<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI tidak ambil pusing terhadap kabar terbaru dari Satria Arta Kumbara. Institusi Militer Indonesia menegaskan, pecatan dari Korps Marinir TNI AL itu sudah bukan lagi prajurit. Sehingga Satria tidak lagi menjadi tanggung jawab TNI.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Satria sudah bukan personel TNI. Kini dia telah desersi dan menjadi desertir TNI. Karena itu, tindak-tanduk Satria tidak lagi dimonitor oleh satuan asalnya.&nbsp; &rdquo;Kan sudah purnawirawan, udah keluar desersi kan. Bukan bagian dari TNI lagi untuk mengawasinya,&rdquo; kata dia pada awak media di Jakarta pada Senin (25/8). Secara tegas, Kristomei menyampaikan bahwa TNI tidak punya kepentingan apapun berkaitan dengan Satria. Sebab, dia sudah menjadi masyarakat sipil. Apapun yang dilakukan oleh Satria saat ini menjadi tanggung jawab sendiri. Bukan lagi urusan TNI, TNI AL, maupun Korps Marinir. &rdquo;Kami kan tidak ada kepentingan lagi karena statusnya sudah dipecat, sudah kembali menjadi masyarakat sipil biasa. Jadi, TNI tidak bertanggung jawab lagi untuk itu,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, mantan prajurit TNI AD bernama Ruslan Buton menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini Satria. Melalui video yang beredar di media sosial, Ruslan menyampaikan bahwa Satria dalam kondisi terluka akibat serangan drone milik Ukraina.&nbsp; Dalam video tersebut, Ruslan menyampaikan bahwa dia sempat berkomunikasi dengan Satria. Berdasar komunikasi terakhir itu, Satria berbagi kabar kepada Ruslan. Satria mengaku dalam kondisi terluka akibat serangan drone. Tidak hanya drone, Ruslan menyebutkan bahwa Satria juga diserang menggunakan mortir.&nbsp; &rdquo;Saya berkomunikasi dengan Satria (Arta) Kumbara melalui chat WA. Dia menyampaikan saat ini sedang dievakuasi karena mendapat serangan drone dan tembakan mortir,&rdquo; kata Ruslan dalam video tersebut. Kabar yang disampaikan oleh Ruslan dibarengi dengan beredarnya sejumlah foto yang menunjukkan kondisi terkini Satria. Dari foto itu tampak kepala Satria sudah diperban. Dia juga kelihatan lemas dan tidak punya daya upaya. Bekas-bekas darah juga tampak pada lilitan perban tersebut. Hingga saat ini, belum ada penjelasan apa pun dari Satria yang biasa disampaikan melalui akun media sosialnya.&rdquo;Satria saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan terjepit, karena sedang terkepung,&rdquo; lanjut Ruslan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mabes TNI menegaskan Satria Arta Kumbara bukan lagi prajurit dan tidak menjadi tanggung jawab TNI setelah desersi.

