<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Screenshot_2024-06-28-13-58-13-219_comgoogleandroidgm-edit-438742237.jpg" alt="Ilustrasi hacker melancarkan serangan siber" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hacker melancarkan serangan siber</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Brain Cipher, hacker yang telah membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, membikin pernyataan mengejutkan kemarin (2/7). Dia meminta maaf dan siap membuka enkripsi agar semua sistem layanan publik di Indonesia kembali normal. Peretas yang sukses melumpuhkan instalasi negara senilai Rp 606 miliar lebih itu berjanji memberikan kunci enkripsi ke pemerintah pada hari ini (3/7). Pernyataan tersebut diunggah akun media sosial X bernama Stealthmole_int. Akun itu menuliskan bahwa geng ransomware yang menyerang Indonesia akan merilis kunci dekripsi secara gratis. Sebelumnya, Brain Cipher disebut meminta tebusan Rp 131 miliar. Mantan Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ID-SIRTII) M. Salahuddien Manggalany menyampaikan analisisnya atas kabar tersebut. Pria yang akrab disapa Didien itu mengatakan, ada banyak kemungkinan dengan munculnya informasi dari pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan PDNS 2 tersebut. Dia mengatakan, boleh saja publik menganggap bahwa tebusan USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar sudah dibayarkan. Dengan begitu, pelaku kejahatan itu bersedia memberikan kunci enkripsi data dari 282 instansi yang ada di PDNS 2. Tetapi, bisa juga ada motif lain. Menurut Didien, pada kasus PDNS 2 itu, pelaku berhasil menyerang instalasi vital negara. Ditinjau dari sisi psikologi kriminal sekalipun, tidak ada kata kasihan dari pelaku kejahatan. Kecuali penjahatnya tertangkap, ada kemungkinan dia menyampaikan penyesalan dan lainnya. &rsquo;&rsquo;Kecuali yang diserang itu personal. Misalnya, data skripsi mahasiswa, korban mohon datanya dibuka, ada kemungkinan pelaku kasihan. Sementara ini negara,&rsquo;&rsquo; jelasnya kemarin (2/7). Pada prinsipnya, alumnus Institut Teknologi Nasional Malang itu meminta semua pihak berhati-hati merespons informasi yang datang dari pelaku kejahatan siber tersebut. Pasalnya, bisa jadi alih-alih berbuat baik, pelaku malah merencanakan serangan yang lebih besar. Misalnya, dalam mengirimkan kunci untuk membuka enkripsi, satu paket dengan aplikasi untuk dekripsi. Aplikasi itu harus diinstal dahulu layaknya memasang aplikasi pada umumnya. Nantinya pelaku kejahatan siber tersebut mengirim kode link untuk mengunduh aplikasi dekripsi tadi. Kemudian juga kode akses atau sejenis password untuk membuka file yang dienkripsi. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak hati-hati, bisa jadi link aplikasi dekripsi itu malah modus untuk serangan siber berikutnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Kemudian, dampaknya bisa lebih luas daripada serangan PDNS 2. Analisis berikutnya adalah bisa saja pelaku penyerangan PDNS 2 benar-benar memberikan kunci sekaligus aplikasi dekripsi yang benar. Tetapi, di-setting hanya untuk membuka akses file sebagian saja. File-file yang menurut pelaku tidak laku dijual. Deputy of operation Cyber Security Independent Resilient Team of Indonesia itu juga menyoroti pernyataan BSSN atau Kementerian Kominfo bahwa file di PDNS 2 hanya terenkripsi, tidak dicuri. Menurut dia, statement itu disampaikan hanya untuk menenangkan publik. Dia memahami betul alur dari serangan ransomware. Sebelum melakukan penguncian atau enkripsi, pelaku menyedot datanya. Setelah si pelaku benar-benar memiliki semua salinan datanya, baru dia enkripsi data induknya. Pemerintah sebagai pemilik data tidak akan tahu bahwa datanya tersedot. Mereka tahunya data sudah terkunci atau terenkripsi. Menurut Didien, pemerintah sengaja memunculkan respons tidak panik dari kejadian itu. &rsquo;&rsquo;Karena kalau pemerintah menunjukkan kepanikan, berarti datanya sangat bernilai. Otomatis data yang ada di pelaku lebih bernilai jual tinggi,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Didien kemudian mengomentari pernyataan pemerintah bahwa layanan publik yang masuk dalam PDNS 2 bakal normal bulan ini. Dia menegaskan, normalisasi layanan itu sangat mudah dilakukan. Tinggal membuat aplikasi atau website serupa, sudah bisa jalan kembali. Sebab, yang diserang pelaku adalah data. Instansi atau pemilik data bisa membuat website, aplikasi, atau sejenisnya supaya layanan bisa kembali normal. Dia mencontohkan pada kasus KIP kuliah, Kemendikbudristek meminta penerima meng-upload ulang datanya. Bentuk CSIRT hingga Daerah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peninjauan berlangsung pada Selasa (2/7) di Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Hadi kembali mengingatkan bahwa BSSN memiliki peran yang sangat vital. Karena itu, mereka harus bekerja keras menangani setiap masalah siber. &rdquo;Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai,&rdquo; kata Hadi. Dalam kesempatan tersebut, mantan panglima TNI itu sempat menguji kemampuan CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Hadi memilih secara acak CSIRT dari berbagai instansi. Mulai Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia melakukan itu untuk memastikan CSIRT siap menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. &rdquo;Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia,&rdquo; jelasnya. Hadi mencontohkan data-data milik Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut data-data kepemilikan tanah harus dilindungi oleh negara. Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut mencontohkan data-data milik Bakamla. Sebab, mereka punya tugas dan kewajiban untuk melakukan patroli keamanan laut. Sejauh ini, kata dia, dari target 160 CSIRT, sudah ada 93 CSIRT yang sudah terbentuk di level kementerian dan lembaga. Sementara di level pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota, sudah terbentuk 156 CSIRT dari target 552 CSIRT. Meski belum mencapai target, Hadi menilai capaian itu merupakan progres yang baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa CSIRT di seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi pengelolaan insiden siber. Itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber dan Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber. &rdquo;CISRT jangan berperan hanya sebagai ikon bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber,&rdquo; bebernya.(wan/syn/lum/c7/oni)

