<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/16-1.jpg" alt="Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT PCR. Feny Selly/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT PCR. Feny Selly/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menetapkan aturan terbaru syarat perjalanan untuk menyesuaikan dengan angka perkembangan kasus Covid-19. Kini, mulai 25 Agustus 2022, syarat perjalanan tak perlu melampirkan hasil tes antigen atau PCR. Syarat itu diganti dengan mewajibkan masyarakat untuk sudah divaksin booster atau dosis ketiga.  Aturan ini tertuang dalam aturan terbaru dalam SE Satgas COVID No 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kepada JawaPos.com, Jumat (26/8), Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengonfirmasi informasi tersebut.  "Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku," tulis aturan tersebut.  Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Karena PPDN wajib memenuhi persyaratan perjalanan.  "PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster)," katanya.  PPDN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua.  PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19,  "PPDN tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT—PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tulis pernyataan aturan itu.  PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.  Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN meliputi menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.  Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

Syarat Perjalanan Tak Harus Tes Antigen dan PCR, Cukup Wajib Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Prarekonstruksi-Kasus-Brigadir-J-Du-Rumah-Dinas-Irjen-Pol-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-4-6.jpg" alt="Petugas kepolisian berada di halaman rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo saat pra-rekonstruksi kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Sabtu (22/7/2022). Polri melakukan pra-rekonstruks" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian berada di halaman rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo saat pra-rekonstruksi kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Sabtu (22/7/2022). Polri melakukan pra-rekonstruks</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Smart Co Lab yang melakukan tes PCR terhadap Irjen Ferdy Sambo hari ini dipanggil ke Bareskrim Polri. Tidak hanya petugas PCR, sopir Irjen Pol Ferdy Sambo juga diminta datang ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), mereka datang ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim khusus (Timsus) Polri. Pemeriksaan kepada petugas Smart Co Lab dan supir Irjen Pol Ferdy Sambo terkait penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Joshua usai baku tembak dengan Bharada E.  Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan pemeriksaan hanya dilakukan pada petugas Smart Co Lab yang menangani tes PCR Irjen Pol Ferdy Sambo. “Pemeriksaan di Bareskrim Polri, petugas Smart Co Lab yang melakukan PCR dan sopir IJP FS saat hari kejadian,” kata Andi, Senin (1/8).  Berdasarkan keterangan polisi saat terjadinya baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E, Irjen Pol. Ferdy Sambo tidak berada di lokasi kejadian. Irjen Pol Ferdy Sambo tengah melakukan tes PCR. Irjen Ferdy Sambo melakukan tes PCR di rumah pribadinya yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi baku tembak atau rumah dinasnya.  Menurut keterangan polisi, tes PCR dilakukan karena Irjen Pol. Ferdy Sambo selesai pulang perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Pemeriksaan saksi tersebut, kata Andi dimulai hari ini, hingga hari ini ditayangkan pemeriksaan masih berlangsung. “(Pemeriksaan di) Bareskrim, sementara berlangsung,” ucap Andi.  Di hari yang sama timsus melakukan pendalaman uji balistik di TKP Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kegiatan ini terpantau sejak pukul 10.00 WIB, dan baru dirilis keterangan pukul 15.30 WIB. Pendalaman uji balistik melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), Kedokteran Forensik, Inafis, penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.  “Pendalaman uji balistik di TKP hari ini untuk mengetahui sudut tembakan, jarak tembakan, sebaran pengenaan tembakan, ini di dalam terus oleh Labfor, forensik dan balistik,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di tempat kejadian perkara.

