<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/JKT_INFLASI-BULAN-MARET_HANUNG-HAMBARA_09042025-7-273431497.jpg" alt="Ilustrasi pasar tradiosional. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasar tradiosional. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tujuh belas pasar tradisional naungan PD Pasar Surya bermasalah. Tujuh pasar di antaranya telah beralih fungsi. Salah satunya pasar Ambengan Batu, Tambak Sari. Akibat sudah lama kosong, bangunan dimanfaatkan sebagai gedung serbaguna.&nbsp; Begitu juga enam pasar lainnya, yaitu Pasar Dukuh, Gembong Tebasan Farurat, Indrakila, Kebalen Barat, Kertopaten, dan Pandegiling. Pasar-pasar tersebut telah beralih fungsi sebagai jalan umum.&nbsp; Saat ini, PD Pasar Surya mengajukan permohonan penghapusan aset pada tujuh pasar tersebut kepada DPRD Surabaya. Tujuannya untuk menekan biaya pemeliharaan bangunan, karena pasar sudah tak berfungsi total.&nbsp; Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, 17 pasar tak berfungsi maksimal akibat persoalan sengketa lahan. Ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan, sehingga terjadi dua kepemilikan aset dalam satu tempat. Akibatnya, operasional pasar tidak berjalan maksimal. "Walaupun ada yang telah beralih fungsi, 10 pasar masih ada kemungkinan bisa kembali difungsikan," kata Agus.&nbsp; Namun saat ditanya, pasar mana saja yang bisa kembali berfungsi, Agus belum bisa menyebutkan. Alasannya, proses hukum masih berjalan. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan proses hukum pada aset bermasalah itu.&nbsp; Setelah persoalan aset selesai, barulah fokus terhadap pengembangan pasar. "Sudah ada pandangan (pasar) mau dikembangkan seperti apa, tapi yang penting saat ini, yaitu menyelesaikan proses hukumnya. Kalau (pasar) sudah benar-benar milik pemkot, kami lebih enak untuk bergerak," ujar Agus Priyo.&nbsp; Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono menilai seluruh pasar tradisional milik pemkot harus dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, pasar berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi pedagang. Pihaknya akan membantu dalam penyelesaian pada pasar-pasar bermasalah tersebut.&nbsp; Tidak hanya terkait persoalan hukum, pihaknya akan mendatangi satu per satu pasar tersebut. Sehingga, permasalahan di lapangan bisa diketahui secara detail. "Selain persoalan hukum, pasar tak berfungsi juga bisa disebabkan dari beberapa faktor.&nbsp;Misalnya, letak pasar yang tidak strategis, sehingga membuat warga tidak mau belanja di sana. Itu menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan bersama," kata Budi Leksono.

17 pasar tradisional milik PD Pasar Surya mengalami masalah hukum dan fungsi, mengajukan penghapusan aset untuk efisiensi

