<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/Screenshot_2026-01-17-22-05-58-056_cominstagramandroid-edit-3824513178.jpg" alt="Eks personel Polda Sumut Bripda Muhammad Rio bergabung dengan tentara Rusia. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Eks personel Polda Sumut Bripda Muhammad Rio bergabung dengan tentara Rusia. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bergabungnya Bripda Muhammad Rio menjadi tentara bayaran di Rusia tidak terjadi serta merta. Menurut Polda Aceh, personel Satuan Brimob tersebut sempat melakukan pelanggaran kode etik, desersi, hingga akhirnya kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan bahwa pelanggaran kode etik dilakukan oleh Rio saat menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan. Dia berselingkuh hingga nikah siri. Akibatnya Rio kena sanksi demosi selam 2 tahun. Tidak hanya itu, sejak 8 Desember 2025, Rio tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas. Tindakan itu dilakukan tanpa keterangan yang jelas. Sehingga dia bersatu desersi. Setelah menghilang nyaris satu bulan, pada 7 Januari 2026, dia mengirim pesan WhatsApp kepada beberapa rekannya. Dalam pesan tersebut, Rio mengakui bahwa dirinya sudah mengikuti rangkaian seleksi untuk bergabung dengan tentara Rusia. Dia juga mengungkap bonus dan gaji bulanan yang diperoleh setelah bergabung dan menjadi bagian angkatan bersenjata Rusia untuk memerangi Ukraina. &rdquo;Kami telah mengantongi sejumlah bukti berupa foto dan video, data paspor, serta data penumpang pesawat,&rdquo; ungkap Joko. Berdasar data tersebut, Polda Aceh mengungkapkan bahwa Rio melakukan perjalanan dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG) pada 18 Desember 2025. &rdquo;Kemudian melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Pudong menuju Bandara Internasional Haikou Meilan (HAK) pada 19 Desember 2025,&rdquo; jelasnya. Karena itu, pada Kamis (8/1) telah dilakukan proses penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta permintaan pendapat dan saran hukum. Sehingga Polda Aceh langsung dilaksanakan Sidang KKEP pertama secara in absentia dan sidang KKEP kedua pada Jumat (9/1) di ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh. Bripda Muhammad Rio dikenakan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 4 huruf a dan e serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. &nbsp; &rdquo;Dengan putusan sidang berupa sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Secara akumulatif, yang bersangkutan telah satu kali disidang KKEP atas kasus perselingkuhan, kemudian 2 kali disidang KKEP atas kasus desersi dan dugaan keterkaitan dengan tentara Rusia. Artinya, yang bersangkutan telah 3 kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH,&rdquo; papar dia. (*)

Polda Aceh ungkap perjalanan Bripda Muhammad Rio dari Indonesia ke Rusia usai desersi dan kena sanksi PTDH. Simak fakta lengkapnya

Sudah Kena Sanksi PTDH, Polda Aceh Ungkap Perjalanan Bripda Muhammad Rio dari Indonesia hingga Sampai di Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/20240819_165356-3064761638.jpg" alt="Satnarkoba Polresta Barelang, di Kota Batam, Kepulauan Riau. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Satnarkoba Polresta Barelang, di Kota Batam, Kepulauan Riau. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak tujuh&nbsp;anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Barelang yang terlibat penyisihan barang bukti narkoba sabu-sabu seberat satu&nbsp;kilogram (kg) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat (PDTH) oleh majelis hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Propam Polda Kepri. &rdquo;Iya benar hasil keputusan sidang komisi kode etik Polri dijatuhkan sanksi PDTH,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandara Arsyad seperti dilansir dari Antara di Batam. Perwira menengah Polri itu menyebut sidang etik terhadap 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang itu digelar dari 30 Agustus sampai awal September. Dari 10 orang tersebut, tiga perwira telah disidang etik terlebih dahulu. Yakni mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, bersama dua jajarannya Iptu SE dan Ipda FA. Pada 5 September, melalui Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, diketahui ketiganya dijatuhkan sanksi PTDH. Sementara itu, sidang etik untuk tujuh&nbsp;anggota Satnarkoba Polresta Barelang lain sedang berproses hingga kabar putusan etik baru diketahui. &rdquo;Hasil sidang KKEP terhadap ke-10 pelanggar&nbsp;kode etik profesi Polri 30 Agustus sampai awal September 2024,&rdquo; ujar Pandra. Mantan Kabidhumas Polda Lampung itu menyebut, ke 10 pelanggar KKEP tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto pasal 13 huruf e Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 13 huruf e disebutkan pelanggarannya melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Terkait apakah ketujuh pelanggar KKEP itu mengajukan banding sama seperti tiga perwira lainnya, Pandra menyebut masih berproses. &rdquo;Masih menunggu apakah para terperiksa pelanggar kode etik Polri menerima putusan, atau mengajukan proses memori banding,&rdquo; ujar Pandra. Ketujuh bintara yang dijatuhkan sanksi PTDH, yakni Aiptu WRK, Bripka JG, Bripka RM, Bripka JS, Bripka AC, Bripka AT, dan Brigpol. MR.

