<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/WhatsApp-Image-2024-07-28-at-132339-911762469.jpg" alt="Kader-kader PDI Perjuangan berziarah dan tabur bunga ke makam sejumlah tokoh pelaku pergerakan PDI Pro Megawati (Promeg) 1996, yang telah tiada. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kader-kader PDI Perjuangan berziarah dan tabur bunga ke makam sejumlah tokoh pelaku pergerakan PDI Pro Megawati (Promeg) 1996, yang telah tiada. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kader-kader PDI Perjuangan berziarah dan tabur bunga ke makam sejumlah tokoh pelaku pergerakan PDI Pro Megawati (Promeg) 1996, yang telah tiada. Kegiatan itu sebagai rangkaian peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Kegiatan itu diikuti ratusan kader PDI Perjuangan Kota Surabaya. Hadir dalam peringatan Kudatuli di Surabaya Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eri Cahyadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya. selain itu, Jagad Hariseno, putra sulung almarhum Ir. Sutjipto. &rdquo;Ziarah dan tabur bunga dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya di tiga lokasi. Yakni TPU Keputih, pemakaman Rangkah, dan Kembang Kuning,&rdquo; kata Adi Sutarwijono. Dia menjelaskan, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 adalah puncak pengambilalihan PDI yang sah dan konstitusional di bawah Megawati Soekarnoputri oleh kelompok PDI yang di-back up kekuatan keamanan dan aparatur negara. Pengambilalihan kekuasaan PDI itu ditandai dengan digelarnya kongres ilegal di Medan pada Juni 1996, yang disokong rezim Orde Baru. Berpuncak pada penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada Sabtu 27 Juli 1996 subuh. Para pendukung Megawati Soekarnoputri yang berada di kantor tersebut diserbu orang-orang berseragam yang diklaim sebagai pendukung kubu PDI ilegal. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang, dalam insiden kelam di era Orde Baru tersebut. Ziarah dan tabur bunga oleh para kader banteng Surabaya dilakukan di makam Sekjen DPP PDIP (2000-2005) Ir. Sutjipto dan istri Ir. Sudjamik. Juga di makam almarhum L. Soepomo, makam advokat pembela PDI Pro Megawati, Trimoelja D. Soerjadi, dan Ketua DPC PDIP Surabaya (2010-2020) Whisnu Sakti Buana. &rdquo;Kongres PDI Soerjadi di Medan dan kerusuhan 27 Juli 1996 direspons gelombang perlawanan hebat di berbagai kota dari massa akar rumput PDI Pro Megawati. Di Surabaya, dipusatkan di Posko Pandegiling, dipimpin Pak Tjip (Ir. Sutjipto). Salah satu tokoh penggeraknya Pak Soepomo,&rdquo; kata Adi Sutarwijono. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eri Cahyadi yang juga Wali Kota Surabaya, mengajak para kader banteng meneladani kegigihan dan keberanian para pejuang PDI Perjuangan. &rdquo;Peringatan Kudatuli mengajak kita bersama untuk meneladani semangat dan keberanian dari para pejuang PDI Perjuangan,&rdquo; ujar Eri Cahyadi. Eri Cahyadi mengatakan, Surabaya adalah basis penting bagi PDI Perjuangan. &rdquo;Kita jaga agar Surabaya tetap berkibar PDI Perjuangan. Itu diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi rakyat, pada wong cilik,&rdquo; kata Eri Cahyadi. Sedang Jagad Hariseno, putra sulung Pak Tjip sekaligus kakak tertua Whisnu Sakti Buana, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa-doa dari seluruh kader banteng. &rdquo;Mewakili keluarga, saya menyampaikan terima kasih, matur nuwun, atas kepedulian para kader banteng yang pagi ini berziarah ke makam bapak-ibu saya (Ir. Sutjipto dan Ir. Sudjamik) dan adik saya, Whisnu Sakti Buana dan sejumlah pelaku gerakan PDI Promega,&rdquo; ujar Jagad Hariseno.

Peringati peristiwa Kudatuli, kader-kader PDIP berziarah dan tabur bunga ke makam sejumlah tokoh pelaku pergerakan PDI Pro Megawati