Tersandung Hukum, 17 Pasar Milik PD Pasar Surya Tak Berfungsi Maksimal 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/WhatsApp-Image-2025-04-17-at-132446-2264837872.jpg" alt="Anggota DPR RI Ahmad Dhani berharap pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang segera tuntas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Ahmad Dhani berharap pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang segera tuntas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya menggelar halal bihalal, Rabu (16/4). Acara di Pasar Kembang itu dihadiri anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo. Acara diwarnai dengan ramah tamah, saling berjabat tangan untuk saling memaafkan Selain itu juga ada pembagian door prize kepada para pedagang dan peserta yang hadir pada halal bihalal. Acara dipadu dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa pedagang melontarkan pertanyaan yang langsung dijawab Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI. Ahmad Dhani berharap pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang segera tuntas seluruhnya. &rdquo;Saya berharap insya Allah kalau saya datang lagi ke sini tahun depan sudah selesai semuanya,&rdquo; tutur Ahmad Dhani. Menurut Ahmad Dhani, yang menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo itu, dengan tuntasnya revitalisasi, harapannya Pasar Kembang akan semakin banyak dikunjungi pembeli. &rdquo;Saya berharap semakin banyak orang yang datang ke Pasar Kembang. Itu sejalan dengan program pemerintahan Pak Prabowo untuk pemberdayaan ekonomi UMKM,&rdquo; tambah Ahmad Dhani. Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, pihaknya melakukan revitalisasi di beberapa pasar. Salah satunya adalah di Pasar Kembang. Pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang sudah mencapai 80 persen. &rdquo;Mungkin satu atau selambatnya dua bulan ke depan akan tuntas seluruhnya 100 persen. Selanjutnya akan dilakukan serah terima bangunan oleh pihak kontraktor kepada kami,&rdquo; jelas Agus Priyo. Agus Priyo mengatakan, pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang menghabiskan anggaran sekitar Rp 6 miliar. &rdquo;Kita memang fokuskan Pasar Kembang ini sebagai pusat grosir jajanan tradisional. Selain itu di sini juga ada pasar basah,&rdquo; imbuh Agus Priyo. Sementara itu, terkait dengan revitalisasi bangunan dilantai 2 sisi selatan yang masih belum dilakukan, Agus menjelaskan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Bank Jatim. Sebab sesuai dengan kesepakatan awal, revitalisasi akan dibantu Bank Jatim untuk pengerjaan di sisi selatan tersebut. &rdquo;Kapan itu? Kita masih koordinasi dengan Bank Jatim,&rdquo; terang Agus Priyo.

Anggota DPR RI dari dapil Surabaya-Sidoarjo, Ahmad Dhani, berharap pengerjaan revitalisasi Pasar Kembang segera tuntas seluruhnya

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Hadiri Halal Bihalal PD Pasar Surya Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/1000546975-1672323597.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya angkat bicara terkait dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi pengelolaan parkir. Eri mengatakan bahwa upaya pengungkapan kasus ini berawal dari ketidaksesuaian laporan pendapatan parkir yang diterima PD Pasar Surya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 725.440.000 (725,44 Juta). "Dari laporan yang ada, kita sudah bisa lihat, tidak mungkin ada pemasukan segini. Makanya saya minta pertanggungjawaban dari direkturnya," ujar Eri dalam keterangannya, Rabu (11/12). Sebagai langkah awal, ia meminta Direktur PD Pasar Surya agar bekerja sama, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.&nbsp; Sinergitas antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian ini penting dilakukan, untuk mencegah potensi penyimpangan serupa di masa depan. "Kalau ada kejanggalan, saya bilang bongkar. Kalau salah ya seleh (dibereskan). Kalau benar, lanjutkan. Ternyata hasil (pendampingan Kejari) seperti ini," imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Eri juga menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi di PD Pasar Surya terkait pengelolaan sewa lapak. Ia mendapati praktik ada lapak yang disewa, tetapi tidak ditempati.&nbsp; Eri lantas meminta pihak PD Pasar Surya untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pengelolaan pasar secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak ada lagi kerugian yang dialami pedagang maupun BUMD di Surabaya. "Saya bilang ke Pak Direktur kalau seperti ini ya selesaikan. Kalau dia bayar tidak ditempati, ya jangan diperbolehkan, tapi kasihkan kepada (pedagang) yang mau menempati," ujar Eri. Sebelumnya, Kejari Tanjung Perak Surabaya menangkap dua orang pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya. Keduanya diduga melakukan korupsi pengelolaan parkir selama tiga tahun, antara tahun 2020&ndash;2023. "Setelah ditelusuri, perpanjangan perparkiran tetapi tidak sesuai prosedur perpanjangan ijin sewa atau kontrak parkir yang benar," tukas Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara. Dua pejabat yang yang ditangkap adalah M Taufiqurrahman selaku Eks Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Masrur selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tanggapi dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi.

