<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RPH.jpg" alt="Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rumah Potong Hewan (RPH) Kedurus, Surabaya, segera dialihkan ke RPH Pegirian. Para pengguna jasa di RPH Kedurus diharapkan memindahkan peralatannya pada awal Oktober. Hal tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan PD RPH Surabaya. Namun, kebijakan itu mendapat penolakan.  Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim Muthowif mengatakan, para pengguna jasa menolak rencana pemindahan itu. Sebab, pihaknya menilai alasan yang disampaikan PD RPH Surabaya tidak masuk akal. Misalnya, terkait dengan efisiensi dan beban operasional yang tinggi di RPH Kedurus.  Padahal, lanjut dia, biaya listrik hanya Rp 4 juta. Adapun pemasukan mencapai sekitar Rp 82,5 juta setiap bulan. ”Itu berdasar hitungan saya. Seharusnya RPH Pegirian yang ditutup karena biaya operasionalnya lebih tinggi,” ujarnya.  Selain itu, pihaknya menilai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dirasa bermasalah seharusnya diperbaiki. Itu menjadi tanggung jawab PD RPH. Tak sekadar dibebankan kepada para pengguna jasa atau yang lebih dikenal sebagai jagal.  Selain itu, di RPH Pegirian ada pemotongan babi dalam satu area. ”Ya, itu salah satu tanggung jawab komisaris. Bukan tanggung jawab pengguna jasa,” tegasnya.  Menurut Muthowif, selama sosialisasi pada Selasa (5/9), PD RPH tidak memberikan tanggapan sama sekali saat ditanya mengenai hal tersebut. Efektivitas dan efisiensi pun turut dipertanyakan. Apalagi banyak jagal yang bertempat tinggal di daerah Kedurus. ”Kan tidak mungkin kalau setiap hari bolak-balik ke Pegirian,” ucapnya.  Sementara itu, Direktur Utama PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho menyatakan, para pengguna jasa masih diperbolehkan memanfaatkan RPH Kedurus dengan batas waktu tertentu.  Menurut dia, relokasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan karena ingin menjamin RPH yang sesuai dengan standar. Sebab, RPH Pegirian telah memiliki sertifikasi halal dan nomor kontrol veteriner dari Dinas Peternakan Jatim. ”Kami ingin menata lebih baik. Tidak ada maksud tertentu,” tuturnya.  Terkait dengan pemotongan babi di RPH Pegirian, dia merasa tidak masalah. Sebab, lokasi pemotongan berbeda blok dan terpaut sekitar 100 meter dari area pemotongan sapi. Selain itu, dengan adanya relokasi tersebut, kegiatan operasional bisa terpusat, mendapatkan keamanan yang lebih baik, dan jadwal yang optimal.  ”Meningkatkan kualitas IPAL di Kedurus itu cukup besar. Sedang kita kaji apakah IPAL sudah maksimal atau belum. Karena berpengaruh terhadap kualitas air sungai,” terangnya.  PD RPH Surabaya tetap memperhatikan aspirasi seusai sosialisasi dengan PPSDS. Rencananya, awal Oktober para jagal di RPH Kedurus bisa pindah setelah beragam persiapan yang dibutuhkan selesai.  Nanti RPH Kedurus direncanakan sebagai rumah potong unggas (RPU). ”Kami tidak memaksa jagal harus pindah ke Pegirian. Kalau mau ke tempat lain juga diperbolehkan,” ungkapnya.

Relokasi RPH Kedurus ke Pegirian Ditolak Paguyuban Pedagang Sapi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/FAJAR-RPH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya mengajukan penyertaan modal ke pemkot. Nilai yang diajukan Rp 2 miliar. Suntikan modal tersebut digunakan untuk pengembangan usaha, yakni membuka rumah potong unggas (RPU).  Rencana penambahan layanan RPU itu disampaikan Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho saat hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya Senin (5/9). RPU ditempatkan di RPH Unit Kedurus, Karang Pilang. Nah, layanan pemotongan daging di Kedurus dialihkan jadi satu di RPH Pegirian. ”Surabaya harus punya RPU,” kata Fajar.  Penyertaan modal Rp 2 miliar itu menjadi bagian dari rencana strategis untuk mendirikan RPU di Kedurus. Fajar mengatakan, pemkot belum memiliki RPU. Padahal, jumlah unggas yang dipotong per hari sangat besar.  Diperkirakan jumlahnya mencapai 17 ribu ekor per hari. Jika dikelola oleh RPH, bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Pemasukan berkisar Rp 15 juta per hari. ”Penyertaan modal ini salah satunya untuk mendirikan RPU di Kedurus,” papar Fajar.  Dana Rp 2 miliar juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana (sarpras). Misalnya, perbaikan sanitasi dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di RPH Kedurus.  Mendengar rencana PD RPH itu, wakil rakyat memberikan catatan kritis. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengaku tidak yakin wali kota akan menyetujui rencana penyertaan modal. Sebab, PD RPH selama ini belum menunjukkan prestasi yang maksimal.  Apalagi. kata dia, salah satu BUMD itu belum pernah memberikan dividen ke pemkot. ”Untuk kondisi saat ini, saya tidak yakin (penyertaan modal, Red) disetujui. Karena RPH belum menunjukkan prestasi,” kata Luthfiyah.  Dia meminta RPH menghitung secara matang rencana pendirian RPU karena penambahan fasilitas itu membutuhkan anggaran besar. Luthfiyah menyarankan agar RPH bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor untuk membangun RPU. ”Sebaiknya, ada hitungan yang matang soal ini,” ujar politikus Gerindra itu.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta PD RPH untuk menunggu perda khusus tentang RPH. DPRD melalui komisi B memang sudah merampungkan perda khusus. Saat ini naskah tersebut masih berada di bagian hukum Pemkot Surabaya. ”Perda ini harus disahkan lebih dulu,” tegas Anas.