Brain Cipher, hacker yang telah membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, membikin pernyataan mengejutkan kemarin (2/7).

Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/images-2024-04-07T012001357-4037938803.jpeg" alt="Ilustrasi: Aksi hacker yang sering bikin repot jadi bukti lemahnya kedaulatan digital di Indonesia. (Kaspersky)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aksi hacker yang sering bikin repot jadi bukti lemahnya kedaulatan digital di Indonesia. (Kaspersky).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hingga kemarin (1/7) masih mengganggu layanan publik. Namun, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berjanji bahwa seluruh layanan publik bakal pulih total pada bulan ini. Untuk memastikan target itu terwujud, pemerintah akan meningkatkan cold site di Batam menjadi hot site. Keterangan tersebut disampaikan Hadi setelah memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri di Jakarta kemarin. Dalam rapat itu turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian. &rdquo;Kami membahas tindak lanjut perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024,&rdquo; terang dia. Jumat (28/6) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas serangan ransomware ke PDNS 2. Budi Arie dan Hinsa Siburian termasuk pejabat yang dipanggil presiden. Kemarin Hadi menindaklanjuti arahan yang disampaikan presiden. &rdquo;Dari hasil rakor dapat saya simpulkan bahwa PDNS 2 bisa melakukan pelayanan secara aktif pada Juli 2024,&rdquo; tegas mantan panglima TNI tersebut. Langkah yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan salah satu ekosistem PDNS. Sebagaimana diketahui, ekosistem PDNS yang ada saat ini terdiri atas PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan cold site di Batam. &rdquo;Situs dingin (cold site, Red) di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,&rdquo; terang Hadi. Dengan begitu, cold site di Batam akan menjalankan fungsi sebagai disaster recovery center (DRC). &rdquo;Jadi, kalau kita ketahui ada DRC, Batam itu menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate, mampu memberikan pelayanan secara interactive service,&rdquo; jelasnya. Hadi mencontohkan lumpuhnya layanan keimigrasian ketika ransomware menyerang PDNS 2. Pemulihan pasca gangguan tersebut dia pastikan tuntas pada bulan ini. Pemerintah juga sudah mendapat laporan dari BSSN terkait upaya meningkatkan keamanan siber. &rdquo;Dengan cara menyambungkan ke Komando Kendali BSSN di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Incident Response Team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan, namun tidak ada aksi,&rdquo; bebernya. Hadi mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan peninjauan kembali peraturan presiden dan instruksi presiden terkait dengan operasional siber. Termasuk di antaranya operasional BSSN dan jajarannya. &rdquo;Sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,&rdquo; ucapnya. Pemerintah juga mengimbau seluruh user dan tenant untuk ekstrahati-hati. Pemerintah akan menyebar edaran agar user dan tenant meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan password. &rdquo;Dan setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back-up. Itu mandatory, tidak opsional lagi,&rdquo; terangnya. Hadi menyatakan, back-up tersebut penting jika gangguan kembali muncul dalam operasional PDNS. Hadi menyebutkan, back-up data itu akan diperkuat lagi dengan cloud cadangan yang dibuat per zona. &rdquo;Jadi, nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan lain sebagainya, itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data di PDN,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, berdasar digital forensik yang dilakukan BSSN, Hadi menyampaikan bahwa mereka telah menemukan sumber kebocoran yang menyebabkan PDNS 2 terkena serangan ransomware. &rdquo;Kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,&rdquo; ujarnya. Atas temuan tersebut, BSSN bakal melakukan tindak lanjut. Termasuk opsi proses hukum. Seusai rapat itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian tidak merespons pertanyaan awak media. Keduanya bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Terpisah, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekjen Kemendikbudristek Suharti dan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris mengenai layanan KIP kuliah yang terdampak peretasan PDNS 2. &rdquo;Sekarang sudah bergerak. Insya Allah enggak ada masalah,&rdquo; ungkapnya kemarin. Muhadjir meminta imbauan untuk melakukan