Dua Pejabat PD Pasar Surya Tersandung Kasus Korupsi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/20241210_131337-1817921927.jpg" alt="Komisi A DPRD Surabaya saat menggelar rapat pansus pelimpahan aset PD Passr Surya kemarin (10/12). (Galih Adi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Surabaya saat menggelar rapat pansus pelimpahan aset PD Passr Surya kemarin (10/12). (Galih Adi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses pemindahtanganan aset milik PD Pasar Surya ke Pemkot Surabaya tersendat. Pansus pelepasan aset PD Pasar Surya (PDPS) DPRD Surabaya belum menyepakati proses tersebut. Sebab, ada dugaan mal administrasi atas salah satu aset yang dimanfaatkan sebagai Gedung Serba Guna (GSG). Sekretaris Pansus Syaifuddin Zuhri menyebut, ada tujuh aset yang dipindahtangankan ke Pemkot Surabaya. Aset-aset itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Ipuk, sapaan sekretaris Komisi A DPRD Surabaya itu, menyebut enam aset lain sudah klir. Namun, ada satu aset yang masih terganjal prosesnya. Status aset di wilayah RW 4 Kelurahan Tambaksari sedang ada kegiatan pembangunan GSG dua tingkat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukinan serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Padahal aset itu belum dilimpahkan ke pemkot dan tercatat aset sebagai aset PDPS atau Pasar Ambengan Batu. "Pansus mempertanyakan atas hal itu. Legalitasnya dari mana? Kerangka hukumnya bagaimana? Seharusnya itu tetap menjadi kewenangan dari PDPS," paparnya, Selasa (10/12). Ipuk menjelaskan, pansus bukan menolak pembangunan fasilitas untuk warga itu. Hanya saja prosedur pelimpahan aset dinilai mal administrasi. Sebab proses pelimpahan aset seluas 196 meter itu belum rampung, tetapi sudah dilakukan pembangunan GSG yang menelan anggaran Rp 1,3 miliar. Singkatnya, izin belum keluar tetapi pembangunan GSG sudah jalan. "Kami tambah risau mengetahui hal ini menjadi mal administrasi. Artinya pelanggaran itu ada di kami, menjadi satu kerangka pelanggaran hukum karena pansus yang mengesahkan," terang Politisi PDIP itu. Ipuk menegaskan dengar pendapat akan dilakukan kembali pekan depan. Mereka akan mengundang para pakar untuk melihat sudut pandang lain atas dugaan mal adninistrasi. Dewan sepenuhnya akan menjadikan bahan rapat ke depan sebagai pertimbangan. "Nanti kami tanya pakar hukum. Ketika mal administrasi ini oleh pakar hukum dikategorikan korupsi, pansus akan menarik diri. Maka persoalan ini akan kami kembalikan ke Pemkot Surabaya," tegasnya. Sementara itu, Dirut PDPS Agus Priyo Akhirono menyebut memang pengajuan pemanfaatan lahan itu diajukan warga. Sebab, mereka melihat kondisi pasar sudah tidak beroperasi. Kalau dibangun lagi pun lahannya terbatas. "Dari pengajuan warga itu kami bersurat ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bahwa lahan bisa dipakai, ini untuk merespon permintaan warga. Kemudian dari bagian perekonomian mengajukan lagi ke kami menbangun GSG," katanya. Agus menyebut memang saat ini progres pembangunan GSG itu sudah mencapai 70 persen. Dia memastikan pemberian izin itu merupakan bentuk komitmen untuk warga. Karena mereka merasa pasar sudah tidak bisa digunakan lagi. "Pasar itu sudah roboh. Bahkan tidak ada transaksi lagi. Kami informasikan ke bagian perekonomian, nilai transaksinya hanya Rp 1 rupiah," ujarnya.

