<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/WhatsApp-Image-2025-04-18-at-074042-1922539160.jpeg" alt="Technical Meeting bertema Enhancing Understanding of PCBs Management in Preparation for PCB Project Phase 2 di Jakarta. (Dok. PPLI)" width="100%">
<figcaption>Technical Meeting bertema Enhancing Understanding of PCBs Management in Preparation for PCB Project Phase 2 di Jakarta. (Dok. PPLI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penghapusan senyawa pencemar organik Polychlorinated Biphenyls (PCBs) menjadi target besar Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) pada 2028. PCBs merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada industri trafo listrik. Direktur Pengelolaan B3 Kementerian LH Haruki Agustina mengaku sangat optimistis menyelesaikan target penghapusan PCBs di Indonesia pada 2028. Alasannya, saat ini pasca pelaksanaan PCB Project Phase 1 yang berakhir pada 2023, Indonesia di mata dunia telah dinilai cukup berhasil dalam pengelolaan PCBs, karena memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan PCBs, data hasil inventori, serta fasilitas pengelolaan PCBs di dalam negeri. "Data itu cukup. Tinggal dielaborasi, diperluas lagi. Di samping itu, PCBs ini kan kita tuangkan dalam Permen 29 Tahun 2020 di mana ada aturan tata kelolanya. Ditambah lagi, kita punya fasilitas pengolahannya, itu kelebihan kita dari banyak negara lain. Kita harus optimalisasikan untuk pemanfaatan pemusnahan PCBs hingga 2028," kata Haruki Agustina belum lama ini. Pada Rabu (16/4), KLH menggelar Technical Meeting bertema Enhancing Understanding of PCBs Management in Preparation for PCB Project Phase 2 di Jakarta. Kegiatan technical meeting itu ditujukan khusus bagi para ASN di lingkungan Direktorat Pengelolaan B3 KLH. Harapannya, melalui forum itu dapat mengedukasi dan meningkatkan pemahaman para ASN yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan saat kegiatan penghapusan PCBs dilaksanakan. "Harapan saya, melalui forum ini bisa memperkaya dan mengedukasi seluruh peserta yang hadir. sehingga kita punya persepsi yang sama tentang apa itu PCBs, bagaimana kebijakannya, bagaimana pengelolaannya, termasuk regulasinya," ujar Haruki. Pakar PCBs Management Expert Rio Deswandi mengatakan, dalam melihat PCBs hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah inventarisasi. "Dari inventarisasi ini akan mencatat sumber-sumber PCBs base on form yang di provide oleh UNEP (United Nation Enviroment Program). Nanti Kementerian bisa melihat yang suspect PCBs, prosesnya nanti baru uji visual kemudian (diperoleh) mana yang harus GC-ECD (diuji laboratorium). Dari situ baru kita punya data yang lengkap dan identifikasi yang tepat serta rekomendasi lebih lanjutnya," bebernya. Di tempat yang sama, Elpido selaku Direktur Technical dan SHEQ PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) mengatakan, pihaknya sebagai perusahaan pengelolaan limbah terintegrasi di Indonesia menyatakan siap menampung dan mengolah limbah PCBs dari industri. "Kalau dari project PCBs ini, sejak 2021 ada sekitar 120 sampai 130 ton limbah PCBs yang sudah diterima atau dikelola PPLI," ungkapnya. Jumlah tersebut dihasilkan dari kurang lebih 10 perusahaan. "Biasanya limbah kita jemput. Karena memang sebagai penghasil mereka tidak punya armada untuk mengangkut. Jadi, kita memberikan jasa juga untuk pengangkutan limbah ini dari klien sampai ke PPLI," imbuhnya. Elpido menjelaskan bahaya limbah PCBs. Pertama, bagi manusia bisa menyebabkan kanker atau yang sifatnya karsinogenik. Kedua dampak bagi lingkungan hidup karena ini tidak terurai di lingkungan berarti bertahan cukup lama sehingga dampaknya sangat mungkin sampai ke manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penghapusan senyawa pencemar organik Polychlorinated Biphenyls (PCBs) menjadi target besar Pemerintah melalui Kementerian LH pada 2028.