tujuh anggota Satnarkoba Polresta Barelang yang terlibat penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg dijatuhi sanksi PDTH oleh majelis hakim KKEP

Tujuh Anggota Satnarkoba Polresta Barelang Dijatuhi Sanksi Etik PTDH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-2-1231113410.jpg" alt="Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, Propam Polri perlu mempertimbangkan penjatuhan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKPB Achiruddin Hasibuan. Pasalnya, mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut itu diduga terlibat penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap seorang mahasiswa berinisial KA. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01569496/segera-ceraikan-istri-virgoun-ingin-berbakti-ke-ibu-dan-kakaknya">Segera Ceraikan Istri, Virgoun Ingin Berbakti ke Ibu dan Kakaknya</a> Sahroni menduga, AKBP Achiruddin terlibat karena kasus tersebut sempat terhenti empat bulan sejak kejadian pada Desember 2022.&nbsp; "Saya yakin pasti ada dugaan campur tangan dari AKBP Achiruddin sehingga kasus penganiayaan oleh anaknya ini sempat mandek sampai 4 bulan. Sang ayah jelas terlibat," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (29/4). Sahroni menilai, pertimbangan PTDH itu untuk menjaga agar kepercayaan Polri yang sedang meningkat tidak kembali merosot.&nbsp; "Saya minta Propam Polri pertimbangkan untuk berikan sanksi terberat berupa PTDH. Jangan sampai karena kasus oknum arogan dan tidak tahu batasan seperti ini, kepercayaan publik kepada Polri yang tadinya terus meningkat, malah kembali merosot," ucap politisi Fraksi Partai Nasdem ini. Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra telah mencopot AKBP Achirudin Hasibuan sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Pencopotan itu dilakukan usai dirinya diperiksa Propam karena membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa.&nbsp; Selain itu, Achiruddin juga disanksi penempatan khusus (patsus). AKBP Achirudin Hasibuan juga ditempatkan ke dalam tahanan khusus Propam Polda Sumut. AKBP Achiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. Sementara itu, anak AKBP Achiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan itu masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. (*) &nbsp;

Ahmad Sahroni menilai, Propam Polri perlu mempertimbangkan penjatuhan sanksi terberat berupa PTDH terhadap AKPB Achiruddin

Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Polri Pertimbangkan Sanksi PTDH Terhadap AKPB Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211123-WA0019-1.jpg" alt="Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pecat seorang anggota Satlantas Polresta Pontianak, Brigadir Dwi Yandi. Dia dipecat karena kasus pencabulan anak di bawah umur.  Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Andi Herindra mengatakan, upacara pemberhentian tidak hormat (PTDH) dilakukan pada Senin (22/11) menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor Kep/523/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap personel Polresta Pontianak Kota atas nama Brigadir Dwi Yandi.  ”Diberhentikannya personel Polresta Pontianak Kota tersebut sudah melalui proses cukup panjang melalui sidang kode etik profesi Polri dengan keputusan PTDH,” ujar Andi Herindra.  Dia menjelaskan, Brigadir Dwi Yandi dipecat karena telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf B, pasal 10 huruf (F), dan pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat 1 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.  Dia juga menyampaikan bahwa tidak ada pimpinan yang menginginkan kehilangan anggotanya apalagi melalui proses PTDH. Namun karena pertimbangan dan keputusan pimpinan, serta sebagai langkah konkret komitmen Polri untuk menegakkan hukum kepada siapa saja termasuk kepada anggota yang melakukan tindak pidana.  ”Tindakan tegas ini harus dilakukan,” ujar Andi Herindra.  Sebagai pimpinan tertinggi di Polresta Pontianak Kota, Andi mengingatkan, kepada semua personel Polresta Pontianak untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.  ”Ini saya harap adalah kejadian terakhir, jangan sampai ada lagi anggota yang di-PTDH. Sebagai insan penegak hukum, kita dituntut untuk selalu berbuat yang terbaik kepada masyarakat, menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, bukan sebagai pelaku pelanggaran, bahkan tindak pidana,” ucap Andi Herindra.  Kasus pencabulan oleh Dwi Yandi berawal dari salah seorang pelanggar lalu lintas (perempuan melanggar lalu lintas), kemudian dibawa ke pos polisi. Kemudian korban dibawa ke hotel dan terjadilah pencabulan. Korban belakangan diketahui masih status anak di bawah umur.

Polda Kalbar Pecat Polisi di Pontianak karena Kasus Pencabulan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlibat-narkoba-dan-perampokan-tiga-polisi-dipecat_m_200819.jpeg" alt="Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat melepaa seragam tiga polisi yang dipecat" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat melepaa seragam tiga polisi yang dipecat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga polisi di Sumatera Selatan dipecat karena terlibat kasus narkoba dan perampokan. Mereka adalah Briptu Anton Sabar Tambunan, Bripda Syarli Tri Megan Syah, dan Bharada Muhammad Iko Andika. Terhadap ketiganya polri melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), Senin (2/4). Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, PDTH dilakukan dengan berat hati. Sebab, sebagai pimpinan seharusnya mampu mengayomi, memperbaiki kesalahan. Namun, kesalahan tiga polisi ini sudah diluar kemampuan pihaknya. Yang pertama Briptu Anton Sabar Tambunan sudah dua tahun tidak masuk ditambah lagi tertangkap melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap korban AN sehingga terpaksa harus di PDTH. Kedua, Bripda Syarli Tri Megan Syah tidak masuk selama tujuh bulan ditambah lagi tertangkap menjual dan mengangkut 2 kilogram sabu di Bengkulu. Sehingga dengan tegas diberhentikan. Kemudian, ketiga yakni Bharada Muhammad Iko Andika sudah satu tahun tidak masuk ditambah dengan mengkonsumsi narkoba. Tetapi, yang bersangkutan menyadari sudah tidak pantas lagi menjadi anggota polisi sehingga berniat untuk pindah profesi menjual kopi di kampungnya di Semendo Muara Enim. "Ini dalam rangka menjaga kedisiplinan, integritas sehingga jika menghianati satuan maka harus dikeluarkan secara tidak hormat. Tapi memang berdasarkan proses dan prosedur yang panjang," katanya saat ditemui di Mapolda Sumsel, Senin (2/4). Ia mengaku dengan di PDTH nya anggota polisi yang 'nakal' tidak akan mengurangi jumlah anggota kepolisian karena presentasinya kecil mengingat jumlah kepolisian di Sumsel yakni sebanyak 13.876 orang sedangkan yang pensiun sebanyak 350 orang. Ia mengaku sejak tahun 2018 baru tiga anggota polisi yang di PDTH sedangkan ditahun 2017 lalu pihaknya melakukan PTDH sebanyak 22 polisi. "Kami harap ini menjadi pembelajaran bagi anggota polisi lainnya agar tetap disiplin dan menjaga integritas sebagai polisi," tutupnya. (lim)

