<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Screenshot_20240105_220948_YouTube-320431963.jpg" alt="Tangkapan layar sosialisasi mekanisme pendaftaran SNPMB siswa secara daring." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar sosialisasi mekanisme pendaftaran SNPMB siswa secara daring.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dipastikan menjadi salah satu poin penting dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Oleh sebab itu, nilai TKA wajib lengkap.&nbsp; Koordinator SNBP dari Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Riza Satria Perdana menjelaskan, bahwa tahun ini ada persyaratan baru yang menjadi titik krusial dalam SNBP. Murid yang ingin masuk daftar eligible harus sudah mengikuti TKA dengan nilai yang lengkap.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh ikut TKA separuh-separuh. Yang ini hadir, yang ini gak hadir,&rdquo; paparnya Minggu (11/1). Artinya, harus ada lima nilai TKA yang terdiri dari 3 mata pelajaran (mapel) wajib dan ada 2 mapel pilihan.&nbsp; &ldquo;Jadi lima-limanya harus punya nilai, tidak boleh ada yang bolong,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Saat ini, proses SNPMB telah dimulai sejak 5 Januari 2026. Pada tahap awal, proses dimulai dari pengisian akun SNPMB dan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Menurut Riza, pengawasan terhadap proses pengisian PDSS menjadi kunci penting. Hal ini guna memastikan tidak ada siswa yang memenuhi syarat peringkat namun gagal eligible karena nilai TKA tidak lengkap.&nbsp; Karenanya, dia mengimbau agar seluruh warga satuan pendidikan, orang tua, dan dinas pendidikan dapat memantau status pengisian PDSS melalui laman resmi SNPMB. Caranya, dengan memfilter data berdasarkan wilayah masing-masing.&nbsp; &ldquo;Kesalahan pengisian PDSS bisa bersifat fatal dan dapat menggugurkan hak siswa mengikuti SNBP 2026,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain memastikan kelengkapan nilai, Riza menyampaikan manfaat tambahan bagi sekolah yang menggunakan jalur e-Rapor. Sekolah berakreditasi A yang mengisi PDSS menggunakan e-Rapor mendapatkan tambahan kuota 5%, meningkatkan peluang siswa di peringkat menengah untuk diterima di perguruan tinggi tujuan. Hal ini dinilai sebagai insentif penting yang patut dimanfaatkan sekolah.&nbsp; Pengisian PDSS ini berakhir 2 Februari 2026. Pengisian PDSS dapat dilakukan secara manual maupun melalui e-Rapor. Pengisian PDSS melalui jalur e-Rapor diklaim olehnya merupakan jalur yang lebih ringkas karena sistem otomatis menarik data nilai dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen. Sekolah hanya perlu memfinalisasi data, memasukkan daftar siswa eligible, dan memastikan kelengkapan nilai TKA sebelum finalisasi. &ldquo;Langkah ini menghemat waktu dan meminimalisir kesalahan input,&rdquo; ungkapnya. Sementara untuk jalur manual, sekolah tetap harus mengisi data kurikulum dan nilai siswa per semester secara mandiri. Perhatian khusus diperlukan pada mata pelajaran, karena setiap siswa bisa memiliki pelajaran berbeda. Belum lagi, semua mata pelajaran yang diambil siswa harus dicentang agar data TKA lengkap.&nbsp; Terkait nilai lengkap TKA ini, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok menyampaikan, bahwa pihak sekolah yang bertanggungjawab penuh. Pihaknya nantinya hanya menerima daftar siswa eligible dari sekolah, yang mana di dalamnya sudah mempertimbangkan nilai TKA. &ldquo;Jadi eligibilitas ditentukan sekolah. Jadi seandainya siswa itu nilai TKA-nya nol, kemudian oleh sekolah dinyatakan tidak eligible ya kita terima. Prinsipnya bukan kita yang menggugurkan terkait TKA,&rdquo; paparnya.&nbsp; Kendati sekolah punya kuasa penuh atas nilai ini, Eduart minta pihak sekolah tetap amanah dan tidak main-main. Sebab, pihaknya pun sudah mengantongi nilai tersebut dari BSKAP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). &nbsp; &ldquo;Jadi tidak lantas sekolah bisa memasukkan yang nilai TKA nya nol menjadi eligible,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Murid tidak bisa mengikuti SNBP 2026 jika nilai TKA tidak lengkap. Sekolah diminta memastikan kelengkapan pengisian PDSS.