Pecatan Korps Marinir Satria Arta Kumbara Terluka dalam Pertempuran Rusia Lawan Ukraina, Mabes TNI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/OqUdsiwMRFXzjQHBdGQkZGHF0qy2BniwVSVp5mTq-4249346953.jpg" alt="Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Permohonan Satria Artha Kumbara pulang ke Indonesia menuai banyak respons. Terbaru, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa dalam hal itu Pemerintah Indonesia mengikuti aturan undang-undang (UU) yang berlaku.&nbsp; &rdquo;Sementara kami katakan, langkah yang kami ambil adalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Lodewijk tegas.&nbsp; Penegasan tersebut disampaikan oleh Lodewijk saat diwawancarai oleh awak media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat (25/7). Menurut Lodewijk, yang sudah jelas saat itu adalah perbuatan Satria melanggar aturan. Dia berstatus desertir karena melakukan desersi dari Korps Marinir.&nbsp; Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 6 April 2023 tegas menyatakan bahwa Satria bersalah. Dia mendapat sanksi pemecatan dan hukuman penjara selama 1 tahun. Namun, sampai saat ini yang bersangkutan belum menjalani hukuman tersebut karena putusan dibacakan in absentia.&nbsp; &rdquo;Pertama beliau kan desersi. Kedua, menjadi anggota tentara negara lain. Otomatis sebenarnya itu ya hak kewarganegaraannya hilang. Aturannya bagaimana? Yang bersangkutan ingin kembali tentunya kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Lodewijk menyatakan bahwa, pemerintah hanya menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku. Karena itu, dia tegas menyampaikan bahwa dalam persoalan ini semua pihak harus ikut aturan dan prosedur tersebut. Apalagi Satria hanya bersuara lewat media sosial (medsos).&nbsp; &rdquo;Beliau kan baru ngomong di media sosial, ya. Kita lihat nanti setelah mungkin ada surat resmi kemudian, terutama dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Kami akan monitor terus perkembangannya,&rdquo; ucap Lodewijk.&nbsp;

Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pemerintah mengikuti aturan undang-undang terkait permohonan Satria Artha Kumbara.

Komentari Pecatan Marinir Minta Pulang ke Indonesia, Wamenko Polkam: Kita Ikuti Undang-Undang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pecatan Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, secara terbuka menyatakan bergabung dengan tentara Rusia. Dia terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pencekalan dan urusan keimigrasian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerahkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.&nbsp; &rdquo;Urusan imigrasi dan status yang bersangkutan (Satria Kumbara) dilakukan cek dengan Imigrasi,&rdquo; kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu Roy Soemirat pada Jumat (16/5).&nbsp; Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum, Satria sudah memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan. Namun ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.&nbsp; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa instansi pusat, daerah, ataupun masyarakat harus melaporkan kepada menteri hukum jika mengetahui ada WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan. Selanjutnya, menteri hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud. Meski begitu, TNI AL memutuskan tidak bersurat terkait Satria kepada Kementerian HAM. Sebab, Satria sudah bukan bagian dari TNI AL sejak 2022 lalu. Dia sudah dipecat oleh Angkatan Laut karena desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin dan tanpa keterangan. &rdquo;Tidak bersurat (kepada Kementerian Hukum), karena sudah ada ketetapan hukum (Satria) dipecat atau BTDH,&rdquo; kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta.&nbsp;

Pecatan Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, secara terbuka menyatakan bergabung dengan tentara Rusia.

Pecatan Korps Marinir TNI AL Gabung dengan Tentara Rusia, Kemlu Serahkan Urusan Pencekalan Satria Arta Kumbara kepada Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak menemukan catatan perjalanan Satria Arta Kumbara ke Rusia. Termasuk data mengenai kedatangan mantan prajurit Korps Marinir TNI AL itu. Melalui akun media sosialnya, Satria mengaku sudah bergabung dengan tentara Rusia.&nbsp; Juru Bicara (Jubir) Kemlu Roy Soemirat saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5) menyatakan bahwa instansinya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow. Tujuannya untuk memastikan keberadaan Satria di sana.&nbsp; "Tidak ada data resmi mengenai kedatangan yang bersangkutan ke Rusia yang tercatat oleh KBRI," imbuh Roy.&nbsp; Dengan begitu, besar kemungkinan Satria masuk ke Rusia melalui jalur tidak resmi. Dalam unggahan di media sosialnya, Satria menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan tentara Rusia untuk terlibat dalam peperangan dengan Ukraina. Dia pun mengunggah beberapa potret di medan tempur. Sebelumnya Kementerian Hukum telah menyampaikan keterangan bahwa Satria bisa kehilangan kewarganegaraannya. Dia telah memenuhi syarat tidak lagi berstatus WNI karena bergabung dengan tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa berdasar pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id per 12 Mei 2025, Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.&nbsp; Namun demikian, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang. Supratman menjelaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 23 huruf d dan e menetapkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. "Berdasarkan Undang-undang kita, tidak boleh seorang warga negara Indonesia terlibat atau aktif di militer asing tanpa seizin presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka status kewarganegaraannya hilang," ujarnya.

