<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/images-87.jpeg" alt="Ilustrasi: Kejahatan pencurian data pribadi di internet. (Scale Technology)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kejahatan pencurian data pribadi di internet. (Scale Technology)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyatakan pihaknya mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data. Menurutnya hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah guna melindungi data pribadi masyarakat.  “Persoalan tersebut bisa menjadi bencana bagi negara jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis. Karena hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjual belikan atau dicuri tersebut sangat sensitif, mulai dari nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan riwayat kesehatan,” paparnya dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Pewakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta.  Guna memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan Perlindungan Data Pribadi atau PDP masyarakat dalam platform digital, Komite I DPD RI juga meminta pemerintah menjalankan mitigasi dan penanganan secara cepat.  “Sesuai dengan kewenangan konstitusi dan melaksanakan fungsi pengawasan, Komite I DPD RI mendorong kolaborasi dan koordinasi yang lebih masif. Koordinasi dan konsolidasi apa yang dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data,” imbuhnya.  Merespons hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, Kominfo berwewenanag sebagai regulator, akselerator dan fasilitator tata kelola data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan-kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi security di semua penyelenggara sistem elektronik nasional,” jelasnya dalam forum yang sama.  Johnny menyatakan platform digital yang dikelola oleh lembaga pemerintah juga telah menerapkan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Secara khusus, berkaitan dengan adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi, Menkominfo menegaskan tidak ada kebocoran data itu.  “Tidak terjadi kebocoran data di PeduliLindungi, dan data-data yang ada di dalam platform tersebut berada di Indonesia, bukan diletakan di luar negeri. Karena data-datanya berada di cloud di dalam negeri, baik di clouds Kominfo maupun di clouds mitra Kementerian Kesehatan yang menangani PeduliLindingi", tegasnya.  Johnny juga menjelaskan adanya pemberitaan mengenai kebocoran data pribadi sejumlah tokoh nasional yang diklaim dari aplikasi PeduliLindungi bukan karena adanya pengambilan paksa data dari PeduliLindungi. Namun, hal itu terjadi karena adanya penggunaan data pribadi tokoh nasional yang sudah menjadi public domain secara tanpa hak.  Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan perlu dilakukan penyelesaian secara hukum karena aksi atau tindakan ilegal itu. Johnny berdalih masalah ini adalah tindakan-tindakan kriminal atau tindakan yang tidak sesuai aturan, ilegal terhadap data pribadi masyarakat oleh oknum-oknum yang perlu mendapat penegakan hukum di ruang fisik.  "Kalau ini dibiarkan, maka semua pejabat publik yang diamanatkan oleh undang-undang agar data pribadinya dengan konsennya masing-masing dipublish kepada publik akan mengalami masalah yang sama," tandasnya.  Mengenai langkah antisipasi atas platform digital, Menkominfo menegaskan Pemerintah telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi. Johnny juga mengingatkan terkait setiap platform E-Commerce sebagai PSE memiliki data pribadi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.