Nilai Tes Kemampuan Akademik Tak Lengkap, Murid Tak Bisa Ikut SNBP Masuk PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Screenshot_20250203-003323_Chrome-441896635.jpg" alt="Tangkapan layar portal resmi SNPMB 2025." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar portal resmi SNPMB 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 kembali menjadi sorotan setelah banyak sekolah mengalami keterlambatan finalisasi data. Hal ini menyebabkan sejumlah siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Koordinator Call Center, Helpdesk, dan Frontdesk SNPMB, Badrus Zaman, menegaskan bahwa pengisian PDSS adalah tanggung jawab penuh kepala sekolah atau kepala madrasah, bukan operator sekolah. "Pengisian PDSS itu kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah. Secara teknis, memang kepala sekolah bisa menugaskan operator atau guru BK, tapi secara struktural, tanggung jawab tetap ada pada kepala sekolah," ujar Badrus di Surabaya, Sabtu (8/2). Menurutnya, permasalahan utama terjadi karena banyak sekolah memaksakan penggunaan e-Rapor tanpa memastikan kelengkapan data. Ketika sistem gagal sinkronisasi, sekolah baru beralih ke metode manual di saat-saat terakhir, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan. "Banyak sekolah yang ingin menggunakan e-Rapor, padahal datanya belum lengkap. Mereka baru sadar saat mendekati batas akhir pengisian PDSS, lalu buru-buru beralih ke manual. Sayangnya, dalam satu hari, itu tidak cukup. Akibatnya, ada siswa yang dikorbankan," jelasnya. Badrus menegaskan bahwa panitia SNPMB telah menyediakan sistem pemantauan real-time yang memungkinkan kepala sekolah, operator, guru, siswa, orang tua, bahkan pejabat pemerintah, untuk melihat progres pengisian PDSS. "Siapapun bisa memantau tanpa harus login. Ini transparansi kami agar semua pihak tahu sejauh mana kesiapan sekolah mereka," katanya. Namun, meskipun sistem sudah dibuat transparan, masih banyak sekolah yang terlambat finalisasi. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ini kesalahan sistem atau kelalaian sekolah? "Dari awal PDSS dibuka, kita sudah bisa melihat sekolah mana yang belum mengisi atau baru sampai tahap mana. Kalau ada yang terlambat finalisasi, kira-kira siapa yang salah? Kalau hanya satu atau dua sekolah yang bermasalah, berarti bukan sistemnya yang salah, tapi ada yang perlu diperbaiki dalam internal sekolah," tegasnya. Dalam SNPMB 2025, sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan siswa eligible yang dapat mengikuti SNBP. Kuota siswa eligible bergantung pada akreditasi sekolah, yaitu: Akreditasi A: 40%, Akreditasi B: 25%, dan Akreditasi C atau lainnya: 5%. Sayangnya, dengan banyaknya sekolah yang terlambat finalisasi PDSS, beberapa siswa berprestasi harus kehilangan kesempatan bersaing di SNBP. "Kami sudah membuat sistem se-transparan mungkin, tetapi tetap saja masih ada sekolah yang terlambat. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga kesiapan dan kesadaran pihak sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya," pungkas Badrus.