Kemlu tidak menemukan catatan perjalanan Satria Kumbara ke Rusia, mantan prajurit TNI AL itu mengaku bergabung dengan tentara Rusia.

Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia, Kementerian Luar Negeri Tidak Temukan Data Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/8Cc4fYteaofNyTCFcbJiefI26vTlEd31qEbui00S-1250491192.jpg" alt="Unggahan TikTok @zstorm689 yang memperlihatkan dua identitas Satria Arta Kumbara, berseragam TNI AL dan militer Rusia. (TikTok @zstorm689)" width="100%">
<figcaption>Unggahan TikTok @zstorm689 yang memperlihatkan dua identitas Satria Arta Kumbara, berseragam TNI AL dan militer Rusia. (TikTok @zstorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow terkait dengan keberadaan mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara di Rusia.&nbsp;Juru Bicara (Jubir) Kemlu Roy Soemirat menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5). Dia menyatakan bahwa Mabes TNI AL (Mabesal) telah menyampaikan keterangan mengenai status Satria. Kini yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari TNI.&nbsp; "Yang pasti Mabes TNI sudah keluarkan statement tentang yang bersangkutan. Kami juga terus koordinasi dengan kedubes Indonesia di Moskow, Rusia," ungkap Roy.&nbsp; Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyatakan bahwa Satria Arta Kumbara pernah berdinas di Korps Marinir. Pangkat terakhirnya adalah sersan dua (serda). Dia sempat bertugas di Inspektorat Jenderal (Intjen) Korps Marinir.&nbsp;Kini Satria sudah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat oleh TNI AL. Karir dan penugasannya di Angkatan Laut tamat pada 2022 lalu. Persisnya pada 13 Juni 2022. Satria Arta Kumbara menjadi desersi karena meninggalkan tugas tanpa alasan dan tanpa izin dari satuannya.&nbsp; "Putusan In Absentia Dilmil II-08 Jakarta, yang bersangkutan (dihukum) pidana penjara 1 tahun dan tambahan pidana dipecat berdasarkan putusan perkara dan akta berkekuatan hukum tetap," jelasnya.&nbsp;&nbsp;

Kementerian Luar Negeri memastikan koordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Moskow mengenai mantan prajurit TNI AL, Satria Arta Kumbara.

Pecatan Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia, Kemlu Terus Koordinasi dengan KBRI Moskow