isi ulang data tak dijadikan soal. Sebab, memang ada kebutuhan teknis untuk hal itu. Mahasiswa pun diminta bersabar atas musibah yang tak terduga ini. &rdquo;Ya, kalau memang datanya sudah enggak ada, ya diulang. Saya mohon mahasiswa bersabar. Karena ini memang ada musibah. Jadi diminta untuk memasukkan, menginput kembali data-data yang diperlukan, terutama penerima KIP kuliah,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengungkapkan, proses pemulihan sistem KIP kuliah menggunakan data cadangan tengah berjalan. Sehingga tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya dalam hal pencairan maupun pendaftaran KIP kuliah. &rdquo;Kami berupaya sesegera mungkin memulihkan layanan KIP kuliah ini. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP kuliah on going dan pendaftar KIP kuliah baru,&rdquo; ujarnya di Jakarta Senin (1/7). Suharti menjanjikan sistem KIP kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat 29 Juli 2024. Sementara untuk rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP kuliah dengan sistem lain di pemerintah diakuinya masih membutuhkan waktu. Disinggung soal pencairan KIP kuliah, Suharti menjelaskan, sebelum terjadinya permasalahan pada PDNS 2, proses pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima KIP kuliah on going pada semester genap 2023&ndash;2024 sudah berjalan. Pencairan ini telah mencapai 98,8 persen. Kemudian, saat terjadi serangan ransomware, ada 16.316 mahasiswa penerima KIP kuliah on going yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses pencairan. Kendati demikian, Suharti meminta para mahasiswa penerima KIP kuliah tidak perlu khawatir. Sebab, dalam masa proses pemulihan sistem ini, semua proses pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima on going akan selesai sesuai jadwal. Lalu, bagaimana dengan calon peserta KIP kuliah yang sedang mendaftar? Suharti memastikan proses seleksi penerimaan bagi mahasiswa baru tahun 2024 akan tetap berlangsung. Bagi 853.393 orang yang sudah mendaftar KIP kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala, mereka diminta mengklaim ulang (reclaim) akun KIP kuliah masing-masing. Proses reclaim dapat dilakukan mulai 29 Juli sampai 31 Agustus 2024. Pada rentang waktu tersebut, pendaftar dapat melakukan klaim ulang di website menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), nomor induk siswa nasional (NISN), serta mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP kuliah. Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar KIP kuliah 2024 dan belum pernah melakukan pendaftaran karena sistem error, pendaftaran KIP kuliah 2024 tetap akan dilanjutkan. Pendaftaran akan dibuka kembali mulai 29 Juli hingga 31 Oktober 2024 melalui laman Kemendikbudristek. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo terus menyoroti kasus serangan siber di PDNS 2. Dia berharap pemerintah tidak hanya melakukan audit forensik penyebab serangan tersebut. &rdquo;Pemerintah juga harus melengkapinya dengan audit investigasi anggaran yang digunakan,&rdquo; katanya kemarin. Roy menuturkan, ketika dirunut ke belakang, pembangunan PDNS 1 dan 2 cenderung dipaksakan. Pasalnya, Pusat Data Nasional (PDN) 1 di Cikarang ditargetkan beroperasi Oktober 2024 mendatang. Menurut dia, tinggal menunggu sebentar, sejatinya layanan PDN yang permanen sudah beroperasi. Sementara ketika memaksakan membangun PDNS 1 dan 2, pemerintah justru menggelontorkan anggaran mencapai Rp 700 miliar. Menurut Roy, biaya tersebut cukup mahal. &rdquo;Apalagi jika dihitung dengan nilai 98 persen daya yang kini sudah dienkripsi oleh hacker ransomware,&rdquo; katanya. Roy menuturkan, pemerintah bisa saja berkilah data tersebut hanya dienkripsi dan tidak disedot oleh si hacker. &rdquo;Tapi, namanya maling, sudah berhasil masuk rumah, masak hartanya tidak dibawa juga?&rdquo; ucapnya. Menurut Roy, hacker pengirim ransomware bisa saja sudah mendapatkan salinan data yang berhasil dia enkripsi. Karena itu, Roy menegaskan, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi perlu terbuka ke publik. Dengan cara menjelaskan siapa aktor intelektual yang mendorong pembangunan PDNS di Serpong, Surabaya, dan layanan cloud di Batam. Dari data yang dia dapatkan, Lintasarta sebagai penyedia fasilitas PDNS 1 di Serpong hanya berada di TIER 3. Idealnya berada di TIER 4. Sedangkan Telkomsigma di Surabaya sebagai penyedia PDNS 2 diklaim sudah TIER 4. Tetapi nyatanya masih kebobolan serangan hacker dan menggunakan layanan windows defender sebagai pengamannya. (syn/mia/wan/c9/oni)

Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hingga kemarin (1/7) masih mengganggu layanan publik.

Pasca Hacker Serang PDNS 2, Jokowi Tenggat Layanan Publik Pulih Juli Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/serangan-siber-1328472064.jpg" alt="Ilustrasi: Hacker melancarkan banyak serangan baru kepada masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hacker melancarkan banyak serangan baru kepada masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bahwa sampai kemarin pelaku yang menyerang PDNS 2 belum terdeteksi. &rdquo;Kami baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya dari indikasi itu kami olah untuk menemukan (pelaku),&rdquo; ungkapnya dalam raker dengan Komisi I DPR. Namun, dia memastikan bahwa proses forensik sudah berjalan sejak instansinya menerima laporan gangguan PDNS 2 pada 20 Juni lalu. Hinsa menyatakan, langkah-langkah digital forensik sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. &rdquo;Tapi, memang awalnya kesulitan juga. Karena semua data itu terenkripsi,&rdquo; bebernya. Beruntung masih ada data yang bisa dianalisis oleh BSSN. Dia memastikan hasil analisis tersebut bakal disampaikan. Selain itu, proses recovery juga langsung berjalan. &rdquo;Dan tentunya kami segera melakukan evaluasi, kenapa sampai terjadi,&rdquo; tambahnya. Hasilnya, pada 22 Juni 2024, BSSN berhasil mengidentifikasi penyebab gangguan pada PDNS 2. Yakni, serangan ransomware. Juga langsung diambil langkah cepat untuk memastikan gangguan pada PDNS 2 tidak menyebar sampai ke PDNS di Serpong dan Batam. Meski demikian, langkah tersebut tidak serta-merta menghentikan gangguan pada PDNS 2. Akibatnya, berbagai layanan publik tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Situasinya kian buruk ketika BSSN mendapati bahwa hanya 2 persen data pada PDNS yang memiliki backup di Kementerian Kominfo. Padahal, seharusnya seluruh data pada PDNS ada backup-nya. Keterangan yang disampaikan Hinsa tidak sembarangan. Dia menyebut, buruknya tata kelola hingga hanya ada 2 persen data PDNS yang memiliki backup adalah temuan. &rdquo;Tugas kami antara lain adalah membantu, tetapi kami harus membuat laporan kepada presiden bagaimana ini bisa terjadi. Antara lain itulah temuan kami,&rdquo; bebernya. Dalam rapat itu, Hinsa juga menyinggung betapa fatalnya akibat dari tata kelola yang buruk tersebut. Kondisi itu berpengaruh pada sulitnya pemulihan pasca serangan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mampu melakukan pemulihan cepat ketika terkena ransomware. &rdquo;Mungkin mereka (negara lain) punya DRC (disaster recovery center). Tapi, kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang sebenarnya fatal,&rdquo; terangnya. Mestinya, data yang ada pada PDNS di Batam sama persis seperti yang ada pada PDNS di Surabaya. Namun, karena persentase data yang ter-backup sangat minim, pemulihan butuh waktu. Lain halnya bila seluruh data ter-backup. PDNS bisa saling backup. Analoginya seperti pemutusan aliran listrik. &rdquo;Jadi, misalnya begitu ada gangguan di Surabaya, analoginya hampir sama dengan mati Listrik, hidupkan genset,&rdquo; bebernya. Merespons penjelasan Hinsa, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara tegas menyatakan bahwa persoalannya ada pada backup data yang sangat minim. Bukan pada tata kelola. Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kondisi itu menunjukkan adanya kebodohan dalam urusan proteksi data. &rdquo;Kalau alasannya nggak ada backup, itu bukan (masalah) tata kelola, itu kebodohan saja. Ini bukan masalah tata kelola, ini kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup,&rdquo; tegasnya. (wan/syn/dee/mia/c17/fal)