Hal ini menyebabkan sejumlah siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Kisruh PDSS SNPMB 2025: Sekolah Lambat Finalisasi, Siswa Jadi Korban?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/SMKN-2-SOLO-DEMO-LAGI-3193263476-2083198080.jpg" alt="Siswa SMKN 2 Solo gelar aksi demonstrasi karena terancam tak bisa daftar SNBP buntut kelalaian pihak sekolah, Senin (3/2/2025). (Fauziah Akmal/ Radar Solo)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMKN 2 Solo gelar aksi demonstrasi karena terancam tak bisa daftar SNBP buntut kelalaian pihak sekolah, Senin (3/2/2025). (Fauziah Akmal/ Radar Solo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berujung polemik. Harapan banyak siswa eligible untuk mencoba peruntungan di SNBP 2025 pun terancam pupus. Aksi protes yang dilakukan para siswa di beberapa daerah, seperti SMK Negeri 2 Solo, SMA Negeri 4 Palembang, dan sejumlah sekolah lainnya, mewarnai jalannya SNBP 2025. Mereka mengungkapkan rasa kecewanya. Menanggapi fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih mengatakan, pihaknya akan mengikuti apapun keputusan yang diambil panitia SNPMB. "Kalau (perpanjangan) mau dibuka ya dibuka, kalau enggak ya monggo saja. Tetapi menurut saya, sesekali nggak perlu dibuka, kalau menurut kami ya," tutur Nasih seusai menghadiri Airlangga Education Expo 2025 di Kampus Unair C, Surabaya, Jumat (7/2). Sebab menurut Nasih, pihak sekolah yang lalai mengisi PDSS SNBP bukan sebuah fenomena baru. Bahkan setiap tahun pelaksanaan, ada saja peristiwa siswa tidak bisa mendaftar karena kesalahan pihak sekolah. "Jadi kita harus saklek untuk bisa memenuhi, karena sebenarnya waktu (yang diberikan) sudah dari lama, (pengisiannya mulai awal januari sampai akhir, dan mereka (pihak sekolah tertentu) tidak melakukan apa-apa," imbuhnya.&nbsp; Melansir dari jadwal yang tertera pada laman&nbsp;snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, pihak sekolah diberikan kesempatan untuk mengisi PDSS sejak Senin, 6 Januari sampai Jumat, 31 Januari 2025. Dalam laman resmi tersebut, dijelaskan pula langkah-langkah untuk mengisi PDSS secara runut. Oleh karena itu, Nasih menilai tidak alasan untuk membenarkan atau membela pihak sekolah atas kejadian ini. "Ya pasti lah, keteledoran dari sekolahnya. Kita sudah umumkan (jauh-jauh hari), sosialisasi juga nggak henti-hentinya. Di koran, di televisi ada informasi itu, tetapi sekolahnya agak kurang perhatian nampaknya," tutur Nasih. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu berharap portal pengisian PDSS SNBP 2025 tidak lagi diperpanjang. Ini sebagai efek jera agar pihak sekolah tak mengulangi kesalahan yang sama pada penerimaan mahasiswa tahun selanjutnya. "Kalau menurut kami itu harus ada pelajarannya. Misalnya mohon maaf, tahun ini kita kasih kesempatan, tahun depan akan teledor lagi. (ada pikiran)&nbsp;nggak papa toh nanti akan dibuka lagi.&nbsp;Nah ini yang gak kami inginkan," tandas Nasih.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu berharap portal pengisian PDSS SNBP 2025 tidak lagi diperpanjang, sebagai efek jera.

Usulkan PDSS SNBP 2025 Tak Diperpanjang agar Ada Efek Jera untuk Sekolah, Rektor Unair M Nasih: Harus Ada Pelajarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/1623220352700_copy_800x450-1571633536.jpg" alt="Para calon peserta didik yang didampingi orang tua memadati Kantor Dispendik Sumut untuk melakukan pendaftaran PPDB. (Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para calon peserta didik yang didampingi orang tua memadati Kantor Dispendik Sumut untuk melakukan pendaftaran PPDB. (Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Dispendik Sumut) akan menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memohon untuk melakukan perpanjangan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Kepala Bidang (Kabid) Pembina SMK Dispendik Sumut Suhendra mengatakan, pemohonan itu dilakukan terkait dengan adanya sejumlah sekolah di wilayah itu yang lalai merampungkan peng-input-an finalisasi PDSS tersebut. &rdquo;Dinas Pendidikan telah menyiapkan surat ke Kementerian untuk memperpanjang pengisian PDSS,&rdquo; ujar Suhendra seperti dilansir dari Antara di Medan, Jumat (7/2). Dia mengatakan, lalainya sejumlah sekolah yang tidak merampungkan PDSS tersebut mengakibatkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Pihaknya mengambil langkah cepat mengatasi persoalan itu dengan menyurati Kemendiktisaintek guna memohon untuk melakukan perpanjangan PDSS tersebut. Dispendik juga akan melakukan pembinaan terhadap sekolah yang lalai dalam persoalan tersebut guna mengantisipasi hal serupa sehingga tidak ada peserta didik yang merasa dirugikan di kemudian hari. &rdquo;Kita akan lakukan pembinaan kepada kepala sekolah sesuai ketentuan berlaku,&rdquo; ujar Suhendra. Sebelumnya, ratusan pelajar SMK Negeri 10 Kota Medan melakukan aksi protes menuntut pertanggungjawaban sekolah terkait dugaan kelalaian terhadap pendaftaran SNPB yang dilakukan sekolah. Wakil Kepala SMK Negeri 10 Medan Bidang Kurikulum Pehulysa Sagala menyebut, ada 140 peserta didik yang layak mengikuti SNBP tapi terancam gagal. Dia mengatakan terancamnya peserta didik mengikuti SNBP tersebut karena terlambat menyelesaikan pengisian E-rapor siswa pada semester 5 sehingga tidak tertarik ke PDSS. &rdquo;Tetapi, kita sudah berkoordinasi ke pusat agar anak-anak ini bisa mendaftar SNPMB melalui jalur SNBP,&rdquo; ujar Pehulysa Sagala.