Petugas PCR dan Sopir Irjen Sambo Diperiksa Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo (Jokowi)</a> menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> ataupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan juga luar negeri (LN) yang sudah mendapatkan dosis <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid  -19</a> secara lengkap.  "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> maupun antigen," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyampaikan, pelonggaran kebijakan tersebut karena kondisi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia yang sudah semakin terkendali. Kepala Negara juga memutuskan untuk memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker jika sedang beraktivitas di luar ruangan atau di kawasan terbuka yang tidak padat.  "Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," imbuhnya.  Sedangkan, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden</a> menyarankan tetap menggunakan masker saat beraktivitas. "Demikian juga bagi masyarakat yang punya gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas," tutur <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>. (*)

Sudah Vaksin Lengkap, Perjalanan Domestik-LN Tak Perlu Tes Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/cjh-meninggal-di-pesawat-hilmi-2.jpg" alt="Rombongan jamaah haji kloter UPG-18 (embarkasi Makassar) di Bandara King Abdul Azis Jeddah (20/7). (Darmawan MCH/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rombongan jamaah haji kloter UPG-18 (embarkasi Makassar) di Bandara King Abdul Azis Jeddah (20/7). (Darmawan MCH/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI mengupayakan pemberangkatan haji tahun 2022 tidak akan memberatkan jamaah. Pemerintah juga telah menyepakati jika biaya PCR saat kepulangan haji tidak dibebankan kepada jamaah.  "Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama menyepakati tidak ada kebijakan penarikan biaya untuk PCR di Arab Saudi pada saat kepulangan jamaah," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kepada wartawan, Kamis (14/4).  "Biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada anggaran pusat kesehatan haji. Jadi PCR, biaya kesehatan tidak dibebankan kepada calon jamaah," imbuhnya.  Selain itu, pemerintah juga menambahkan pelayanan makan untuk jamaah selama di Arab Saudi. Jika sebelumnya diberikan 2 kali sehari, kini menjadi 3 kali.  "Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama menyepakati untuk biaya operasional menjalankan ibadah haji di Arab Saudi tetap mendapatkan living cost atau biaya hidup. Jadi dari BPKD akan dikembalikan ke jamaah haji untuk living cost," jelasnya.  Sebelumnya, Kemenag RI telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) senilai Rp 81,7 juta. Sedangkan yang dibayarkan oleh jamaah yakni Rp 39,8 juta. Angka tersebut naik dibanding tahun 2020 sebesar Rp 35 juta.  "Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 1433 Hijriah 2022 masehi per jamaah sebesar Rp 81.747.844,04 terdiri dari Bipih rata-rata sebesar Rp 39.886.009," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, besaran biaya haji telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. Adapun selisih kenaikan biaya haji tidak akan dibebankan kepada jamaah.  "Tambahan biaya jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah Haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI," kata Ace.  Penetapan biaya ini menggunakan asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH sebanyak 110.500 jamaah atau 50 persen dari kuota haji tahun 2019. Dengan rincian kuota untuk jamaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang.

