Es Gabus Viral, Sosiolog UGM Beri Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/Es-Gabus-Pelangi-1223875547.jpg" alt="Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komandan Kodim (Dandim) 0501/Jakarta Pusat (Jakpus) Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menegaskan bahwa babinsa yang belakangan viral di media sosial (medsos) tidak pernah punya niat merugikan warga. Dia menyatakan, peristiwa melibatkan seorang bhabinkamtibmas dan pedagang es gabus itu berawal dari kesalahpahaman. Penegasan itu disampaikan oleh Kolonel Ahmad dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Rabu (28/1). Dia menyatakan bahwa kesalahpahaman itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pada Senin (26/1), dia bersama beberapa pihak terkait menemui pedagang es gabus di kediamannya yang berada di wilayah Desa Rawa Panjang, Bojong Gede, Bogor. &rdquo;Tidak ada niat sedikit pun untuk merugikan warga. Kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan dengan rakyat. Permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami bersyukur, semuanya dapat berjalan dengan baik,&rdquo; ungkap dia. Menurut Ahmad, kesalahpahaman dan persoalan yang terjadi sudah diselesaikan melalui dialog terbuka. Selain itu, kesalahpahaman diluruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Dia juga menegaskan bahwa sebagai institusi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kedekatan dengan rakyat. &rdquo;TNI AD memastikan bahwa setiap prajurit di lapangan bertugas dengan mengedepankan sikap persuasif, komunikasi yang baik, serta menghormati masyarakat dalam berbagai situasi,&rdquo; ujarnya. Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen perbaikan, Ahmad memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan memperkuat pembinaan satuan serta personel di lapangan. Utamanya dalam hal komunikasi sosial dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Menurut dia, langkah itu dilakukan agar setiap potensi kesalahpahaman dapat dicegah sejak awal. &rdquo;Dan tidak berkembang menjadi isu yang dapat menimbulkan mispersepsi di publik,&rdquo; lanjut dia. Kepada masyarakat di di Jakpus, Ahmad mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan klarifikasi melalui jalur resmi. Dia pun menekankan sinergi dan saling pengertian antara TNI AD dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga suasana yang kondusif, aman, dan harmonis. &nbsp;

Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menegaskan bahwa babinsa yang belakangan viral di media sosial tidak pernah punya niat merugikan warga

Dandim Jakpus Tegaskan Tak Ada Niat Babinsa di Kemayoran Rugikan Pedagang Es Gabus 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/Es-Gabus-Pelangi-1223875547.jpg" alt="Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, turut mengomentari video viral babinsa dan bhabinkamtibmas di Kemayoran. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut dapat dipidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Persisnya pada tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan. Erasmus menyampaikan bahwa dari video viral serta pemberitaan media massa ada beberapa poin. Pertama, tindakan babinsa dan bhabinkamtibmas itu ketika mencegat pedagang es gabus bernama Sudrajat di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Kedua, pengakuan Sudrajat yang merasa telah diintimidasi dan dianiaya oleh aparat. &rdquo;Tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pejabat yang diduga melibatkan setidaknya anggota Kepolisian dan TNI, sepanjang menggunakan kekerasan dan intimidasi, dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP baru. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP tentang Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan,&rdquo; terang dia dalam keterangan resmi pada Rabu (28/1). Menurut aktivis yang akrab dipanggil Eras tersebut, perbuatan pejabat atau aparat memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, terlebih jika tindakan tersebut menimbulkan penderitaan fisik atau mental, dapat dipidana dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dalam peristiwa di Kemayoran, ICJR meyakini telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana. &rdquo;Kehadiran aparat atau pejabat yang tidak berwenang, seperti TNI, serta tindakan pengambilan keterangan dan penggunaan kekerasan oleh aparat Kepolisian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana,&rdquo; imbuhnya. Eras menyatakan bahwa KUHAP melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025, mengatur perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, dia menilai bahwa peristiwa yang terjadi di Kemayoran secara nyata telah melanggar prosedur tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut sangat berbahaya bagi kebebasan dan perlindungan sipil. &rdquo;Maka, berdasarkan catatan di atas, dengan menilai keberlakuan KUHP dan KUHAP baru, ICJR mendorong adanya proses hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi,&rdquo; kata dia. Lebih lanjut, ICJR meminta pemerintah memfasilitasi ganti kerugian dan memberikan perlindungan bagi korban. Yang tidak kalah penting adalah memastikan tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari. Utamanya berkaitan dengan keterlibatan aparat TNI dalam ruang sipil yang melampaui tugas pokok dan fungsi serta tindakan aparat Kepolisian yang bertindak di luar kewenangan dan melanggar hukum. Sebelumnya, dalam rekaman video yang sudah beredar luas di masyarakat, pedagang es gabus itu ditanyai oleh seorang polisi dan seorang tentara. Mereka menuding bahwa es yang dijual oleh pedagang bernama Sudrajat tersebut berbahaya. Namun setelah diperiksa oleh Tim Keamanan Pangan (Security Food) Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh dagangan Sudrajat dipastikan aman dan layak konsumsi. Karena itu, setelah ada kepastian terkait dengan keamanan dagangan tersebut, bhabinkamtibmas dan babinsa yang viral di media sosial itu menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Mereka mengaku keliru karena telah menuding es yang dijual oleh Sudrajat terbuat dari spons dan berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat. &rdquo;Kami bhabinkamtibmas dan babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkwe yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,&rdquo; kata mereka dalam rekaman video klarifikasi yang disampaikan di Aula Polsek Kemayoran pada Senin malam (26/1). &nbsp;

Tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut dapat dipidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

ICJR: Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang Tuding Pedagang Es Gabus Berbahan Spons Bisa Dipidana dengan KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/Es-Gabus-Pelangi-1223875547.jpg" alt="Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan seorang bhabinkamtibmas dan babinsa di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), terhadap pedagang es gabus berbuntut panjang. Meski sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, Propam Polda Metro Jaya tetap turun tangan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Roby Heri Saputra menyampaikan bahwa jajaran Propam sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Pemeriksaan terhadap bhabinkamtibmas Kampung Rawa itu dilakukan untuk memastikan sanksi disiplin terhadap personel yang diduga melanggar aturan. &rdquo;Jadi, Propam sudah melakukan tindakan penyelidikan. Terkait tindak lanjut proses, apalagi sanksi, itu belum bisa kami sampaikan,&rdquo; ungkap dia kepada awak media dikutip pada Rabu (28/1). Roby menyatakan bahwa sanksi untuk bhabinkamtibmas tersebut akan diputuskan oleh Propam. Dia mengakui bahwa bhabinkamtibmas bernama lengkap Aiptu Ikhwan Mulyadi itu sudah memicu kegaduhan publik. Meski niatnya untuk melindungi masyarakat, namun cara yang digunakan oleh personel Polri tersebut menuai kritik dan atensi masyarakat. &rdquo;Dari perbuatannya yang mungkin nanti kalaupun ada salah, Propam bisa membuktikan atau bagaimana hasil pemeriksaannya,&rdquo; ucap dia. Dalam rekaman video yang sudah beredar luas di masyarakat, pedagang es gabus itu ditanyai oleh seorang polisi dan seorang tentara. Mereka menuding bahwa es yang dijual oleh pedagang bernama Sudrajat tersebut berbahaya. Namun setelah diperiksa oleh Tim Keamanan Pangan (Security Food) Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh dagangan Sudrajat dipastikan aman dan layak konsumsi. Karena itu, setelah ada kepastian terkait dengan keamanan dagangan tersebut, bhabinkamtibmas dan babinsa yang viral di media sosial itu menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Mereka mengaku keliru karena telah menuding es yang dijual oleh Sudrajat terbuat dari spons dan berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat. &rdquo;Kami bhabinkamtibmas dan babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkwe yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,&rdquo; kata mereka dalam rekaman video klarifikasi yang disampaikan di Aula Polsek Kemayoran pada Senin malam (26/1). &nbsp;

Tindakan seorang bhabinkamtibmas dan babinsa di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), terhadap pedagang es gabus berbuntut panjang.

Propam Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pelanggaran Bhabinkamtibmas yang Tuding Pedagang Es Gabus Berbahan Spons