Menkominfo Diminta Serius Tangani Perlindungan Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/images-2020-01-29T140727.440.jpeg" alt="Ilustrasi: Perlindungan data pribadi. (YouthNetworks)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perlindungan data pribadi. (YouthNetworks)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sampai sekarang belum rampung. Rancangan peraturan itu dinilai sangat mendesak di era digital dan banyaknya kebocoran data. RUU itu ditarget selesai Oktober mendatang.  Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi mengatakan, tantangan e-commerce saat ini begitu masif. Banyak kasus kebocoran data konsumen e-commerce terjadi. Belum lama ini, terungkap sejumlah kasus bocornya data pribadi di sejumlah perusahaan e-commerce yang dijual di pasar gelap.  Menurutnya, beberapa waktu lalu, pihaknya berdiskusi dengan kepolisian tentang kasus kebocoran data yang belum semua bisa ditindaklanjuti karena ada kekosongan hukum. Kebocoran data penduduk, konsumen, dan beberapa data lain.  "Dan bagaimana ekonomi digital itu bisa didorong. Banyak fenomena, ada kontrak usaha yang tidak fair, ini tantangan kita," tutur Cecep dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi Pusat dengan tema Pentingnya Lembaga Independen dalam Perlindungan Data Pribadi secara virtual, Senin (27/7).  Menurut Cecep, komisinya akan berkirim surat ke seluruh fraksi di DPR untuk memberikan masukan terkait poin-poin yang dinilai penting dalam RUU itu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004 ketika memutuskan sengketa terkait UU Penyadapan, menegaskan bahwa dalam hal apapun, hak privasi itu tidak dapat dikurangi. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus diatur dalam undang-undang.  Hal itu menjadi batu loncatan bahwa RUU ini sangat penting. Meskipun ada sekitar 30 UU yang mengatur bagaimana informasi mengenai riwayat pribadi itu harus dikecualikan.  "Polarisasi di sekitar 30 UU itu menjadikan kita tidak setara ketika Indonesia ingin melakukan transfer data terkait UU ini," terangnya.  Cecep mengatakan, DPR sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas khusus RUU PDP, tapi saat ini terhenti karena pandemi. Dia berharap pada masa sidang Agustus nanti, komisinya akan memberi atensi khusus kepasa Komisi I untuk menyampaikan pandangan terkait RUU ini.  "Prinsip-prinsip bagaimana perlindungan data pribadi ini belum menjadi napas dari RUU ini," paparnya.  Dia menyatakan, di beberapa negara, proses transfer data pribadi bisa dilakukan apabila di negara tersebut ada undang-undang sejenis yang selevel sehingga bisa melakukan pengawasan dan juga penerapan sanksi.  "Bagaimana proses transfer data ini bisa dilakukan, itu harus ada satu lembaga yang mengawasi dan mengawal mandat RUU ini. Kami merasa penting untuk menyampaikan apakah asas dan prinsip dimasukkan jelas secara prinsip di RUU ini," ungkapnya.  Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya akan terus membahas RUU PDP karena sudah masuk dalam Prolegnas 2020. Pada Oktober mendatang, pembahasan RUU ini ditargetkan selesai.  Bobby menjelaskan, semakin banyak penggunaan dan transaksi data, semakin banyak pula data yang disalahgunakan. Bahkan, belum lama ini ada data pasien Covid-19 yang diduga bocor. Menurutnya, saat ini ada sekitar 120 negara yang sudah memiliki UU PDP. "Maka kita punya tanggung jawab membuat RUU. Ini ini usulan pemerintah," katanya.  Menurut politikus Partai Golkar itu, data pribadi adalah hak fundamental. Karena itu, kebocoran data pribadi seseorang tidak hanya merugikan rakyat sebagai individu, namun juga menimbulkan kekhawatiran publik tentang jaminan perlindungan yang ditawarkan negara atas data pribadi bangsanya.  Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet, sejumlah kasus mencuat terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi ."Dan bermuara pada aksi penipuan atau tindak kriminal pronografi," terangnya.

Banyak Kebocoran Data, RUU PDP Ditarget Rampung Oktober 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-21-at-18.47.24.jpeg" alt="Achmad Yurianto - Humas BNPB" width="100%">
<figcaption>Achmad Yurianto - Humas BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat kini diajak untuk mengenali istilah atau definisi baru yang termasuk dalam kategori pasien Covid-19. Pemerintah tidak lagi mengenakan istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG).  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, kini masyarakat diajak mengenali istilah pasien terkonfirmasi positif, suspek, probable, dan kontak erat. Pemerintah terus melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota dan puskesmas. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.  Menurut Yurianto, pasien suspek, adalah orang yang mengalami keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dan kelompok orang yang dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, pernah punya riwayat melaksanakan perjalanan atau tinggal di suatu daerah di mana dilaporkan transmisi lokal terjadi.  Lalu, pasien suspek juga memiliki gejala ISPA yang jika dalam 14 hari sebelum muncul, memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif atau probable. Serta, kelompok orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan layanan di RS dan tak ada penyebab lain yang jelas.  "Mencermati batasan operasional tersebut maka kasus PDP seluruhnya kini disebut dengan suspek. Ini harus dipahami bersama," paparnya.  "Lalu ODP juga ada yang masuk kasus suspek. Terutama mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah, atau sempat kontak dengan kasus konfirmasi positif," jelasnya.  Menurut Yurianto, pemahaman perubahan definisi ini penting. Sehingga bukan hanya perubahan nama, tetapi terkait dengan kepentingan melaksanakan survei epidemiologi.  "Penting untuk survei epidemiologi dalam melacak orang yang terkonfirmasi positif baik dengan gejala atau tanpa gejala. Ini harus dicermati agar kita bisa lakukan isolasi dengan baik sehingga tak jadi sumber penularan," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HuzNWdT_Wrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ij4mPvEFalM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c