Terlibat Narkoba dan Perampokan, Tiga Polisi Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlibat-mucikari-jambret-dan-narkoba-tiga-anggota-polri-dipecat_m_185865.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bidang Propam Polda Riau telah memutuskan untuk melakukan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 3 anggotanya yang terlibat dalam kasus mucikari, jambret dan narkoba. Kepala Bidang Propam Polda Riau, Kombes Pol Pitoyo Agung mengatakan, pemecatan itu diputuskan setelah proses pidana umum terhadap mereka inkrah kemudian dilanjutkan dengan sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP). &lrm;"Tiga personel yang sudah kita sidang itu yakni Brigadir Mz, Brigadir FCM, dan Brigadir DAS. Dalam sidang kode etik tersebut, ketiganya diputuskan dipecat tidak dengan hormat," ujar Pitoyo, Jumat (2/2). Pitoyo menyebutkan, untuk Brigadir Mz diketahui terlibat dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu dia terjerat kasus narkotika yang ditangani oleh BNN Pusat. Kemudian yang bersangkutan dijatuhi sanksi dalam KKE di Polres Rohul tempatnya berdinas Dia ditangkap oleh BNN Pusat tak jauh dari Komplek Perkantoran Bupati Kuansing, Kabupaten Kuantan Singingi pada Agustus 2017 lalu. Saat itu, dia sedang melakukan pesta sabu bersama dua orang wanita di Kafe Mona. Dari hasil penggeledahan ditemukan senjata api serta puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Brigadir Mz disebut-sebut sebagai mucikari dan karena itu dia sering tidak masuk dinas. "Brigadir Mz masih berada di BNN untuk dilakukan pengembangan kasus narkoba yang dilakukannya. Nanti kita akan kordinasi dengan BNN untuk upacara pemecatannya," sebutnya. &lrm;Sementara Brigadir FCM yang berdinas di Polresta Pekanbaru tertangkap tangan oleh warga sedang melakukan aksi jambret. Selain itu dia juga pernah di proses dalam kasus pidana narkoba. Selanjutnya Brigadir DAS dan istrinya NS, ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru di rumahnya. Petugas berhasil mengamankan 24 butir pil ekstasi. Saat penangkapan dia juga sedang dalam proses KKE lantaran meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan. Setelah menetapkan pemecatan terhadap ketiganya, Polda Riau berencana akan menggelar upacara pelepasan seragam. "Upacara tersebut menunggu keputusan Pak Kapolda Riau Irjen Nandang, dalam waktu dekat segera ditandatangani," pungkasnya.

Terlibat Mucikari, Jambret dan Narkoba, Tiga Anggota Polri Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-nyambi-bandar-sabu-seorang-anggota-polres-semarang-diamankan_m_183897.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang anggota Polres Semarang berpangkat Aiptu diamankan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah lantaran diduga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai bandar sabu. Petugas berinisial WSP itu ditangkap di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Ungaran Kabupaten Semarang, Senin (23/1). Penangkapan anggota yang diketahui bertugas pada bagian Intelkam Polres Semarang itu bermula dari terciduknya pengguna sabu atas nama Mahfud, Bayu, dan Sungkono beberapa waktu lalu.&nbsp; Setelah dilakukan pengembangan, petunjuk mengarah kepada WSP hingga petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terlapor. Alhasil, ditemukan barang bukti diantaranya satu buah amplop berisikan sembilan paket sabu kecil dan satu paket sabu yang lebih besar.&nbsp; Adapun barang bukti lain yang berhasil ditemukan petugas antara lain timbangan digital, bong, pipet, alkohol, serta handphone yang diduga digunakan oleh WPS untuk melakukan transaksi.&nbsp; Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Indrajit membenarkan adanya kejadian tersebut dan mengaku sudah menahan yang bersangkutan. "Sudah ditindak dan sudah ditangani oleh Ditres Narkoba," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Kamis (25/1).&nbsp; Indrajit menuturkan, bahwa pihaknya tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas jika yang bersangkutan terbukti melanggar. "Kalau terbukti ya PDTH (Pemberhentian dengan Tidak Hormat)," tandasnya.