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bahwa sampai kemarin pelaku yang menyerang PDNS 2 belum terdeteksi.

Penyerang PDNS 2 Belum Terdeteksi, BSSN Baru Temukan Indikasi Hacker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/aneh-282848546.jpeg" alt="Ilustrasi: Ilustrasi: Gejala aneh sempat dirasakan sebelum server PDN diserang ransomware. (Security Magazine)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ilustrasi: Gejala aneh sempat dirasakan sebelum server PDN diserang ransomware. (Security Magazine)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masalah serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 belum sepenuhnya teratasi. Sebaliknya, data instansi yang terdampak semakin banyak. Kemarin (27/6), dalam rapat di Komisi I DPR, terungkap ada 282 instansi yang terdampak. Dalam paparannya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan 43 instansi aman karena data yang dititipkan di PDNS 2 hanya data backup. Instansi-instansi tersebut memiliki data yang disimpan di sistem tersendiri. Sisanya, sebanyak 239 instansi yang shutdown layanannya tidak punya backup data. Ihwal minimnya instansi yang mempunyai backup data tersebut menjadi bahasan utama selama rapat berlangsung. Pada kesempatan itu, Budi langsung menyampaikan akan mengeluarkan keputusan menteri tentang kewajiban backup data oleh seluruh tenant atau instansi yang menggunakan layanan PDNS 1 maupun PDNS 2. &rdquo;Paling lambat Senin saya keluarkan. Sekarang menjadi mandatory,&rdquo; tuturnya. Budi meluruskan, Kemenkominfo tidak menyudutkan instansi atau tenant yang tidak mempunyai backup data. Dia menjelaskan, khusus di PDNS 2 disiapkan kapasitas backup sebanyak 5.790 VM (virtual machine). Dari jumlah tersebut, data yang ter-backup hanya 1.630 VM atau sekitar 28,5 persen saja. Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya bertugas sebagai prosesor. Sementara pengendali data ada di masing-masing instansi atau tenant. &rdquo;Kami sebagai prosesor tidak bisa mengambil data tenant untuk melakukan backup,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Ketentuannya, tenant sendiri yang harus melakukan backup secara mandiri. Sejumlah anggota DPR menyampaikan kekecewaannya terhadap kejadian serangan ransomware. Khususnya minimnya instansi yang memiliki backup data. Anggota Komisi I DPR Sukamta menganalogikan Kementerian Kominfo membuka layanan penitipan koper di bandara. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas sebagai satpam. Lalu, instansi atau tenant sebagai pelancong yang diminta menitipkan koper di tempat yang sudah disiapkan. &rdquo;Kemudian ini locker room-nya dimasuki maling, dikunci dari dalam. Pemilik koper tidak bisa ambil kopernya,&rdquo; katanya. Nah, Kemenkominfo sebagai pemilik koper justru menyudutkan pemilik koper karena tidak mempunyai koper cadangan. Sampai dengan berita ini ditulis tadi malam, rapat masih berlangsung. Muncul gagasan dibentuk panitia kerja (panja) untuk membahas lebih dalam soal serangan ransomware. (wan/syn/dee/mia/c17/fal)

Masalah serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 belum sepenuhnya teratasi. Data instansi yang terdampak semakin banyak

Serangan Ransomware di PDNS 2: 282 Instansi Terdampak, Hanya 43 Selamat

PDNS 2

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PDNS 2

Berita Terkini

Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar

Pasca Hacker Serang PDNS 2, Jokowi Tenggat Layanan Publik Pulih Juli Ini

Penyerang PDNS 2 Belum Terdeteksi, BSSN Baru Temukan Indikasi Hacker

Serangan Ransomware di PDNS 2: 282 Instansi Terdampak, Hanya 43 Selamat

Download Aplikasi JawaPos.com