Komisi VIII: Jamaah Haji Tak Ditarik Biaya PCR Saat Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-MUDIK-LEBIH-AWAL-PELABUHAN-FED-7.jpg" alt="Penumpang Kapal Pelni Dorolonda Surabaya - Jakarta turun di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/3/2021). Pemerintah membuat aturan baru dengan melakukan pelarangan mudik mulai 22 April - 24 Mei 2021. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Penumpang Kapal Pelni Dorolonda Surabaya - Jakarta turun di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/3/2021). Pemerintah membuat aturan baru dengan melakukan pelarangan mudik mulai 22 April - 24 Mei 2021. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Kota Palu, Sulawesi Tengah membebaskan syarat antigen/Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi pemudik Lebaran yangtelah melakukan vaksinasi penguat (booster).  ’’Kalau sudah booster tidak perlu lagi menunjukkan surat atigen/PCR. Penumpang tinggal beli tiket,” ujar Kepala Cabang Palu/Pantoloan PT Pelni Ismed Mulyadi, Sabtu (9/4).  Sedangkan pemudik yang baru melakukan vaksinasi dosis satu dan dua, otoritas pelabuhan tetap mewajibkan penumpang menunjukkan hasil negatif PCR jangka waktu 3×24 jam, atau menunjukkan hasil negatif rapid antigen 1×24 jam.  Selain itu, bagi calon penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tidak dapat menerima vaksin, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan menunjukkan hasil swab PCR dengan jangka waktu 3×24 jam.  Sejauh ini, katanya, dua armada kapal Pelni yang akan beroperasi melayani penumpang mudik di Pelabuhan Pantoloan yakni KM Lambelu dan KM Labobar. "Nantinya calon penumpang usia 6-12 tahun yang belum menerima vaksin, tetap menunjukkan hasil rapid Antigen atau swab PCR. Sedangkan penumpang di bawah usia 6 tahun, hanya memerlukan pendamping yang sudah memenuhi syarat perjalanan," kata Ismed menuturkan.  Berdasarkan jadwal pelayaran dikeluarkan Pelni, KM Lambelu akan melayani rute Tarakan - Nunukan-Balikpapan, Parepare-Makassar-Baubau-Maumere - Larantuka. Sedangkan rute KM Labobar, Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari -Nabire-Serui-Jayapura, Balikpapan-Surabaya.  Sementara itu, harga tiket KM Lambelu tujuan Palu-Balikpapan bagi orang dewasa dijual seharga Rp123 ribu, balita Rp 18 ribu. Lalu, jurusan Palu-Parepare orang dewasa Rp 261 ribu, balita Rp 32 ribu.  Rute Palu-Makassar, orang dewasa Rp 284 ribu, balita Rp 34 ribu. Palu-Baubau orang Dewasa Rp 395 ribu dan balita Rp 45 ribu. Palu-Maumere untuk orang dewasa Rp 466 ribu, penumpang balita Rp 52 ribu.  Selanjutnya, rute Palu-Larantuka Rp 462 ribu penumpang orang dewasa, Rp 51 ribu bayi 1-23 bulan. Palu-Tarakan Rp 262 ribu orang dewasa, Rp 32 ribu penumpang bayi 1-23 bulan.  "Rute Palu-Nunukan Rp320 ribu per orang penumpang dewasa dan penumpang balita Rp38 ribu. Serta rute Palu-Balikpapan tiket orang dewasa Rp401 ribu, balita Rp45 ribu," ucap Ismed. (*)

Mudik Naik Kapal Tak Perlu Tes PCR Asalkan telah Vaksin Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/swab-pcr.jpg" alt="PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan mendukung syarat mudik wajib disuntik dosis ketiga atau booster. Tentu tujuannya untuk melindungi para pemudik dari penularan Covid-19. Kalau pun tertular, maka gejalanya akan ringan.  Bagaimana jika belum disuntik booster?  Dalam konferensi pers virtual, Rabu malam (23/3), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemudik wajib mendapatkan vaksin booster. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.  "Beliau (Wapres) melihat vaksinasi yang tidak lengkap dampaknya negatif, terutama pada orang tua. Orang tua ini saat lebaran sasaran kunjungan anak-anaknya. Jangan jangan sampai kebaikan kita justru nanti merugikan para orang tua yang dikunjungi oleh anak-anak dan cucu-cucunya," kata Budi.  Jika belum memungkinkan untuk booster, lanjut Budi, cukup menunjukkan bukti tes PCR atau antigen negatif.  "Kalau yang belum booster tapi sudah vaksinasi dua kali harus tes antigen atau PCR negatif. Tapi kalau baru satu kali vaksinasi harus tesnya PCR. Kalau sudah booster, tidak perlu lagi PCR dan antigen," katanya lagi.