Diduga Nyambi Bandar Sabu, Seorang Anggota Polres Semarang Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/2017-74-personel-polda-sumut-dipecat-karena-terlibat-narkoba_m_178535.jpeg" alt="Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di dampingi Waka Polda Sumut, Irwasda, para pejabat utama Polda Sumut dab Kapolrestabes Medan, dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2027 Polda Sumut di Pos Lantas Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Minggu (31/12)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di dampingi Waka Polda Sumut, Irwasda, para pejabat utama Polda Sumut dab Kapolrestabes Medan, dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2027 Polda Sumut di Pos Lantas Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Minggu (31/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebanyak 74 anggota Polri yang bertugas di Polda Sumut dipecat secara tidak hormat karena terlibat dalam sindikat jaringan peredaran narkoba. Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pemecatan kepada puluhan personel kepolisian tersebut merupakan tindakan tegas bagi para&nbsp;oknum anggota yang mencoba culas dengan bermain atau bekerja sama dengan bandar narkoba. &ldquo;Pemecatan ini merupakan bentuk keseriusan dalam perlawanan terhadap narkoba,&rdquo; tegasnya sewaktu Konferensi Pers Akhir Tahun 2027 Polda Sumut di Pos Lantas Lapangan Merdeka Polrestabes Medan Jalan Bukit Barisan, Medan, Minggu (31/12). Paulus melanjutkan, selain melakukan pemecatan terhadap personel yang terlibat kasus narkoba, pihaknya juga memberikan pembinaan terhadap personel yang terbukti positif mengonsumsi narkoba.&nbsp; "Pembinaan anggota yang terkontaminasi narkoba sebagai bentuk tanggungjawab bersama," jelasnya.&nbsp; Dirinya juga mengatakan, jumlah personel yang dipecat di jajaran Polda Sumut mengalami peningkatan 13 persen dibandingkan 2016 dengan 68 personel. Lebih lanjut Paulus mengingatkan, kepada para jajaran Kapolres dan Kapolrestabes agar terus melakukan pemeriksaan kepada setiap anggota yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba. Sebab narkoba merupakan musuh bersama.&nbsp; "Saya akan evaluasi kepada Kapolres dan Kapolrestabes yang tidak mengecek setiap anggota apabila terlibat peredaran narkoba," timpalnya. Dalam pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan, Polda Sumut, imbuhnya berhasil menyita 38 kg sabu dari tangan sindikat pengedar sabu jaringan internasional. Dari penyergapan di sejumlah tempat pada&nbsp;25 November hingga 5 Desember itu, 14 tersangka ditangkap. Dua diantaranya merupakan personel Polri yakni, Kapolsek Lolowau Polres Nias Selatan AKP Basar Siregar dan Bripda YM Sitompul. Sedangkan tersangka ada yang ditembak mati dan diberi tindakan tegas terukur di bagian kakinya.