Ada tujuh aset PD Pasar Surya yang dipindahtangankan ke Pemkot Surabaya terkendala administrasi. Ada aset yang masih dikelola PD Pasar Surya

Ada Dugaan Maladministrasi, DPRD Surabaya Pertanyakan Legalitas Pembangunan Gudang Serbaguna Ambengan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1000545670-1046757638.jpg" alt="Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo memberikan tanggapan terkait dua pejabat PD Pasar Surya yang terjerat kasus korupsi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo memberikan tanggapan terkait dua pejabat PD Pasar Surya yang terjerat kasus korupsi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo angkat bicara seusai dua orang pejabatnya, ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi pengelolaan parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua pejabat yang yang dimaksud adalah M Taufiqurrahman selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Masrur selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya, Agus mengaku kaget dengan penangkapan dua pejabatnya. "Kami, saya pribadi kaget dan ikut prihatin, tetapi semua harus tetap menghormati hukum yang berlaku," ujar Agus, Selasa (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015408481/lpsk-ajukan-restitusi-rp-175-miliar-untuk-korban-tragedi-kanjuruhan">LPSK Ajukan Restitusi Rp 17,5 Miliar untuk Korban Tragedi Kanjuruhan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, ia melakukan klarifikasi bahwa satu dari dua orang yang ditangkap tidak lagi bekerja di PD Pasar Surya. Sebab yang bersangkutan sudah pensiun beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena setahu saya, Pak Taufiqurrahman sudah tidak menjadi Direktur Pembinaan Pedagang sejak tahun lalu (menjabat dari 2019-2023, Red), kalau Pak Masrur masih menjabat,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Agus, kejadian ini menjadi pembelajaran bersama bagi internal PD Pasar Surya, agar mereka menghindari perbuatan yang melawan hukum. Apalagi melakukan tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menghargai proses hukum yang ada. Semoga kedepan PD Pasar Surya semakin bebas dari hal-hal seperti itu (melanggar hukum, Red),&rdquo; tukas Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menangkap dua orang pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, Senin (9/12). Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015408418/sambil-gantung-raket-beneran-mohammad-ahsan-susul-hendra-setiawan-pensiun-sebagai-atlet">Sambil Gantung Raket Beneran, Mohammad Ahsan Susul Hendra Setiawan Pensiun sebagai Atlet</a>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015408354/cerita-rizki-juniansyah-di-balik-kesuksesan-sabet-medali-di-kejuaraan-dunia-2024-bikin-menyentuh-hati">Cerita Rizki Juniansyah di Balik Kesuksesan Sabet Medali di Kejuaraan Dunia 2024, Bikin Menyentuh Hati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufiqurrahman dan Masrur diketahui melakukan penyimpangan pengelolaan parkir selama tiga tahun, yakni 2020-2023. Kerugian PD Pasar Surya ditaksir mencapai Rp 725.440.000 (725,44 Juta).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ditelusuri, perpanjangan perparkiran tetapi tidak sesuai prosedur perpanjangan ijin sewa atau kontrak parkir yang benar," ujar Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya, Taufiqurrahman dan Masrur dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto, UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div>