PD RPH Minta Rp 2 Miliar untuk Bangun Rumah Potong Unggas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654682600884.jpg" alt="Petugas RPH memotong daging sapi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Petugas RPH memotong daging sapi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 40 warga Kota Surabaya sudah mendaftar atau memesan hewan kurban ke Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Hewan yang dipesan akan dikurbankan pada 17 Juli bertepatan dengan Idul Adha 1443 H.  Direktur RPH Surabaya Fajar Isnugroho mencatat, 40 warga itu memesan hewan kurban berjenis sapi. Saat ini, persiapan sedang dimatangkan.  ”Sudah ada 40 yang inden (mendaftar) untuk kurban,” kata Fajar saat dikonfirmasi pada Rabu (8/6).  Sapi yang dipesan itu, lanjut dia, akan dikurbankan dan dipotong di RPH Surabaya. Namun belum tentu dibagikan oleh pihak RPH.  ”Kami ada paket Idul Adha. Jadi sapinya nanti dipotong dan dibagikan oleh RPH Surabaya atau dipotong di RPH dan dibagikan sendiri oleh yang berkurban,” papar Fajar.  Warga bisa membeli sapi kurban dengan harga minimal Rp 17,5 juta. Angka itu hanya untuk 1 ekor sapi, belum termasuk biaya pengiriman.  ”Harganya naik. Selain karena kualitasnya bagus, sekarang agak susah mencari sapi karena wabah PMK,” terang Fajar.  Dia memastikan, seluruh sapi yang dijual di RPH Surabaya tidak ada yang positif PMK. Seluruh sapi juga diambil dari wilayah bebas PMK. ”Memang agak susah cari sapi. Tapi kualitas kami bagus,” ucap Fajar.  Antisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) akan terus dilakukan. Bentuk antisipasi paling utama, menurut Fajar, adalah menempatkan hewan ternak yang bergejala PMK secara terpisah. Sehingga wabah tidak mudah tersebar.  ”Kami akan memisahkan (jika muncul gejala PMK) dengan karantina di RPH. Apakah diobati atau memang dipotong, daging bisa dikonsumsi. Dipotong tempat terpisah dan tidak tercampur dengan pemotongan reguler,” papar Fajar.

Yakin Bebas PMK, 40 Warga Inden Sapi Kurban ke RPH Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652095722420.jpg" alt="Perawatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Ahmad Khusaini/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Perawatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Ahmad Khusaini/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk mencegah masuknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya melarang hewan ternak asal Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo, masuk Surabaya.  ”Untuk mencegah wabah PMK, PD RPH mengambil langkah preventif dengan melakukan pengecekan dokumen surat dan kesehatan hewan ternak yang datang ke Surabaya,” kata Direktur PD RPH Kota Surabaya Fajar A. Isnugroho.  Dia mengatakan, pihaknya segera mengambil tindakan dan pengawasan pada setiap hewan ternak yang masuk di lingkungan RPH. Di antaranya, melakukan pengecekan dokumen Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) asli dari daerah asal, untuk memastikan hewan ternak yang masuk bukan berasal dari 4 wilayah yang terjangkit wabah PMK.  ”Dengan SKKH asli, RPH hanya ingin memastikan hewan ternak sapi yang masuk aman dan bukan berasal dari 4 wilayah itu,” kata Fajar, Senin (9/5).  Selain pengecekan dokumen SKKH hewan ternak, Fajar menjelaskan, PD RPH juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kandang hewan ternak dan mobil pengangkut hewan yang masuk.  Penyemprotan disinfektan itu merupakan langkah jitu RPH dalam melakukan pencegahan meningkatkan biosafety dan biosecurity di lingkungan RPH Surabaya.  ”Kami berusaha jangan sampai ada sapi yang akan dipotong di RPH terjangkit virus penyakit menular PMK,” ujar Fajar.  Fajar menyampaikan, RPH Pegirian Surabaya juga sudah melakukan pengujian sampel PMK ke laboratorium Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), pada 27–28 Januari. Dalam pengujian tersebut, RPH Pegirian Surabaya mengambil 61 sampel serum yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 50 ekor babi.  ”Setelah dilakukan pengujian laboratorium seluruhnya dinyatakan negatif,” terang Fajar.

PD RPH Larang Sapi dari Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo

PD RPH Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PD RPH Surabaya

Berita Terkini

Relokasi RPH Kedurus ke Pegirian Ditolak Paguyuban Pedagang Sapi Jatim

PD RPH Minta Rp 2 Miliar untuk Bangun Rumah Potong Unggas

Yakin Bebas PMK, 40 Warga Inden Sapi Kurban ke RPH Surabaya

PD RPH Larang Sapi dari Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo

Download Aplikasi JawaPos.com