2017, 74 Personel Polda Sumut Dipecat Karena Terlibat Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/peredaran-narkoba-di-sumsel-meningkat-tajam_m_178514.jpeg" alt="Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat memberikan keterangan pers di Polresta Palembang" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat memberikan keterangan pers di Polresta Palembang</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan (Sumsel) terus meningkat meski terus dilakukan upaya pemberantasan dari pihak kepolisian. Indikator naiknya kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, salah satunya berasal dari data Polda Sumsel. Dimana berdasarkan laporan di tahun 2016, tercatat 1.441 laporan terkait kasus narkoba. Angkanya naik menjadi 1.566 laporan di tahun 2017. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan adanya peningkatan jumlah laporan kasus narkoba di Sumsel selama tahun 2017. Prosentase kenaikan mencapai 8,6 persen. Dari sejumlah kasus yang ditangani, pihaknya menyita 408 kilogram ganja selama 2017. Jumlah tersebut juga mengalami kenaikan. Pasalnya di tahun 2016 hanya disita 217 kilogram ganja. &ldquo;Untuk kasus ekstasi juga meningkat. Dari sebelumnya hanya 30 ribu butir menjadi 39 ribu butir ekstasi,&rdquo; ujarnya saat memberikan keterangan pers di Polresta Palembang, Minggu (31/12) sore. Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah laporan tersebut, maka Sumsel bukan lagi tempat transit melainkan sudah menjadi konsumtif narkoba. "Artinya memang Sumsel ini sudah banyak pengguna narkoba bukan tempat transit saja," terang dia. Zulkarnain menegaskan, pihaknya tidak segan-segan menghukum siapapun yang terlibat narkoba. Mengingat narkoba merupakan musuh bangsa Indonesia. Bahkan, dirinya tidak segan untuk mengambil tindakan jika memang kedapatan dalam jumlah yang besar. Dirinya juga mengatakan tindakan tegas ini juga dilakukan kepada pihak kepolisian yang terlibat narkoba. Bahkan terbukti beberapa anggota kepolisian dilakukan&nbsp;Pemberhentian&nbsp;dengan Tidak Hormat&nbsp;(PDTH). "Beberapa waktu lalu kami sudah memecat salah satu polisi yang terlibat bahkan menjadi bandar. Ini merupakan bentuk komitmen kami memberantas narkoba di Sumsel," tutupnya.

Peredaran Narkoba di Sumsel Meningkat Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kapolda-sumsel-polresta-palembang-paling-banyak-lakukan-pelanggaran_m_176200.jpeg" alt="Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara melakukan PDTH kepada Aipda Mardiansyah dan Bripda Elwani di Mapolda Sumsel, Rabu (20/12)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara melakukan PDTH kepada Aipda Mardiansyah dan Bripda Elwani di Mapolda Sumsel, Rabu (20/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel terus melakukan pembersihan oknum personel yang dianggap menyalahi aturan. Selama 2017, tercatat delapan polisi telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDHT) alias dipecat. "Dari catatan kami itu ada delapan polisi yang dipecat," kata Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara usai melakukan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua oknum polisi di Mapolda Sumsel, Rabu (20/12). Pemecatan delapan polisi ini dilakukan di Polres OKU, Polres OKI, dan Polres OI. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada anggota yang nakal beragam, mulai dari teguran, pembatalan kenaikan pangkat, ditunda sekolahnya dan lain sebagainya. Ia mengaku, pemecatan terhadap polisi yang melanggar aturan tersebut juga sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi pihak kepolisian kepada masyarakat. Bahwa, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan jika ada anggota polisi di wilayah hukum Sumsel yang melakukan pelanggaran. Jika, polisi tersebut baik kelakuannya tentu pihaknya akan memberikan reward, bahkan umrah. "Kami paham bahwa masih ada polisi nakal. Dengan adanya pemecatan ini diharapkan jadi pelajaran bagi polisi untuk profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat," terangnya. Ia menilai sejauh ini satuan yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni Polresta Palembang. Lantaran, banyaknya anggota dan juga berada di Kota Palembang. Sedangkan untuk di Polda Sumsel yang paling banyak polisi nakal yakni berada di Unit Sabhara, karena memang untuk dilakukan pembinaan ulang. "Ini konsep pengawasan polisi nakal di Polda Sumsel. Kami sengaja tidak melempar ke wilayah yang jauh, agar tidak membebani satker lain," ujarnya. Terkait PTDH hari ini, Rabu (20/12). Zulkarnain menambahkan ada dua oknum polisi yang dilakukan PTDH. Pertama, Aipda Mardiansyah dimana kesalahannya sebagai bandar narkoba satu kilogram dan dihukum selama delapan tahun penjara. Kedua, Bripda Elwani dikarenakan sudah dua tahun disersi serta pengguna narkoba yang baru saja tertangkap. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali melakukan PTDH kepada tiga oknum polisi yang terlibat perampokan dengan kekerasan. "Untuk tiga orang ini kami masih menunggu hukuman tetapnya," tutupnya

Kapolda Sumsel: Polresta Palembang Paling Banyak Lakukan Pelanggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pdth

Berita Terkini