Dispendik Sumut akan menyurati Kemendiktisaintek memohon untuk melakukan perpanjangan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)

Dispendik Sumut Surati Kemendiktisaintek Mohon Perpanjang PDSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SNBP.png" alt="Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) resmi dibuka besok (14/2). Calon mahasiswa diperbolehkan memilih dua program studi (prodi), namun dengan beberapa ketentuan. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Ganefri menyatakan, pendaftaran SNBP dibuka hingga 28 Februari 2024. Jalur itu merupakan seleksi non-tes sehingga seleksi berdasar nilai rapor dan prestasi lainnya. Khusus 11 prodi tertentu di bidang olahraga dan seni, wajib menyertakan portofolio. Pada seleksi jalur SNBP, kata Ganefri, calon mahasiswa diperbolehkan memilih dua prodi. Namun, biasanya kampus lebih memprioritaskan prodi pilihan pertama. &rdquo;Kalau kuota sudah terpenuhi, maka nggak melihat lagi pilihan kedua. Karena tadi, perguruan tinggi memberi prioritas ke pilihan pertama,&rdquo; paparnya dalam Sosialisasi Pendaftaran SNBP Tahun 2024 secara daring kemarin (12/2). Dia mewanti-wanti siswa untuk memilih sesuai passion dan menempatkannya pada pilihan pertama. Sementara itu, kemarin sejumlah sekolah di Surabaya melakukan berbagai persiapan. Mulai pengarahan kepada siswa eligible hingga menuntaskan registrasi akun permanen di pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). Wakil Kepala SMAN 19 Surabaya Bidang Kurikulum Pipin Riyanto mengatakan, seluruh siswa eligible SMAN 19 mendapat arahan langsung dari guru bimbingan konseling (BK). Khususnya terkait registrasi akun permanen untuk mendaftar SNBP. Tahun ini, total siswa eligible di SMAN 19 ada 108 siswa dari jurusan IPA dan 54 siswa dari jurusan IPS. &rdquo;Kami sosialisasikan terkait pemeringkatan siswa eligible, dilihat dari nilai rapor semester 1 hingga 5,&rdquo; ujarnya. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya juga membuka layanan konseling bagi para siswa demi menembus SNBP 2024. Layanan ditujukan untuk mendampingi siswa agar memilih jurusan yang sesuai minat dan kemampuan mereka. (mia/ayu/leh/c18/fal)

Pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) resmi dibuka besok (14/2).