Kementerian LH Optimistis Penghapusan PCBs 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/WhatsApp-Image-2025-03-17-at-183259-1111549996.jpeg" alt="MoU PLN dan PT PPLI untuk mewujudkan Indonesia Bebas Limbah Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 2028. (Dok. PPLI)" width="100%">
<figcaption>MoU PLN dan PT PPLI untuk mewujudkan Indonesia Bebas Limbah Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 2028. (Dok. PPLI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN menjadi entitas yang cukup berperan dalam kampanye Indonesia Bebas Limbah Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 2028. Sebab, PCBs terdapat di trafe PLN. Kandungan PCBs harus segera dimusnahkan. Hanya saja pelaksanaannya tidak bisa dilakukan PLN sendiri. Butuh peran keterlibatan industri pemusnahan limbah, baik limbah B3 maupun limbah PCBs. Untuk itu, PT PLN melibatkan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki fasilitas pengolahan limbah PCBs di bawah supervisi teknis dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Executive Vice President Health, Safety, Security, and Environment PLN, Doddy B. Pangaribuan, menegaskan, kerja sama PLN dengan PPLI merupakan bukti keseriusan dalam mengelola limbah PCBs yang berasal dari penggunaan trafo listrik di seluruh Indonesia. &ldquo;PPLI memiliki fasilitas pengolahan limbah PCBs yang telah diakui secara internasional. Langkah ini adalah bagian dari target kami untuk memastikan bahwa seluruh trafo PLN bebas dari PCBs sebelum 2028,&rdquo; ujar Doddy kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/3). Sebelumnya, Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN PT PPLI berlangsung di Kantor Pusat PLN, Jakarta, pada Jumat (14/3). Presiden Direktur PPLI Yoshiaki Chida mengatakan, kepercayaan yang diberikan PLN merupakan bukti bahwa PPLI sangat siap menangani limbah berbahaya. &ldquo;Kami berkomitmen untuk mendukung program Indonesia Bebas PCBs 2028 melalui teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan aman,&rdquo; kata Chida. PCBs merupakan senyawa berbahaya yang termasuk dalam kategori Persistent Organic Pollutants (POPs) dengan sifat karsinogenik yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Senyawa ini telah dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls. Hasil inventarisasi KLHK pada 2016&ndash;2020 menunjukkan bahwa 8,75 persen trafo di Indonesia terkontaminasi PCBs dengan total perkiraan mencapai 240.000 ton. PCBs merupakan bahan pencemar yang dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Senyawa ini dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, hipertensi, diabetes, serta gangguan pada sistem saraf, dan reproduksi.

PLN menjadi entitas yang cukup berperan dalam kampanye Indonesia Bebas Limbah Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 2028.