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm"> <div class="relative flex w-full items-center bg-white px-5 py-2.5 dark:bg-black"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> </div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4"> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Hukum &nbsp;Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan segera mencabut status kewarganegaraan Indonesia atas nama Satria Arta Kumbara, seorang warga negara Indonesia yang dilaporkan telah bergabung dengan dinas militer Rusia tanpa izin resmi. Proses pencabutan kewarganegaraan tersebut sedang ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. </div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ra:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &ldquo;Saat ini Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait dengan status kewarganegaraan Saudara Satria Arta Kumbara yang menurut informasi telah bergabung dengan Kedinasan Tentara Rusia tanpa izin Presiden,&rdquo; kata Supratman dikonfirmasi, Selasa (13/5). Menurut Supratman, tindakan Satria Arta Kumbara tersebut telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan e, serta Pasal 31 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. &ldquo;Bergabungnya Saudara Satria ke tentara kedinasan negara asing tanpa seizin Presiden secara hukum mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini bukan semata pilihan pribadi, tetapi telah melanggar ketentuan perundang-undangan,&rdquo; tegasnya. Kementerian Hukum, lanjut Supratman, telah meminta Kementerian Luar Negeri, khususnya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, untuk segera menyampaikan laporan resmi kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara. &ldquo;Kami telah menginstruksikan agar KBRI di Moskow segera memverifikasi informasi dan menyampaikan laporan resmi kepada kami sebagai dasar administratif untuk proses pencabutan kewarganegaraan,&rdquo; ujarnya. Proses ini, akan dilakukan berdasarkan tata cara dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Permenkumham No. 47 Tahun 2016. &ldquo;Semua proses akan dijalankan sesuai ketentuan. Kami harus pastikan semua langkah dilakukan secara administratif, transparan, dan berdasarkan hukum positif Indonesia,&rdquo; urai Supratman. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mentolerir keterlibatan warga negaranya dalam institusi militer asing tanpa persetujuan resmi negara. &ldquo;Ini menyangkut integritas dan kedaulatan negara. Kewarganegaraan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Ketika warga negara dengan sadar melanggar hukum seperti ini, maka negara pun berhak untuk mengambil tindakan tegas,&rdquo; pungkas Supratman. </div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mencabut status kewarganegaraan seorang Marinir yang bergabung dengan militer Rusia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Akan Cabut Status Kewarganegaraan Marinir yang Gabung Militer Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang desertir bernama Satria Arta Kumbara membuat geger warganet. Pecatan Korps Marinir TNI AL itu secara terang-terangan mengaku ikut bergabung dalam operasi militer Rusia. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai hal itu sebagai peringatan keras bagi negara, khususnya TNI sebagai kesatuan yang pernah membawahi Satria. &nbsp; &rdquo;Kasus ini adalah peringatan keras bahwa dalam era keterbukaan informasi dan konflik global yang kian kompleks, loyalitas, disiplin, dan kehormatan militer Indonesia tidak hanya diuji di medan latihan dan operasi dalam negeri. Tetapi, juga dalam dinamika global yang membutuhkan ketegasan sikap negara,&rdquo; kata Co-Founder ISESS Khairul Fahmi, Sabtu (10/5).&nbsp; Menurut Fahmi, jika kasus Satria tidak segera ditangani oleh negara, akan berpotensi menciptakan efek domino. Misalnya bermunculan eks prajurit TNI lainnya, baik pensiunan maupun desertir, yang merasa bahwa jalan menjadi kombatan asing adalah opsi karir yang sah.&nbsp; &rdquo;Tanpa beban moral, hukum, maupun risiko sanksi negara,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Tidak hanya itu, dengan munculnya Satria, Fahmi yakin publik pun bertanya-tanya. Apakah pecatan Korps Marinir TNI AL itu satu-satunya mantan prajurit dan WNI yang ikut dalam operasi militer asing sebagai tentara bayaran. Menurut dia, kasus Satria juga menunjukkan adanya potensi kasus serupa yang luput dari pantauan negara.&nbsp; &rdquo;Langkah preventif harus segera diperkuat. Negara perlu memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit purnawirawan dan individu yang keluar dari TNI karena pelanggaran seperti desersi. Penegakan hukum terhadap desersi juga tidak boleh berhenti di administrasi internal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Fahmi menilai perlu ada penegakan konsekuensi pidana dan pengawasan lintas kementerian. Termasuk koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN), jika ada potensi keterlibatan individu dalam aktivitas militer asing dan konflik di luar negeri. Dia bahkan mendorong pemerintah segera memberi sanksi tegas kepada Satria. Yakni berupa pencabutan kewarganegaraan. Sebab, hal itu bisa dilakukan jika yang bersangkutan benar-benar secara aktif terlibat dalam aktivitas militer negara lain tanpa izin dari presiden dan negara.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Desertir Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, bergabung dengan militer Rusia, ISESS memberikan peringatan bagi TNI dan negara.

Viral Pecatan Marinir TNI AL Ikut Operasi Militer Rusia, ISESS: Peringatan keras bagi Negara

pecatan Marinir TNI AL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pecatan Marinir TNI AL

Berita Terkini