Dirut PD Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo angkat bicara seusai dua orang pejabatnya, ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Dua Anak Buahnya Terseret Korupsi Pengelolaan Parkir, Dirut PD Pasar Surya: Saya Kaget dan Prihatin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1001571192-1835397179.jpg" alt="Tersangka mengenakan baju tahanan usai ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya, Senin (9/12). (Didik Suhartono/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tersangka mengenakan baju tahanan usai ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya, Senin (9/12). (Didik Suhartono/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya membongkar dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua orang tersangka itu adalah Muhammad Taufiqurrahman (T) yang menjabat Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya periode 2019&ndash;2023 dan Masrur (M) yang sejak 2017 sampai sekarang menjabat Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya Surabaya. &rdquo;Kedua tersangka sepanjang 2020 hingga 2023 memberikan persetujuan perpanjangan pengelolaan parkir di lingkungan PD Pasar Surya Cabang Selatan,&rdquo; kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Surabaya Ananto Tri Sudibyo seperti dilansir dari Antara di Surabaya. PD Pasar Surya Cabang Selatan yang pengelolaan parkir dimainkan oleh dua orang tersangka itu meliputi sebanyak 17 pasar di wilayah Kota Surabaya. Ananto mengungkapkan perbuatan tersangka T dan M menyebabkan terjadi selisih pembayaran kegiatan pengelolaan perparkiran PD Pasar Surya Cabang Selatan pada 2020-2023 yang menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 725.443.762. &rdquo;Modusnya tersangka T itu mengabaikan prosedur perpanjangan izin sewa atau kontrak pengelolaan parkir. Sedangkan tersangka M, perannya tidak menyetorkan retribusi perparkiran,&rdquo; ujar Ananto Tri Sudibyo. Penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya mengungkap kedua tersangka tidak melakukan evaluasi, kajian, dan negosiasi, yang menentukan dapat tidaknya dilakukan perpanjangan pengelolaan parkir tersebut. Penyidik juga menemukan perbedaan data uang yang telah disetorkan tersangka M ke Kantor PD Pasar Surya Pusat, Kantor Cabang Selatan, dan pihak pengelola parkir. Selain itu, penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya menemukan bukti-bukti uang yang tidak disetorkan tersangka M kepada Kantor Pusat PD Pasar Surya. Ananto memastikan penyidik masih terus melakukan pengembangan penyidikan yang memungkinkan ke depan masih bisa menetapkan tersangka baru lainnya. &rdquo;Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; terang Ananto Tri Sudibyo.

Aparat Kejari Tanjung Perak Surabaya bongkar dugaan tindak pidana korupsi di PD Pasar Surya dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka

Kejari Tanjung Perak Surabaya Ungkap Korupsi PD Pasar Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/1001509008-3262606618.jpg" alt="PD Pasar Surya memberikan kepastian kepada pedagang unggas untuk berjualan kembali pascadilakukan Revitalisasi. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>PD Pasar Surya memberikan kepastian kepada pedagang unggas untuk berjualan kembali pascadilakukan Revitalisasi. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Kota Surabaya memberikan kepastian kepada seluruh pedagang Pasar Keputran Selatan dapat kembali berjualan pasca revitalisasi selama peraturan terkait Rumah Potong Unggas (RPU) belum disahkan. Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya Agus Priyo mengatakan, telah melakukan sosialisasi untuk merespons para pedagang unggas yang khawatir tidak dapat kembali berdagang pasca revitalisasi Pasar Keputran Selatan. &rdquo;Jadi kami sampaikan kepada para pedagang bisa kembali selama aturan belum disahkan. Ketika aturan se-Surabaya sudah disahkan, ditunjuk RPU di mana, kita saling menghargai. Dan saat ini peraturan belum disahkan, pedagang yang berjualan unggas silakan boleh kembali, tapi diatur ketertibannya,&rdquo; kata Agus Priyo seperti dilansir dari Antara di Pasar Keputran Selatan. Dia mengatakan, konsep revitalisasi Pasar Keputran Selatan akan mengusung pasar tradisional semimodern. Artinya pasar itu akan ditata lebih bersih, nyaman, dengan sistem yang modern. &rdquo;Jadi konsepnya nanti pasar tradisional semimodern. Jadi betul-betul sudah diatur, tata tertib, cara buka stan jam berapa, nanti kita atur,&rdquo; ujar Agus Priyo. Agus mengatakan, revitalisasi Pasar Keputran Selatan akan dilakukan mulai Desember dan diperkirakan rampung pada awal Juni 2025. Ada sekitar 308 pedagang yang nanti menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) selama proses revitalisasi. &rdquo;Gedung baru nanti 2,5 lantai, jadi satu lantai terus ada tambahan dua lantai tapi tidak full. Yang pasti nanti flow, lot unggas berbeda, tidak boleh di pinggir-pinggir,&rdquo; tutur Agus Priyo. Dalam proyek revitalisasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu mengalokasikan anggaran Rp 11 miliar. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli sehingga menambah daya tarik Pasar Keputran Selatan. &rdquo;Anggaran revitalisasi Rp 11 miliar. Jadi konsep nanti lebih semimodern, sehingga betul-betul membuat nyaman pedagang dan pembeli,&rdquo; terang Agus Priyo. Agus menambahkan, pembangunan TPS bagi pedagang Pasar Keputran Selatan dimulai pada 9 Desember. Lokasi TPS tetap berada di kawasan sekitar, tepatnya sisi timur Pasar Keputran Selatan. Pembangunan TPS ini diperkirakan selesai dalam kurun waktu satu bulan. &rdquo;Saat ini masih proses-proses administrasi pelelangan dan segala macam,&rdquo; ucap Agus Priyo. Ketika pembangunan TPS sudah rampung, Agus memastikan bahwa seluruh pedagang bisa langsung pindah dan melanjutkan aktivitas berdagang selama revitalisasi Pasar Keputran Selatan berlangsung. &rdquo;Ada 308 pedagang, semua masuk ke dalam TPS dan semua kembali ke tempatnya (stan) untuk berdagang (setelah selesai revitalisasi),&rdquo; papar Agus Priyo. Agus juga mengimbau para pedagang untuk menyelesaikan tunggakan retribusi sebelum pindah ke TPS. Sebab, komitmen ini menjadi bagian dari persiapan menuju tata kelola Pasar Keputran Selatan yang lebih baik dan modern. &rdquo;Tunggakan-tunggakan pedagang yang masih ada, tolong diselesaikan sebelum pindah ke TPS. Jadi pedagang yang ke TPS sudah bersih dari tunggakan,&rdquo; tandas Agus Priyo. Perwakilan pedagang Pasar Keputran Selatan Surabaya Muhammad Hafidz menyampaikan rasa syukur atas kepastian yang diberikan oleh pihak PD Pasar Surya. &rdquo;Alhamdulillah setelah kita ketemu beliau (Dirut PD Pasar Surya), akhirnya semua di-clear-kan, dan Alhamdulillah sekarang puas setelah Pak Direktur datang ke sini, bertemu langsung para pedagang,&rdquo; kata Hafidz. Hafidz juga mengajak para pedagang agar turut serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar. Selain itu, dia juga mengimbau para pedagang untuk menyelesaikan tunggakan retribusi sebelum pindah ke TPS demi kenyamanan bersama. &rdquo;Jadi ayo tolong masalah keamanan, ketertiban dan kebersihan khususnya, kita bantu bersama-sama dan yang diutamakan lagi tolong retribusi jangan nunggak-nunggak,&rdquo; ungkap Muhammad Hafidz.

PD Pasar Surya Kota Surabaya beri kepastian kepada seluruh pedagang Pasar Keputran Selatan dapat kembali berjualan pasca revitalisasi