Gandeng PPLI, PLN Tegaskan Mewujudkan Indonesia Bebas Limbah PCBs 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/WhatsApp-Image-2025-02-27-at-164826-3312202934.jpeg" alt="Diskusi &quot;Menuju Indonesia Bebas PCBs 2028&quot; pada Kamis (27/2). (Dok. PPLI)" width="100%">
<figcaption>Diskusi &quot;Menuju Indonesia Bebas PCBs 2028&quot; pada Kamis (27/2). (Dok. PPLI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berkomitmen untuk memusnahkan kandungan Polychlorinated Biphenyls (PCBs) pada akhir 2028. PCBs merupakan senyawa kimia buatan yang sangat beracun dan telah dilarang penggunaannya secara global. Senyawa itu tidak dapat terurai secara alami dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari kanker, penyakit jantung, hingga gangguan perkembangan otak. Ruli Riatno selaku kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten menegaskan pentingnya peran industri dalam proses eliminasi PCBs. "Kami terus mendata industri yang masih menggunakan peralatan mengandung PCBs, seperti trafo lama. Jika masih ada, kami harapkan mereka segera memproses pemusnahannya melalui fasilitas resmi yang telah ditunjuk pemerintah," ujar Ruli dalam Technical Gathering IX Serang bertajuk "Menuju Indonesia Bebas PCBs 2028" pada Kamis (27/2). Technical Gathering tersebut menghadirkan para pelaku industri di Banten. Mereka diberikan pemahaman mendalam mengenai risiko PCBs dan kewajiban pemusnahannya. Dalam diskusi itu, DLHK Banten menggandeng PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan Petrolab untuk meningkatkan kesadaran industri terhadap bahaya PCBs. Menurut Ruli, sosialisasi mengenai risiko PCBs itu bertujuan mendorong industri untuk lebih peduli terhadap dampak PCBs dan mengambil langkah nyata dalam pengelolaannya. Dalam kesempatan yang sama, Dody Choeruddin selaku Regional, Product Sales &amp; PCBs Manager PPLI menjelaskan, PCBs pertama kali diproduksi secara komersial pada 1929. Mulai dilarang di Amerika Serikat pada 1977, setelah beberapa insiden lingkungan yang fatal. "PCBs telah diakui sebagai senyawa berbahaya dalam Konvensi Stockholm 2001 dan wajib dimusnahkan," kata Dody. Dia mengatakan,, PCBs merupakan senyawa kimia buatan yang sangat beracun dan telah dilarang penggunaannya secara global. Senyawa itu tidak dapat terurai secara alami dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari kanker, penyakit jantung, hingga gangguan perkembangan otak. PCBs dapat menyebabkan mutasi genetika pada makhluk hidup. Maka dari itu, Indonesia dalam Konvensi Stockholm 2001 berkomitmen menargetkan pemusnahan PCBs sepenuhnya pada akhir 2028. PPLI sebagai salah satu perusahaan pengolahan limbah terbesar di Indonesia dipercaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup serta United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk menangani limbah PCBs. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, PPLI berkomitmen mendukung Indonesia dalam mencapai target bebas PCBs pada 2028. Senior Technical Manager Petrolab Services, Asbari Sukardi, menambahkan bahwa banyak trafo produksi sebelum 1980 masih mengandung PCBs dalam kadar beragam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013297127/protes-terhadap-pabrik-pengolahan-limbah-b3-di-mojokerto-terus-meluas-pihak-perusahaan-tetap-abai">Protes Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Mojokerto Terus Meluas, Pihak Perusahaan Tetap Abai</a> "Kami melakukan pengujian minyak trafo untuk memastikan apakah kandungan PCBs masih dalam ambang batas atau harus dimusnahkan. Jika kadarnya tidak terlalu tinggi, masih bisa direduksi, tetapi jika melebihi batas aman, wajib dihancurkan," jelas Asbari. Dengan kolaborasi antara DLHK Banten, PPLI, dan Petrolab, diharapkan industri di Banten semakin sadar akan bahaya PCBs dan mengambil langkah konkret dalam pemusnahannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari senyawa beracun.

Indonesia berkomitmen untuk memusnahkan kandungan Polychlorinated Biphenyls (PCBs) pada akhir 2028. PCBs merupakan senyawa kimia buatan.