Menkes: Belum Booster, Pemudik Wajib Tes Antigen Atau PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mendapat kabar gembira. Pemerintah secara resmi tidak lagi melakukan karantina bagi setiap PPLN yang tiba di tanah air.  Hal ini secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespon perkembangan Covid-19 di Tanah Air. Jokowi memastikan, tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia terus membaik.  "Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba di bandara dari seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina," kata Jokowi dalam siaran YouTube Kepresidenan, Rabu (23/3).  Namun, Pemerintah tetap mewajibkan untuk melakukan tes usap bagi PPLN yang tiba di Tanah Air. Jika hasil tes negatif maka bisa langsung beraktivitas. Tetapi jika hasil tes positif maka akan ditangani oleh satuan tugas (Satgas) Covid-19. "Kalau tes PCR positif akan ditangani oleh Satgas Covid-19," tegas Jokowi.  Kepala negara mengharapkan, tren kasus Covid-19 yang membaik ini akan semakin membawa dampak positif. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk patuh menerapkan protokol kesehatan.  "Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan, saya minta kita semua tetap menjalankan prokes disiplin menggunakan masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak," ucap Jokowi. (*)

Pulang dari Luar Negeri Kini Tak Lagi Harus Karantina, Tapi Wajib PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/TES-SWAB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keputusan peniadaan tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan berdampak pada klinik dan rumah sakit. Surat edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, para pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tak perlu menyertakan bukti negatif tes PCR atau antigen. Permintaan untuk menjalani tes PCR dan antigen jelas merosot meski tak sampai 100 persen.  ”Kami sendiri memang mengalami penurunan sampai 60 persen untuk PCR dan antigen sejak keputusannya diberlakukan,” kata Manajer Penunjang Medis National Hospital dr Silvia Haniwijaya Tjokro MKes.  Pihaknya tak mempermasalahkan perubahan syarat tersebut. Stok reagen yang digunakan untuk pemeriksaan juga dinilai aman. ”Tidak akan ada penumpukan sampai kedaluwarsa, dijaga stoknya sesuai prediksi,” sambung perempuan berambut panjang itu. Adanya kebijakan tertentu pasti melihat kondisi masyarakat secara umum. Pihaknya tetap berjaga dengan kondisi yang belum menentu ke depan.  Gelombang Omicron yang sudah perlahan berlalu patut disyukuri. Namun, masyarakat juga tak bisa lengah. ”Jadi, sekarang kita fokus bantu percepatan program vaksinasi booster,” jelas Silvia saat ditemui kemarin (14/3). Pihaknya memanfaatkan stok Sinopharm untuk pasien-pasien RS yang membutuhkan.  Selain itu, rumah sakit meningkatkan layanan di bidang lain. Salah satunya melalui pelayanan pengecekan antibodi RBD dan vitamin D. Dua jenis tes tersebut memang dikenalkan sejak vaksin dosis pertama diberikan.  ”Tujuannya, mengetahui tingkat antibodi yang dimiliki tubuh,” papar Silvia. Vitamin D dikaitkan erat dengan kebutuhan tubuh terhadap imunitas. Defisiensi vitamin D juga bisa membahayakan tubuh. ”Jadi, dua tes itu bukan hanya untuk yang sudah divaksin dan survivor,” sambungnya.  Setelah pengecekan antibodi RBD dan vitamin D, pasien bisa mengakses vaksin Sinopharm gratis sebagai booster. Syaratnya, vaksin pertama dan kedua yang disuntikkan adalah Sinovac atau Sinopharm. Vaksin Sinopharm selama ini tidak diedarkan secara luas karena sebelumnya direncanakan untuk memperlancar program vaksinasi gotong royong.