Peringati 27 Juli 1996, Eri Cahyadi: Warisi Keteladanan para Pejuang PDI Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/parpol-lama-harus-ikut-verifikasi-faktual-pdip-menyesal-pilih-mk_m_182721.jpeg" alt="Ilustrasi PDIP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PDIP</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli. Peristiwa itu dinilai sebagai produk dari intervensi politik pemerintah saat itu. Usman menjelaskan, serangan terhadap kantor PDI pada 27 Juli 1996 seharusnya disebut raid atau penyerangan bukan riot atau kerusuhan.&nbsp; &rdquo;Istilah serangan itu, itu menunjukkan ada satu pihak dari otoritas keamanan bersama sekelompok preman yang secara sengaja menggunakan kekerasan, menyerang sekretariat PDI, dan menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan seluruh orang-orang yang ada di sana,&rdquo; kata Usman dalam diskusi bertajuk Kudatuli, Kami Tidak Lupa di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).&nbsp; Usman menambahkan, serangan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan kepemmpinan Megawati Soekarnoputri. Langkah itu dilakukan pemerintah orde baru sebagai bagian dari upaya penyingkiran oposisi politik.&nbsp; &rdquo;Jadi, sampai di titik itu, jelas peristiwa 27 Juli adalah peristiwa yang lahir sebagai produk dari intervensi politik kekuasaan, termasuk politik kekerasan negara berupa pengambilalihan paksa dan penangkapan, penyerangan, dan lain-lain gitu,&rdquo; tegas Usman Hamid. Dia menekankan, keterlibatan aparat keamanan dalam serangan tersebut, meskipun beberapa menggunakan seragam sipil.&nbsp; &rdquo;Tetapi, kalaupun aparat TNI misalnya menggunakan seragam sipil, aparat kepolisian juga masih jelas menggunakan seragam resmi dan ikut melakukan penyerangan atau pembubaran aksi mimbar bebas di dalam areal kantor PDI ketika itu,&rdquo; ungkap Usman Hamid. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat yang ditunjukkan melalui protes di berbagai lokasi seperti Senen, Kramat, Menteng, dan Jalan Diponegoro. Rekayasa politik pemerintah itu, kata Usman, terlihat jelas dengan menggusur kepemimpinan oposisi, yang memicu protes keras di berbagai tempat. Menurut dia, peristiwa 27 Juli juga menjadi pemicu gelombang penculikan dan penghilangan paksa. Dimulai dengan aktivis PRD dan penculikan Wiji Thukul. Gelombang pertama penculikan dimulai dari peristiwa 27 Juli, diikuti gelombang kedua pada sidang umum MPR 1998. &rdquo;Gelombang ketiga penculikan dan penghilangan paksa terjadi pada Mei ketika saksi-saksi kunci yang melihat keterlibatan aparat itu disingkirkan, dieliminasi,&rdquo; terang Usman Hamid.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sebut peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai intervensi politik pemerintah

Amnesty Sebut Peristiwa Kudatuli Adalah Produk Intervensi Politik Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-30-at-8.51.18-AM.jpg" alt="Presiden Jokowi resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Trenggalek, Selasa (30/11). Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Trenggalek, Selasa (30/11). Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP <a href="https://www.jawapos.com/tag/pdi/">PDI</a> Perjuangan Hendrawan Supratikno mengimbau publik untuk menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya isu <a href="https://www.jawapos.com/tag/reshuffle-kabinet/">reshuffle kabinet</a>, termasuk kemungkinan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pan/">PAN</a> mendapatkan jatah menteri. Dia menegaskan, pengangkatan dan pemberhentian menteri Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif presiden.  "Wacana tersebut sudah berkali kali disampaikan atau diberitakan. Sebaiknya kita tunggu dengan sabar saja, karena reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," kata Hendrawan dikonfirmasi, Rabu (9/3).  Hendrawan meminta semua elemen bangsa untuk tidak menghabiskan energi dengan hal yang tidak penting, termasuk soal bagi-bagi kekuasaan. Dia menyarankan, semua pihak khususnya pemerintah bisa fokus pada langkah-langkah mencari solusi terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok belakangan ini.  "Kita pikir yang lebih penting, bagaimana pemerintah bisa lebih sigap dan efektif mengatasi lonjakan harga-harga kebutuhan pokok jelang puasa dan Idulfitri. Ingat, inflasi itu menggerogoti daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Fokus kita jangan pada bagi-bagi kekuasaan, tetapi bagi-bagi kesejahteraan," tegas Hendrawan.  Sebelumnya tersiar kabar pertemuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, terkait rencana reshuffle kabinet. Tetapi isu tersebut secara tegas dibantah oleh pria yang karib disapa Zulhas.  "Tidak benar (melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi)," kata pria yang karib disapa Zulhas kepada JawaPos.com, Senin (7/3) kemarin.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menampik kabar pertemuan Zulhas dengan Jokowi. Dia menegaskan, Zulhas selama pekan kemarin melakukan konsolidasi di Jawa Tengah.  "Berita itu tidak benar, karena dalam sepekan kemarin Ketua Umum road show konsolidasi kader dan pemantapan persiapan pemilu di Jawa Tengah. Keliling ke seluruh kabupaten/ kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai," tegas Viva Yoga.  Menurut Viva Yoga, PAN sebagai partai koalisi akan tetap berkomitmen membantu kinerja Pemerintahan Jokowi. Khususnya terkait percepatan pemulihan ekonomi.  "Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyat," ujar Viva Yoga menandaskan.

Soal Reshuffle, PDIP Minta jokowi Jangan Fokus Bagi-bagi Kekuasaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pdi

Berita Terkini

Peringati 27 Juli 1996, Eri Cahyadi: Warisi Keteladanan para Pejuang PDI Perjuangan

Amnesty Sebut Peristiwa Kudatuli Adalah Produk Intervensi Politik Kekuasaan

Soal Reshuffle, PDIP Minta jokowi Jangan Fokus Bagi-bagi Kekuasaan

Download Aplikasi JawaPos.com