SNBP Dibuka Besok, Calon Mahasiswa Boleh Pilih Dua Prodi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Rekomendasi-7-Kampus-Keguruan-Terbaik-di-Indonesia-1986315059.jpg" alt="Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puluhan ribu siswa terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2024. Hal itu lantaran sekolah luput melakukan finalisasi proses pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). Waktu pengisian PDSS oleh sekolah sebetulnya cukup panjang. Nyaris satu bulan, dimulai dari 9 Januari 2024 sampai 9 Februari 2024. &rsquo;&rsquo;Namun, berdasar evaluasi, hingga penutupan pengisian PDSS pada 9 Februari pukul 15.00 WIB ada sekolah yang belum menyelesaikan tahap finalisasi PDSS,&rsquo;&rsquo; ujar Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Ganefri. Akibatnya, para siswa sekolah itu terancam tak bisa melakukan pendaftaran SNBP. Kondisi serupa pernah terjadi pada 2023. Setidaknya ada 1.387 sekolah yang belum memfinalisasi PDSS hingga penutupan pada 9 Februari 2023. Akibatnya, ribuan siswa terancam tak bisa mendaftar SNBP lantaran datanya tidak terbaca. Merespons situasi itu, Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2024 memutuskan untuk memperpanjang masa finalisasi PDSS dengan sejumlah ketentuan. Yakni, kesempatan menyelesaikan pengisian PDSS hanya untuk sekolah yang sudah melakukan finalisasi siswa eligible tahap kedua, namun belum merampungkan finalisasi kurikulum tahap ketiga dan finalisasi nilai (finalisasi akhir pengisian PDSS). Artinya, sekolah di luar kriteria itu tak bisa mengikuti perpanjangan waktu untuk finalisasi. Termasuk sekolah yang sudah melakukan tahapan finalisasi hingga 9 Februari 2024 pukul 15.00 WIB. Mereka tidak diperkenankan melakukan pembatalan finalisasi (unfinalize) untuk perubahan data. Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok mengatakan, kesempatan pengisian PDSS bagi sekolah yang sesuai kriteria itu mulai Sabtu (10/2) pukul 08.00 WIB sampai Senin (12/2) pukul 15.00 WIB. (mia/c18/oni)

Puluhan ribu siswa terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2024.

Hari Ini Jadwal Terakhir Finalisasi PDSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/UI-29-A.jpg" alt="Universitas Indonesia (UI) menghadirkan Bus Listrik Merah Putih sebagai upaya mengurangi tingkat polusi udara yang ditimbulkan kendaraan bermotor." width="100%">
<figcaption>Universitas Indonesia (UI) menghadirkan Bus Listrik Merah Putih sebagai upaya mengurangi tingkat polusi udara yang ditimbulkan kendaraan bermotor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 64.852 siswa berhasil diselamatkan dari risiko tak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) PTN 2023. Mereka selamat usai sekolah diberikan penambahan waktu pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) selama dua hari.  Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) PTN 2023 memberikan waktu 2x24 jam, mulai Senin (20/2) pukul 15.00 WIB hingga Rabu (22/2) pukul 15.00 WIB, pada sekolah untuk merampungkan proses pengisian PDSS-nya secara lengkap. Pengisian PDSS hingga tahap akhir menjadi hal penting lantaran merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar.  Usai perpanjangan waktu ditutup, Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB Budi Prasetyo Widyobroto menyampaikan, ada 2.368 sekolah yang memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik. Jumlah ini jauh dari ekspektasi awal yang diperkirakan hanya sekitar 500 sekolah yang bakal menyelesaikan pengisian PDSS sampai tahap final.  "Ya betul (tambahan waktu fimanfaatkan secara baik, red) kaget juga," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/2).  Kabar baiknya, dari kebijakan tersebut, 64.852 anak dapat diselamatkan untuk bisa mendaftar SNBP. Seluruh siswa tersebut pun sudah diizinkan mendaftar dan memilih program studi (prodi) pada SNBP mulai Kamis (23/2), pukul 00.00 WIB.  Menurutnya, masih ada waktu empat hari sebelum penutupan pendaftaran SBNP pada 28 Februari 2023. Dia mengimbau sisaa untuk segera melakukan pendaftaran dan memilih prodi yang diinginkan.  Namun sebelumnya, ia meminta agars siswa mengunduh panduan pendaftaran SNBP terlebih dahulu. Sehingga, betul-betul siap untuk melakukan pendaftaran. "Baca dengan baik, sekalian belajar literasi. Baru mendaftar dengan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kalau mau tifak sampai 30 menit selesai," tuturnya.  Budi turut menyinggung perihal prodi yang bisa dipilih siswa. Ditegaskan kembali, bahwa siswa dibolehkan memilih satu atau dua prodi. Dengan catatan, bagi siswa yang memilih dua prodi maka salah satu prodi harus berada di perguruan tinggi negeri (PTN) yang satu wilayah dengan asal sekolah. Ketentuan ini berlaku baik untuk prodi di jurusan vokasi.  Ditanya soal nasib sekolah yang tak merampunkan proses pengisian PDSS-nya, Budi tak banyak merespon. Dia hanya menegaskan, bahwa siswanha tak bisa mengikuti SNBP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terkait rekomendasi sanksi pada sekolah lalai, Budi pun mengaku, jika hal itu wewenang dari dirjen yang membawahi sekolah menengahh. "Seperti yang disampiakn Pak Dirjen Dikti, bahwa data sekolah yang bermasalah akan dilaporkan ke dirjen terkait," ungkapnya. (*)