Tes Swab Menurun. Klinik dan RS Fokus Tes Antibodi dan Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/BANDARA-JUANDA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur, meningkat usai penghapusan uji antigen sebagai salah satu syarat perjalanan seseorang menggunakan angkutan umum pesawat udara.  General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar dalam keterangan tertulis di Sidoarjo, Sabtu, mengatakan selama tiga hari pemberlakuan aturan tersebut, Selasa hingga Kamis (8–10 Maret 2022), jumlah penumpang Bandara Juanda meningkat sebesar 15,9 persen.  Jumlah penumpang tercatat sebanyak 61.895 penumpang jika dibandingkan pada periode hari yang sama pekan sebelumnya yang mencapai 53.361 penumpang. "Kemudian untuk jumlah pesawat sebanyak 470 penerbangan atau meningkat 1,1 persen dan jumlah pengiriman kargo mencapai 578.049 kilogram atau meningkat 21,4 persen dari periode sebelumnya tanggal 1 hingga 3 Maret 2022," ujar Sisyani.  Ia mengatakan, rata-rata jumlah penumpang harian tertinggi mencapai 22.107 penumpang pada Kamis (10/3), yang sebelum berlakunya aturan tersebut hanya mencapai maksimal rata-rata jumlah harian sebanyak 18.252 penumpang. "Jadi rata-rata jumlah harian meningkat hingga 21,1 persen. Sedangkan untuk jumlah pesawat cenderung stabil yaitu rata-rata harian mencapai 155 hingga 160 pergerakan pesawat,” katanya.  Ia menambahkan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara dan telah mendapatkan vaksin lengkap atau vaksin penguat maka tidak perlu lagi melampirkan dokumen hasil negatif RT-PCR maupun uji antigen. "Kami dan pihak maskapai terus mensosialisasikan kepada para pengguna jasa transportasi udara terkait perubahan persyaratan penerbangan," ujarnya.  Ia memastikan peraturan penerbangan terbaru ini tentunya sangat mempermudah calon penumpang. "Saat ini syarat membawa hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3x24 jam ataupun usap antigen yang berlaku 1x24 jam hanya untuk calon penumpang yang baru vaksinasi dosis 1 dan yang tidak bisa divaksin karena kondisi kesehatan khusus dengan disertai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah,” katanya.  Sisyani mengatakan syarat kartu vaksinasi dan hasil negatif RT-PCR ataupun usap antigen dikecualikan bagi pelaku perjalanan untuk usia di bawah 6 tahun. "Pada surat edaran tersebut, dijelaskan untuk usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan udara dengan pendampingan dan tidak perlu membawa hasil negatif antigen atau RT PCR," ujarnya. (*)

Penumpang Juanda Meningkat usai Syarat Tes Covid-19 Dihapuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SWAB-ANTIGEN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi hingga dosis kedua, kini boleh merasa senang. Kebijakan penghapusan kewajiban tes antigen atau PCR bagi para pelanggan moda kereta api akhirnya diterapkan.  Meski begitu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan bahwa pemeriksaan suhu tetap diberlakukan untuk memantau kondisi penumpang.  Aturan baru terkait penghapusan tes Covid-19 berlaku mulai kemarin (9/3). Aturan diterapkan setelah keluarnya surat edaran (SE) terbaru dari Kemenhub. Yakni, SE Kemenhub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 8 Maret 2022.  Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan bahwa calon penumpang tidak perlu menunjukkan kartu vaksin. Sebab, sistem ticketing milik PT KAI sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. ’’Bisa terpantau langsung berapa kali vaksin,” kata Luqman.  Untuk yang masih sekali vaksin, lanjut Luqman, kewajiban untuk antigen atau PCR masih berlaku. ’’Tak perlu khawatir. Masih ada layanan tes di stasiun,” tambahnya.  Menurut dia, aturan baru terkait transportasi terus diperbarui. Tidak hanya syarat bepergian. Kapasitas angkutan juga mengalami perubahan. Saat ini kereta diperbolehkan mengangkut penumpang hingga 100 persen.  Luqman mengatakan bahwa pengawasan di angkutan tetap dilakukan. Penumpang dilarang melepas masker selama perjalanan. Mereka juga diwajibkan membatalkan perjalanan jika merasa sakit atau positif Covid-19.

Asal Vaksin Lengkap, Penumpang KA Bebas Syarat Tes Antigen-PCR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pcr

Berita Terkini