PPLI Komit Wujudkan Target Indonesia Bebas PCBs Akhir 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/WhatsApp-Image-2024-05-20-at-182015-573413628.jpeg" alt="Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati." width="100%">
<figcaption>Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di Indonesia saat ini telah terdapat fasilitas clean technology (teknologi bersih) pemusnahan Polychlorinated Biphenyls (PCBs) non-thermal yang ramah lingkungan. Fasilitas itu dioperasikan oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). "PT PPLI ditunjuk oleh Pemerintah sebagai operating entity pemusnahan PCBs non-thermal," ungkap Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Senin (20/5). KLHK menghadirkan puluhan industri besar dalam Inception Workshop Persiapan Kerja Sama Teknis Proyek Pengelolaan PCBs fase ke-2 di Jakarta, Senin (20/5). Workshop itu juga menghadirkan pUnited Nation Industrial Development Organization (UNIDO). Lebih lanjut Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, di antara faktor pendorong terkelolanya limbah PCBs yakni munculnya suatu ekosistem yang memungkinkan tersedianya support system bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan PCBs. Yaitu, one-stop PCBs management solution. Selama ini solusi itu dimotori PPLI. Hingga saat ini jumlah limbah PCBs yang telah diolah pada fasilitas di PPLI mencapai 228 ton. Jumlah tersebut berasal dari tujuh perusahaan di sektor energi. Di antaranya 3 unit induk distribusi PT PLN. Di sektor manufaktur ada Goodyear Indonesia, Suzuki Indomobil Motor, dan Katolec Indonesia. "Kami mengharapkan agar perusahaan yang menghasilkan PCBs dapat memulai melakukan inventarisasi dan identifikasi PCBs yang dimiliki," tandasnya. Di tempat yang sama, UNIDO Representative for Indonesia and Timor-Leste Marco Kamiya mengungkapkan, dana hibah dari Global Enviromental Fund (GEF) untuk program Pengelolaan PCBs USD 6 juta pada fase pertama. "Kami optimis 2028 Indonesia bebas PCBs," ujar Marco Kamiya. Dalam kesempatan itu, Elpido selaku Direktur Technical and SHEQ PPLI mengatakan, pihaknya sebagai perusahaan pengolah limbah B3 diberi mandat oleh KLHK mengoperasikan fasilitas pengolahan limbah PCBs di Indonesia. Dia memaparkan kesiapan fasilitas dan teknologi di PPLI dalam menerima PCBs dari industri-industri di Indonesia. "Seluruh CSO (Customer Services Officer) kami yang ada di sejumlah daerah siap menerima limbah trafo tersebut untuk kemudian di kirim ke Bogor (pusat pengolahan limbah PPLI)," ujar Elpido. PPLI merupakan perusahaan dengan saham dimiliki perusahaan asal Jepang, DOWA Ecosystem Co Ltd dan pemerintah Indonesia. Sejak 2023, PPLI telah melakukan uji coba fasilitas pengolahan PCBs. Fasilitas pengolahan limbah trafo itu merupakan hibah dari GEF dengan dukungan teknis dari badan dunia PBB, UNIDO. Dikutip dari laman KLHK, PCBs adalah senyawa yang sangat berbahaya dan beracun yang saat ini masih terdapat pada trafo dan kapasitor listrik, terutama pada minyak dielektrik (oli) yang terkandung di dalam kedua peralatan tersebut. PCBs menyebabkan berbagai jenis kanker (karsinogenik), kerusakan syaraf, gangguan sistem pencernaan, memicu kemandulan dan ketidakseimbangan hormon. Dalam dosis yang tinggi, PCBs dapat menyebakan kematian dan keracunan massal sebagaimana yang terjadi di Jepang pada tahun 1968. PCBs mampu mencemari tanah, air dan udara mulai dari puluhan tahun hingga waktu yang tidak diketahui karena tidak dapat hancur secara alami. PCBs juga mencemari rantai makanan karena bersifat bioakumulatif dan biomagnifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian LHK menyatakan bahwa ada cemaran PCBs di Sungai Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. PCBs telah mencemari puluhan jenis ikan konsumsi di sungai dan pesisir laut Indonesia. Bahkan telah terdeteksi pada air susu ibu di beberapa kota di Jawa dan Sumatera.

Di Indonesia saat ini telah terdapat fasilitas clean technology pemusnahan Polychlorinated Biphenyls (PCBs).

Mengandung PCBs dan Berdampak Buruk, Trafo Bekas Pakai Industri Harus Dimusnahkan 

PCBS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PCBS

Berita Terkini

Kementerian LH Optimistis Penghapusan PCBs 2028

Gandeng PPLI, PLN Tegaskan Mewujudkan Indonesia Bebas Limbah PCBs 2028

PPLI Komit Wujudkan Target Indonesia Bebas PCBs Akhir 2028

Mengandung PCBs dan Berdampak Buruk, Trafo Bekas Pakai Industri Harus Dimusnahkan

Download Aplikasi JawaPos.com