Sebanyak 64.852 Siswa Berhasil Terselamatkan usai PDSS Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan ribu siswa terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) yang digelar Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) PTN 2023. Hal itu terjadi lantaran sekolah mereka lalai tak memfinalisasi proses pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).  Sebagai informasi, pengisian PDSS menjadi salah satu tahapan pendaftaran SNBP. Pengisian hingga tahap akhir menjadi hal penting lantaran PDSS merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Data tersebut kemudian menjadi acuan PTN untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang mendaftar di kampusnya.  Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB 2023 Mochamad Ashari mengungkapkan, berdasar evaluasi, terdeteksi banyak sekolah yang belum menyelesaikan tahap finalisasi pengisian PDSS. Akibatnya, para siswa tak bisa mendaftar SNBP. ”Ini sangat mengganggu karena membuat siswanya tidak bisa mendaftar SNBP,” keluhnya dalam temu media kemarin (20/2).  Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB Budi Prasetyo Widyobroto mengamini. Setidaknya, ada 1.387 sekolah yang belum memfinalisasi PDSS hingga penutupan pada 9 Februari 2023. Sementara itu, jumlah sekolah yang sudah menyelesaikan finalisasi PDSS mencapai 18.544 sekolah.  Menurut Wakil Ketua II SNPMB Eduart Wolok, waktu pengisian PDSS cukup panjang. Mulai 9 Januari hingga 9 Februari 2023. Artinya, ada waktu satu bulan untuk melakukan pengisian hingga finalisasi PDSS. Bahkan, sosialisasi dan reminder terus diberikan tim panitia.  Nyatanya, waktu tersebut tidak betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh pihak sekolah. Sebab, dari tenggat penutupan 9 Februari 2023, ada saja sekolah yang baru membuat akun SNPMB dan mulai mengisi PDSS pada H-2 dan H-1 penutupan. ”Karena itu, batas pengisian tidak terkejar,” ungkapnya.  Hal itu cukup disayangkan. Apalagi, tahun ini SNPMB tidak hanya digelar untuk jenjang sarjana akademik, tapi juga sarjana terapan dan diploma III. ”Seandainya satu sekolah ada di angka 50 siswa eligible, bisa berapa siswa yang tidak bisa mendaftar,” ujarnya.  Mempertimbangkan hal itu, Tim SNPMB memberikan kelonggaran. Sekolah diberi waktu tambahan untuk finalisasi PDSS. Sekolah yang belum memfinalisasi PDSS diberi waktu selama 2 x 24 jam sejak Senin (20/2) pukul 15.00 WIB hingga Rabu (22/2) pukul 15.00 WIB untuk merampungkan pengisian secara lengkap.  Eduart memastikan, pemberian kesempatan pengisian PDSS itu tidak mengakibatkan perubahan pada jadwal pendaftaran SNBP. Pendaftaran SNBP tetap ditutup pada Selasa (28/2) pukul 15.00 WIB. Pengumuman dilakukan pada 28 Maret 2023. ”Ini tidak akan digeser karena berkaitan dengan tes selanjutnya, UTBK-SNBT,” ungkapnya.  Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam menyampaikan, kebijakan itu diambil dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak bagi para siswa.

