<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/erick-wtp-2235383442.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir." width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memastikan bisnis BUMN berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Sekaligus untuk mendukung praktik berjalannya BUMN berlandaskan good corporate governance.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Erick Thohir saat menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP dan LHP, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi. Dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata," kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick Thohir menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi berdasarkan inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun bentuk akuntabilitas yang dimaksud salah satunya menyampaikan blueprint BUMN 2024-2034 yang berfokus pada perbaikan di beberapa bidang. Terlebih, BUMN secara konsisten terus mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan, sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hendra berharap kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)&nbsp;yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK," ujar Anggota VII BPK RI yang juga merupakan pemimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN, Slamet Edy Purnomo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerima secara langsung LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya, persaingan ekonomi"

LKPP dan LHP BUMN Peroleh Opini WTP dari BPK, Erick Pastikan Bisnis Berjalan Transparan-Akuntabel-Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gus-jazil-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk suatu poros koalisi untuk pilpres 2024 mendatang.  Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar mengatakan pihaknya menyambut baik wacana kerjasama membangun poros baru yang diinisiasi PKB.  Menurut, Dimas, kolaborasi PAN dan PKB sebetulnya bukan barang baru karena sudah sering bersama, seperti saat pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode I. Itu lantaran dua partai itu pernah masuk ke kabinet pemerintahan.  "Kemudian PAN dan PKB juga pernah mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni di pilkada DKI tahun 2017," ujar Dimas dalam keterangannya, Kamis (16/12).  Karena itu, Dimas mengatakan PAN dan PKB memang memiliki historis kerja sama di berbagai konteks. Dimas berujar, mengenai menjauhi politik identitas, PAN tidak perlu diragukan. Hal itu karena partai berlogo matahari ini adalah partai nasionalis religius yang mengusung politik gagasan.  "PAN didirikan oleh gabungan sejumlah tokoh intelektual dan cendekiawan dari berbagai latar belakang bukan hanya satu kelompok. Kemajuan dan kesejahteraan dapat dicapai melalui politik gagasan bukan politik identitas," katanya.  Namun demikian, Dimas mengaku sampai saat  belum adanya pembahasan lebih resmi mengenai peluang koalisi antara dua partai tersebut. "PAN memastikan inisiasi PKB baru sekedar wacana karena sampai saat ini belum ada komunikasi serius terkait opsi pembentukan poros baru," ungkapnya."Mungkin PKB lagi 'galau' melihat beberapa nama yang angkanya meroket atau stabil di top 7 rilis survei yang mana Cak Imin (Ketum PKB) menghilang dari bursa," tambahnya.  Menurut Dimas, PAN saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal dan pengabdian eksternal untuk meningkatkan performa di Pemilu 2024.  "Pekan lalu kami baru saja melantik kepengurusan DPW dan DPD di Jawa Timur. Soal wacana yang diinisiasi PKB kami wait and see saja, kalau mau ngopi ngopi tinggal telepon kami siap," tuturnya.  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.  Karena itu, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini mengajak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung ke poros tersebut.  ”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Enggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros. Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah,” ujar Gus Jazil kepada wartawan, Kamis (16/12).  Dikatakan Gus Jazil, jika PKB bisa membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri, hal yang ditekankan adalah bagaimana mengedepankan kepentingan bersama, bukan justru melahirkan politik identitas.  ”Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” katanya.  Menurutnya, keinginan PKB untuk bisa membentuk poros koalisi sendiri dan memimpinnya akan semakin mudah terealisasi jika ada revisi batasan presidential threshold 20 persen. (*)  &nbsp;  &nbsp;

PAN Tunggu Ajakan Serius PKB untuk Buat Koalisi di Pilpres 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PBK

Berita Terkini

LKPP dan LHP BUMN Peroleh Opini WTP dari BPK, Erick Pastikan Bisnis Berjalan Transparan-Akuntabel-Efektif

PAN Tunggu Ajakan Serius PKB untuk Buat Koalisi di Pilpres 2024

Download Aplikasi JawaPos.com