PD Pasar Surya Surabaya Beri Kepastian Pedagang Unggas Pasar Keputran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/WhatsApp-Image-2024-02-03-at-165641-2559500498.jpg" alt="Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo." width="100%">
<figcaption>Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Kota Surabaya terus berupaya menggeliatkan kegiatan pasar. Salah satunya dengan terobosan mempermudah para pedagang mendapatkan Buku Pemakaian Hak Tempat Usaha (BPHTU) yang diterapkan di Pasar Dupak Rukun. Di pasar yang dikenal dengan sebutan pasar loak itu, banyak pedagang sudah menempati stan, namun belum memegang BPHTU atau buku stan. Untuk mendapatkan BPHTU tersebut, pembayarannya bisa dilakukan selama 24 bulan. &rdquo;Harusnya cash, BPHTU-nya baru diterbitkan. Kini bisa diangsur selama dua tahun,&rdquo; kata Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo, Sabtu (3/2). Agus Priyo menjelaskan, bagi pedagang yang ingin mengikuti program itu diminta mendaftar atau mendatangi unit kantor pasar setempat. Setelah itu, tim PD Pasar Surya akan melakukan pengecekan luas stan, baru diketahui nilai BPHTU (buku stan) yang harus dibayar. &rdquo;Setelah itu silakan pembayarannya bisa dilakukan selama dua tahun, kemudian buku stannya diberikan,&rdquo; jelas Agus Priyo. Dia mengatakan, masa berlaku buku stan itu sampai 2033. Nah, selain lain melakukan pengecekan, pihaknya akan melakukan verifikasi. Yakni, PD Pasar Surya bakal melakukan pengecekan data apakah pedagang memiliki tunggakan Iuran Layanan Pasar (ILP) atau tidak. &rdquo;Bagi yang ada tunggakan harus dilunasi. Bagi yang tidak ada tunggakan, setelah dua tahun itu, buku stan akan dicetak dan diberikan kepada pedagang yang bersangkutan,&rdquo; ujar Agus Priyo. Dia menjelaskan, BPHTU merupakan salah satu geliat pasar. Dengan memegang buku itu, pedagang telah memiliki legalitas menempati stan. Artinya, pedagang memiliki ketenangan dan kenyamanan berjualan di pasar. &rdquo;Sebaliknya, kalau bukunya belum diterbitkan, legalitasnya menempati stand belum ada, meski sudah ditempati bertahun-tahun,&rdquo; terang Agus Priyo. Berapa biaya untuk mendapatkan buku stan? Agus Priyo menjabarkan, nominalnya tergantung luas stan. &rdquo;Jadi nanti harus diukur dulu luas stannya. Setelah itu dikalikan nilai per meternya,&rdquo; jawab dia. Sementara itu, salah satu pedagang Dupak Rukun H Muafi menyatakan, dukungan program untuk mendapatkan buku stan selama dua tahun. &rdquo;Saya rasa teman-teman pedagang akan banyak yang mau,&rdquo; kata Muafi. Muafi menyebut, saat ini sudah ada sekitar 50 pedagang yang sudah siap mengikuti program itu. Nama-nama tersebut sudah diserahkan ke PD Pasar Surya untuk diverifikasi. Diharapkan, verifikasi tersebut tidak lama, dan pengecekan di lapangan segera bisa dilakukan. &rdquo;Kalau sudah ada langkah konkret di lapangan, teman-teman biasanya akan tertarik. Selain itu kami juga akan membantu menyosialisasikan ini kepada para pedagang,&rdquo; terang Muafi.

PD Pasar mempermudah para pedagang mendapatkan Buku Pemakaian Hak Tempat Usaha (BPHTU) yang diterapkan di Pasar Dupak Rukun

PD Pasar Surya Surabaya Berikan Kemudahan Pengurusan Buku Stan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/parkir-pasar-tunjungan2-3949165864.jpg" alt="Kondisi Pasar Tunjungan di jantung Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kondisi Pasar Tunjungan di jantung Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penampakan beberapa pasar di Surabaya masih membutuhkan perawatan. Seperti Pasar Tunjungan dan Pasar Kembang. Kedua pasar itu berlokasi di denyut jantung Kota Pahlawan tersebut hingga kini masih belum dilakukan revitalisasi. Pasar Kembang pernah dilalap si jago merah pada 2021 lalu. Atap pasar habis. Selain Pasar Kembang, pasar yang menjadi prioritas revitalisasi lain yakni Pasar Tunjungan di Surabaya. Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya Agus Akhir Prioyono mengatakan, sebelum melakukan revitalisasi, pihaknya akan melakukan uji bangunan terlebih dulu. Anggaran untuk uji bangunan Pasar Tunjungan sudah disiapkan sejumlah Rp 300 juta. &rdquo;PD Pasar Surya Surabaya bakal menggandeng akademisi,&rdquo; papar Agus Akhir Prioyono. Menurut Agus, uji konstruksi bangunan itu direncanakan bekerja sama dengan Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. PD Pasar Surya Surabaya pun memungkinkan adanya rencana perobohan Pasar Tunjungan. &rdquo;Nanti tergantung dari hasil uji bangunannya,&rdquo; ungkap Agus Akhir Prioyono. Nah, PD Pasar Surya Surabaya masih menunggu anggaran untuk revitalisasi dari kucuran dana Pemkot Surabaya. Ada sekitar Rp 9,9 miliar yang belum cair. &rdquo;Kami masih menunggu anggarannya turun dari Pemkot Surabaya,&rdquo; ucap Agus. Dana dari Pemkot Surabaya itu digunakan untuk merevitalisasi tiga pasar di Surabaya. Yakni, Pasar Tunjungan, Pasar Kembang, dan Pasar Kendangsari. &rdquo;Rencananya, tahun ini, ada tiga pasar yang akan direvitalisasi. Untuk Pasar Paben belum,&rdquo; ujar Agus Akhir Prioyono.