Selain Seluruh PDP, ODP Juga Bisa Masuk Kategori Suspek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ilustrasi-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi: CHIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: CHIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah semakin terbuka dengan data kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam beberapa terakhir, pemerintah sudah mengumumkan jumlah pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).  Namun itu masih belum cukup, pemerintah diminta untuk semakin terus terang soal data-data yang ada. Beberapa hari terakhir pemerintah mulai membuka data pasien di tiap provinsi secara rinci. Meski begitu, Pakar Kesehatan dari Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai data PDP yang sudah meninggal juga harus disampaikan kepada publik.  "Artinya PDP yang meninggal kan ada yang dites dan ada yang tidak. Coba umumkan PDP yang meninggal dan dites berapa, dan PDP yang meninggal tapi tidak dites berapa," tegasnya kepada JawaPos.com, Kamis (16/4).  Pasalnya, banyak pasien PDP meninggal yang hasil tesnya belum diketahui sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Ada juga yang hasilnya baru keluar setelah dimakamkan.  "Rata-rata butuh waktu 3-4 hari hasil PCR keluar. Di DKI misalnya datanya sudah 600-1000 meninggal. Ini kan jadi berbeda datanya," jelasnya.  Meskipun demikian, Tri Yunis mengakui data pasti akan berbeda setiap hari karena perkembangan pasien Covid-19 begitu dinamis. Dia juga mendesak agar semua laboratorium memeriksa dengan metode PCR.  Dia juga berharap pemerintah membuka data pasien PDP dan pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sejauh ini data yang diumumkan baru sebatas pasien yang dirawat di rumah sakit.  "Isolasi mandiri di rumah berapa datanya? Kan nggak kehitung itu. Contoh, Depok misalnya ada 112 pasien Covid-19 dan 40 orang di antatanya diisolasi mandiri di rumah," katanya.  Pemerintah, kata Yunis, juga harus memastikan bahwa pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah patuh menjalaninya. Puskesmas harus melakukan pengawasan dan menjamin bahwa pasien memang tidak keluar rumah.  "Pengawasan benar bisa menjamin kah? Bagaimana pasien bisa patuh apakah kalau keluar didenda atau bagaimana. Mungkin kalau Puskesmas tak cukup, bisa melibatkan RT RW, seperti di Depok ada RW Siaga," katanya.

Data Detail PDP Meninggal dan Pasien Covid-19 di Rumah Harus Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pemakaman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang bayi yang sempat berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) korona (Covid-19) asal Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang meninggal dunia di RSUD Bahteramas Kendari pada Jumat (10/4), dinyatakan negatif korona.  Bayi tersebut dinyatakan negatif setelah keluarnya hasil tes swab (usapan tenggorok) pada Rabu (15/4). "Satu kasus PDP bayi 11 bulan yang meninggal pada hari Jumat lalu, hasil pemeriksaan swab tenggorok adalah negatif," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sultra dr La Ode Rabiul Awal pada Rabu (15/4) malam seperti dilansir dari Antara. ​​​​​​ Sebelumnya telah diberitakan, seorang bayi berstatus pasien dalam pengawasan meninggal dunia di RSUD Bahteramas Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).  La Ode Rabiul Awal mengatakan, bayi tersebut berusia 11 bulan dan meninggal dunia Jumat (10/4) malam sekitar pulul 20.30 Wita.  Dokter yang akrab disapa dr Wayong itu menjelaskan, bayi yang meninggal tersebut tidak terkait atau tidak pernah berkontak erat dengan pasien positif korona manapun yang ada di Sultra. "Sang bayi tidak terkait dengan salah satu pasien positif manapun. Tapi dalam status PDP dan sudah diambil tes swab," jelasnya.  Jenazah bayi yang tercatat berdomisili di Kota Kendari ini telah dimakamkan di salah satu Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Kendari dengan standar penanganan Covid-19. "Sudah dimakamkan di TPU sesuai standar Covid-19," ungkap dia. (*)

Bayi PDP asal Kendari yang Meninggal Dinyatakan Negatif Korona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PDP

Berita Terkini

Menkominfo Diminta Serius Tangani Perlindungan Data Pribadi

Banyak Kebocoran Data, RUU PDP Ditarget Rampung Oktober 2020

Selain Seluruh PDP, ODP Juga Bisa Masuk Kategori Suspek

Data Detail PDP Meninggal dan Pasien Covid-19 di Rumah Harus Dibuka

Bayi PDP asal Kendari yang Meninggal Dinyatakan Negatif Korona

Download Aplikasi JawaPos.com