Ribuan Siswa dari 1.387 Sekolah Terancam Tak Bisa Daftar SNBP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1614249820459.jpg" alt="Ilustrasi SNMPTN pada masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SNMPTN pada masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) telah ditutup pada Kamis (10/2) kemarin. Batas waktu penutupan pengisian tersebut diperpanjang dari jadwal yang ditentukan, yakni pada 8 Februari 2022.  Akan tetapi, meskipun telah ditambahkan waktu untuk melakukan pengisian, masih terdapat sejumlah sekolah yang tidak melakukan finalisasi data PDSS. Diketahui ada 490 sekolah yang tidak melakukan finalisasi data PDSS pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.  "Jumlah tidak banyak (tidak finalisasi PDSS), hanya 490 sekolah yang itu kalau dipersentase itu 2,58 persen," terang Direktur Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Budi Prasetyo secara daring, Senin (13/2).  Budi mengungkapkan beberapa kemungkinan alasan sekolah tidak melakukan finalisasi data PDSS. Salah satunya adalah pesimis ada siswanya yang akan lolos SNMPTN 2022.  "Ada kemungkinan sudah tahu siswanya tidak diterima walaupun diizinkan mendaftar, kemudian ada yang masalah malas-malasan sampai hari terakhir sudah diperpanjang dua hari masih belum masuk dan kemungkinan yang lain," imbuhnya.  Adapun, bagi sekolah yang tidak melakukan finalisasi ini tentu akan berdampak kepada siswa yang ingin mendaftar. Siswa yang eligible untuk mendaftar, menjadi kehilangan kesempatan pada perhelatan SNMPTN 2022.  "Itu (siswa mendaftar) tergantung dari sekolah. Sekolah itu harus mengisi PDSS sampai tuntas. Apakah adek-adek dinyatakan sekolah yang eligible, apakah adek-adek ini termasuk jumlah kuota yang diijinkan sekolah," pungkasnya.

490 Sekolah Tak Finalisasi PDSS SNMPTN 2022, Ini Dampak Besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220118-WA0042.jpg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas meresmikan peluncuran SPAN dan UM-PTKIN di Jakarta (18/1). Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas meresmikan peluncuran SPAN dan UM-PTKIN di Jakarta (18/1). Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk keperluan pendaftaran Seleksi Prestasi Akademik Nasional Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-UM PTKIN) 2022 sudah dibuka. Ketua Panitia SPAN UM PTKIN Imam Taufiq mengatakan bahwa tahap pengisian PDSS berlangsung mulai dari 7 Februari hingga 28 Februari 2022. Pengisian ini dilakukan oleh pihak satuan pendidikan, madrasah, sekolah, atau pondok pesantren.  “Pengisian PDSS menjadi syarat pendaftaran SPAN UM PTKIN. Karenanya satuan pendidikan harus melakukan pengisian dalam rentang waktu yang tersedia,” tegas Imam, Selasa (8/2).  “Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Mu’adalah masing-masing,” sambungnya.  Ia menjelaskan, untuk melakukan pengisian PDSS, satuan pendidikan MA/MAK/SMA/SMK sederajat harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Kode Registrasi sekolah yang dapat dilihat pada akun Dapodik dan EMIS sekolah. Satuan pendidikan atau kepala sekolah juga harus memiliki nomor WhatsApp dan email yang aktif.  Bagi Pondok Pesantren Mu'adalah atau Pendidikan Formal Diniyah (PDF) atau Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yang belum terdaftar di Dapodik atau belum memiliki NPSN, dapat lakukan permohonan NPSS terlebih dahulu ke panitia.  “Satuan pendidikan selanjutnya melakukan registrasi sekolah pada laman https://pdss.span-ptkin.ac.id/. Setelah proses registrasi berhasil, satuan pendidikan akan mendapat kiriman password melalui email Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah yang telah didaftarkan,” jelas Imam.  Setelah itu, lanjut Imam, satuan pendidikan mengakses kembali laman https://pdss.span-ptkin.ac.id/. Caranya, dengan memilih menu login lalu memasukkan NPSN dan password yang didapat dari email Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. Setelah login, satuan pendidikan mengunggah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kelas X semester 1, Kelas X semester 2, Kelas XI semester 1, Kelas XI semester 2, dan Kelas XII semester 1.  “Pendaftaran PDSS dinyatakan selesai apabila Satuan Pendidikan melakukan Finalisasi Pendaftaran PDSS,” tandasnya.

Pengisian PDSS Seleksi Masuk PTKIN Dibuka, Berikut Ini Caranya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pdss

Berita Terkini