PD Pasar Surya berencana melakukan revitalisasi pasar di Surabaya. Di antaranya Pasar Tunjungan dan Pasar Kembang

Pasar Tunjungan Surabaya Bakal Dirobohkan, Begini Penjelasan PD Pasar Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-211111-52437993.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya membuat terobosan baru untuk mengendalikan dan menstabilkan harga di pasar Surabaya. Terbaru, Pemkot Surabaya bersama TPID dan dibantu semua stakeholder membuat Warung TPID di pasar-pasar Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, agar harga pasar itu terjamin atau dijual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), sejumlah pasar di Surabaya dibuatkan Warung TPID. Hal itu sudah dilakukan jajaran PD Pasar Surya Surabaya. &rdquo;Di Warung TPID itu, sementara kita menjual beras, minyak, dan gula,&rdquo; kata Eri. Apabila ada warga yang belanja ke pasar lalu mendapati harga yang tidak sesuai dengan HET, warga bisa mencari warung TPID. Dengan adanya Warung TPID diharapkan bisa menjaga harga beras, minyak, dan gula, di pasaran Surabaya. Sehingga, para pedagang itu tidak menjual barang di atas HET. &rdquo;Ini hasil diskusi TPID dengan semua stakeholder di Surabaya, sehingga kita terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga di Surabaya. Insya Allah kalau kita bergerak bersama pasti bisa mengendalikan inflasi Surabaya,&rdquo; papar Eri. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, Pemkot Surabaya dan TPID terus berupaya menekan inflasi. Selain melakukan operasi pasar berkala di pasar-pasar tradisional, TPID juga telah membuka gerai beras yang dinamai Warung TPID. Warung TPID akan dibuka di lima pasar tradisional di Kota Pahlawan. Yakni Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng Baru, dan Pasar Tambahrejo. Empat pasar berada dalam pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Sedangkan satu pasar lagi adalah pasar swasta. &rdquo;Ini adalah salah satu upaya dari Pemkot Surabaya untuk menekan atau mengendalikan inflasi, khususnya beras. Di lima pasar ini didirikan Warung TPID,&rdquo; ungkap Agus Priyo. Dia menjelaskan, Warung TPID lebih difungsikan sebagai stokist. Yaitu, gerai yang menyediakan komoditas tertentu (beras). Sedangkan untuk ketersediaan, TPID berkolaborasi dengan Bulog. &rdquo;TPID Pemkot Surabaya bisa melakukan intervensi terhadap kenaikan harga atau kelangkaan. Sebab, Warung TPID ini bisa mendistribusikan komoditas beras dari Bulog itu dari gerai kepada pedagang di pasar atau langsung ke masyarakat,&rdquo; terang Agus Priyo.

Pemkot Surabaya bersama TPID dibantu semua stakeholder membuat Warung TPID di pasar-pasar Surabaya untuk mengendalikan harga bahan pokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pd pasar surya

Berita Terkini